Ditemukan 1056 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 821.25 821.21 821.17
Register : 05-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 K/TUN/2017
Tanggal 7 Maret 2017 — KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA VS ELLYA LUSIANA, S.Pd;
141163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WalikotaNomor TentangNomor1 821.22/73/LTD3/03/2015 Pengangkatan dan Mutasi Dalamtanggal 19 Oktober 2015 Jabatan Struktural Eselon Il b DILingkungan Pemerintah Kota Metro (8orang)2 821 .22/729/LT D3/03/2015 Pemberhentian dari Jabatan Strukturaltanggal 19 Oktober 2015 Eselon Il b di Lingkungan PemerintahKota Metro (1 orang)3 821.27/732/LT D3/03/2015 Pengangkatan dalam Jabatan Strukturaltanggal 19 Oktober 2015 Eselon Ill (Camat) di LingkunganPemerintah Kota Metro (1 orang)4 821.23/771/LTD3/03/2015 Perubahan
    Keputusan Penjabat Bupati Lampung Selatan Nomor 821.22/490/IV.06/201514 September 2015, Nomor 821.23/532/IV.06/2015 tanggal 21September 2015, dan Nomor 821/531/IV.06/2015 tanggal 22 September 2015tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam JabatanStruktural ;tanggal NomorKeputusan Pj.
    Bupati NomorTentang 821.23/1420/20/SK/2015tanggal 6 Oktober 2015Pengangkatan PNS dalam JabatanStruktural Eselon III dan IV (72 orang) = BAL CAN AZUZOSW201S Pengangkatan PNS dalam Jabatanteniggal 6 Crapber 20'S Struktural Eselon III dan IV (59 orang)a 821.22/1505/20/SK/2015Pengangkatan, Pemindahan dantanggal 19 Oktober 2015Pemberhentian PNS dalam dan dariJabatan Struktural Eselon II (80 orang)4 821 .23/1506/20/SK/2015 Pengangkatan, Pemindahan dantanggal 19 Oktober 2015 Pemberhentian PNS dalam dan
    Putusan Nomor 48 K/TUN/2017 Jabatan Struktural Eselon(73 orang) Penjabat Bupati Lampung Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 821.22/490/IV.06/2015 tanggal 4 September 2015, Nomor 821.23/532/IV.06/2015tanggal 21 September 2015, dan Nomor 821/531/IV.06/2015 tanggal 22September 2015 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan PengangkatanPNS dalam Jabatan Struktural;Bahwa setelan Para Penggugat dilantik oleh Penjabat Bupati/Walikotaberdasarkan Keputusan Penjabat Bupati/Walikota tersebut di atas makakemudian
    Bupati Nomor tentang1 821.23/1420/20/SK/2015tanggal 6 Oktober 2015 Pengangkatan PNS dalam JabatanStruktural Eselon Ill dan IV (72 orang) 2 821.24/1421/20/SK/2015tanggal 6 Oktober 2015 Pengangkatan PNS dalam JabatanStruktural Eselon Ill dan IV (59 orang)3 821.22/1505/20/SK/2015tanggal 19 Oktober 2015 Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian PNS dalam dan dariJabatan Struktural Eselon II (80 orang)4 821.23/1506/20/SK/2015tanggal 19 Oktober 2015 Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian PNS dalam dan
Register : 23-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 3 Februari 2015 — IR. ERPAN, M.E., BIN M. SALEH SYAM.
5018
  • ERPAN55) 1 (satu) berkas (terdiri dari tiga lembar) copy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22 /15/BKD tanggal 06 Februari 2009 tentang pengangkatan Ir. ERPAN, ME menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Batang Hari Nomor : 821.22/0303/BKD tanggal 9 Februari 2009 tentang pelantikan Ir.
    ERPAN, ME menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.57) 1 ( satu) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/516/BKD tanggal 24 Agustus 2010 tentang pemberhentian Sdr. Ir. ERPAN, ME dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.58) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor dari Ir. ERPAN, ME Bin ,.
    ERPAN55) 1 (satu) berkas (terdiri dari tiga lembar) copy Surat Keputusan Gubernur JambiNomor : 821.22 /15/BKD tanggal 06 Februari 2009 tentang pengangkatan Ir.ERPAN, ME menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Batang Hari Nomor :821.22/0303/BKD tanggal 9 Februari 2009 tentang pelantikan Ir.
    ERPAN1 (satu) berkas (terdiri dari tiga lembar) copy Surat Keputusan Gubernur JambiNomor : 821.22 /15/BKD tanggal 06 Februari 2009 tentang pengangkatan Ir.ERPAN, ME menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Batang Hari Nomor :821.22/0303/BKD tanggal 9 Februari 2009 tentang pelantikan Ir.
    Saleh Syam adalah menjabat sebagaiSekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari sejak bulan Pebruari Tahun 2009 sampaidengan bulan Agustus Tahun 2010, yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanGubernur Jambi Nomor: 821.22/15/BKD tanggal 6 Pebruari 2009 yang dilantikberdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Btang Hari Nomor: 821.22/0303/BKD tanggal 9 Pebruari 2009;e Bahwa Terdakwa Ir. Erpan, ME Bin M.
Register : 13-04-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 27/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 18 Oktober 2017 — Penggugat:
Ir. ANTHON TORIKI, M.Si
Tergugat:
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
12043
  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

    DALAM POKOK SENGKETA:

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 821.22-005 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan
    Kabupaten Toraja Utara tanggal 17 Januari 2017 nomor urut 21 atas nama Tolla Pangsinaran, S.Pd;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 821.22-005 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Kabupaten Toraja Utara tanggal 17 Januari 2017 nomor urut 21 atas nama Tolla Pangsinaran, S.Pd;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.
    Pajabat pada Unit Kerjayang menangani Urusan Administrasi Kependudukan di KabupatenToraja Utara yang pada saat itu dijabat oleh PENGGUGAT DRS.JHONY PARUBAK, M.Si, sebagai Kepala Dinas AdministrasiKependudukan yang diangkat dan diberhentikan dari jabatannya olehMenteri Dalam Negeri;Bahwa TERGUGAT telah ditegur dan diperingati oleh Menteri DalamNegeri atas pelanggaran hukum dan cacat hukum yang dilakukanoleh TERGUGAT, Menteri Dalam Negeri Cq Dirjen Kependudukandan Pencatatan Sipil melalui surat nomor: 821.22
    Pansel/XI/2016 Seleksi Terbuka Pengisian JabatanPimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan PemerintahKabupaten Toraja Utara 2016, tanggal 28 Nopember2016 ;Foto copy dari foto copy Surat Kementerian DalamNegeri Republik Indonesia, Pengangkatan danHalaman 109 dari 163 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2017/PTUN.MKS.40.Al,42.43.4A.45.46.47.Bukti P4 :Bukti P5 :Bukti P6 :Bukti P7 :Bukti P8 :Bukti P9 :Bukti P10:Bukti P11.a:Pemberhentian Pejabat Tinggi Pratama selaku KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor:821.22
Putus : 12-06-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 07/Pid.TPK/2012/PT.TK
Tanggal 12 Juni 2012 — Ir. DIESTIARA ISMAIL, M.M., bin ISMAIL AFTA
9028
  • Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaianperbuatan sebagai berikut:e Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 terdakwa diangkat sebagaiSekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatanberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.22/251/V1.06/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pemberhentian danPengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan PemerintahKabupaten Lampung Selatan;e Bahwa dalam jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan danEnergi
    Hal tersebut dilakukan oleh terdakwadengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:e Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 terdakwa diangkat sebagaiSekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatanberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.22/251/V1.06/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pemberhentian danPengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan PemerintahKabupaten Lampung Selatan; Bahwa dalam jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan danEnergi
    Hal tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 terdakwa diangkat sebagaiSekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatanberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.22/251/V1.06/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pemberhentian danPengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan PemerintahKabupaten Lampung Selatan; Bahwa dalam jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan danEnergi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1299 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — Dr. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag., Bin MUHAMMAD SALEH
4021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., BinMUHAMMAD SALEH (mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Selatan pada 6 Januari 2009 sampai dengan bulanApril 2010) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.821.22/0101BKD/2009 tanggal 6 Januari 2009 dan sebagai Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Kesra Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/07/KUM/2009 tanggal 4 Januari 2010 bersamasama dengan H.
    RUDY ARIFFIN,MM., selaku Gubernur Kalimantan Selatan telah mengeluarkan SuratKeputusan sebagai berikut:1.Surat Keputusan No. 821.22/0101BKD/2009 tanggal 6 Januari 2009tentang Penunjukan Sdr. Drs. H. A. FAUZAN SALEH, M.Ag., sebagaiKepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah ProvinsiKalimantan Selatan;. Surat Keputusan No. 188.44/07/KUM/2009 tanggal 4 Januari 2010tentang Penunjukan Sdr. Drs. H. A.
Register : 18-10-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 25/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
TUTI GANTINI, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
269542
  • Bahwa Penggugat sebagai Kasubbid Data dan InformasiPenanaman Modal pada BKPMD Provinsi Jambi dengan SuratKeputusan Gubernur Jambi Nomor: 821.22/185/BKD Tanggal 16Februari 2009;4.
    Bahwa Penggugat sebagai Kasubbid Data danInformasiPenanaman Modal pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi dengan SuratKeputusan Gubernur Jambi Nomor: 821.22/036/BKD tanggal 13Januari 2011;6. Bahwa untuk kepentingan penyidikan, tibatiba Penggugatmenerima Keputusan Gubernur Jambi Nomor, 821.22/281/BKDtanggal 24 Maret 2011 tentang memberhentikan PNS yang namanyatersebut dalam lampiran keputusan dari jabatannya yaitu azn.Junaidi.SE.MM, Drs.
    Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa untukkepentingan penyidikan, tibatiba Penggugat menerima KeputusanGubenur Jambi Nomor 821.22/036/BKD tanggal 24 Maret 2011tentang Pemberhentian PNS yang namanya tersebut dalam lampirankeputusan dari jabatannya...dalil gugatan Penggugat ngawur dantidak nyambung karena tidak ada Tergugat mengeluarkan KeputusanGubenur Jambi Nomor 821.22/036/BKD tanggal 24 Maret Tahun 2011untuk kepentingan penyidikan dalam kasus apa tergugat tidakmengerti apa maksud dalil gugatan
    Bukti P6 n Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor:Halaman 42 dari 75 HalamanPutusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.821.22/185/BKD. Tanggal 16 Februari 2009. TentangPengangkatan dalam jabatan baru sebagai KasubbidData dan Informasi Penanaman Modal Pada BKPMDProvinsi Jambi a.n. Tuti Gantini,SE (Fotokopi darifotokopi); 9. Bukti P7 wo onn nnn n Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor:821.22/281/BKD. Tanggal 24 Maret 2011 tentangpemberhentian dari Jabatan a.n. TUTI GANTINI., S.E.
    Bahwa pada Tahun 2011, berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 821.22/281/BKD tanggal 24 Maret 2011, Penggugat di berhentikandari Jabatannya sebagai KASUBBID DATA dan INFORMASI PENANAMAN MODAL pada BKPMD Provinsi Jambi menjadi STAF pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, untuk kepentingan penyidikan tindak pidana Korupsi. (vide bukti P7);6.
Register : 22-05-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT TJK
Tanggal 1 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
510259
  • Pemerintah Kabupaten Lampung Timur,
  • 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 600/59/15.SK/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) dan Penyerahan Pekerjaan Akhir (FHO) untuk Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016,
  • 1 (satu) lembar Foto copy (telah dilegalisir) Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 821.22
    /1505/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II-b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur,
  • 1 (satu) lembar Foto copy (telah dilegalisir) Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 821.22/2348/20/SK/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan kembali/pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II-b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
    Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KabupatenLampung Timur,1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Lampung Timur Nomor : 600/59/15.SK/2016 tanggal 10 Juni 2016tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyerahan PekerjaanPertama (PHO) dan Penyerahan Pekerjaan Akhir (FHO) untuk BidangPembangunan Jalan dan Jembatan, pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenLampung Timur Tahun Anggaran 2016,1 (satu) lembar Foto copy (telah dilegalisir) KeputusanBupati Lampung Timur Nomor : 821.22
    /1505/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober2015 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai NegeriSipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon Ilb) di lingkunganPemerintah Kabupaten Lampung Timur,1 (satu) lembar Foto copy (telah dilegalisir) KeputusanBupati Lampung Timur Nomor : 821.22/2348/20/SK/2016 tanggal 30 Desember2016 tentang pengangkatan kembali/pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalamjabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon Ilb) di lingkungan PemerintahKabupaten Lampung Timur,1
    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur,1 (Satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten LampungTimur Nomor : 600/59/15.SK/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang PenetapanPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) danPenyerahan Pekerjaan Akhir (FHO) untuk Bidang Pembangunan Jalan danJembatan, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TahunAnggaran 2016,1 (Satu) lembar Foto copy (telah dilegalisir) Keputusan Bupati Lampung TimurNomor : 821.22
    /1505/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentangHal 38 dari 43 hal Put No 3/Pid.SusTPK/2019/PT TJK14.15,16.17.18.19.20.ZL.pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalamjabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon Ilb) di lingkungan PemerintahKabupaten Lampung Timur,1 (Satu) lembar Foto copy (telah dilegalisir) Keputusan Bupati Lampung TimurNomor : 821.22/2348/20/SK/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentangpengangkatan kembali/oengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatanpimpinan tinggi
Putus : 26-06-2014 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL
Tanggal 26 Juni 2014 — DAHYAR A.K. MOHAMMAD, SH
4210
  • Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telahmelakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada saat menjabat selaku Camat pada Kecamatan Palu Barat mulaitahun 2007 sampai dengan tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Walikota PaluNomor : 821.22
    melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengancaracara antara lain sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada saat menjabat selaku Camat pada Kecamatan Palu Barat mulaitahun 2007 sampai dengan tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Walikota PaluNomor : 821.22
    Palu Barat.Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum,karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telahmemperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksisaksi dan Terdakwa, yang dibenarkanoleh saksi:saksi dan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan,diperoleh fakta hukum sebagai berikut :Bahwa Terdakwa adalah sebagai Camat Palu Barat berdasarkan Surat KeputusanWalikota Palu Nomor : 821.22/682/BKD
    (dua puluh jutaRupiah) ;Menimbang, bahwa terungkap berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksisaksi dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa bahwaTerdakwa adalah sebagai Camat Palu Barat berdasarkan Surat Keputusan Walikota PaluNomor : 821.22/682/BKD tanggal 29 Juni 2007, dimana pada saat Terdakwa menjabatsebagai Camat Palu Barat Terdakwa meminjam dana retribusi Pasar Manonda tahun 2008dari sdr.
    usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkatpusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganternyata bahwa Terdakwa sebagai Camat Palu Barat berdasarkan Surat Keputusan WalikotaPalu Nomor : 821.22
Putus : 20-04-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1685 K/Pid.SUS/2009
Tanggal 20 April 2010 — ZAIDAN JAUHARI, SE, MM ;
4822 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 18 (1), (2), (8) UU Nomor : 31 Tahun 1999 jo.UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.ATAUKEDUAwon Bahwa Terdakwa ZAIDAN JAUHARI, SE, MM, Pelaksana Harian KepalaBagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Tingkat IIMuaro Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jambi Nomor : 821.22/1449/UP tanggal 3 Nopember 1999, menjabatBendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi sejak tanggal
    sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan yang diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa Terdakwa ZAIDAN JAUHARI, SE, MM, berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jambi Nomor : 821.22
    dilegalisir Surat Keputusan Bupati MuaroJambi Nomor : 821.23/220/UP tanggal 16 Februari 2004 besertalampiran.Asli Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 68 Tahun 2005tanggal 11 April 2005 Tentang Penunjukan Bendaharawan UmumDaerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2005.Asli Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 45 Tahun 2004tanggal 29 Maret 2004 Tentang Penunjukan BendaharawanUmum Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2004.Asli Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JambiNomor : 821.22
    Asli Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JambiNomor : 821.22/1449/UP tanggal 3 November 1999 besertalampiran.10.Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Jambi Nomor : SK.813/1802/UP tanggal 13 April1995.11.Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Jambi Nomor : SK.821.13/13052/UP tanggal 30Agustus 1996.12.Laporan keadaan Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi tanggal 31Desember 2006.13.Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2007
Register : 22-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 12-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 82/PDT/2017/ PT PBR
Tanggal 2 Agustus 2017 — Ir. H. HELFIAN HAMID, M. Si, DKK Sebagai PENGGUGAT Lawan BUPATI KUANTAN SINGINGI Sebagai TERGUGAT
4214
  • Si ) dengan Keputusan21Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan; 821.22/BKD02/61,Tanggal 28 Juli2008, mengangkat penggugat dengan jabatan baru Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi,dengan eselon Ilo dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2008oleh Bupati Kuantan Singingi( Surat pernyataan Pelantikan Nomor;821.22/BKD02/68, yang di tanda tangani Bupati Kuantan Singingi);.Bahwa penggugat Il (.Drs. H. ERMEDI.
    M, MM) ) dengan Keputusan BupatiKuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.22/BKD02/04,Tanggal 8 Januari2009, mengangkat penggugat Il dengan jabatan baru Kepala BadanLingkungan Hidup,Promosi dan Investasi Kabupaten Kuantan Singingi,dengan eselon ILb;22.Bahwa penggugat Ill ( Ir. LIS DARTI ROZA, M.
    Si ) dengan KeputusanBupati Kuantan Singingi Nomor Petikan; SK. 821.22/BKD02/04,Tanggal 8Januari 2009, mengangkat penggugat Ill dengan jabatan baru Staf AhliBupati Kuantan Singingi Bidang Ekonomi dan Keuangan dengan eselonll b( Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.22/BKD02/68, yang di tandatangani Bupati Kuantan Singingi);23.Bahwa penggugat IV (Hj. YUSNANINGSIH, S. Pd ) dengan putusanBupati Kuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.23/BKD 02/06,Tanggal 12Hal.9 dari 45 hal.
Register : 13-12-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 24/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA
Tanggal 2 Februari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum II : Umar Assegaf, SH
Terbanding/Terdakwa I : JUNARKO ST Bin Alm. KAYUN
Terbanding/Terdakwa II : SYUDIRMAN ARIANTO S.T Bin SALIMAN
13947
  • 2018, Surat Tanggung Jawab Belanja, dan Surat PernyataanKelengkapan Dokumen Nomor 01377/SPMBL/1.01.03.01/2018 Tanggal27 Desember 2018.Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa,Surat Pengantar Dan Ringkasan, Dan Rincian Rencana PenggunaanPermintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor 01784/SPPLS/1.01.03.01/2018 Tanggal 26 Desember 2018.Surat Pernyataan Pengangkatan sumpah dan Pelantikan NomorPeg.821. 2/586/I/2017 Tanggal 26 Januari 2017.Petikan Guberbur Aceh Nomor PEG.821.22
    Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan BatuanNomor XII.085.K Tanggal 21 Desember 2018.Sertifikat Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor 4 tanggal 25November 2018.Sertifikat Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor 5 tanggal 10Desember 2018.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan JalanBA.STP/UPTD V/394.d/PUPR/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018.Surat Pernyataan Pengangkatan sumpah dan Pelantikan NomorPeg.821.2/169/IV/2017 Tanggal 17 September 2017.Petikan Guberbur Aceh Nomor PEG.821.22
    Petikan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/002/2018 Tanggal 23Januari 2017.86. Surat Keputusan gubernur Aceh Nomor 954/183/2018 tanggal 29 Maret2018.Dilampirkan dalam berkas perkara.4. Membebankan kepada terdakwa dan terdakwa II membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp.5.000,00 (limaribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 November 2021 Nomor32/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna yang pada pokoknya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa I.
    T.A 2018, Surat Tanggung Jawab Belanja, dan Surat PernyataanKelengkapan Dokumen Nomor 01377/SPMBL/1.01.03.01/2018Tanggal 27 Desember 2018.Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang danJasa, Surat Pengantar dan Ringkasan, Dan Rincian RencanaPenggunaan Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan JasaNomor 01784/ SPPLS/1.01.03.01/2018 Tanggal 26 Desember 2018.Surat Pernyataan Pengangkatan sumpah dan Pelantikan NomorPeg.821.2/586/I/2017 Tanggal 26 Januari 2017.Petikan Guberbur Aceh Nomor PEG.821.22
    /003/2018 Tanggal 14September 2017.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Hasil AdministrasiPekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor BA.Adm/UPTDV/369/PUPR/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018.Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 20.13/KPTS/PUPR/2018Tanggal 4 Juni 2018.Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 31/KPTS/PUPR/2018Tanggal 8 Agustus 2018.Petikan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/002/2018 Tanggal 23Januari 2017.Surat Keputusan gubernur Aceh Nomor 954/183/2018 tanggal 29Maret 2018.Tetap
Putus : 10-09-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 10 September 2019 — H. MAHIRUL ATHAR, S.Pd.l.
10774 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anggaran 2007;Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit Ibu danAnak (RSIA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;Surat Keputusan asli Penunjukan/Penetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan KeuanganSKPD/Pembantu PPK pada Badan Pelayanan KesehatanRumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamTahun Anggaran 2007 Nomor Ku.954.1/001/2007 tanggal 4 Juni2007, dikembalikan kepada SAFRINA, SKM;Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor Peg.821.22
    Anggaran 2007;Selurunhnya dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit Ibu danAnak (RSIA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;Surat Keputusan asli Penunjukan/Penetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan KeuanganSKPD/Pembantu PPK pada Badan Pelayanan KesehatanRumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamTahun Anggaran 2007 Nomor Ku.954.1/001/2007 tanggal 4 Juni2007, dikembalikan kepada SAFRINA, SKM;Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor Peg.821.22
Register : 30-04-2012 — Putus : 17-09-2012 — Upload : 03-10-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 06/G/2012/PTUN-SMD
Tanggal 17 September 2012 — - Drs. PETRUS IDUANTORO Melawan - BUPATI KUTAI BARAT
9945
  • Bekerja dengan Jabatan sebagai Camat Muara Lawa, dengan Surat KeputusanBupati Kutai Barat Nomor : 821.22/1538/2005 tangeal 14 Juli 2005 ; 1.12. Bekerja dengan Jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada DinasPemberdayaan Masyarakat (DPM ) Kubar, dengan Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor : SK.8.U.22/1538/VII/2005 tanggal 7 Juli 2006 ; Halaman 5 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 06/G/2012/PTUNSMD ..........
Register : 13-12-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA
Tanggal 2 Februari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum II : Umar Assegaf, SH
Terbanding/Terdakwa I : KARIYADI Bin AHMADDIN
Terbanding/Terdakwa II : KHASIMAN Alias SOTONG Bin JOHAN
12876
  • T.A 2018, Surat Tanggung Jawab Belanja dan Surat PernyataanKelengkapan Dokumen Nomor 01377/SPMBL/1.01.03.01/2018Tanggal 27 Desember 2018.Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa,Surat Pengantar Dan Ringkasan, Dan Rincian Rencana PenggunaanPermintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor01784/SPPLS/1.01.03.01/2018 Tanggal 26 Desember 2018Surat Pernyataan Pengangkatan sumpah dan Pelantikan NomorPeg.821.2/586/I/2017 Tanggal 26 Januari 2017.Petikan Guberbur Aceh Nomor PEG.821.22
    Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam danBatuan Nomor XII.085.K Tanggal 21 Desember 2018.Sertifikat Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor 4 tanggal 25November 2018.Sertifikat Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor 5 tanggal 10Desember 2018.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan JalanBA.STP/UPTD V/394.d/PUPR/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018.Surat Pernyataan Pengangkatan sumpah dan Pelantikan NomorPeg.821.2/169/IV/2017 Tanggal 17 September 2017.Petikan Guberbur Aceh Nomor PEG.821.22
    /003/2018 Tanggal 14September 2017.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Hasil AdministrasiPekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor BA.Adm/UPTDV/369/PUPR/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 20.13/KPTS/PUPR/2018Tanggal 4 Juni 2018.Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 31/KPTS/PUPR/2018Tanggal 8 Agustus 2018.Petikan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/002/2018 Tanggal 23Januari 2017.Surat Keputusan gubernur Aceh Nomor 954/183/2018 tanggal 29Maret 2018.Dikembalikan
    T.A 2018, Surat Tanggung Jawab Belanja, dan Surat PernyataanKelengkapan Dokumen Nomor 01377/SPMBL/1.01.03.01/2018Tanggal 27 Desember 2018.Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa,Surat Pengantar Dan Ringkasan, Dan Rincian Rencana PenggunaanPermintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor01784/SPPLS/1.01.03.01/2018 Tanggal 26 Desember 2018Surat Pernyataan Pengangkatan sumpah dan Pelantikan NomorPeg.821.2/586/I/2017 Tanggal 26 Januari 2017.Petikan Guberbur Aceh Nomor PEG.821.22
    /003/2018 Tanggal 14September 2017.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Hasil AdministrasiPekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor BA.Adm/UPTDV/369/PUPR/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018.Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 20.13/KPTS/PUPR/2018Tanggal 4 Juni 2018.Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 31/KPTS/PUPR/2018Tanggal 8 Agustus 2018.Petikan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/002/2018 Tanggal 23Januari 2017.Surat Keputusan gubernur Aceh Nomor 954/183/2018 tanggal 29 Maret2018.Halaman
Putus : 18-01-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2335 K/PID.SUS/2011
Tanggal 18 Januari 2012 — ANDI YUSRI TANRA
6154 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Foto copy Petikan Keputusan Gubermmur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/100/2007tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IT Lingkup Pemerintah ProvinsiSulawesi Barat tanggal 19 April 2007;Foto copy lLampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor:821.22/100/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II LingkupPemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/600/BKD tanggal 30April 2007 atas nama Drs. JUSRAN RIFAI T, M.Si.
    ;Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/007/2008tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IT Lingkup Pemerintah ProvinsiSulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor:821.22/007/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II LingkupPemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;Hal. 19 dari 55 hal. Put.
    JUSRAN RIFAI T, M.Si;Foto copy Petikan Keputusan Gubermur Sulawesi Barat Nomor821.22/100/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IT LingkupPemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/600/BKD tanggal 30April 2007 atas nama Drs.
Register : 21-02-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan PTUN MEDAN Nomor 33/G/2023/PTUN.MDN
Tanggal 20 Juli 2023 — Penggugat:
SUPRYANTO, M.M
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
194115
  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk seluruhnya;
    2. Menyatakan BatalKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan,Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
    SUPRYANTO, MM, NIP : 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabutKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir.
Register : 27-11-2011 — Putus : 31-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 31 Januari 2012 — IMRON, SE Bin (Alm) MUSANA
4819
  • puluh empat) nasabah yang disalahgunakanoleh tersangka HADY TASIDI.1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah KreditFiktif sebanyak 42 (empat puluh dua) nasabah yang disalahgunakanoleh tersangka CARTA WIJAYA.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit Namanama Nasabah Kredit Fiktifsebanyak 47 (empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan olehtersangka YUSI DWI HANDAYANI.1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPRSliyeg Kabupaten Indramayu.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22
    /200Kepeg/2000tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD.BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan DirekturUtama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) danPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan(PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang PerpanjanganMasa Jabatan Direktur
    disalahgunakan oleh tersangkaHADY TASIDI.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.49I (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah Kredit Fiktifsebanyak puluh dus) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka CARTAWIJAYA.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit I Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak47 (empat pMi tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSI DWIHANDAYANI.1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR SliyegKabupaten Indramayu.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22
    BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) KabupatenIndramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa JabatanDirektur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) danPerusahaan Daerah
    BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur UtamaPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan39,40.41.42.43.44.45.46.77Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK)Kabupaten Indramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang PerpanjanganMasa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat
Register : 05-07-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 3 September 2018 — Penuntut Umum:
INSYAYADI
Terdakwa:
M. DAUD, S.Pd Bin DARWIS
7818
  • Sudirman, SE.ME Sebagai Kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah Kabupaten Sarolangun yang telah dilegalisisr
  • Fotokopi surat Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 821.22/19/BPK2D/2013 Tanggal 17 januari 2013 tentang pengangkatan , pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalama jabatan structural eselon II Dipemerintahan Kabupaten Sarolangun An.
    Sudirman, SE.ME Sebagai Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun Kabupaten Sarolangun yang telah dilegalisisr
  • Fotokopi yang telah dilegalisir 1 Lembar salilan Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 821.22/76/BPK2D/2013 Tanggal 31 Agustus 2013 tentang pengangkatan , pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalama jabatan structural eselon II Dipemerintahan Kabupaten Sarolangun An. M.
  • Fotokopi yang telah dilegalisir 1 lembar petikan keputusan Bupati Sarolangun Nomor 821.22/19/BPK2D/2013 Tanggal 17 Januari 2013 tentang pengangkatan , pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri
  • sipil dalama jabatan structural eselon II Dipemerintahan Kabupaten Sarolangun An.

    Amaldi S.Sos Sebagai Kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah Kabupaten Sarolangun

    1. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 lembar petikan keputusan Bupati Sarolangun Nomor 821.22/19/BPK2D/2013 Tanggal 17 Januari 2013 tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil An.
    Sebagai Kasubag Keuangan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun
  • 1 (Satu) Lembar Asli Surat pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 821.22/1550/BKP2D/2013 Tanggal 20 September 2013 Perihal Menduduki Jabatan An M.DAUD, S.Pd. Sebagai Kabid Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Sarolangun.
  • TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

    1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa M.
    Sebagai Kepala badankepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah Kabupaten Sarolangun.d) Fotokopi yang telah dilegalisir 1 lembar petikan keputusan BupatiSarolangun Nomor 821.22/19/BPK2D/2013 Tanggal 17 Januari 2013tentang pengangkatan , pemindahan dan pemberhentian pegawainegeri sipil dalama jabatan structural eselon Il DipemerintahanKabupaten Sarolangun An.
    Amaldi S.Sos Sebagai Kepala badankepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah Kabupaten Sarolangune) Fotokopi yang telah dilegalisir 1 lembar petikan keputusan BupatiSarolangun Nomor 821.22/19/BPK2D/2013 Tanggal 17 Januari 2013tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil An.
    petikan keputusan Bupati SarolangunNomor 821.22/19/BPK2D/2013 Tanggal 17 Januari 2013 tentang MutasiJabatan Pegawai Negeri Sipil An.
    Tamim, S.Pd.lSebagai Kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatinan daerahKabupaten Sarolangun.Fotokopi yang telah dilegalisir 1 lembar petikan keputusan BupatiSarolangun Nomor 821.22/19/BPK2D/2013 Tanggal 17 Januari 2013tentang pengangkatan , pemindahan dan pemberhentian pegawalnegeri sipil dalama jabatan structural eselon Il DipemerintahanKabupaten Sarolangun An.
    Amaldi S.Sos Sebagai Kepala badankepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah Kabupaten SarolangunFotokopi yang telah dilegalisir 1 lembar petikan keputusan BupatiSarolangun Nomor 821.22/19/BPK2D/2013 Tanggal 17 Januari 2013tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil An.
Register : 22-06-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 19-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 12/PID.TPK/2017/PT BNA
Tanggal 27 Juli 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HELMI ABDUL AZIZ, SH
Terbanding/Terdakwa : H. SYAIFANNUR, S.H., M.M. Bin SYAMSUDIN UBIT
6422
  • Bin SYAMSUDIN UBITselaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821.22/003/2009 tanggal 17 Juli2009 tentang Pengangkatan SYAIFANNUR, S.H., M.M. sebagai Pj. SekretarisDaerah Kabupaten Aceh Timur dan Surat Pernyataan Pelantikan SYAIFANNUR,S.H., M.M. sebagai Pj.
    Rekapan SPPD yang dipalsukan tanda tangan dan stempel oleh Sadr.Gunawan Bin Syahrolan pada tahun 2011 sebanyak 181 lembar;Barang Bukti 1 s/d 6 Dilampirkan kembali dalam Berkas PerkaraGunawan Bin Syahrolan.7.10.Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821.22/003/2009 tanggal17 Juli 2009 tentang Pengangkatan Syaifannur, S.H., M.M. sebagai Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;Surat Pernyataan Pelantikan Syaifannur, S.H., M.M. sebagai Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor: Peg.800/5/SPP
    Rekapan SPPD yang dipalsukan tanda tangan dan stempel oleh Sdr.Gunawan Bin Syahrolan pada tahun 2011 sebanyak 181 lembar;Barang Bukti 1 s/d 6 Dilampirkan kembali dalam Berkas Perkara GunawanBin Syahrolan.7.Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821.22/003/2009 tanggal17 Juli 2009 tentang Pengangkatan Syaifannur, S.H., M.M. sebagai Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;.
    Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821.22/003/2009tanggal 17 Juli 2009 tentang Pengangkatan Syaifannur, S.H.,M.M. sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;. Surat Pernyataan Pelantikan Syaifannur, S.H., M.M. sebagai Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor:Peg.800/5/SPP/2009 tanggal 12 Nopember 2009;.
Putus : 01-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 34 / PID / 2011 / PT.BNA
Tanggal 1 April 2011 — Drs. Abdul Wahab Ibrahim, MM
6525
  • Abdul Wahab Ibrahim, MM,selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Pidie Jaya berdasarkan Surat Keputusan BupatiPidie Jaya Nomor : 821.22/002/2007 tanggal O07 Agustus 2007,secara bersama sama dengan terdakwa T.
    Samsul Bakri, S.Pddan terdakwa Rasyidah, SE (masing masing disidang dalamberkas terpisah) Pada tanggal 29 Bahwa ia terdakwa Drs.Abdul Wahab Ibrahim, MM ss selaku Kepala Dinas DinasPendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Pidie Jayaberdasarkan Surat Keputusan Nomor 821.22/002/2007 tanggal07 Agustus 2007 bersamasama dengan terdakwa T.