ERPAN55) 1 (satu) berkas (terdiri dari tiga lembar) copy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22 /15/BKD tanggal 06 Februari 2009 tentang pengangkatan Ir. ERPAN, ME menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Batang Hari Nomor : 821.22/0303/BKD tanggal 9 Februari 2009 tentang pelantikan Ir.

ERPAN, ME menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.57) 1 ( satu) lembar copy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/516/BKD tanggal 24 Agustus 2010 tentang pemberhentian Sdr. Ir. ERPAN, ME dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.58) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor dari Ir. ERPAN, ME Bin ,.

ERPAN55) 1 (satu) berkas (terdiri dari tiga lembar) copy Surat Keputusan Gubernur JambiNomor : 821.22 /15/BKD tanggal 06 Februari 2009 tentang pengangkatan Ir.ERPAN, ME menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Batang Hari Nomor :821.22/0303/BKD tanggal 9 Februari 2009 tentang pelantikan Ir.

ERPAN1 (satu) berkas (terdiri dari tiga lembar) copy Surat Keputusan Gubernur JambiNomor : 821.22 /15/BKD tanggal 06 Februari 2009 tentang pengangkatan Ir.ERPAN, ME menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Batang Hari Nomor :821.22/0303/BKD tanggal 9 Februari 2009 tentang pelantikan Ir.

Saleh Syam adalah menjabat sebagaiSekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari sejak bulan Pebruari Tahun 2009 sampaidengan bulan Agustus Tahun 2010, yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanGubernur Jambi Nomor: 821.22/15/BKD tanggal 6 Pebruari 2009 yang dilantikberdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Btang Hari Nomor: 821.22/0303/BKD tanggal 9 Pebruari 2009;e Bahwa Terdakwa Ir. Erpan, ME Bin M.

WalikotaNomor TentangNomor1 821.22/73/LTD3/03/2015 Pengangkatan dan Mutasi Dalamtanggal 19 Oktober 2015 Jabatan Struktural Eselon Il b DILingkungan Pemerintah Kota Metro (8orang)2 821 .22/729/LT D3/03/2015 Pemberhentian dari Jabatan Strukturaltanggal 19 Oktober 2015 Eselon Il b di Lingkungan PemerintahKota Metro (1 orang)3 821.27/732/LT D3/03/2015 Pengangkatan dalam Jabatan Strukturaltanggal 19 Oktober 2015 Eselon Ill (Camat) di LingkunganPemerintah Kota Metro (1 orang)4 821.23/771/LTD3/03/2015 Perubahan

Keputusan Penjabat Bupati Lampung Selatan Nomor 821.22/490/IV.06/201514 September 2015, Nomor 821.23/532/IV.06/2015 tanggal 21September 2015, dan Nomor 821/531/IV.06/2015 tanggal 22 September 2015tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam JabatanStruktural ;tanggal NomorKeputusan Pj.

Bupati NomorTentang 821.23/1420/20/SK/2015tanggal 6 Oktober 2015Pengangkatan PNS dalam JabatanStruktural Eselon III dan IV (72 orang) = BAL CAN AZUZOSW201S Pengangkatan PNS dalam Jabatanteniggal 6 Crapber 20'S Struktural Eselon III dan IV (59 orang)a 821.22/1505/20/SK/2015Pengangkatan, Pemindahan dantanggal 19 Oktober 2015Pemberhentian PNS dalam dan dariJabatan Struktural Eselon II (80 orang)4 821 .23/1506/20/SK/2015 Pengangkatan, Pemindahan dantanggal 19 Oktober 2015 Pemberhentian PNS dalam dan

Putusan Nomor 48 K/TUN/2017 Jabatan Struktural Eselon(73 orang) Penjabat Bupati Lampung Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 821.22/490/IV.06/2015 tanggal 4 September 2015, Nomor 821.23/532/IV.06/2015tanggal 21 September 2015, dan Nomor 821/531/IV.06/2015 tanggal 22September 2015 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan PengangkatanPNS dalam Jabatan Struktural;Bahwa setelan Para Penggugat dilantik oleh Penjabat Bupati/Walikotaberdasarkan Keputusan Penjabat Bupati/Walikota tersebut di atas makakemudian

Bupati Nomor tentang1 821.23/1420/20/SK/2015tanggal 6 Oktober 2015 Pengangkatan PNS dalam JabatanStruktural Eselon Ill dan IV (72 orang) 2 821.24/1421/20/SK/2015tanggal 6 Oktober 2015 Pengangkatan PNS dalam JabatanStruktural Eselon Ill dan IV (59 orang)3 821.22/1505/20/SK/2015tanggal 19 Oktober 2015 Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian PNS dalam dan dariJabatan Struktural Eselon II (80 orang)4 821.23/1506/20/SK/2015tanggal 19 Oktober 2015 Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian PNS dalam dan

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 821.22-005 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan

Kabupaten Toraja Utara tanggal 17 Januari 2017 nomor urut 21 atas nama Tolla Pangsinaran, S.Pd;

Pajabat pada Unit Kerjayang menangani Urusan Administrasi Kependudukan di KabupatenToraja Utara yang pada saat itu dijabat oleh PENGGUGAT DRS.JHONY PARUBAK, M.Si, sebagai Kepala Dinas AdministrasiKependudukan yang diangkat dan diberhentikan dari jabatannya olehMenteri Dalam Negeri;Bahwa TERGUGAT telah ditegur dan diperingati oleh Menteri DalamNegeri atas pelanggaran hukum dan cacat hukum yang dilakukanoleh TERGUGAT, Menteri Dalam Negeri Cq Dirjen Kependudukandan Pencatatan Sipil melalui surat nomor: 821.22

Pansel/XI/2016 Seleksi Terbuka Pengisian JabatanPimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan PemerintahKabupaten Toraja Utara 2016, tanggal 28 Nopember2016 ;Foto copy dari foto copy Surat Kementerian DalamNegeri Republik Indonesia, Pengangkatan danHalaman 109 dari 163 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2017/PTUN.MKS.40.Al,42.43.4A.45.46.47.Bukti P4 :Bukti P5 :Bukti P6 :Bukti P7 :Bukti P8 :Bukti P9 :Bukti P10:Bukti P11.a:Pemberhentian Pejabat Tinggi Pratama selaku KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor:821.22

Bahwa Penggugat sebagai Kasubbid Data dan InformasiPenanaman Modal pada BKPMD Provinsi Jambi dengan SuratKeputusan Gubernur Jambi Nomor: 821.22/185/BKD Tanggal 16Februari 2009;4.

Bahwa Penggugat sebagai Kasubbid Data danInformasiPenanaman Modal pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi dengan SuratKeputusan Gubernur Jambi Nomor: 821.22/036/BKD tanggal 13Januari 2011;6. Bahwa untuk kepentingan penyidikan, tibatiba Penggugatmenerima Keputusan Gubernur Jambi Nomor, 821.22/281/BKDtanggal 24 Maret 2011 tentang memberhentikan PNS yang namanyatersebut dalam lampiran keputusan dari jabatannya yaitu azn.Junaidi.SE.MM, Drs.

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa untukkepentingan penyidikan, tibatiba Penggugat menerima KeputusanGubenur Jambi Nomor 821.22/036/BKD tanggal 24 Maret 2011tentang Pemberhentian PNS yang namanya tersebut dalam lampirankeputusan dari jabatannya...dalil gugatan Penggugat ngawur dantidak nyambung karena tidak ada Tergugat mengeluarkan KeputusanGubenur Jambi Nomor 821.22/036/BKD tanggal 24 Maret Tahun 2011untuk kepentingan penyidikan dalam kasus apa tergugat tidakmengerti apa maksud dalil gugatan

Bukti P6 n Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor:Halaman 42 dari 75 HalamanPutusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.821.22/185/BKD. Tanggal 16 Februari 2009. TentangPengangkatan dalam jabatan baru sebagai KasubbidData dan Informasi Penanaman Modal Pada BKPMDProvinsi Jambi a.n. Tuti Gantini,SE (Fotokopi darifotokopi); 9. Bukti P7 wo onn nnn n Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor:821.22/281/BKD. Tanggal 24 Maret 2011 tentangpemberhentian dari Jabatan a.n. TUTI GANTINI., S.E.

Bahwa pada Tahun 2011, berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 821.22/281/BKD tanggal 24 Maret 2011, Penggugat di berhentikandari Jabatannya sebagai KASUBBID DATA dan INFORMASI PENANAMAN MODAL pada BKPMD Provinsi Jambi menjadi STAF pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, untuk kepentingan penyidikan tindak pidana Korupsi. (vide bukti P7);6.

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telahmelakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwadengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada saat menjabat selaku Camat pada Kecamatan Palu Barat mulaitahun 2007 sampai dengan tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Walikota PaluNomor : 821.22

melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengancaracara antara lain sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada saat menjabat selaku Camat pada Kecamatan Palu Barat mulaitahun 2007 sampai dengan tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Walikota PaluNomor : 821.22

Palu Barat.Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum,karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telahmemperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksisaksi dan Terdakwa, yang dibenarkanoleh saksi:saksi dan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan,diperoleh fakta hukum sebagai berikut :Bahwa Terdakwa adalah sebagai Camat Palu Barat berdasarkan Surat KeputusanWalikota Palu Nomor : 821.22/682/BKD

(dua puluh jutaRupiah) ;Menimbang, bahwa terungkap berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksisaksi dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa bahwaTerdakwa adalah sebagai Camat Palu Barat berdasarkan Surat Keputusan Walikota PaluNomor : 821.22/682/BKD tanggal 29 Juni 2007, dimana pada saat Terdakwa menjabatsebagai Camat Palu Barat Terdakwa meminjam dana retribusi Pasar Manonda tahun 2008dari sdr.

usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkatpusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganternyata bahwa Terdakwa sebagai Camat Palu Barat berdasarkan Surat Keputusan WalikotaPalu Nomor : 821.22

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur,

/1505/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II-b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur,

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KabupatenLampung Timur,1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Lampung Timur Nomor : 600/59/15.SK/2016 tanggal 10 Juni 2016tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyerahan PekerjaanPertama (PHO) dan Penyerahan Pekerjaan Akhir (FHO) untuk BidangPembangunan Jalan dan Jembatan, pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenLampung Timur Tahun Anggaran 2016,1 (satu) lembar Foto copy (telah dilegalisir) KeputusanBupati Lampung Timur Nomor : 821.22

/1505/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober2015 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai NegeriSipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon Ilb) di lingkunganPemerintah Kabupaten Lampung Timur,1 (satu) lembar Foto copy (telah dilegalisir) KeputusanBupati Lampung Timur Nomor : 821.22/2348/20/SK/2016 tanggal 30 Desember2016 tentang pengangkatan kembali/pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalamjabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon Ilb) di lingkungan PemerintahKabupaten Lampung Timur,1

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur,1 (Satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten LampungTimur Nomor : 600/59/15.SK/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang PenetapanPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) danPenyerahan Pekerjaan Akhir (FHO) untuk Bidang Pembangunan Jalan danJembatan, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur TahunAnggaran 2016,1 (Satu) lembar Foto copy (telah dilegalisir) Keputusan Bupati Lampung TimurNomor : 821.22

/1505/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentangHal 38 dari 43 hal Put No 3/Pid.SusTPK/2019/PT TJK14.15,16.17.18.19.20.ZL.pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalamjabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon Ilb) di lingkungan PemerintahKabupaten Lampung Timur,1 (Satu) lembar Foto copy (telah dilegalisir) Keputusan Bupati Lampung TimurNomor : 821.22/2348/20/SK/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentangpengangkatan kembali/oengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatanpimpinan tinggi

Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaianperbuatan sebagai berikut:e Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 terdakwa diangkat sebagaiSekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatanberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.22/251/V1.06/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pemberhentian danPengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan PemerintahKabupaten Lampung Selatan;e Bahwa dalam jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan danEnergi

Hal tersebut dilakukan oleh terdakwadengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:e Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 terdakwa diangkat sebagaiSekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatanberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.22/251/V1.06/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pemberhentian danPengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan PemerintahKabupaten Lampung Selatan; Bahwa dalam jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan danEnergi

Hal tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 terdakwa diangkat sebagaiSekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatanberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.22/251/V1.06/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pemberhentian danPengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan PemerintahKabupaten Lampung Selatan; Bahwa dalam jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan danEnergi

Si ) dengan Keputusan21Bupati Kuantan Singingi Nomor Petikan; 821.22/BKD02/61,Tanggal 28 Juli2008, mengangkat penggugat dengan jabatan baru Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi,dengan eselon Ilo dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2008oleh Bupati Kuantan Singingi( Surat pernyataan Pelantikan Nomor;821.22/BKD02/68, yang di tanda tangani Bupati Kuantan Singingi);.Bahwa penggugat Il (.Drs. H. ERMEDI.

M, MM) ) dengan Keputusan BupatiKuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.22/BKD02/04,Tanggal 8 Januari2009, mengangkat penggugat Il dengan jabatan baru Kepala BadanLingkungan Hidup,Promosi dan Investasi Kabupaten Kuantan Singingi,dengan eselon ILb;22.Bahwa penggugat Ill ( Ir. LIS DARTI ROZA, M.

Si ) dengan KeputusanBupati Kuantan Singingi Nomor Petikan; SK. 821.22/BKD02/04,Tanggal 8Januari 2009, mengangkat penggugat Ill dengan jabatan baru Staf AhliBupati Kuantan Singingi Bidang Ekonomi dan Keuangan dengan eselonll b( Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.22/BKD02/68, yang di tandatangani Bupati Kuantan Singingi);23.Bahwa penggugat IV (Hj. YUSNANINGSIH, S. Pd ) dengan putusanBupati Kuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.23/BKD 02/06,Tanggal 12Hal.9 dari 45 hal.

Pasal 18 (1), (2), (8) UU Nomor : 31 Tahun 1999 jo.UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.ATAUKEDUAwon Bahwa Terdakwa ZAIDAN JAUHARI, SE, MM, Pelaksana Harian KepalaBagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Tingkat IIMuaro Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jambi Nomor : 821.22/1449/UP tanggal 3 Nopember 1999, menjabatBendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi sejak tanggal

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan yang diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa Terdakwa ZAIDAN JAUHARI, SE, MM, berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jambi Nomor : 821.22

dilegalisir Surat Keputusan Bupati MuaroJambi Nomor : 821.23/220/UP tanggal 16 Februari 2004 besertalampiran.Asli Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 68 Tahun 2005tanggal 11 April 2005 Tentang Penunjukan Bendaharawan UmumDaerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2005.Asli Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 45 Tahun 2004tanggal 29 Maret 2004 Tentang Penunjukan BendaharawanUmum Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2004.Asli Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JambiNomor : 821.22

Asli Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JambiNomor : 821.22/1449/UP tanggal 3 November 1999 besertalampiran.10.Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Jambi Nomor : SK.813/1802/UP tanggal 13 April1995.11.Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Jambi Nomor : SK.821.13/13052/UP tanggal 30Agustus 1996.12.Laporan keadaan Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi tanggal 31Desember 2006.13.Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2007

2018, Surat Tanggung Jawab Belanja, dan Surat PernyataanKelengkapan Dokumen Nomor 01377/SPMBL/1.01.03.01/2018 Tanggal27 Desember 2018.Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa,Surat Pengantar Dan Ringkasan, Dan Rincian Rencana PenggunaanPermintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor 01784/SPPLS/1.01.03.01/2018 Tanggal 26 Desember 2018.Surat Pernyataan Pengangkatan sumpah dan Pelantikan NomorPeg.821. 2/586/I/2017 Tanggal 26 Januari 2017.Petikan Guberbur Aceh Nomor PEG.821.22

Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan BatuanNomor XII.085.K Tanggal 21 Desember 2018.Sertifikat Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor 4 tanggal 25November 2018.Sertifikat Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor 5 tanggal 10Desember 2018.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan JalanBA.STP/UPTD V/394.d/PUPR/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018.Surat Pernyataan Pengangkatan sumpah dan Pelantikan NomorPeg.821.2/169/IV/2017 Tanggal 17 September 2017.Petikan Guberbur Aceh Nomor PEG.821.22

Petikan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/002/2018 Tanggal 23Januari 2017.86. Surat Keputusan gubernur Aceh Nomor 954/183/2018 tanggal 29 Maret2018.Dilampirkan dalam berkas perkara.4. Membebankan kepada terdakwa dan terdakwa II membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp.5.000,00 (limaribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 November 2021 Nomor32/Pid.Sus/TPK/2021/PN Bna yang pada pokoknya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa I.

T.A 2018, Surat Tanggung Jawab Belanja, dan Surat PernyataanKelengkapan Dokumen Nomor 01377/SPMBL/1.01.03.01/2018Tanggal 27 Desember 2018.Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang danJasa, Surat Pengantar dan Ringkasan, Dan Rincian RencanaPenggunaan Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan JasaNomor 01784/ SPPLS/1.01.03.01/2018 Tanggal 26 Desember 2018.Surat Pernyataan Pengangkatan sumpah dan Pelantikan NomorPeg.821.2/586/I/2017 Tanggal 26 Januari 2017.Petikan Guberbur Aceh Nomor PEG.821.22

/003/2018 Tanggal 14September 2017.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Hasil AdministrasiPekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor BA.Adm/UPTDV/369/PUPR/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018.Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 20.13/KPTS/PUPR/2018Tanggal 4 Juni 2018.Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 31/KPTS/PUPR/2018Tanggal 8 Agustus 2018.Petikan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/002/2018 Tanggal 23Januari 2017.Surat Keputusan gubernur Aceh Nomor 954/183/2018 tanggal 29Maret 2018.Tetap

T.A 2018, Surat Tanggung Jawab Belanja dan Surat PernyataanKelengkapan Dokumen Nomor 01377/SPMBL/1.01.03.01/2018Tanggal 27 Desember 2018.Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa,Surat Pengantar Dan Ringkasan, Dan Rincian Rencana PenggunaanPermintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor01784/SPPLS/1.01.03.01/2018 Tanggal 26 Desember 2018Surat Pernyataan Pengangkatan sumpah dan Pelantikan NomorPeg.821.2/586/I/2017 Tanggal 26 Januari 2017.Petikan Guberbur Aceh Nomor PEG.821.22

Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam danBatuan Nomor XII.085.K Tanggal 21 Desember 2018.Sertifikat Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor 4 tanggal 25November 2018.Sertifikat Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor 5 tanggal 10Desember 2018.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan JalanBA.STP/UPTD V/394.d/PUPR/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018.Surat Pernyataan Pengangkatan sumpah dan Pelantikan NomorPeg.821.2/169/IV/2017 Tanggal 17 September 2017.Petikan Guberbur Aceh Nomor PEG.821.22

/003/2018 Tanggal 14September 2017.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Hasil AdministrasiPekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor BA.Adm/UPTDV/369/PUPR/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 20.13/KPTS/PUPR/2018Tanggal 4 Juni 2018.Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 31/KPTS/PUPR/2018Tanggal 8 Agustus 2018.Petikan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/002/2018 Tanggal 23Januari 2017.Surat Keputusan gubernur Aceh Nomor 954/183/2018 tanggal 29Maret 2018.Dikembalikan

T.A 2018, Surat Tanggung Jawab Belanja, dan Surat PernyataanKelengkapan Dokumen Nomor 01377/SPMBL/1.01.03.01/2018Tanggal 27 Desember 2018.Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa,Surat Pengantar Dan Ringkasan, Dan Rincian Rencana PenggunaanPermintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa Nomor01784/SPPLS/1.01.03.01/2018 Tanggal 26 Desember 2018Surat Pernyataan Pengangkatan sumpah dan Pelantikan NomorPeg.821.2/586/I/2017 Tanggal 26 Januari 2017.Petikan Guberbur Aceh Nomor PEG.821.22

/003/2018 Tanggal 14September 2017.Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Hasil AdministrasiPekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Nomor BA.Adm/UPTDV/369/PUPR/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018.Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 20.13/KPTS/PUPR/2018Tanggal 4 Juni 2018.Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 31/KPTS/PUPR/2018Tanggal 8 Agustus 2018.Petikan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/002/2018 Tanggal 23Januari 2017.Surat Keputusan gubernur Aceh Nomor 954/183/2018 tanggal 29 Maret2018.Halaman

Bekerja dengan Jabatan sebagai Camat Muara Lawa, dengan Surat KeputusanBupati Kutai Barat Nomor : 821.22/1538/2005 tangeal 14 Juli 2005 ; 1.12. Bekerja dengan Jabatan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada DinasPemberdayaan Masyarakat (DPM ) Kubar, dengan Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor : SK.8.U.22/1538/VII/2005 tanggal 7 Juli 2006 ; Halaman 5 dari 51 halaman, Putusan Nomor : 06/G/2012/PTUNSMD ..........

Anggaran 2007;Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit Ibu danAnak (RSIA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;Surat Keputusan asli Penunjukan/Penetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan KeuanganSKPD/Pembantu PPK pada Badan Pelayanan KesehatanRumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamTahun Anggaran 2007 Nomor Ku.954.1/001/2007 tanggal 4 Juni2007, dikembalikan kepada SAFRINA, SKM;Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor Peg.821.22

Anggaran 2007;Selurunhnya dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit Ibu danAnak (RSIA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;Surat Keputusan asli Penunjukan/Penetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan KeuanganSKPD/Pembantu PPK pada Badan Pelayanan KesehatanRumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamTahun Anggaran 2007 Nomor Ku.954.1/001/2007 tanggal 4 Juni2007, dikembalikan kepada SAFRINA, SKM;Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor Peg.821.22

Sudirman, SE.ME Sebagai Kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah Kabupaten Sarolangun yang telah dilegalisisr

Sudirman, SE.ME Sebagai Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun Kabupaten Sarolangun yang telah dilegalisisr

Syiafril selaku Kepala Dinas Kimpraswil Bengkulu SK No. 821.22-010 tanggal 19 Januari 2004 dan selaku Pengguna Anggaran sesuai DASK Tahun 2005 dan selaku Atasan Langsung Pemagang Kas sesuai SK Nomor 28 tahun 2005 ;2.Surat Keputusan Ir. Winarkus selaku Kepala Dinas Kimpraskot SK Nomor : 821.22-283 tanggal 28 April 2005 dan selaku Pengguna Anggaran SK. Nomor : 03/B.V/DASK/2008 tanggal 12 Mei 2006 serta selaku Atasan Langsung Pemegang Kas Tahun 2005 ;3.

Syiafril selakuKepala Dinas Kimpraswil Bengkulu) SK No. 821.22 010tanggal 19 Januari 2004 dan selaku Pengguna Anggaransesuai DASK Tahun 2005 dan selaku Atasan LangsungPemagang Kas sesuai SK Nomor 28 tahun 2005 ;Surat Keputusan Ir. Winarkus selaku Kepala DinasKimpraskot SK Nomor : 821.22 283 tanggal 28 April2005 dan selaku Pengguna Anggaran SK.

Winarkus selaku Kepala DinasKimpraskot SK Nomor : 821.22 283 tanggal 28 April122005 dan selaku Pengguna Anggaran SK.

;Foto copy Petikan Keputusan Gubermmur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/100/2007tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IT Lingkup Pemerintah ProvinsiSulawesi Barat tanggal 19 April 2007;Foto copy lLampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor:821.22/100/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II LingkupPemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/600/BKD tanggal 30April 2007 atas nama Drs. JUSRAN RIFAI T, M.Si.

;Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/007/2008tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IT Lingkup Pemerintah ProvinsiSulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor:821.22/007/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II LingkupPemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 22 Januari 2008;Hal. 19 dari 55 hal. Put.

JUSRAN RIFAI T, M.Si;Foto copy Petikan Keputusan Gubermur Sulawesi Barat Nomor821.22/100/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IT LingkupPemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 April 2007;Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/600/BKD tanggal 30April 2007 atas nama Drs.

Bin SYAMSUDIN UBITselaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821.22/003/2009 tanggal 17 Juli2009 tentang Pengangkatan SYAIFANNUR, S.H., M.M. sebagai Pj. SekretarisDaerah Kabupaten Aceh Timur dan Surat Pernyataan Pelantikan SYAIFANNUR,S.H., M.M. sebagai Pj.

Rekapan SPPD yang dipalsukan tanda tangan dan stempel oleh Sadr.Gunawan Bin Syahrolan pada tahun 2011 sebanyak 181 lembar;Barang Bukti 1 s/d 6 Dilampirkan kembali dalam Berkas PerkaraGunawan Bin Syahrolan.7.10.Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821.22/003/2009 tanggal17 Juli 2009 tentang Pengangkatan Syaifannur, S.H., M.M. sebagai Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;Surat Pernyataan Pelantikan Syaifannur, S.H., M.M. sebagai Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor: Peg.800/5/SPP

Rekapan SPPD yang dipalsukan tanda tangan dan stempel oleh Sdr.Gunawan Bin Syahrolan pada tahun 2011 sebanyak 181 lembar;Barang Bukti 1 s/d 6 Dilampirkan kembali dalam Berkas Perkara GunawanBin Syahrolan.7.Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821.22/003/2009 tanggal17 Juli 2009 tentang Pengangkatan Syaifannur, S.H., M.M. sebagai Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;.

Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.821.22/003/2009tanggal 17 Juli 2009 tentang Pengangkatan Syaifannur, S.H.,M.M. sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;. Surat Pernyataan Pelantikan Syaifannur, S.H., M.M. sebagai Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor:Peg.800/5/SPP/2009 tanggal 12 Nopember 2009;.

2009, tertanggal 3 Juni 2009, Penggugat diangkatsebagai Kabid Tenaga Teknis Pada Dinas Pendidikan KabupatenTapanuliUtara, dengan Pangkat Pembina Golongan IV/a, Eselon Illl.b;Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati TapanuliUtara Nomor :821.23/07/K/BKD/V/2010, tertanggal 06 April 2010, Penggugat diangkatsebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten TapanuliUtara, dengan Pangkat Pembina Golongan IV/a, Eselon Ill.a;Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Bupati TapanuliUtaraNomor : 821.22

/08/K/BKD/V/2010, tertanggal 27 April 2010, Penggugatdiangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara, denganPangkat Pembina Golongan IV/a, Eselon Il.b ;Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati TapanuliUtara Nomor :823.4/4804/2011, tertanggal 12 Desember 2011, Penggugat dinaikkanPangkatnya menjadi Pembina Tk , Golongan IV/b;Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati TapanuliUtara Nomor :821.22/23/K/BKD/V2012, tertanggal 23 April 2012, Penggugat diangkatsebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten TapanuliUtara, dengan Pangkat Pembina Tk. , Golongan IV/b, Eselon Il.b;Hal. 8 dari 56 halaman Putusan Nomor : 90/G/2017/P TUNMDN8.10.11.12.13.Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati TapanuliUtara Nomor :821.22/32/K/BKD/V2014, tertanggal 24 Juli 2014, Penggugat mendudukijabatan sebagai Staf Dinas Pendidikan Kabupaten TapanuliUtara,dengan Pangkat Pembina Tk , Golongan IV/b; Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Medan, No. 96/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn

Foto copy Surat Keputusan Bupati TapanuliUtara No.821.22/08/K/BKD/V2010, tanggal 27 April 2010, TentangPengangkatan Saudara Drs. Joskar, M.Si, sebagai Kepala DinasPendidikan Kabupaten TapanuliUtara, telah dilegalisir dan telahdisesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya disebult........ Bukti P16;17. Foto copy Surat Keputusan Bupati TapanuliUtara No.821 .22/23/K/BKD/V2012, tanggal 23 April 2012, TentangPengangkatan Saudara Drs.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk seluruhnya;
2. Menyatakan BatalKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan,Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

SUPRYANTO, MM, NIP : 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023;

puluh empat) nasabah yang disalahgunakanoleh tersangka HADY TASIDI.1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah KreditFiktif sebanyak 42 (empat puluh dua) nasabah yang disalahgunakanoleh tersangka CARTA WIJAYA.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit Namanama Nasabah Kredit Fiktifsebanyak 47 (empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan olehtersangka YUSI DWI HANDAYANI.1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPRSliyeg Kabupaten Indramayu.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22

/200Kepeg/2000tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD.BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan DirekturUtama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) danPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan(PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang PerpanjanganMasa Jabatan Direktur

disalahgunakan oleh tersangkaHADY TASIDI.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.49I (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah Kredit Fiktifsebanyak puluh dus) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka CARTAWIJAYA.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit I Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak47 (empat pMi tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSI DWIHANDAYANI.1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR SliyegKabupaten Indramayu.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22

BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) KabupatenIndramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa JabatanDirektur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) danPerusahaan Daerah

BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur UtamaPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan39,40.41.42.43.44.45.46.77Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK)Kabupaten Indramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang PerpanjanganMasa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat