Ditemukan 2217963 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-06-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2302/Pdt.G/2018/PA.JT.
Tanggal 31 Juli 2018 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
514
Register : 26-10-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 15-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3685/Pdt.G/2016/PA.JT
Tanggal 16 Februari 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
467
Register : 23-02-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 717/Pdt.G/2016/PA.JT
Tanggal 4 April 2016 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
123
Register : 17-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 02-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 328/Pdt.P/2018/PA.JT.
Tanggal 24 Oktober 2018 — -PEWARIS I & PEWARIS II
157115
Register : 09-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 18-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3664/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 9 Nopember 2017 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
12122
Register : 03-07-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 24-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2581/Pdt.G/2018/PAJT
Tanggal 14 Agustus 2018 — -PENGGUGAT -TERGUGAT
316
Register : 08-06-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 08-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2054/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 28 Agustus 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
114
Register : 11-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 17-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3275/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 12 Oktober 2017 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
3413
Register : 11-04-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 25-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1715/Pdt.G/2018/PAJT
Tanggal 8 Mei 2018 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
112
Register : 08-03-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1146/Pdt.G/2018/PAJT
Tanggal 17 April 2018 —
229
Register : 12-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 09-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3727/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 14 Nopember 2017 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
81
  • . , Tertanggal dan rumah tanggaPemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohonmemiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimanadiatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
    ia seorang yangberprilaku buruk (tidak bersifat adil) maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) danPasal 172 HIR., maka keterangan saksi tersebut secara yuridis materiil dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang bahwa Saksi dan Il Pemohon adalah keluarga dariPemohon yang juga menyatakan pada pokoknya sudah mendamaikan Pemohondengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka keterangannya tersebutdianggap sebagai keterangan keluarga, oleh karenanya hal tersebut telahmemenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan
    Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan pokok perkaraini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dimanadiantara sumai isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehinggaantara mereka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa karena alasan cerai Pemohon adalah pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka
    lagi, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwaperkawinan mereka telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimanadikehendaki pasal 1 UndangUndang Nomor 1/1974 juncto pasal 3 KompilasiHukum Islam yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yangsakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkanlagi;Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut makaterpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan pasal 39 ayat 1 dan2 UndangUndang Nomor 1/1974 jo pasal 19 (f) Peraturan
    Pemerintah No.9/1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanyapermohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 jo UndangUndang No. 50 tahun2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUAKecamatan
Register : 11-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 167/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 14 Maret 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
1812
  • Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, permohonan Penggugat untukmengajukan gugatan cerai atas dasar pertengkaran yang terjadi terusmenurus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,telah memenuhi unsur pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;8.
    Tegal JawaTengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; tertanggal , dan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena ituPenggugat memiliki /egal standing untuk mengajukan gugatan perceraiansebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
    Sejak itu Tergugat danPenggugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimanalayaknya suami istri.Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatanperceraian Penggugat dapat disimpulkan adalah pasal 19 (f) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana antara suami isteri sering terjadiperselisihnan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara merekasudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagj;Menimbang, bahwa karena alasan cerai Penggugat adalah pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah
    No. 9 tahun 1975, maka guna mmenuhiketentuan pasal 76 UndangUndang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pengadilantelah mendengar keterangan saksi pihak keluarga atau orang terdekat denganpihak berperkara dan semua keterangan saksisaksi tersebut yang termuatdalam berita acara sidang yang saling bersesuain satu sama lain dapat dipakaisebagai bukti dalam perkara ini ;Menimbang
    Ini adalah aniaya (kedhaliman) yangbertentangan dengan semangat keadilan.dan menurut Pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat denganmenjatuhkan
Register : 15-11-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 4261/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 16 Januari 2018 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
194
  • / Pdt.G / 2017/PAJTkarenanya pemeriksaan untuk perkara ini selanjutnya tanpa dihadiri Tergugat:Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, denganBuku Nikah Nomor. tanggal dan rumah tangga Penggugat denganTergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki /egalstanding untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal14 Peraturan
    Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
    Sehinggasejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalinhubungan suami isteri;o Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugatuntuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namunusaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatan perceraianPenggugat dapat disimpulkan adalah pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9Tahun 1975 jo.
    Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana antara suamiisteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dandiantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;Menimbang, bahwa karena alasan cerai Penggugat adalah pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka untuk memenuhi ketentuan7pasal 76 UndangUndang No. 7 tahun 1989 yang telah dirobah dengan Undangundang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 22Peraturan Pemerintah
    Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangandengan semangat keadilan.dan menurut Pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyagugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84
Register : 28-04-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1617/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 30 Mei 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
135
  • Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatanperceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terusmenerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkanhukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;.
    secara Verstek sesuai pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Jakarta Selatandengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 0027/027/1/2017 tertanggal 09 Januari2017, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis,oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatanperceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan
    Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo.
    Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka guna mmenuhiketentuan pasal 76 UndangUndang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pengadilantelah mendengar keterangan saksi pihak keluarga atau orang terdekat denganpihak berperkara dan semua keterangan saksisaksi tersebut yang termuatdalam berita acara sidang yang saling bersesuain satu sama lain dapat dipakaisebagai bukti dalam perkara
    Ini adalah aniaya (kedhaliman) yangbertentangan dengan semangat keadilan.dan menurut Pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat denganmenjatuhkan
Register : 23-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 346/Pdt.G/2017/PA.JT.
Tanggal 13 Juni 2017 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
81
  • dengan pria lain dan tinggalbersama;4.2 Termohon sering meninggalkan rumah tinggal bersama ketika terjadipertengkaran;4.3 Keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohondan Termohon ;4.4 Termohon pernah menghubungi keluarga Pemohon dan menyampaikanagar hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon diakhiri sajaBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon mengajukanpermohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar telah meninggalkanPemohon, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (6) Peraturan
    Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo.
    Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sedang tidakternyata bahwa ketidak datangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan pihakberperkara dengan menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon sesuaidengan amanat pasal 130 HIR namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonanPemohon tersebut diatas, dimana atas pertanyaan Ketua pihak Pemohonmenyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya itu ;Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar
    Batang Jawa Tengahdengan Kutipan Akta Nikah Nomor. tertanggal , dan rumah tanggaPemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohonmemiliki /egal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimanadiatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
    Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan;Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan pokok perkara iniadalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dimana diantarasumai isteri sering terjadi perselisinan dan pertengkaran sehingga antara merekatidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa karena alasan cerai Pemohon adalah pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka
Register : 08-03-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 961/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 16 Mei 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
132
  • layaknya suami istri.Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat dankeluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkanperkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, permohonan Penggugat untukmengajukan gugatan cerai atas dasar pertengkaran yang terjadi terusmenurus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,telah memenuhi unsur pasal 19 Peraturan
    Pemerintah No. 9 Tahun 1975Jo.
    Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
    Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka guna mmenuhiketentuan pasal 76 UndangUndang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pengadilantelah mendengar keterangan saksi pihak keluarga atau orang terdekat dengan7pihak berperkara dan semua keterangan saksisaksi tersebut yang termuatdalam berita acara sidang yang saling bersesuain satu sama lain dapat dipakaisebagai bukti dalam perkara
    Ini adalah aniaya (kedhaliman) yangbertentangan dengan semangat keadilan.dan menurut Pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat denganmenjatuhkan
Register : 05-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 09-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3196/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 24 Oktober 2017 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
90
  • perkara ini dapat dijatunkan secaraVerstek sesuai pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota JakartaTimur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. tertanggal dan rumah tanggaPemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohonmemiliki /egal standing untuk mengajukan permohonan perceraiansebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan
    Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
    ia seorang yangberprilaku buruk (tidak bersifat adil) maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) danPasal 172 HIR., maka keterangan saksi tersebut secara yuridis materiil dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang bahwa Saksi dan Il Pemohon adalah keluarga dariPemohon yang juga menyatakan pada pokoknya sudah mendamaikanPemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka keterangannyatersebut dianggap sebagai keterangan keluarga, oleh karenanya hal tersebuttelah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan
    Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan pokok perkaraini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dimanadiantara sumai isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehinggaantara mereka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa karena alasan cerai Pemohon adalah pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka
    Pemerintah No.9/1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanyapermohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 jo UndangUndang No. 50 tahun2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat NikahKUA
Register : 10-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 09-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3685/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 14 Nopember 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
131
  • atas perkara inidapat dijatuhkan secara Verstek sesuai pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timurdengan Kutipan Akta Nikah Nomor; tertanggal dan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki /egal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimanadiatur dalam Pasal 14 Peraturan
    Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
    dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demimenyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidakmembuahkan hasil;Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatanperceraian Penggugat dapat disimpulkan adalah pasal 19 (f) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana antara suami isteri sering terjadiperselisinan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara merekasudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;Menimbang, bahwa karena alasan cerai Penggugat adalah pasal 19huruf (f) Peraturan
    Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka guna mmenuhiketentuan pasal 76 UndangUndang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pengadilantelah mendengar keterangan saksi pihak keluarga atau orang terdekat denganpihak berperkara dan semua keterangan saksisaksi tersebut yang termuatdalam berita acara sidang yang saling bersesuain satu sama lain dapatdipakai sebagai bukti dalam perkara
    Ini adalah aniaya (kedhaliman) yangbertentangan dengan semangat keadilan.dan menurut Pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, serta pasal 116 huruf (b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat denganmenjatuhkan
Register : 05-09-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 09-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3181/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 3 Oktober 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
138
  • perkara inidapat dijatuhkan secara Verstek sesuai pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, denganKutipan Akta Nikah Nomor; tertanggal ; dan rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memilikilegal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalamPasal 14 Peraturan
    Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
    dan Tergugatsudah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungansebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatanperceraian Penggugat dapat disimpulkan adalah pasal 19 (f) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana antara suami isteri sering terjadiperselisihnan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudahtidak ada harapan untuk hidup rukun lagj;Menimbang, bahwa karena alasan cerai Penggugat adalah pasal 19huruf (f) Peraturan
    Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka guna mmenuhiketentuan pasal 76 UndangUndang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pengadilantelah mendengar keterangan saksi pihak keluarga atau orang terdekat denganpihak berperkara dan semua keterangan saksisaksi tersebut yang termuatdalam berita acara sidang yang saling bersesuain satu sama lain dapat dipakaisebagai bukti dalam perkara
Register : 04-10-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 09-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3456/Pdt.G/2017/PA.JT
Tanggal 7 Nopember 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
104
  • memenuhi syarat oleh karena itu dapat diterima danperkaranya dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Jakarta Timurdengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; , tertanggal dan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena ituPenggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraiansebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan
    Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
    saat itusudah pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungansebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatanperceraian Penggugat dapat disimpulkan adalah pasal 19 (b) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana antara suami isteri sering terjadiperselisinan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara merekasudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;Menimbang, bahwa karena alasan cerai Penggugat adalah pasal 19huruf (f) Peraturan
    Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka guna mmenuhiketentuan pasal 76 UndangUndang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 5010Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pengadilantelah mendengar keterangan saksi pihak keluarga atau orang terdekat denganpihak berperkara dan semua keterangan saksisaksi tersebut yang termuatdalam berita acara sidang yang saling bersesuain satu sama lain dapat dipakaisebagai bukti dalam perkara
    Ini adalah aniaya (kedhaliman) yangbertentangan dengan semangat keadilan.dan menurut Pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, serta pasal 116 huruf (6 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat denganmenjatuhkan