Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak Nomor : 00018/107/09/055/12 tanggal 27 Januari2012, Masa Pajak Mei 2009;bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat tersebut diatas, Tergugat telahmenolak permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak Penggugat;PEMENUHAN KETENTUAN FORMALbahwa permohonan gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan halhal sebagaiberikut :bahwa Pasal 23 ayat (2), Undangundang Nomor

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusanperpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) danPasal 26;Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 950 /B/PK/PJK/2014Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yangberkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitandengan Surat Tagihan Pajak;hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajakPasal 14 ayat (1):Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila

Nittsu LemoIndonesia Logistik yang menyatakan sebagai berikut:pahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakimtidak berwenang membatalkan Surat Tagihan Pajak aquo.

Dengan kata lain parapihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untukmembela kepentingannya atau pihakpihak yang berperkara harusdiperlakukan secara adil.Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang berkesimpulanmembatalkan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)Nomor : KEP1467/WPJ.07/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentangPengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak benaratas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00018/107/09/055/12 tanggal 27 Januari

Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang berkesimpulanmembatalkan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)Nomor KEP1467/WPJ.07/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentangPengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak benaratas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00018/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012, adalah tidak sesuai denganfakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 31 ayat (1) danayat

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43029/PP/M.XII/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisMemperhatikan: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: S160/WPJ.07/KP.0307/2011 tanggal8 Juli 2011 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Surat TagihanPajak yang Tidak Benar berkenaan dengan Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Masa

Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai tersebut dengan demikian terlinat jelas bahwa sanksi Pasal 14 (4) yang menurutperhitungan Penggugat seharusnya adalah Rp 0,00;: bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor: 00300/107/09/055/10 tanggal 17 Desember2010 Masa/Tahun Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 diterbitkan berdasarkanBerita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 6 Desember 2010dengan perhitungan Surat Tagihan Pajak dihitung berdasarkan Pasal 14 ayat 4UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebesar Rp392.011.199,00;bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut, Penggugat mengajukan SuratPermohonan Peninjauan Kembali Nomor: 086/PTEI/ACCT/II/11 tanggal 18 Februari2011, yang dijawab Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan TergugatNomor: S235/WPJ.07/KP.03/2011 tanggal 07 Maret 2011;bahwa Penggugat kembaii mengajukan Surat Keberatan Nomor:123/PTEI/ACCT/III/11 tanggal 10 Maret 2011 perihal pembatalan atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00300/107/09/055/10tanggal

Tagihan Pajak yang Tidak Benar berkenaandengan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampaidengan Maret 2009 Nomor: 00300/107/09/055/10 tanggal 17 Desember 2010 adalahjawaban atas Surat Penggugat Nomor: 285/PTEI/ACCT/IV/11 tanggal 1 Juli 2011;bahwa Surat Penggugat Nomor: 285/PTEI/ACCT/IV/11 tanggal 1 Juli 2011 adalahsurat permohonan yang ketiga atas permohonan pembatalan Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai atas Nomor: 00300/107/09/055/10 tanggal 17 Desember2010, karena

Tagihan Pajak Yang Tidak Benar berkenaan denganSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai denganMaret 2009 Nomor: 00300/107/09/055/10 tanggal 17 Desember 2010 atas namaXXX, NPWP YYY;

Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor: 00212/107/11/052/13 tanggal 28Juni 2013 Masa Pajak April 2011 dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor : 00212/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak April 2011yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor : 111573.99/2011/PP, atasnama PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP 01.071.713.0052.000,beralamat di Jalan Kawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km. 122Gunung Sugih, Cilegon, Banten;Menimbang, bahwa sesudah

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Januari2017 tentang pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor00212/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak April2011, atas nama: PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP:01.071.713.0052.000, Alamat: Jalan Kawasan Industri Panca Puri,Jalan Raya Anyer KM.122 Gunung Sugih, Cilegon, Banten, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor: KEP00458/NKEB/WPJ.07/2017tanggal 24 Februari 2017 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c atas Surat Tagihan Pajak (STP)Masa Pajak April 2011 Nomor: 00212/107/11/052/13 tanggal 28 Juni2013 dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Masa Pajak April 2011

Putusan Nomor 1634/B/PK/PJK/2016Bahwa tanggal 04 Januari 2011 Penggugat kembali mengajukan permohonanpengurangan atau pembatalan ke dua atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai melalui surat Penggugat Nomor: 209/PCIFPJ/I/2011.

Oleh sebab itu, Penggugatmenyampaikan keberatan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilaisebesar tersebut diatas;Bahwa menurut Penggugat seharusnya nilai Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai tahun 2008 hanya sebesar Rp.2.200.000,00 yangmerupakan denda keterlambatan pembuatan faktur pajak atas penjualan aktivatetap Kendaraan sebesar Rp.110.000.000,00;Bahwa namun demikian seluruh alasan permohonan pengurangan ataupembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan PajakPajak

Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP1277/WPJ.07/2011 tanggal 8 Juni2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak YangTidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak;b. Faktur Pajak Nomor Seri 070.00008.00000001 & 070.00008.00000002;c.

Jumlah pajak ymh (lebih) dibayar 1.482.157.288,00 2.200.000,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.39112/PP/M.X/99/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan gugatan Penggugatterhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1277/WPJ.07/2011 tanggal 08 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalanatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan

Tagihan Pajak adalah wewenang dariDirektur Jenderal Pajak.

Dasar pengenaan bunga Rp 1.368.787.736,00Jumlah yang harus dibayar:Sanksi administrasi bunga Pasal 19 ayat (1) KUP Rp 1.681.936.122,00bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi yakni mengajukanpermohonan pembatalan yang ke2 (dua) atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan Nomor 00004/109/04/073/12tanggal 10 Juli 2012 Tahun Pajak 2004 yang telah diputus dalam KeputusanTergugat Nomor KEP308/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 15 Maret 2013 dengan hasilsebagai berikut:

Tagihan Pajak Nomor00004/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 adalah wewenang Direktur Jenderal Pajakatau pada Tergugat;bahwa Tergugat berpendapat penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor00004/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 maupun KEP1425/WPJ.06/2013 tanggal26 September 2013 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;bahwa penolakan Tergugat terhadap permohonan pengurangan atau penghapusansanksi sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Nomor00004/109/04/073/12 tanggal 10 Juli

2012 menjadi maksimal 24 bulan (48% = 2 x 24bulan) didasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan atau Pembatalan SuratKetetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang berbunyi selengkapnya sebagaiberikut:Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:b. pengurangan atau penghapusan

atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00004/109/04/073/12 tanggal 10 Juli2012 yang diajukan Penggugat dengan Surat Nomor LO012/NES/FAIII/13 tanggal28 Maret 2013 didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009.bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf a UndangUndang a quo menyatakan bahwa :Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan

atau menghapuskansanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Nomor00004/109/04/073/12 tanggal 10 Juli 2012 memang sepenuhnya ada pada DirekturJenderal Pajak (Tergugat) karena hal ini adalah diskresi Tergugat manakalapenerbitan Surat Tagihan Pajak dimaksud memenuhi syarat sahnya keputusan(rechtsgeldig beschikking), tetapi apabila penerbitannya tidak memenuhi syaratsahnya keputusan (niet rechtsgeldig beschikking) maka Wajib Pajak berhak untukmengajukan gugatan kepada Pengadilan

Pajak, NomorPut84309/PP/M.XIIA/99/2017, tanggal 5 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP0044/WPJ.19/KP.0103/2016, tanggal 30 Agustus 2016, tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib PajakHalaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1871/B/PK/Pjk/2019atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00026/107/09/091/12, tanggal 13 November 2012, Masa PajakOktober 2009, atas nama PT Trakindo Utama, NPWP02.025.873.7.091000, Jenis Usaha: Perdagangan Alat Berat, beralamatdi Gedung TMT 1, 1117th Floor, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Jakarta12560;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2017, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Pajak Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00026/107/09/091/12, tanggal 13 November 2012, MasaPajak Oktober 2009 atas nama PT Trakindo Utama, NPWP02.025.873.7091.000 adalah tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semuabiaya dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 8 halaman.

Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00026/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 Masa PajakOktober 2009, atas nama Penggugat, NPWP 02.025.873.7.091000, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP0044/WPJ.19/KP.0103/2016, tanggal 30 Agustus 2016, tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00026/107/09/091/12, tanggal 13 November 2012 MasaPajak Oktober 2009 oleh Majelis

Putuseii Pd sabi Min Piak/ 90d nbd etJeGis PapakTanasgPajakPdkabinSenake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat KeputusanTergugat Nomor : KEP2247/WPJ.16/2013 tanggal 06 Nopember 2013 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Nomor : 00002/105/08/824/13 tanggal 25 Maret 2013 Tahun Pajak 2008;Mbahbyxt Tergugat mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk menolak

Tagihan Pajak, mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013;bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.03/2013 Tanggal 2 Januari2013, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat

Keuangan Nomor 08/PMK.03/2013 (setelah tanggal 1Maret 2013);bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 48 UU PTUN Keputusan Tergugat Nomor : KEP2247/WPJ.16/2013 tanggal 06 Nopember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak merupakan Beschikking atasSurat Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Nomor : 00002/105/08/824/13tanggal 25 Maret 2013 Masa/Tahun Pajak Januari s.d Desember 2008 dari Penggugat

tanpa nomor tanpatanggal sehingga merupakan Objek Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007maka Keputusan Tergugat Nomor : KEP2247/WPJ.16/2013 tanggal 06 Nopember 2013 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)

Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor : 00002/105/08/824/13 tanggal 25 Maret 2013 MasaPajak Januari s.d.

Tagihan Pajak BerdasarkanHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1038/B/PK/Pjk/2020Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihnan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00155/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober 2016, Masa Pajak Januari2014, sehingga pembayaran Surat Tagihan Pajak tersebut dapatdikembalikan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 21 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118212.99/2014/PP/M.XVIIIB Tahun 2019, tanggal 16 Mei

2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00750/NKEB/WPJ.19/2017,tanggal 27 Oktober 2017, tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00155/107/14/092/16, tanggal 5 Oktober 2016,Masa Pajak Januari 2014, atas

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00750/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 27 Oktober2017, tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajid Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00155/107/14/092/16,tanggal 5 Oktober 2016, Masa Pajak Januari 2014, atas nama PTNissan Motor Indonesia, NPWP 01.081.679.1092.000, beralamatdi Kawasan Industri Kota Bukit Indah

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00155/107/14/092/16, tanggal 5 OktoberHalaman 3 dari 7 halaman.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan Pasal 19 Ayat (1) KUP Masa Pajak Oktober 2010, sehinggaSanksi Administrasi berupa Bunga Pasal 19 Ayat (1) KUP Surat TagihanPajak menjadi Rp3.175.024,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 19 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.001565.99/2018/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 18 September 2018yang

Menyatakan menolak membatalkanKEP00128/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP)Bunga Penagihan Nomor 00002/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus2017 Masa Pajak Oktober 2010;3.4.

Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00128/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3459/B/PK/Pjk/2019Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor 00002/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak Oktober2010, atas nama Penggugat, NPWP 01.266.975.0092.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan

Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00128/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan TergugatNomor KEP00128/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor 00002/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak Oktober 2010, oleh

Tagihan Pajak Pajak Penghasilan dari Tergugat;Pemenuhan Ketentuan penerbitan Surat Tagihan Pajak: bahwa terhadap Penggugat telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Pasal 25 Badan Nomor : 00022/106/08/007/09 tanggal 29 Januari2009 untuk Masa Pajak Maret sampai dengan Juni 2008 sebesarRp.73.152.942,00.bahwa Tergugat sebelumnya telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Pasal 25 Badan Nomor : 00065/106/08/007/08 tanggal 2September 2008 untuk Masa Pajak April sampai dengan

Juni 2008 sebesarRp.570.887.371,00.bahwa Tergugat dalam sidang menyatakan bahwa penerbitan Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Nomor : 00022/106/08/007/09tanggal 29 Januari 2009 untuk Masa Pajak Maret sampai dengan Juni 2008dilakukan karena masih ada kekurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal25 Badan masa Pajak Maret sampai dengan Juni 2008.bahwa menurut Majelis penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak PenghasilanPasal 25 Badan Nomor : 00022/106/08/007/09 tanggal 29 Januari 2009 untukMasa

terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung,dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu. dalam peraturanperundangundangan perpajakan.bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) di atas seharusnya Tergugatmelakukan pembetulan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25Badan untuk Masa Pajak Maret sampai dengan Juni 2008 dan bukanmenerbitkan kembali Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Badanuntuk Masa Pajak Maret sampai dengan Juni 2008.bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa penerbitan

Pasal25 Badan Nomor : 00022/106/08/007/09 tanggal 29 Januari 2009 Masa PajakMaret sampai dengan Juni 2008 dan Surat Tagihan Pajak yang Tidak BenarPajak Penghasilan Pasal 25 Badan Nomor : 00022/106/08/007/09 tanggal 29Januari 2009 Masa Pajak Maret sampai dengan Juni 2008.: Surat Gugatan Penggugat serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalampersidangan.: 1.

Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan Mengabulkan Seluruh permohonan gugatan Penggugat denganmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1146/WPJ.20/2011 tanggal 15 Desember 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Penghasilan Pasal25 Badan Nomor : 00022/106/08/007/09 tanggal 29 Januari 2009 Masa PajakMaret sampai dengan Juni 2008 dan Surat Tagihan Pajak yang

Putusan Nomor 1231/B/PK/Pjk/2020penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN Nomor 00164/107/14/092/16 MasaPajak Juli 2014 sehingga Penggugat mohon agar Surat Gugatan inidikabulkan dan Surat Tagihan Pajak PPN Nomor 00164/107/14/092/16 MasaPajak Juli 2014dari Tergugat dibatalkan demikian juga Surat KeputusanNomor KEP00701/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Oktober 2017, sehinggapembayaran atas STP tersebut dapat dikembalikan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 19

Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118051.99/2014/PP/M.XVIIIBTahun 2019, tanggal 16 Mei 2019 , yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00701/NKEB/WP.J.19/2017tanggal 16 Oktober 2017 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00164/107/14/092/16 tanggal 5 Oktober2016 Masa Pajak Juli 2014, atas nama PT Nissan MotorHalaman 3 dari 7 halaman.

Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00164/107/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 Masa Pajak Juli2014, atas nama Penggugat NPWP 01.081.679.1092.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP00701/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 16 Oktober 2017 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajakatas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00164/107/14/092/16 tanggal 5

Putusan Nomor 1230/B/PK/Pjk/2020penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN Nomor 00099/107/13/092/16 MasaPajak Juli 2013 sehingga Penggugat mohon agar Surat Gugatan inidikabulkan dan Surat Tagihan Pajak PPN Nomor 00099/107/13/092/16 MasaPajak Juli 2013dari Tergugat dibatalkan demikian juga Surat KeputusanNomor KEP00669/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Oktober 2017, sehinggapembayaran atas STP tersebut dapat dikembalikan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 15

Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117866.99/2013/PP/M.XVIIIBTahun 2019, tanggal 16 Mei 2019 , yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00669/NKEB/WP.J.19/2017tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00099/107/13/092/16 tanggal 3 Oktober2016 Masa Pajak Juli 2013, atas nama PT Nissan MotorHalaman 3 dari 7 halaman.

Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00099/107/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Juli2013, atas nama Penggugat NPWP 01.081.679.1092.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP00706/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 16 Oktober 2017 tentang tentang Pembatalan Ketetapan Pajakatas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00169/107/14/092/16 tanggal 5

Pembayatati (Rp) STP Bunga Penagihan1 12022010 79.100.000 00006/109/06/056/102 12032010 79.100.000 00019/109/06/056/103 17032010 721.729.996 00015/109/06/056/10879.929.996bahwa terhadap pembayaran pada tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp79.100.000,00diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan Nomor:00019/109/06/056/10 tanggal 29 Maret 2010 oleh KPP PMA Tiga denganperhitungan bunga penagihan dikenakan selama 24 bulan terhitung sejak tanggaljatuh tempo SKPKB tersebut sampai dengan tanggal pembayaran

Pembayaran Sanksi Bunga04/04/2008 s.d. 12/4/2010 24 2% 79.100.000 37.968.000JUMLAH 37.968.000 Menurut PenggugatMenurut Majelisbahwa Tergugat tetap mempertahankan sanksi administrasi bunga penagihan Pasal19 ayat (1) undang undang KUP sebesar Rp.37.968.000,00 dan menolakpermohonan gugatan Penggugat;: bahwa Penggugat berpendapat bahwa Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan PajakPenghasilan Pasal 25/29 Badan Nomor 00015/109/06/056/10 tanggal 29 Maretsebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor :KEP00168/WPJ.07/KP.0403/2010 tanggal 30 September 2010 Sejumlah Rp346.430.398, kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 17 Mei2010 namun ditolak melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1197/WPJ.07/2010, Tentang Pengurangan atau Pengapusan Sanksi AdministrasiAtas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badanadalah Cacat Hukum (Juridisch Gebrek);: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Gugatan dan SuratTanggapan

Tagihan Pajak Bunga Penagihan a quo sehingga Majelisberkesimpulan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan a quo secara formal maupunmaterial sudah benar;bahwa menurut Majelis Penggugat mempersoalkan Surat Ketatapan Pajak KurangBayar a quo yang menjadi dasar terbitnya Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan aquo;bahwa menurut Majelis persoalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo adalahmasalah sengketa tersendiri yang terpisah dari sengketa Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan a quo sehingga tidak dapat

Tagihan Pajak Bunga Penagihan MasaBunga 04 April 2008 sampai dengan 12 Maret 2010 Nomor : 00019/109/06/056/10tanggal 29 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP00168/WPJ.07/KP.0403/2010 tanggal 30 September2010, atas nama XXX, NPWP YYY;

Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yangberkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajakPasal 14 ayat (1):Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajakapabila :a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurangdibayar;b.

Putusan Nomor 997/B/PK/PJK/2017pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untukmembela kepentingannya atau pihakpihak yang berperkara harusdiperlakukan secara adil.Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang berkesimpulanmembatalkan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) Nomor : KEP1472/WPJ.07/2012 tanggal 6 Agustus 2012tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yangTidak benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00004/107/08/055/12 tanggal

Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang berkesimpulanmembatalkan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) Nomor KEP1472/WPJ.07/2012 tanggal 6 Agustus 2012tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yangTidak benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00004/107/08/055/12 tanggal 18 Januari 2012, adalah tidaksesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sertaketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku,yaitu Pasal 31 ayat (1) dan

Tagihan Pajak (STP) yang Tidak Benar atas SuratHalaman 28 dari 30 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor:1472/WPJ.07/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Tidak Memenuhi KetentuanFormal atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00004/107/08/055/12 tanggal18 Januari 2012 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti

Mengabulkan seluruhnya gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor KEP01651/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak yang diajukan Penggugat:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan SuratTanggapan tanggal 31 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006058.99/2018/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01651/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Juli 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajid Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor00602/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017 dan membatalkan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April2016

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01651/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2016 NomorHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Masa Pajak April 2016 #Nomor00602/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017, atas nama PTSarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0058.000, beralamat diGedung Multivision Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 4.

Putusan Nomor 1185/B/PK/Pjk/2020Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor 00602/107/16/058/17 tanggal21Desember 2017 dan membatalkan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor00602/107/16/058/17 tanggal 21 Desember 2017, atas nama Penggugat,NPWP: 02.116.471.0058.000; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00692/NKEB/WPJ.14/2018, tanggal 10 Juli 2018, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak sehubungan dengan SuratTagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 0001 7/104/15/725/17,tanggal 27 September 2017, Masa Pajak Desember 2015, denganperhitungan sebagai berikut: No Uraian Menurut Penggugat1. Pajak yang harus dibayar Rp 3.334.977.216,002.

Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006467.99/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP00692/NKEB/WPVJ.14/2018, tanggal 10 Juli 2018,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak

berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak sehubungandengan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00017/104/15/725/17, tanggal 27 September 2017, Masa Pajak Desember2015, atas nama PT ITCI Hutani Manunggal, NPWP 01.609.260.3725.001,beralamat di Jalan 1519 Simpang Empat Terunen, RT 002, Desa BumiHarapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, KalimantanTimur dan Alamat Korespondensi di Jalan Abadi Nomor 07, RT 011/RW 004,Gunung Sari llir, Balikpapan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00692/NKEB/WPJ.14/2018, tanggal 10 Juli 2018,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak Pajak PenghasilanPasal 26 Nomor 00017/104/15/725/17, tanggal 27 September 2017,Masa Pajak Desember 2015, atas nama PT ITCI HutaniManunggal, NPWP 01.609.260.3725.001, beralamat di Jalan 1519Simpang Empat Terunen, RT 002, Desa Bumi

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP00692/NKEB/WPJ.14/2018, tanggal 10 Juli2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajaksehubungan dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00017/104/15/725/17, tanggal 27 September

Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Agustus 2013 NomorHalaman 1 dari 7 halaman.

Tagihan Pajak berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak dan membatalkan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00360/107/13/058/16 tanggal 18 Nopember 2016 Masa Pajak Agustus 2013,atas nama PT.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00360/107/13/058/16 tanggal 18 November 2016, atasnama PT Mustika Sembuluh, NPWP 01.854.614.3058.000,dengan alamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan KuninganHalaman 3 dari 7 halaman.

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor : 00360/107/13/058/16 tanggal 18 Nopember 2016 MasaPajak Agustus 2013, atas nama Penggugat, NPWP : 01.854.614.3.058000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 2606/B/PK/Pjk/2019Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor : 00360/107/13/058/16 tanggal 18 Nopember2016 Masa Pajak Agustus 2013, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan

merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.42510/PP/M.XII/99/2012, tanggal 21 Desember 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Penggugat mohon agar Surat Gugatan ini dikabulkan dan Surat Tergugatdibatalkan perhitungan Surat

Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00014/107/07/055/10 tanggal 25 Maret 2010 Masa Pajak Oktobersampai dengan Desember 2007 dapat ditinjau kembali dan perhitungannyadiubah sesuai dengan permohonan Penggugat yaitu Rp.

S153/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Tidak MemenuhiKetentuan Formal atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember 2007 Nomor:00014/107/07/055/10 tanggal 25 Maret 2010, atas nama: PT.

Putusan Nomor 1297/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmembatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: S153/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Tidak Memenuhi KetentuanFormal atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu dibatalkannya Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:S153/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentangPemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Surat Tagihan PajakTidak Memenuhi Ketentuan Formal atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober sampaidengan Desember 2007 Nomor: 00014/107/07/055/10 tanggal 25 Maret2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan

Bahwa Surat Tagihan Pajak Pertambahan WNilai nomor:00133/107/16/063/18 tanggal 1 Oktober 2018 Masa Pajak November2016 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sehingga seharusnya dibatalkan;Bahwa selanjutnya, Penggugat mengusulkan kepada Majelis HakimPengadilan Pajak yang terhormat agar:1. Menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterimakarena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;2.

Mengabulkan seluruhnya Gugatan yang diajukan Penggugat;Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai nomor:00133/107/16/063/18 tanggal 1 Oktober 2018 Masa Pajak November2016;Bahwa demikian surat Gugatan ini disampaikan dengan harapan agarMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa inidapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 27 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan

Pajak Nomor PUT011528.99/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01303/NKEB/WPuJ.04/2019 tanggal 23 September 2019tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00133/107/16/063/18 tanggal 1 Oktober

Dengan mengadili sendiri:e Mengabulkan seluruhnya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat);e Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP01303/NKEB/WPUJ.04/2019 tanggal 23 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanpasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak MasaHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1865/B/PK/Pjk/2021Pajak November 2016, atas nama: PT.

Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00133/107/16/063/18 tanggal 1 Oktober 2018 MasaPajak November 2016, atas nama: PT Fujikura Indonesia, NPWP 03.307.202.6012.000, beralamat di Gedung Menara Standard Chartered Lt. 18E, Jl.

);6) Surat Tagihan Pajak Penambahan Nilai Barang dan Jasa (Agustus s.dDesember 2010);) Surat Taginan Pajak Penghasilan (2010);) Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Januari s.d Maret 2011);9) Surat Tagihnan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Mei s.d Desember 2011);10) Surat Tagihan Pajak Penghasilan (2011);11) Surat Tagihan Pajak Penghasilan (2012);12) Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Januari s.d Maret 2013);13) Surat Tagihan Pajak Penghasilan (2013);14) Surat Taginan Pajak Penghasilan Pasal

21 (Januari s.d Desember2014):15) Surat Tagihan Pajak Penghasilan (2014);16) Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Januari s.d Desember2015);17) Surat Tagihan Pajak Penambahan Nilai Barang dan Jasa (Januari s.dDesember 2015);18) Surat Tagihan Pajak Penghasilan (2015);19) Klarifikasi Data dan atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badandan atau PPN 2010;Hal. 6 dari 20 hal.

Memerintahkan agar barang bukti berupa:1) Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Juni 2010);2) Surat Taginan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Agustus s.d Oktober 2010);3) Surat Tagihnan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Desember 2010);4) Surat Tagihan Pajak Penambahan Nilai Barang dan Jasa (Juni 2010);5) Surat Tagihan Pajak Penambahan Nilai Barang dan Jasa (Desember2010);6) Surat Tagihan Pajak Penambahan Nilai Barang dan Jasa (Agustus s.dDesember 2010);7) Surat Tagihan Pajak Penghasilan (2010);8) Surat Tagihan

Pajak Penghasilan Pasal 21 (Januari s.d Maret 2011);9) Surat Taginan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Mei s.d Desember 2011);) Surat Tagihnan Pajak Penghasilan (2011);) Surat Tagihnan Pajak Penghasilan (2012);))))012) Surat Tagihnan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Januari s.d Maret 2013);13) Surat Tagihan Pajak Penghasilan (2013);14) Surat Taginan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Januari s.d Desember2014):15) Surat Tagihan Pajak Penghasilan (2014);16) Surat Tagihnan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Januari s.d Desember2015

);17) Surat Tagihan Pajak Penambahan Nilai Barang dan Jasa (Januari s.dDesember 2015);18) Surat Tagihan Pajak Penghasilan (2015);19) Klarifikasi Data dan atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badandan atau PPN 2010;20) Klarifikasi Data dan atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badandan atau PPN 2011;21) Klarifikasi Data dan atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badandan atau PPN 2012;22) Klarifikasi Data dan atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badandan atau PPN 2013;23) Klarifikasi Data dan atau Himbauan