buah dipan jati no. 1;o ON Oo2 (dua) buah ambal ukuran 3 x 4 merek Samira dan ukuran 2 x 3 merekBelgia;10.2 (dua) buah songket Palembang warna merah;11.3 (tiga) buah TV ukuran 20 inch merek Akari, 20 inch merek Sonny dan 14inch merek Intel;12.1 (satu) buah VCD;13.114.1 (satu) set komputer merek Samsung;15.1 buah AC Split 1 PK;16.1 buah AC dorong merek Tecstar;17.1 (satu) buah mesin cuci merek Sakura;satu) set home theater merek Tecstar,;))satu)satu))18.1 (satu) buah mesin jahit merek Butterfly;19.3

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimanadimaksud dalam Kutipan akta Nikah Nomor : 890/130/XII/2009 pada KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan KarangAmpel Indramayu Putus karenaPerceraian;19.3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;20.Atau21.Apabila Pengadilan Agama Indramayu melalui Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya.

Ully Eka Kusumawati Binti Koesmardjo, (Pemohon 8);19.3. Andri Dwi Novriyadi Bin Koesmardjo, (Pemohon 9);19.4. Yessi Tri Wahyudi Bin Koesmardjo, (Pemohon 10;19.5. Budi Wiarto Bin Koesmardjo, (Pemohon 11);20. Bahwa, pada tahun 1956, Kartini Binti M Noerahmat, telahmenikah dengan seorang Lakilaki yang bernama Suhadji SoeriodinotoBin Soeriodinoto dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu)orang anak yang bernama;20.1. Noeradji Prabowo Bin Suhadji Soeriodinoto, (Pemohon 7);21.

Bahwa selain itu, pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor: SE45/PJ/2008 dijelaskan :Bahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, makaketentuan dalam SE23/PJ.42/1999 tentang Buku PanduanTentang Perlakuan Perpajakan atas Restrukturisasi Perusahaanyang mengatur mengenai :a. persyaratan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha;b. hak untuk mengajukan penilaian kembali; danc. prosedur lainnya yang bertentangan dengan ketentuanperpajakan yang berlaku dicabut dan dinyatakan tidakberlaku

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008.Pertimbangan menurut Maijelis Hakim Bahwa pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor:SE45/PJ/2008 dijelaskan :Bahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, maka ketentuandalam SE23/PJ.42/1999 tentang Buku Panduan Tentang PerlakuanPerpajakan atas Restrukturisasi Perusahaan yang mengaturmengenai:a. persyaratan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha;b. hak untuk mengajukan penilaian kembali; danc. prosedur lainnya yang bertentangan

Bahwa dalam Halaman 47 alinea ke1 Putusan Pengadilan Pajak Nomor :11.33336/PP/M.XIIV99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Majelis Hakimmenyatakan :Bahwa ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tidaktermasuk yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yangdimaksud pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor:SE45/PJ/2008, sehingga butir 3.2.1.1 Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor: SE23/PJ.42/

Bahwa pada saat anak Ketujuh Pewaris yang bernama IsmailBin Ambo Tanang meninggal dunia, meninggalkan 5 orang ahli warisyang masingmasing bernama;19.1 Kurniati (istri Alm Ismail Bin Ambo Tanang);19.2 PEMOHON 1 (anak Alm Ismail Bin Ambo Tanang);19.3 PEMOHON 13 (anak Alm Ismail bin Ambo Tanang);19.4 PEMOHON 14 (anak Alm Ismail Bin Ambo Tanang);19.5 PEMOHON 15 (anak Alm Ismail Bin Ambo Tanang);20.

Anak Pemohon belum berusia 19.3. Anak Pemohon pendidikan terakhirnya adalah MTsN4. Anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahannamun KUA setempat menolaknya karena anak Pemohon belummencapai usia 19 tahun5. Anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak adahalangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karenapertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan.6.

Putusan Nomor 627/B/PK/PJK/2012transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalamrangka pemekaran usaha;d Bahwa selain itu, pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor: SE45/PJ/2008 dijelaskan :bahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, maka ketentuandalam SE23/PJ.42/1999 tentang Buku Panduan Tentang PerlakuanPerpajakan atas Restrukturisasi Perusahaan yang mengatur mengenai :persyaratan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha;hak untuk mengajukan penilaian kembali

dari pengalihan hartatersebut termasuk Pajak Penghasilan sebesar 5% atas pengalihan hakatas tanah dan bangunandicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan denganketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5 Pemerintah Nomor 71Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 juncto Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008Pertimbangan menurut Majelis Hakim;bahwa pada angka 19.3

danpemekaran usaha tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaranatau pemungutan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atastanah dan/atau bangunan;10 Bahwa dalam Halaman 35 alinea ke3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 33351/PP/M.XIII/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Majelis Hakim menyatakan :bahwa ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tidak termasuk yang dicabutdan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang dimaksud pada angka 19.3

Bahwa selain itu, pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor: SE45/PJ/2008 dijelaskan :Bahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, maka ketentuandalam SE23/PJ.42/1999 tentang Buku Panduan TentangPerlakuan Perpajakan atas Restrukturisasi Perusahaan yangmengatur mengenai :a. persyaratan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha;b. hak untuk mengajukan penilaian kembali; danc. prosedur lainnya yang bertentangan dengan ketentuanperpajakan yang berlaku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008.Pertimbangan menurut Maijelis Hakim Bahwa pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor:SE45/PJ/2008 dijelaskan :Bahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, maka ketentuandalam SE23/PJ.42/1999 tentang Buku Panduan Tentang PerlakuanPerpajakan atas Restrukturisasi Perusahaan yang mengatur mengenai:a. persyaratan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha;b. hak untuk mengajukan penilaian kembali; danc. prosedur lainnya yang bertentangan

Bahwa dalam Halaman 47 alinea ke1 Putusan Pengadilan Pajak Nomor :11.33344/PP/M.XIIV99/201 1 tanggal 19 Agustus 2011, Majelis Hakimmenyatakan :Bahwa ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tidaktermasuk yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yangdimaksud pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor:SE45/PJ/2008, sehingga butir 3.2.1.1 Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor: SE23/PJ.42

sebesarRp14.500.000,00 x 1,9% x 19 bulan = Rp5.234.500,00 (lima juta duaratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);19.2 Kerugian materil yaitu uang yang dipinjam oleh Tergugat padatanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) adalah uang yang diperoleh Penggugat dengan meminjam diBMT (Koperasi), dengan bunga setiap bulannya sebesar 1,9% (satu persembilan persen) perbulan, atau sebesar Rp15.000.000,00 x 1,9% x 18bulan = Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);19.3

Hardilan bin Prapto Mukiman;19.3. Sugiyo bin Prapto Mukiman (almarhum);19.4. Partiyem binti Prapto Mukiman;20. Bahwa oleh karena ahli waris pengganti dari Prapto Mukiman binPawiro Ikromo yang bernama Sugiyo bin Prapto Mukiman sudah meninggaldunia, maka harta waris bagian dari Alm. Sugiyo bin Prapto Mukimanditurunkan kepada anakanaknya sebagai ahli waris pengganti, yangbernama:20.1. Fitriyani binti Sugiyo (almarhumah);20.2. Dwi binti Sugiyo;20.3. Tri Maryati binti Sugiyo;21.

Murjono bin Muryitno (almarhum);19.3. Murni binti Muryitno (almarhum);19.4. Menik binti Muryitno;19.5. Mursidi bin Muryitno;19.6. Dewi binti Muryitno;20.Menetapkan masingmasing ahli waris pengganti dari Alm. Muryitno binWakimin alias Sastro Suwarno memperoleh bagian menurut hukum Islam;21.Menetapkan ahli waris pengganti dari Alm.Martinah bin Wakimin aliasSastro Suwarno (Istri dari Alm. Benowo) adalah:21.1. Idee Harsono bin Benowo;21.2. Guntur Widiyanto bin Benowo;21.3.

keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta),akan tetapi setiap transaksi pengalihan harta berupa tanah dan ataubangunan selain yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 juncto Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009, terutang PPh Pasal 4 ayat (2) termasuktransaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangkapemekaran usaha;Bahwa selain itu, pada angka 19.3

pengalihanharta tersebut termasuk Pajak Penghasilan sebesar 5% ataspengalihan hak atas tanah dan bangunan;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan denganketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5 PeraturanPemerintah Nomor 71 Tahun 2008 juncto Peraturan MenteriKeuangan Nomor 243/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009;3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE45/PJ/2008;Pertimbangan menurut Majelis Hakim: Bahwa pada angka 19.3

Putusan Nomor 636/B/PK/PJK/20129Bahwa dalam Halaman 44 alinea ke1 Putusan Pengadilan Pajak Nomor 33341/PP/M.XIII/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Majelis Hakim menyatakan:Bahwa ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999tidak termasuk yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimanayang dimaksud pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE45/PJ/2008, sehingga butir 3.2.1.1 Surat Edaran DirekturJenderal

Bahwa pada saat anak Ketujuh Pewaris yang bernama IsmailBin Ambo Tanang meninggal dunia, meninggalkan 5 orang ahli warisyang masingmasing bernama;19.1 Kurniati (istri Alm Ismail Bin Ambo Tanang);19.2 Taufik Bin Ismail (anak Alm Ismail Bin Ambo Tanang);19.3 Taufan Bin Ismail (anak Alm Ismail bin Ambo Tanang);19.4 Rezki Fitriani Binti Ismail (anak Alm Ismail Bin AmboTanang);19.5 Takril Akbar Ismail Bin Ismail (anak Alm Ismail BinAmbo Tanang);20.

No. 633/B/PK/PJK/2012bangunan selain yang diatur dalam Pasal 5 PemerintahNomor 71 Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri KeuanganNomor : 243/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 junctoPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009,terutang PPh Pasal 4 ayat (2) termasuk transaksi pengalihanharta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangkapemekaran usaha;Bahwa selain itu, pada angka 19.3 Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008 dijelaskan :bahva pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008Pertimbangan menurut Majelis HakimBahwa pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor: SE45/PJ/2008 dijelaskan :bahvea pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, makaketentuan dalam SE23/PJ.42/1999 tentang Buku PanduanTentang Perlakuan Perpajakan atas Restrukturisasi Perusahaanyang mengatur mengenal :a. persyaratan penggabungan, peleburan dan pemekaranusaha;b. hak untuk mengajukan penilaian kembali; danc. prosedur lainnya yang bertentangan

Bahwa dalam Halaman 43 alinea ke6 Putusan Pengadilan PajakNomor : 33342/PP/M.XIl/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, MajelisHakim menyatakan :bahve ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999tidak termasuk yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimanayang dimaksud pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor: SE45/PJ/2008, sehingga butir 3.2.1.1 Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor: SE23/PJ.42/1999

atausebesar Rp. 14.500.000, x 1,9% x 19 bulan = Rp. 5.234.500, (limajuta duaratus tiga puluh empat ribu limaratus rupiah) ;19.2 Kerugian materil yaitu uang yang dipinjam oleh Tergugat padatanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp. 15.000.000, (lima belasrupiah) adalah uang yang diperoleh Penggugat dengan meminjamdi BMT (Koperasi), dengan bunga setiap bulannya sebesar 1,9%(satu. per sembilan persen) perbulan, atau sebesar Rp.15.000.000, x 1,9% x 18 bulan = Rp. 5.130.000, (lima juta seratustigapuluh ribu rupiah) ; 19.3

ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal 9 April 1999, berumur 13 tahun;19.3. ANAK 3, perempuan, lahir pada tanggal 25 April 2003, berumur 9 tahun;Berdasarkan halhal tersebut di atas, kami mohon agar Pengadilan AgamaJakarta Timur c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkarahal 7 dari 12 hal. Put.

(enam ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluhdua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)19.3 Tabungan BRI Simpedes no rek. sebesar Rp.20.

Bahwa selain itu, pada angka 19.3 Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008 dijelaskan :bahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, makaketentuan dalam SE23/PJ.42/1999 tentang Buku PanduanTentang Perlakuan Perpajakan atas RestrukturisasiPerusahaan yang mengatur mengenai :Halaman 35 dari 46 halaman.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008Pertimbangan menurut Majelis HakimBahwa pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor: SE45/PJ/2008 dijelaskan :pahwa pada saat PER28/PJ/2008 mulai berlaku, makaketentuan dalam SE23/PJ.42/1999 tentang Buku PanduanTentang Perlakuan Perpajakan atas Restrukturisasi Perusahaanyang mengatur mengenai :a. persyaratan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha;b. hak untuk mengajukan penilaian kembali; danHalaman 36 dari 46 halaman.

Bahwa dalam Halaman 43 alinea ke6 Putusan Pengadilan Pajak Nomor:33353/PP/M.XII/V99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Majelis Hakimmenyatakan :bahve ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tidaktermasuk yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yangdimaksud pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor:SE45/PJ/2008, sehingga butir 3.2.1.1 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor: SE23/PJ.42/1999

Bahwa selain itu, pada angka 19.3 Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008 dijelaskan :pahwa pada saat PER28/PJ./2008 mulai berlaku, makaketentuan dalam SE23/PJ.42/1999 tentang Buku PanduanTentang Perlakuan Perpajakan atas RestrukturisasiPerusahaan yang mengatur mengenai :a. persyaratan penggabungan, peleburan dan pemekaranusaha;b. hak untuk mengajukan penilaian kembali; dan. prosedur lainnya yang bertentangan dengan ketentuanperpajakan yang berlaku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

pengalihan harta tersebuttermasuk Pajak Penghasilan sebesar 5% atas pengalihan hakatas tanah dan bangunan;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangandengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 5Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 juncto PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 tanggal 31Desember 2008 juncto Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor 30/PJ/2009;Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE45/PJ/2008Pertimbangan menurut Majelis Hakimbahwa pada angka 19.3

Bahwa dalam Halaman 48 alinea ke2 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 33348/PP/M.XIl/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Majelis Hakimmenyatakan :pahwa ketentuan yang diatur di dalam Butir 3.2.1 Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor :SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tidaktermasuk yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yangdimaksud pada angka 19.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor:SE45/PJ/2008, sehingga butir 3.2.1.1 Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor: SE23/PJ.42/1999

Bahwa dengan demikian Almarhumah (PEWARIS) meninggalkan 4 orangahli waris yaitu:19.1.PEMOHON (sebagai anak kandung Perempuan)19.2.PEMOHON II (sebagai anak kandung Perempuan)19.3.AHLI WARIS PENGGANTI I, (sebagai sebagai ahli waris penggantidari ALMARHUM ANAK PEWARIS)19.4.AHLI WARIS PENGGANTI II bin ALMARHUM ANAK PEWARIS,(sebagai sebagai ahli waris pengganti dari ALMARHUM ANAKPEWARIS)20. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari yang disebutkan di atas.21.

BL 6679 JM ;19.3. Perabotan rumah tangga, berupa : 1 (satu) unit Televisi ukuran 21 merek Changhong ; 1 (satu) unit Kulkas merek Sanyo ;Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.332/Pdt.G/2018/MSBna20.21. 20 (dua puluh) lusin piring makan dengan merek Duralex danIndo keramik ; 20 (dua puluh) lusin gelas minum dengan merek Duralex ; 20 (dua puluh) lusin sendok makan stainlessteel ; 1 (satu) bufet rumah tangga ;19.4.