Ditemukan 184337 data
32 — 4
1983/Pid.Sus/2015/PN.Plg
14 — 4
1983/PDT.P/2012/PN.SKY
PENETAPANNomor : 1983/PDT.P/2012/PN.SKY"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdataPermohonan pada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalampermohonan yang telah diajukan oleh :Nama Lengkap : HADITempat /Tanggal Lahir: Kuningan / 10 Juni 1974Jenis Kelamin : LakiLakiAgama : IslamPekerjaan : PetaniAlamat : RT.OOL Dusun 001 Desa Mekar JadiKec. Sungai Lilin Kab.
Pengadilan Negeri SekayuNomor K1983/Pen.Juk/PDT.P/2012/PN.SKY tanggal 10 Desember 2012 tentangpenunjukan hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;Setelah memeriksa suratsurat bukti dari pemohon;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan pemohon di persidangan;Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 10 Desember 2012 dibawah Nomor 1983
12 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
144 — 126
Menyatakan Terdakwa MASHUD YUSUF terbukti bersalahn melakukanTindak Pidana Perpajakan yaitu@. dengan sengaja yang tidakmenyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang merugikanpendapatan Negara sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 39 ayat (1)huruf i UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketigaatas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2009 tentang PenetapaanPeraturan
ADE ATE SAKIKIRARA NPWP : 07.129.213.0914.001 sudah dilaporkan dalam SPT MasaPPN PT NEWMONT NUSA TENGGARA (kantor pusat PT NEWMONTNUSA TENGGARA).Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3A UU No.8 Tahun 1983 Tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kalidirubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 menyebutkanPengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasakena pajak wajidb memungut, menyetor, dan melaporkan
Yang sudah diaturpula didalam Pasal 1 angka (2) dan angka (3) UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009.
Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 5 tahun 2008 tentang PerubahanKeempat atas Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang undang HukumPidana yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
ketentuan Pasal 1 ke 2 Undang undangNomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undangundang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2009 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 5 tahun 2008 tentangPerubahan Keempat atas Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Menimbang bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yangmelakukan penyerahan Barang Kena
SAIFUDDIN, SH.,MH
Terdakwa:
ZULFAN BIN SABIRIN
124 — 49
Terbanding/Terdakwa : RINALDUS ANDRY SUSENO Als. ANDRY
199 — 138
Pasal 43 ayat (1)Undangundang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP. 222 222 oon nnn ennHal. 15 dari 37 hal. Put.No. 300/Pid/2015/PT.DKIwonn Bahwa ia Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY selakuDirektur (Pengurus dan Pemegang Saham) dari perusahaan PT.
Pasal 43 ayat(1) Undangundang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP. =20 902922 n nena nnn eeeSurat tuntutan pidana penuntut umum Nomor Reg.
Pasal 43ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 tentang Perubahan dan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo.
Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan dan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;Hal. 34 dari 37 hal.
Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009 tentang Perubahan dan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 TentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sertaPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;Il.
ADHAM ARDHYTIA MANGGALA, SH
Terdakwa:
PITERSAN ALIAS PTER
181 — 35
Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 jo.Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo.
Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 jo.Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo.
Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Kedua;Halaman 121 dari 183 hlm.
Pasal 43ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 jo.
Pasal 43 ayat (1) UndangUndangNomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 jo. Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,pasal 30 KUHP, dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainyang bersangkutan.MENGADILI1.
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
SRI NURMALINA
292 — 196
Bahwa UndangUndang perpajakan yang berlaku di Indonesia saatini adalah:a.UndangUndang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan UmumDan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009. (UUKUP).UndangUndang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 tahun 2008.
(UU PPh).UndangUndang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 42 tahun 2009. (UU PPN).UndangUndang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi danBangunan Sebagaimana Telah Diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 12 tahun 1994.
Bahwa dalam hal kasus yang terjadi dalam masa pajak Januari 2011sampai dengan masa pajak Desember 2014 maka Undang UndangPerpajakan yang dapat diterapkan adalah:Untuk Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yangberlaku adalah UndangUndang Nomor 6 tahun 1983 tentangKetentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16tahun 2009.Untuk Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku adalah UndangUndang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana
telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 tahun 2008.Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku adalahUndangUndang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 42 tahun 2009.3.
tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubahdengan dengan Undangundang Nomor 16 tahun 2009 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 5 Tahun 2008 TentangPerubahan keempat atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 TentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undangundang jo Pasal64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
JHON JERRY
177 — 34
TRI NURANDI SINAGA, SH
Terdakwa:
THERESIA MARIA ELIZABETH SUTJI LISTYORINI
51 — 34
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa THERESIA MARIA ELIZABETH SUTJI LISTYORINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
A.A Alit Rai Suastika, SH
Terdakwa:
Ivan Kaweono
324 — 162
Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubahterakhir dengan UndangUndang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja;2. Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa IVAN KAWEONO ss ataskesalahannya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwatetap ditahan ;3.
Kepala Seksi Pengawasan dan KonsultasiIV pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar yangmemiliki Sertifikat sebagai seorang Ahli di Direktorat Jenderal Pajak; Bahwa Ahli ditunjuk dan ditugasi sebagai Ahli PeraturanPerpajakan dan Ahli Penghitungan Kerugian Pada PendapatanNegara dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari DirekturJenderal Pajak nomor ST43/PJ/PJ.01/2020 tanggal 27 Juli 2020e Bahwa untuk kejadian atau fakta yang terjadi dalam tahun pajak2015 berlaku UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983
tentang PajakPenghasilan (UU PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja dan Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bahwa menurut Pasal 1 Undangundang Nomor 6 tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP)dinyatakan bahwa, Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SuratPemberitahuandengan benar, lengkap dan jelasdalam bahasaIndonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuanmata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya kekantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur JenderalPajak.e Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (1) UndangundangNomor 6 tahun 1983
FREDERIC DANIEL TOBING,S.H.
Terdakwa:
A HOK Alias AHOK WINATA
131 — 22
1.Indra Kusmad
2.AJI PRIYA HUWANA, S.H.
3.RACHDITYO PANDU WARDHANA, SH.
4.MIDIAN HASIHOLAN RUMAHORBO, S.H., M.Kn.
5.ARYAGUNA, S.H.
Terdakwa:
MOHAMAD ALY SHOBAT
613 — 195
ASMAH, SH.,MH.
Terdakwa:
AMIRUDDIN A alias AMIRUDDIN
142 — 89
D SITOHANG,SH
Terdakwa:
Dra. EUIS TUTY HERAWATI
253 — 119
ARDHI PADMA YUDHA K
Terdakwa:
NJOO, ERNA INDRANYOTO
174 — 0
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NJOO ERNA INDRANYOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) Bulan, dengan ketentuan
WAZIR IMAN SUPRIYANTO, SH.,MH
Terdakwa:
SUHARTO als SUHARTONAWA SAPUTRO
146 — 17
1.RONIUL MUBAROQ
2.DIAN SUSANTY, SH
Terdakwa:
ANDY VERYANTO
258 — 91
POLIM SIREGAR, SH.MH
Terdakwa:
EKA SEPTIAN
188 — 39
ARDHI PADMA YUDHA K
Terdakwa:
DONY YULIANTO, S.E.
165 — 40
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONY YULIANTO, SE.
Menyatakan Terdakwa DONY YULIANTO, S.E. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dakwaan Kesatu: Pasal 39A huruf a jo Pasal 43ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubahbeberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jo Pasal 64 ayat (1)KUHP , sebagaimana dalam dakwaan KESATU;2.
negara sekurangkurangnya sebesar Rp.2.690.507.725,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh juta limaratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).wannnnnn Perbuatan Terdakwa DONY YULIANTO, S.E., bersamasamadengan Saksi Yohanes Guntur Saputro dan saksi Nyoo Erna Indranyototersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39Ahuruf a jo Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 1983