Ditemukan 3743 data
MUH. SAMANHUDI ANWAR.,S.H
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
62 — 16
Marcel Lothar Manfred Navest
Termohon:
Pemerintah RI Cq. KAPOLRI CQ.KAPOLDA NTB
97 — 49
HAMSUL HS, SE
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
36 — 25
SIVENI LAIA ALIAS INA JANSEN
Termohon:
Kepolisian Negara RI Cq. Kepolisian daerahh Sumut, Cq Kepolisian Resor Nias Selatan
54 — 8
AHMAD SUDIBYO bin JURAHMAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PATI
33 — 10
Ir. JOKO TRISNO MUDIYANTO.,S.H.
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
353 — 332
1.MUHAMAD HAIKAL KAREPESINA
2.IBRAHIM MARASABESSY
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kapolda Maluku Cq Direskrimum Polda Maluku
76 — 15
BRAMASTO KUSDARYONO
Termohon:
KAKANWIL DJP KEPRI Cq. KEPALA BIDANG PEMERIKSAAN, PENAGIHAN, INTELIJEN, DAN PENYIDIKAN
40 — 11
1.DUDUNG SUHANDA
2.MUHAMMAD RIJAL ALS IJAL BIN DUDUNG SUHANDA
Termohon:
KEPOLISAN RESOR KOTA SUKABUMI
4 — 2
RUDDI ALFRETS JAMES KADISHE
Termohon:
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPULAUAN SERIBU
64 — 37
MUHAMMAD ISRA
Termohon:
1.KEPOLISIAN SEKTOR BABULU
2.KEPOLISIAN RESOR PENAJAM PASER UTARA
113 — 38
kaidah pembuktian, dalam perkara a quo titikpembuktian harus lebih banyak dibebankan kepada Para Termohon (sahnyatidaknya penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan), karena tidakmungkin Pemohon dibebani pembuktian yang bersifat Negatif (tidak sahnyapenetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan);Halaman 20 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN PnjMenimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akanmempertimbangkan pokok permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:Ad. 1 Tentang sah
atau tidaknya Penetapan Tersangka;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan benar tidaknya tindakanPara Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencermati apa yangdimaksud Tersangka menurut KUHAP sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 14yang dimaksud Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya ataukeadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagaipelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa apakah yang dimaksud dengan bukti permulaanyang cukup, menurut Hakim Praperadilan harus mengacu
Teddi Juniastanto ,ST Bin Sartoni Gunawan
Termohon:
Pemerintah RI cq Kapolda Sumsel cq Direskrimsus
62 — 251
SAPARUDDIN
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Riau cq Kepala Kepolisian Resor Pekanbaru cq Kepala Kepolisian Sektor Rumbai
28 — 5
Syahrul alias Bije alias Kejora Paramitha
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat c.q. Kepala Kepolisian Resort Dompu
81 — 24
NADA KANDA SINGARIMBUN
Termohon:
Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resort Bandung.
40 — 17
SYAHRUL UMAR Bin LA MARUA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
33 — 12
ASPIHAN MAHA BIN M. SAID MAHA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Prabumulih
82 — 52
MUNJIATI
Termohon:
KEPOLISIAN RESORT NGANJUK
41 — 7
JAMES WATT Bin Alm ATIE
Termohon:
KAPOLRI C.Q. KAPOLDA KALTENG C.Q DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALTENG
99 — 62
HJ. RAHMANITA GINTING., S.Sos.,MA.PhD
Termohon:
1.KEPALA BALAI BESAR POM DI MEDAN
2.KASIKORWAS PPNS DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT
42 — 21