ALAMSYAH, dkk. vs PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, diwakili oleh Albert HM. Simanjuntak dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, dkk.

Nomor 2250 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/ Para Pembanding telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan ParaTurut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat sampai dengan III/TurutTerbanding sampai dengan III di muka persidangan Pengadilan Negeri JakartaPusat pada pokoknya atas dalildalil:A.1.Uraian FaktaFakta:Bahwa Penggugat adalah eks karyawan dari PT Chevron Pacific Indonesia(Tergugat

We respect the law, support universal human rights, protectthe environment and benefit the communities where we work,Bahwa sejak tanggal 4 Juni 2010, Serikat Pekerja Nasional Chevron(SPNC) sudah menyampaikan surat kepada bapak Syamsul Bakhri(Manager HRIR PT Chevron Pacific Indonesia) perihal: Surat KeputusanKepala BPMIGAS Nomor 0058/BP0000/2010/SD yang pada pokok isinyaadalah mendiskusikan teknis pelaksanaan termasuk amandemen terhadapperjanjian kerja bersama yang berlaku, akan tetapi tidak ada respon

Akibatnya Penggugatmengalami kerugian, yaitu hilangnya kesempatan Penggugat untukbekerja selama 2 (dua) tahun berikutnya setelah dipensiunkan dinisecara sepihak sejak usia 56 tahun dalam periode 17 Mei 2010 sampaidengan 1 Maret 2013, dan hilangnya hakhak sebagai karyawan ditempat Tergugat (PT Chevron Pacific Indonesia) selama periodetersebut;Kerugian disebabkan kesalahan (schula);Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah disebabkan olehkesalahan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak

Adapun kerugian immateriil yang diderita Penggugat adalahkerugian yang timbul berupa tidak dapat dinikmatinya fasilitasfasilitas sebagai karyawan PT Chevron Pacific Indonesia seperti bunga dan intensif24 bulan dari US Dollar Saving Plan, tambahan manfaat 24 bulan asuransiManulife, tambahan manfaat 24 bulan Jamsostek, fasilitas transportasiudara dari Pekanbaru/Dumai ke Jakarta, bantuan biaya kaca mata (suami,istri, dan anak) yang jatuh tempo diantara usia 56 tahun sampai usia 58Halaman 34 dari 74

Penggugat tidak memiliki dasar atau alas hak mengajukan gugatanpembatalan materi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 20112012:Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan pada butir 1 (satu) Penggugatadalah mantan karyawan PT Chevron Pacific Indonesia (Tergugat) yangtelah berakhir hubungan kerjanya karena pensiun dini, sedangkan ParaTurut Tergugat adalah serikat pekerja yang tercatat di PT Chevron PacificIndonesia:Bahwa gugatan Penggugat pada bagian posita dan petita pada pokoknyamendalilkan bahwa Tergugat

------------------------------------------- Mengadili : -----------------------------------------Dalam Eksepsi : ------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;----------------Dalam Pokok Perkara : --------------------------------------------------------------------- Menyatakan Tergugat I dan tergugat II telah melanggar ketentuan Bab XIII H.2.a butir (1) dan (15) Perjanjian Kerja Bersama PT.

Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 beserta perpanjangannya 2010 ; ------------ Menetapkan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak 11 Agustus 2013 ; - Menghukum Penggugat untuk membayarkan hakl-hak Tergugat I dan Tergugat II berupa : -------------------------------------------------------------------1. Tergugat I : ------------------------------------------------------------------------a.

PT. Chevron Pacific Indonesia VS 1. Bambang Sutisna 2. Zulfadli

Chevron Pacific Indonesia 20112012 berikutperpanjangannya: Melakukan kegiatan sendiri maupun bersamadengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalammaupun di luar lingkungan kerja yang menimbulkan keuntunganpribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan perusahaan ; Dalam hal ini Tergugat dan Tergugat II bersamasama dengan temansejawat di PG&T PT.

Chevron Pacific Indonesia 20082009 yangdiperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 147 dan Pasal148 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.

Chevron Pacific Indonesia Bab XIII H.1.a.i PerjanjianKerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 20082009 yangdiperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 119 ayat (1) a.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia20112012 berikut perpanjangannya dan/atau Bab XIll H.2.a. butir (1).bPerjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia20082009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 JoPasal 120 ayat (1) b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.

Chevron18.19.Pacific Indonesia 20082009 yang diperpanjang sampai dengan 31Desember 2010 Jo Pasal 120 ayat (19) Perjanjian Kerja Bersama (PKB)PT. Chevron Pacific Indonesia 20112012 berikut perpanjangannya,untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormatberdasarkan Bab XV huruf C 9 dan C10 Perjanjian Kerja Bersama(PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 20082009 yang diperpanjangsampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 147 dan Pasal 148Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.

ChevronPacific Indonesia 20082009 yang diperpanjang sampai dengan 31Desember 2010 Jo Pasal 120 ayat (15) Perjanjian Kerja Bersama(PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 20112012 berikutperpanjangannya, dan/atau Bab XIII H.2.a. butir (19) Perjanjian KerjaBersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 20082009 yangdiperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 120 ayat(19) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia20112012 berikut perpanjangannya ;3.

Penggugat:
PT. Chevron Pacific Indonesia
Tergugat:
Nofrina

PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA vs PT. ASURANSI RAMAYANA, TBK, dkk

SARIPARI PERTIWI ABADI >< PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA,cs

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (MINAS SBU)

Simanjuntak selakuPresiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia;Selanjutnya diwakili oleh kuasa Prof. Dr. D. Sidik Suraputra,S.H, dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komarberalamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 0181/SPOA/V1/2017, tanggal 23 Juni 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 8 halaman.

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DURI - BEKASAP SBU

Simanjuntak, jabatan PresidenDirektur PT Chevron Pacific Indonesia Duri Bekasap SBU;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.

Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP314/WPJ.02/2016 tanggal29 Januari 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2013 Nomor00001/201/13/219/14 tanggal 11 November 2014 sebagaimana telahdibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP011/WPJ.02/KP.11/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang PembetulanAtas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21Secara Jabatan, atas nama PT

Chevron Pacific Indonesia Duri BekasapSBU, NPWP 01.308.508.9219.003, beralamat di New Main Office, Duri,Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih harus (lebih)dibayar menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 2.072.399.265.117,00Pajak Terutang Rp 434.008.808.021 ,00Kredit Pajak Rp 434.008.808.021,00Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp 0,00Jumlah pajak yang masih harus (lebih)

PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (dahulu PT.CALTEX PACIFIC INDONESIA), ; MUKTAMAR MANSYURDIN,DKK

PUTUSANNo. 130 PK/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara :PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (dahulu PT.CALTEXPACIFIC INDONESIA), dalam hal ini diwakili oleh Suwito Anggoroselaku Presiden Direktur, berkedudukan di Gedung Sarana Jaya, JalanBudi Kemuliaan I No.1 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDarmanto, SH.

relevan dengantemuan yang terungkap dalam pemeriksaan, bahwa PHK terhadap Penggugat dilakukantanpa seizin P4D, sehingga alasanalasan tersebut bukan merupakan alasan permohonanPeninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dan f UndangUndang 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonanpeninjauan kembali yang diajukan oleh PT

CHEVRON PACIFIC INDONESIA(dahulu PT.

No. 130 PK/Pdt/2011Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (dahulu PT.CALTEX PACIFICINDONESIA), tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis tanggal 12 Januari 2012, oleh Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DURI - BEKASAPSBU

Simanjuntak, jabatan PresidenDirektur PT Chevron Pacific Indonesia Duri Bekasap SBU;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. D.Sidik Suraputra, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 0088/SPOA/I/2018, tanggal 31Januari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 1 dari 9 halaman.

Penggugat:
PT. Chevron Pacific Indonesia
Tergugat:
Yuli Triono

INDRA IRWANSYAH, DKK VS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT.CPI), DKK

Chevron Pacific Indonesiaberdasarkan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Pengurus BasisSARBUMUSI PT. Chevron Pacific Indonesia;Bahwa Pengurus Basis SARBUMUSI di PT.

Chevron Pacific Indonesia (DPB Sarbumusi) melakukanHalaman 13 dari 49 hal.Put.

Chevron Pacific Indonesia dan MemintaTindakan Tegas untuk Menghentikan Program Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) di PT.

Chevron Pacific Indonesia terlebih dahulumelakukan perundingan bipartit berkenaan dengan adanya maksudpengakhiran hubungan kerja (PHK) pegawai sebagai syarat wajib sesuaiketentuan diatur berdasarkan Pasal 151 (2) Undangundang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;c. Agar perusahaan PT.

Dst;Bahwa keberadaan Dewan Pengurus Basis Sarikat Buruh MusliminIndonesia (DPB SARBUMUSI) PT. Chevron Pacific Indonesia denganPT.

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DURI-BEKASAP SBU

Simanjuntak jabatanPresiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia Duri Bekasap SBU;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. D.Sidik Suraputra, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di World Trade Center 6(d/h Wisma Metropolitan Il), Lantai 14, Jalan JenderalSudirman Kavling 31, Jakarta 12920, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 0087/SPOA/I/2018, tanggal 31Januari 2018;Halaman 1 dari 10 halaman.

Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP312/WPJ.02/2016 tanggal29 Januari 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010 Nomor00001/201/10/219/14 tanggal 11 November 2014 sebagaimana telahdibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP009/WPJ.02/KP.11/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang PembetulanAtas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21Secara Jabatan, atas nama: PT

Chevron Pacific Indonesia Duri BekasapSBU, NPWP 01.308.508.9219.003, beralamat di New Main Office, Duri,Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih harus (lebih)dibayar menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp. 1.620.019.905.738,00Pajak Terutang Rp. 311.949.595.214,00Kredit Pajak Rp. 311.949.595.214,00PPh yang kurang/(lebih) dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp. 0,00Jumlah Pajak yang masih harus (lebih

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DURI-BEKASAP SBU;

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DURI-BEKASAP SBU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

., kewarganegaraan Indonesia, Manager Tax(Manager Perpajakan) PT.

Chevron Pacific Indonesia, dankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor0742/SPOA/II/2013, tanggal 6 Februari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2240/PJ./2013, tanggal 8 Oktober 2013;Termohon Peninjauan

Desember 2005, atas nama: PT.

Chevron Pacific Indonesia,NPWP: 01.308.508.9219.003, alamat: New Main Office Duri, BekasapSBU, Pematang Pudu, Mandau, Bengkalis, Riau, sehingga perhitungan PPhPasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang masihharus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Rp. 834.147.919.094,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp. 176.176.380.821 ,00Kredit Pajak (Rp. 174.327.939.747.00)PPh 21 yang kurang/lebih dibayar Rp. 1.848.441.074,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP Rp. 887.251.716,00Jumlah

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DURIBEKASAP SBU;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr.

Penggugat:
AFRIZON BANIAR, DKK
Tergugat:
PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT CPI), dk

MUSWADI, bertempat tinggal di Jalan Lestari, RT002 RW 002, Kelurahan Sei Rangau, Kecamatan RantauKopar, Kabupaten Rokan Hilir,kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada LangsirGinting, S.H. dan kawankawan, Para Advokat pada KantorHukum Langsir Ginting & Partners, beralamat di JalanKumango, Nomor 11, Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 11 Oktober 2018;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ParaPembanding;LawanPT CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT CPI), yang diwakilioleh Presiden Direktur PT

Chevron Pacific Indonesia (PT CPI),Albert B.M.

H MASRUL CHANDRA
Terbanding/Tergugat : PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

Dasrul Dahlan, Dkk Sebagai PENGGUGATLawanPT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, Dkk Sebagai TERGUGAT

PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, berkedudukan di Jalan PausRumbai28271 Pekanbaru, Riau, dalam hal ini diwakili kuasanyaH. Mhd. Haris, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., AndhikaSurya Saputra, S.H. dan Aldy Sokla Desfito, S.H.,Advokat darai Kantor Advokat H. Mhd. Haris, S.H.

We respect the law, support universal human rights,protect the environment and benefit the communities where wework.Bahwa sejak tanggal 4 Juni 2010, Serikat Pekerja Nasional Chevron(SPNC) sudah menyampaikan surat kepada bapak Syamsul Bakhri(Manager HRIR PT. Chevron Pacific Indonesia) perihal: SK BPMIGAS Nomor : KEP0058/BP00000/ 2010/SO tertanggal 17 Mei2010 yang pada pokok isinya adalah mendiskusikan teknispelaksanaan termasuk amandemen terhadap Perjanjian KerjaBersama (PKB) yang berlaku.

Chevron Pacific Indonesia, dapatdibuktikan dimana TERGUGAT telah berkalikali melakukan tindakanberusaha mempengaruhi pihak BP Migas dengan mengirimkansuratsurat sebagaimana tersebut dibawah ini : Sebagaimana adanya Surat No. 051/HRJkt/2010 tertanggal26 November 2010 yang telah dibuat oleh PT. CHEVRONPACIFIC INDONESIA(TERGUGAT) dan ditujukan kepada BPMIGAS, yang pada pokoknya agar PT.

Kemudian PT.

Akibatnya PENGGUGAT mengalami kerugian, yaituhilangnya kesempatan PENGGUGAT untuk bekerja selama 2(dua) tahun berikutnya setelah dipensiunkan dini secara sepihaksejak usia 56 tahun dalam periode 17 Mei 2010 sampai dengantanggal 1 Juli 2014, dan hilangnya hakhak sebagai karyawan ditempat TERGUGAT (PT. Chevron Pacific Indonesia) selamaperiode tersebut.c.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA tersebut;

PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, diwakili oleh Ir. ABDUL HAMID BATUBARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ASURANSI RAMAYANA TbklawanPT. CHEVRON PACIFIC INDONESIAdanPT. SARIPARI PERTIWI ABADI, DKK

- BAMBANG SUTISNA, DKK- KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS- PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA