Bahwaterhadap hal tersebut, bahwa berdasarkan pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitoang Diklat Kumdil MahkamahAgung RI 2007, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonanyang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukankepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi

22 Maret 1989 menjadi nama FATIHARIFAH tanggal lahir 28 Februari 1989pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Pembetulan aktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi

UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksuddengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan hurufdan/atau angka;Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas ada pula ketentuanberdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakukan Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa disebutkan jenisjenis permohonanyang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah

dan tanggal kelahiran PEMOHON tertulis RATIH ARIFAH tanggal 22 Maret 1989menjadi FATIHARIFAH tanggal lahir 28 Februari 1989 pada Akta KelahiranPEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Bantul Nomor 1167/1989/A. tahun 1989, dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2)sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi

terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita AcaraPersidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untukmelakukan perubahan nama Pemohon yang bernama Nico Andika menjadi namabaru Jose Meyers Mignazio;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangNo 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang No 24Tahun

Letnan Jaimas No. 495c RT 08 RW 02Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan llir Timur Kota Palembang, yang mana masukkedalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Palembang, oleh karenanyaberdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Rog Jo Pasal 52 ayat (1) UndangUndangNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang No 24Tahun 2013 Perubahan Atas UndangUndang No 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencatatan perubahannama yang diajukan

Dengan demikian permohonan Pemohon aquo tidak cukupalasan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka petitum selebihnya juga harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Yurisdiksi Volunteer dari adanyaperkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbuldalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, UndangUndang No 23 Tahun 2006 jo UndangUndang No 24Tahun 2013

Penduduk (vide buktiHalaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2016/PN.BLKP1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 730209010980002, atas namaAsdi, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Februari 2015 oleh DinasKependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba, apakahperubahan nama yang dimaksud oleh Pemohon merupakan perubahanyang dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah dirubah melalui UndangUndang Nomor 24Tahun

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana yang telah dirubah melalui UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo.Ketentuan Pasal 68 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan dan Ketentuan Pasal 67 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah dirubah melalui UndangUndang Nomor 24Tahun

UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur Kartu TandaPenduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTPel, adalah Kartu TandaPenduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmipenduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah dirubah melalui UndangUndang Nomor 24Tahun

Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohonhidup bersama dalamrumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 24tahun 3 bulan dan terakhirbertempat tinggal di rumah Pemohon, telah melakukanhubungan layaknya suamiistri (ba'dad dukhul) tidak mempunyaianak 3; eer rr eee eee3. Bahwa sejak 1 bulan yang lalu rumah tanggaPemohonTermohon telah terjadiperselisihan dan percekcokan disebabkan ;a. Termohon sering pergi dari rumah main ke tetanggatanpa pamit Pemohon dantanpa tujuan yang jelas ;b.

SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,tempat kediaman diDesa Mlandingan Wetan, Kecamatan Bungatan, KabupatenSitubondo; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnyayang pada pokoknyasebagai berikutBahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah tersebutPemohon dan Termohonkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 24tahun 3 bulan danterakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon, tidakmempunyai anak ; Bahwa 1 bulan yang lalu rumah tangga

tidakmengajukan bantahan, maka hal tersebut telah dianggapsebagai membenarkan dalil dalil permohonan~ serta bukti bukti yang diajukan olehPemohon; Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkantersebut diatas, makaMajelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yangpada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa berdasar bukti (P.1) Pemohon dan Termohon terikatdalam perkawinanyang sah;Bahwa, setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohonhidup bersama dalamrumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 24tahun

buktihak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Bahwa implementasi pasal tersebut, dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 4ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut: dalam rangkamemberikan kepastian dan perlindungan hukum agar:mudah untuk membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah,maka kepada pemegang hak yang bersangkutan, diberikan sertifikat hakatas tanah;Bahwa merujuk kepada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

;Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan sebagaiberikut : Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagaialat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yangtermuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuaidengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yangbersangkutan;Halaman 3 dari 17 halaman.

Dengan dalihdan alasan apapun juga;Bahwa dasar hukum Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah merupakan hukumpositif dan masih berlaku. Sehingga, semua pihak wajib tunduk dan taatterhadap ketentuan hukum tersebut. Tidak terkecuali Tergugat danTergugat II.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbutki Judex factie telah salahmenerapkan hukum Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Keberatankeberatan Kedua:Judex Facti telah salah menerapkan hukum Pasal 55 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;1.

Bahwa sesuai dengan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa:(3) Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milikatas satuan rumah susun berdasarkan putusan pengadilan dilakukanHalaman 14 dari 17 halaman.

., berupa penolakanPernikahan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matera jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuaiPasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut

Pemohon dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapaibatas usia perkawinanMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi KartuTanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakanakta otentik Sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matera jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.NgqwMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Fotokopi KutipanAkta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matera jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

hukumbahwa anak Para Pemohon berstatus sebagai jejaka dan calon istri perawanMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi KutipanAkta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matera jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

hukum bahwa anak kandung ParaPemohon belum mencapai batas usia perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi SuratKeterangan Dokter, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakanakta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matera jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

berupa KartuKeluarga Nomor 3214011509090037 atas nama kepala keluarga Tedi Suyatna,maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,Halaman 6 dari 10 HalamanPutusan No.217/Padt.P/2020/PN Pwk.Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memberikan penetapan ataspermohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipilterdiri atas kutipan akta:a) kelahiran ;b) kematian ;Cc) perkawinan ;d) perceraian ; dane) pengakuan anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) huruf a UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiranatas nama KHAYLA PUTRI RHAMADHANI termasuk kedalam

Akta PencatatanSipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo.

ini ;Halaman 8 dari 10 HalamanPutusan No.217/Padt.P/2020/PN Pwk.Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan danpermohonannya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbuldalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, Pasal 52 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

Penetapan Permohonan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN PkIpengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk

;Menimbang, bahwa namun berdasarkan Pasal 102 huruf b UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, menyebutkan semua kalimat wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwasebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk diInstansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili..

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggaldi rumah orangtua Pengugat di Desa Kecamatan Kabupaten selama 24tahun ;Hal. 1 dari 8 hal. Put. No: 2099/Padt.G/2019/PA.krs.3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudahmelakukan hubungan suami istri (oa'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 oranganak bernama ANAK berumur 25 tahun dan anak kedua: ANAK II berumur23 tahun.;4.

Saksi , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di DusunDesa Kecamatan Kabupaten , di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalahsaudara sepupu Penggugat; Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dan tinggal bersamadi rumah orangtua Pengugat di Desa Kecamatan Kabupaten selama 24tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK Iberumur 25tahun dan anak kedua: ANAK II berumur 23 tahun.; Bahwa awalnya keadaan rumah

Saksi Il, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kesra, alamat di DusunDesa Kecamatan Kabupaten, di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalahtetangga Penggugat; Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dan tinggal bersamadi rumah orangtua Pengugat di Desa Kecamatan Kabupaten selama 24tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK Iberumur 25tahun dan anak kedua: ANAK II berumur 23 tahun.; Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat

Dan kesalahan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon yangseharusnya Sababilah, 31121964 justru tertulis Buntok Kapuas 24tahun;C. Dan kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon yangseharusnya Lesen justru tertulis Lesem;d. Kesalahan penulisan nama Pemohon Il yang seharusnyaSuparilah justru tertulis Parilah;e. Kesalahan tanggal lahir Pemohon II yang seharusnya 31121969Justru tertulis 22 tahun;f. Kesalahan penulisan nama orang tua pemohon Il yangseharusnya Sakiman justru tertulis Sagiman;4.

Kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon yangseharusnya Sababilah, 31121964 justru tertulis Buntok Kapuas 24tahun;C. Kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon yangseharusnya Lesen justru tertulis Lesem;d. Kesalahan penulisan nama Pemohon Il yang seharusnyaSuparilah justru tertulis Parilah;e. Kesalahan tanggal lahir Pemohon II yang seharusnya 31121969Justru tertulis 22 tahun;f. Kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon Il yangseharusnya Sakiman justru tertulis Sagiman;3.

Kaderi, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Buntok Kapuas, 24tahun dan nama orangtua Pemohon tertulis Lesem;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (FotokopiKutipan Akta Nikah para Pemohon) terbukti penulisan nama Pemohon II tertulisParilah, tanggal lahir Pemohon II tertulis 22 tahun dan nama orangtua PemohonIl tertulis Sagiman akibatnya dengan penulisan tersebut para Pemohonmengalami hambatan dalam mengurus akta dan suratsurat lainnya sehinggapara pemohon mengajukan permohonan

Bahwa terjadinya perbedaan penulisan identitas para pemohon tersebutdisebabkan karena terjadinya penulisan nama Pemohon I tertulisMoh.Kaderi, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Buntok Kapuas, 24tahun, dan nama orangtua Pemohon tertulis Lesem, sedangkan didokumen lainnya nama Pemohon ditulis Kaderi, tempat dan tanggal lahirPemohon ditulis Sababilah, 31121964, nama orangtua Pemohon ditulisLesen yang dianggap oleh Pemohon sebagai identitas yang sebenarnya;4.

Pasal 30 ayat (1) c, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997;B. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997;C. Pasal Pasal 30 ayat (3) c Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997;Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2016D. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997;Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:A.

Pasal 30 ayat (1) c Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997, menentukan:Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atasbidang tanah:c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakantetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukanpembukuannya dalam buku tanah dengan catatanmengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihakyang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua PanitiaAjudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematik atauKepala

Juga bukan dengan cara meminta ParaPenggugat mengambil berkasberkas permohonan sertifikat,sebagaimana ternyata = dari Surat Tergugat No.183/4.33.76/600/I/2012 tanggal O9 Februari 2012 besertaLampirannya;Pasal 30 ayat (3) c Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997, menentukan:Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihapusapabila:Setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftarantanah secara sistematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalampendaftaran tanah secara sporadik sejak disampaikanpemberitahuan

Pasal 30 ayat (3) cPeraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tersebut.Jadi bukan dengan cara menangguhkan penerbitan Sertifikatyang dimohonkan penerbitannya oleh Para Penggugat;Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997, menentukan:(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yangberasal dari konversi hakhak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa buktibukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yangbersangkutan yang kadar

Pemohon sebagai kakakkandung Pemohon Il; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah menikah padatahun 1979 di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dengan wali nikahayah kandung Pemohon II bernama Husen yang menikahkan imam MasjidAbdul Rauf dengan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebutHalaman 3 dari 12 halamanPutusan Nomor 466/Pat.P/2017/PA Dol.Imam Maulana dan Kuba dengan mas kawin Rp1.100.00 (seribu seratusrupiah) tunal; Bahwa pada saat akad Nikah Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun

sumpah sebagai berikut: Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga paraPemohon; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah menikah padatahun 1979 di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dengan wali nikahayah kandung Pemohon II bernama Husen yang menikahkan imam MasjidAbdul Rauf dengan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebutImam Maulana dan Kuba dengan mas kawin Rp1.100.00 (seribu seratusrupiah) tunal; Bahwa pada saat akad Nikah Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun

berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi 1 sertasaksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut: Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah menikah padatahun 1979 di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dengan wali nikahayah kandung Pemohon II bernama Husen yang menikahkan imam MasjidAbdul Rauf dengan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebutImam Maulana dan Kuba dengan mas kawin Rp1.100.00 (seribu seratusrupiah) tunal; Bahwa pada saat akad Nikah Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun

Bahwa pada saat akad Nikah Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun sedangkan Pemohon Il berstatus perawan umur 19 tahun paraPemohon tidak mempunyai pertalian nasab pertalian kerabat semenda danpertalian sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahanPemohon dan Pemohon Il; Bahwa para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karenapernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama KecamatanBanawa, Kabupaten Donggala; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk

Pengadilan Negeri dalam daerah tempattinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untukmemeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungandan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atassetiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami olehPenduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24Tahun

2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalahkejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatananak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraanMenimbang, bahwa

ayat (1), PejabatPencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak danmenerbitkan kutipan akta pengesahan anak.Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undangundangtersebut disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan Pengesahan anakmerupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinanyang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatanperkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menuruthukum negara.Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 50 UndangUndang Nomor 24Tahun

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas ternyata bahwa Permohonan Para Pemohon ini tidakmemenuhi syarat ketentuan pasal 50 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, sehingga tidak beralasan hukum dan dengandemikian harus ditolak;Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Para Pemohon padapokoknya mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris sah dari suamiisteri:almarhum LIE POUW MIN dan

Tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Blitar Jatim, 24tahun, seharusnya yang sebenarnya adalah Blitar, 14061960;Cc. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II dan Pemohon II tertulisSungai Bali, 19 tahun, seharusnya yang sebenarnya adalah Sei Bali,01121962;3.

Tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Blitar Jatim, 24tahun, menjadi Blitar, 14061960;Cc. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II dan Pemohon II tertulisSungai Bali, 19 tahun, menjadi Sei Bali, 01121962;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untukmencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;4.

menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan buktibukti surat berupa P.1Sampai dengan P.6, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebutmerupakan fotokopifotokopi yang telah dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang TataCara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuanPasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun

Tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Blitar Jatim, 24tahun, menjadi Blitar, 14061960.c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Sungai Bali, 19tahun, menjadi Sei Bali, 01121962;3. Memerintahkan Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanperubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin,Kabupaten Tanah Bumbu;Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 386/Pdt.P/2018/PA.Blcn4.

Ketentuan lebih lanjut mengenaipersyaratan dan tata cara pencatatanPeristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka yang dikatakanperistiwa penting menurut undangundang administrasi kependudukan (UU No.24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan) diantaranya adalah Peristiwa Penting adalah kejadianyang dialamiolehseseorang meliputi kelahiran, kematian, lahirmati,perkawinan, perceraian

memperbaiki nama lengkap pemohon yang tercatat di aktaPerkawinan pemohon, dimana dalam Akta Perkawinan tersebut (bukti P2 danbukti P5) telah terjadi pergantian nama lengkap pemohon yang ada didalam AktaPerkawinan tersebut, semula yang tertulis Gembmiria Br Lumban Raja yangseharusnya Gebmiria Lumbanraja;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipilterdiri atas kutipan akta :a) kelahiran ;b) kematian ;Cc) perkawinan ;d) perceraian ; dane) pengakuan anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf c UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Perkawinanatas nama Gembmiria Br Lumban Raja termasuk

kedalam dokumenkependudukanMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana diubah menjadi Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumenHal 7 dari 10 hal.

Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan antaraPemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungannasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (Musahharoh) atau persusuan(Rodlo'ah), serta tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundangundangandan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 35 tahun dan Pemohon IIperawan dalam usia 24tahun ;.

PAMEKASAN padahari sabtu,17 Februari 2007 ;Bahwa yang menjadi wali nikah Saudara kandung Pemohon IJ bernama WALINIKAH karena ayah kandung Pemohon IJ ketika itu sudah meninggal dunia dan yangmengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000, (limah puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalahsaksi sendiri dan SAKSI NIKAH 1 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 35 tahun danperawan dalam usia 24tahun

PAMEKASAN padahari sabtu,17 Februari 2007; Bahwa yang menjadi wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama WALINIKAH karena ayah kandung Pemohon IJ ketika itu sudah meninggal dunia dan yangmengakad nikahkan adalah PENGHULU dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000, (limah puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalahsaksi sendiri dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya ; Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 35 tahun danperawan dalam usia 24tahun

Peristiwa Penting dalamUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang moeliputikelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun

Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk

;Menimbang, bahwa namun berdasarkan Pasal 102 huruf b UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, menyebutkan semua kalimat wajib dilaporkanHalaman 5 dari 7 Halaman.

Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidakpernah bercerai, dan antara Pemohon I dengan Pemohon IItidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab(mahram) atau karena hubungan perkawinan (Musahharoh) ataupersusuan (Rodlo'ah), serta tidak terdapat halangan kawinmenurut Peraturan Perundang undangan dan pada saat menikahPemohon I berstatus Duda cerai secara siri dalam usia 34tahun dan Pemohon II perawan dalam usia 24tahun ; .

Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan PemohonII di laksanakan di PAMEKASAN pada hari Jum'at tanggal 18April 1997; Bahwa yang menjadi wali nikah kakak seayah bernama WALINIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Seperangkat alat solat dibayar tunai danyang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSINIKAH II dan juga dihadiri undanganlainnya; Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Duda ceraisecara siri dalam usia 34 tahun dan perawan dalam usia 24tahun

eeBahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan PemohonII di laksanakan di PAMEKASAN pada hari Jum'at tanggal 18April 1997; Bahwa yang menjadi wali nikah kakak seayah bernama WALINIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa Seperangkat alat solat dibayar tunai danyang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSINIKAH II dan juga dihadiri undanganlainnya ; Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Duda ceraisecara siri dalam usia 34 tahun dan perawan dalam usia 24tahun

Peristiwa Penting dalamUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang moeliputikelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan;Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun

Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk

;Menimbang, bahwa namun berdasarkan Pasal 102 huruf b UU Nomor 24tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, menyebutkan semua kalimat wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwasebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk diInstansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili.

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan P3 serta keteranganpara Saksi bahwa Pemohon adalah benar penduduk Wora Wari RT 014 RW 010,Desa Petirsari, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri sehinggaPengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohontersebut;Menimbang

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh)hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;Menimbang, bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas oleh karenanyaPengadilan memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa berdasarkan laporan pencatatan perubahannama Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register AktaPencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Pemohon menerima salinanpenetapan dan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Wonogiri maka Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan danPencatatan