Kemudian Bukti T.I15 merupakan buktipenerimaan uang penggantian pembangunan awal dari Yayasan Singaperbangsa sebesarRp.300.000.000,00,, yang diterima oleh istri almarhum Dokter Yunanto SamunBashor, tanggal 17 Oktober 2008 ;Menimbang, terhadap bukti T.1.16 ,17,18,19,20,21, merupakan bukti surat yangdikeluarkan instansi terkait dalam perijinan pembangunan dan pengelolaan suatu Ruhasakit ,dalam hal ini Rumah Sakit Islam Karawang ,yang dalam prosesnya hingga saat inidikelola oleh Yayasan Singaperbangsa

Saksi IGB Ngurah Weda Gama, SH, bersumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pembangunanJetty;Bahwa saksi memberikan keterangan seputar pengetahuan saksi yangberkaitan dengan pekerjaan saksi sebagai staf perijinan di Bidang PelayananPerizinan DPM PTSP Provinsi NTB;Bahwa pada tahun 2020 Kantor Pelayanan Perizinan DPMPTSP Provinsi NTBtidak pernah menerbitkan perijinan pembangunan Jetty Dermaga Bonto yangdiajukan oleh Terdakwa;Bahwa

Bahwa untuk menindaklanjuti nota kesepakatan pada pasal 6 tentang Hakdan Kewajiban, ayat (6) pihak kedua mempunyai kewajiban untukmembantu segala proses administrasi yang berhubungan dengan tanahtersebut apabila akan dipergunakan oleh pihak pertama antara lainpengurusan perijinan pembangunan dan/atau proses sewa menyewatanah dan/atau untuk agunan pinjaman maupun diperjualbelikan.

KhususHalaman 27 dari 150 Halaman Putusan No. 14/G/2017/PTUN.YKuntuk pengurusan perijinan pembangunan' kantor Klasis GKJGunugnkidul, maka Ketua Majelis Gereja GKJ Wonosari memberikan tugaskepada Brotoyudono berdasarkan Surat Tugas, Nomor: C.517.16,Ktertanggal 14 Juli 2016 untuk mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)kantor klasis GKJ Gunungkidul yang berlokasi di Grogol I, RT. 01 RW.01,Bejiharo, Karangmojo, Gunungkidul di atas tanah yang tersebut dalamSHM: 01332/Bejiharjo tanggal 3 April 2001, Surat

bukti yang diajukan oleh Penggugatyaitu alat bukti surat P9ak pada pokoknya tentang persyaratan perijinanperijinan yang dimiliki oleh Penggugat dalam membangun dan mengelola HotelAmaroosa, menerangkan bahwa Penggugat membangun dan mengelola HotelAmaroosa dengan telah dilengkapi persyaratan yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugatyaitu alat bukti surat P10 dan P11 pada pokoknya tentang pembentukan TimKajian Teknis Implementasi Perijinan

Pembangunan Hotel Amaroosa Bogor,menerangkan bahwa Tergugat IV secara internal telah membentuk Tim untukmelakukan kajian implementasi perijinan dalam pembangunan Hotel Amaroosa;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugatyaitu alat bukti surat P12 dan P13 pada pokoknya tentang beritaberita mediamassa, menerangkan tentang adanya desakan untuk segera membentuk TimPencari Fakta sebagai diamanatkan dalam Akta Perdamaian;Hal. 50 dari 56 Hal.

,MT; Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan;2 Maulana Prayoga, ST..MIDS Jabatan Kepala Seksi Verifikasi dan PenetapanPerijinan Bidang Pembangunan, pada kantor Badan Pelayanan Perijinan TerpaduKota Tangerang Selatan;3 Irfan Santoso, S.Sos..MM, Jabatan Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian danPengaduan Bidang Pembangunan, pada Kantor Badan Pelayanan Perijinan TerpaduKota Tangerang Selatan;4 Tati Suryati, S.H..MT, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Perijinan BidangPembangunan pada kantor Badan

NanaHeryana, M.M. tentang informasi peruntukan ruangbukan surat perijinan pembangunan kandang ayam.11. Bahwa sepengetahuan Saksi9 Terdakwamengajukan perijinan kepada Dinas Cipta Karya danDistamben Kab. Tasikmalaya (pada saat itu) a.n. Sdri.Ibu Riesna Caesaria, S.P. melalui Sdr. Rudi untukmembuat usaha kandang ayam bukan jijin untukmembuka lahan tambang/galian pasir yang terletak diKp. Cimacan Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab.Tasikmalaya.12.

second opinion) ;Bahwa saksi tidak mengetahui surat perjanjian kawin antara Penggugat denganTergugat I. karena baik Penggugat ataupun Tergugat I. tidak pernahmemberitahukan ataupun menceritakan hal tersebut ;Saksi Sakeus Seineman Entoh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi kerja pada Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 ;Bahwa Penggugat dengan Tergugat I. adalah pasangan suamiisteri ;Bahwa saksi bekerja pada Penggugat dengan tugas mengawasi, merencanakandan mengurus perijinan

pembangunan rukoruko yang dibangun oleh Penggugat ;Bahwa untuk kebutuhan pembangunan rukoruko tersebut saksi memintanyakepada Penggugat ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usaha Penggugat dalam membangun rukoruko tersebut berbentuk perusahaan atau perorangan ;Bahwa yang membayar gaji saksi kadangkadang Penggugat kadangkadang jugadari keuangan PT.

;Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat I. memilikiusaha diantaranya usaha properti yaitu membeli sejumlah bidang tanah danselanjutnya membangun rukoruko di atasnya ;Bahwa yang mengurus perijinan pembangunan ruko adalah Tergugat I., yangmembangunnya Tergugat I. menyuruh orang lain, sedangkan Penggugat bertugasmencari info dan melihat bidang tanah yang akan dijual ;Bahwa saat itu saksi juga pernah diajak oleh Penggugat untuk melihat bidangtanah yang akan dibeli ;Bahwa Penggugat

Bahwa, dari hasil dari pertemuan itu disepakati : Tergugat (PT Artha Tunggal Kontruksi) satusatunya pemborongyang tak dapat dioperkan / disubstitusikan kepada pihak lain ; Penggugat Il penyedia lahan, dan Tergugat II dengan perusahaannya(Tergugat I) sebagai pelaksana pembangunan (pemborong) denganHalaman 37 dari 67 Putusan Sela Nomor : 336/Pdt.G/2020/PN SDAbiaya pembangunan sepenuhnya dari Tergugat bersamaan denganpenjualan unit Condotel, serta Tergugat Il dan Tergugat Ill yangmengurusi seluruh perijinan

pembangunan dengan biaya dariPenggugat II.

wajib hukumnya untuk mengurus seluruh perijinanyang diisyaratkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku sebelummelakukan kegiatan pembangunan, apalagi pembangunan Tower atau MenaraTelekomunikasi, tentunya permohonan ijin tersebut diajukan oleh Tergugat I kepadaintansi yang berwenang menerbitkan Surat perijinan dimaksud, dalam hal ini adalahPemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dan tentunya bukan kepada Penggugatkarena Penggugat bukan merupakan instansi yang berwenang untuk menerbitkansurat Perijinan

pembangunan sebuah Tower atau menara Telekomunikasi tersebut;Perlu Tergugat I sampaikan kepada Penggugat bahwa Pembangunan Tower atauMenara telekomunikasi milik Tergugat I telah mendapat ijin dari Pemerintah DaerahTingkat IT Pontianak yaitu berupa Surat Ijin Bangunan untuk Menara TransmisiCross Kalimantan II yang diterbitkan dan ditetapkan di Mempawah oleh BupatiKepala Daerah Tingkat II Pontianak pada tanggal 19 Januari 1985 dan bukan padatahun 1990 sebagaimana dalil Penggugat diatas;b Terkait dengan

., Jabatan KepalaBidang Pelayanan Perijinan Pembangunan;2. MAULANA PRAYOGA, S.T., M.IDS., JabatanKepala Seksi Verifikasi dan Penetapan PerijinanBidang Pembangunan, pada Kantor BadanPelayanan Perijinan Terpadu Kota TangerangSelatan;3. IRFAN SANTOSO, S.SOS, M.M., JabatanKepala Seksi Pengawasan Pengendalian danPengaduan Bidang Pembangunan, pada KantorBadan Pelayanan Perijinan Terpadu KotaTangerang Selatan,4.

Namun kenyataannya sampai sekarang tidak diberikan aktajual beli tanah, apalagi sertipikat tersebut.Kronologis pembangunan rumah di obyek sengketaMengenai kronologi pembangunan rumah di obyek sengketa, tat tergugatXXV sudah memberikan ijin pembangunan tersebut pada tanggal 11 Juni 2011lengkap dengan gambar bangunan, sedangkan surat perijinan pembangunan (IMBB)dari pemerintah dianjikan segera akan direalisasikan.

., Jabatan Kepala BidangPelayanan Perijinan Pembangunan;MAULANA PRAYOGA, S.T., M.IDS., Jabatan Kepala SeksiVerifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Pembangunan, padaKantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;IRFAN SANTOSO, S.SOS, M.M., Jabatan Kepala SeksiPengawasan Pengendalian dan Pengaduan Bidang Pembangunan,pada Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota TangerangSelatan,TATI SURYATI, S.H, M.T., Jabatan Kepala Seksi PelayananPerijinan Bidang Pembangunan, pada Kantor Badan

ini masih diurus, dan belum selesaiselesai karenatidak ada legalitas bukti kKepemilikannya, sedangkan bukti kepemilikanini merupakan faktor utama untuk dapat keluarnya/terbitnya ijin;Bahwa benar Saksi ikut menandatangani akta perjanjian kerjasamasebagai Saksi, sebelum ditanda tangani akta perjanjian tersebutdibacakan terlebih dahulu;Bahwa setahu Saksi pada saat dibacakan di Turut Tergugat intinya yaitutentang Perijinan Rumah Makan Saung Berkah, yang Saksi pahamiyang dimaksud perijinan itu adalah perijinan

pembangunan Rumahmakan (IMB), jin usahanya, dan untuk mengurus perijinan ini dilakukanoleh Tergugat dan Turut Tergugat;Bahwa setahu Saksi, sudah ada pembagian hasil sudah sebanyak 3kali;Bahwa yang meminta Saksi menjadi pengelola Rumah Makan SaungBerkah adalah Penggugat;Bahwa setahu Saksi, dalam perjanjian kerjasama tersebut Penggugatyang mengurus tentang periijinan, dari ijin lokasi, dari warga,Halaman 39 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2020/PN CbiKelurahan, Kecamatan, dan jjin usaha

., Jabatan Kepala BidangPelayanan Perijinan Pembangunan;MAULANA PRAYOGA, S.T., M.IDS., Jabatan Kepala SeksiVerifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Pembangunan, padaKantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan;IRFAN SANTOSO, S.SOS, M.M., Jabatan Kepala SeksiPengawasan Pengendalian dan Pengaduan Bidang Pembangunan,pada Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota TangerangSelatan,TATI SURYATI, S.H, M.T., Jabatan Kepala Seksi PelayananPerijinan Bidang Pembangunan, pada Kantor Badan

pemberhentian ketuapengurus yayasan ;Bahwa saksi tahu ketua yayasan ada membuat gugatan terkait denganpemberhentian ketua yayasan ;Bahwa Pembangunan gedung univeristas itu letaknya di Tohpati ;Bahwa Tanah yang dibangun gedung universitas ini milik orang lain yangdisewa, milik daerah dan sewa menyewa ini tidak ada persetujuanPembina;Bahwa Pembangunan gedung universitas ini Sampai saat ini tidak berjalandan saksi tidak tahu kenapa sekarang pembangunannnya tidak berjalan;Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan perijinan

pembangunan gedunguniversitas inl;Hal 28 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN DpsBahwa Saksi dapat tembusan terkait dengan peringatan terkait dengantindakan ketua pengurus yayasan yang melakukan kegiatan di luar RAPByayasan yang tidak disahkan ini;Bahwa Saksi tahu Pak Sumitra Chandra pernah diberhentikan sementarasebagai ketua yayasan oleh Pembina;Bahwa Saksi juga hadir pada rapat Pembina terkait denganpemberhentian tetap ketua yayasan ini;Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan

Klaim bonbon/kwitansi/ tanda terima) untuk pengurusan perijinan pembangunan ruko dijalan raya puncak kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor kemudiandibuatkan Ceque oleh saksi SAMSUDIN selaku Administrasi KeuanganPTJakarta Medika, yang pengajuannya digabungkan dengan pengajuanpengeluaran proyekproyek yaitu untuk belanja material dan upah tukangtukang,selanjutnya Ceque tersebut diajukan ke saksi Prof. DR. Dr LUCKYAZIZA.B.SpPd.,KGH.,FACP., FINASIM.,SH.,MH.

Klaim bonbon/ kwitansi/ tandaterima) untuk pengurusan perijinan pembangunan ruko di jalan raya puncakkecamatan Cisarua Kabupaten Bogor kemudian dibuatkan Ceque olehsaksi SAMSUDIN selaku Administrasi KeuanganPT Jakarta Medika, yangpengajuannya digabungkan dengan pengajuan pengeluaran proyekproyekyaitu untuk belanja material dan upah tukangtukang,selanjutnya Cequetersebut diajukan ke saksi Prof. DR. Dr LUCKY = AZIZA.B.SpPd.,KGH.,FACP., FINASIM.,SH.,MH.

Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 diatur tujuanprogram rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi D.l.Yogyakarta adalah terbangunnya kembali rumah yang layak huni dan tahangempa dengan dilengkapi dokumentasi perijinan pembangunan rumah bagikorban bencana gempa di D.l Yogyakarta namun justeru oleh Terdakwauang hasil pemotongan dana rekonsiruksi dan rehabilitasi rumah pascagempa digunakan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain sebesar Rp.413.500.000, (empat ratus tiga belas

NomorNomor 361/1992 tanggal 30 Mei 2007 tentang Penggunaan Dana BantuanPerumahan Rehabilitasi / Rekonstruksi Gempa Bumi D.lLYogyakarta danberdasarkan Peraturan Gubernur D.lLYogyakarta Nomor 47 Tahun 2007tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca GempaBumi di Propinsi D.l Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 diatur tujuan programrehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi D.I.Yogyakartaadalah terbangunnya kembali rumah yang layak huni dan tahan gempadengan dilengkapi dokumen perijinan

pembangunan rumah bagi korbanbencana gempa di D.lYogyakarta, namun ternyata uang sebesar Rp.413.500.000, (empat ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) telahdigunakan Terdakwa untuk kepentingan lain dan kepentingan pribadinya ;Hal. 90 dari 149 hal.

Pekerjaan itu dilakukan oleh kontraktor yangditunjuk PT TBG.Bahwa Saat pembangunan tower saksi tidak pernah menanyakankepada kontraktor apakah perijinan sudah selesai, saksi juga tidakpernah memerintahkan kepada HAFIDZ ASHARI untuk mengecekkelengkapan perijinan pembangunan tower.

Pembayaran secara transfer ke rekening Terdakwa OCKYANTO sesuai voucer yang diajukan.Bahwa Saksi menjelaskan dan mebenarkan keterangannya dalam BAPsebagai berikut :Bukti pembayaran biaya perijinan pembangunan menara telekomunikasiyang dikerjakan oleh PT Solusindo Kreasi Pratama dan PT TowerBersama di wilayah Kabupaten Mojokerto selama periode 2015 s/d 2016.Rincian pembayarannya berdasarkan payment advice nya sebagai berikut:N Perusahaan Tanggal NilaiD1 PT.

Bahwa benar, pada awal bulan Desember 2013 Terdakwa menemui saksiSETYOSO SUBARKAH selaku Kabid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup padaBappeda Kota Bogor membicarakan mengenai maksud saksi Hadi HaryonoNugroho yang akan mengajukan perijinan pembangunan hotel di Bogor, dantentang hal ini oleh saksi SETYOSO SUBARKAH kemudian dilaporkan kepadaatasannya, saksi IR. HARI SUTJAHJO, ME selaku Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota Bogor ;.

ataukesanggupan untuk melakukan sesuatu;Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah atau janji dalam pasal inidirumuskan secara alternative, sehingga apabila pelaku terbukti menerima salah satudiantaranya, yakni hadiah saja atau janji saja maka sudah cukup memenuhi unsurini.Menimbang, bahwa pada awal bulan Desember 2013 Terdakwa menemuisaksi SETYOSO SUBARKAH selaku Kabid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup padaBappeda Kota Bogor membicarakan mengenai maksud saksi Hadi Haryono Nugrohoyang akan mengajukan perijinan

pembangunan hotel di Bogor, dan tentang hal inioleh saksi SETYOSO SUBARKAH kemudian dilaporkan kepada atasannya, yaituHalaman 155 dari 177Putusan No. 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGsaksi IR.

Barat, diberitanda bukti P10;11.Foto Copy Site Plan Alternatif 1 Pembangunan Perumahan Bukit BontangRegency lokasi jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Belimbing KecamatanBontang Barat, diberi tanda bukti P11;12.Foto Copy Site Plan Alternatif 2 Pembangunan Perumahan Bukit BontangRegency lokasi jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Belimbing KecamatanBontang Barat, diberi tanda bukti P12;13.Asli Gambar 3 Dimensi taman Pembangunan Perumahan Bukit BontangRegency, diberi tanda bukti P13;14.Foto Copy Progress Perijinan

Pembangunan Perumahan Bukit BontangRegency, diberi tanda bukti P14 ;15.Foto Copy Izin Prinsip Pembangunan Walikota Bontang tertanggal 30Agustus 2016, diberi tanda bukti P1516.Foto Copy Laporan Penyelidikan Infiltrasi Tanah Perumahan Bukit BontangRegency tertanggal 12 Desember 2016, diberi tanda bukti P16 ;17.Foto Copy Putusan Walikota Bontang tentang Pemberian Izin Lokasi untukkeperluan perumahan Bukit Bontang Regency tertanggal 19 Desember2016, diberi tanda bukti P17 ;18.Foto Copy Berita Acara