Ditemukan 123 data
142 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yangsehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuanPPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak adaPK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupuntidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PMyang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBSbusuk).9.17.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, maka
152 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehatdan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluarandan Masukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan(TBS busuk), dan tidak ada PM yang dikreditkan, baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidak adapenyerahan (TBS busuk).9.17.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,maka
101 — 179
membantah dengan tegas dalil Penggugat dalamGugatannya pada Poin 8, oleh karena perhitungan Penggugat pada Poin6 Gugatannya telah salah dan keliru dan biaya jasa pengurusansertifikat pada Poin 7 Gugatannya sama sekali tidak memiliki dasardan alasan hukum yang sah, maka dalil Penggugat tersebut haruslahditolak;Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat dalam Gugatannya padaPoin 9, Penggugat menyampaikan perincian pembayaran yang telahdibayarkan oleh Tergugat dari mulai Poin 9.1. sampai dengan Poin 9.17
130 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
tinggi, sedangkan untukperusahaan integrated tidak mengandung unsur PajakMasukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah;" Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yangsehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuanPPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak adaPK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupuntidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PMyang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBSbusuk);9.17
143 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yangsehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuanPPN Keluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak adaPK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupuntidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PMyang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBSbusuk).9.17.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, maka
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon Kasasi bahwasannya kewenanganmemerintahkan Rapat Pleno PKNPDP melalui SMS Centre hanyabisa dilakukan atas perintah Tergugat Il/Termohon Kasasi Il, hal ituadalah tidak benar bahkan membuktikan adanya penyalahgunaanwewenang/kesewenangwenangan bahkan merupakan sebuahtindakan bodoh dalam mengurus Partai, karena menurut AnggaranDasar Partai kKewenangan mengundang Rapat Pleno PKNPDPberada di tangan Koordinator PKNPDP sesuai dengan ketentuanPasal 18 ayat (3) hurufa,b dan c Anggaran Dasar Partai ;9.17
79 — 42
Bahwa dari Surat Keputusan Bupati Sumedang tersebut telahdirealisasikan pembebasan lahannya dengan perincian sebagai berikut:KEBUTUHAN REALISASILUAS BIDANG LUAS BIDANG13.34 Ha 298 9.17 Ha 19468,70 % 8.
90 — 31
.+ HARGA PEMBELIANUnit TKC ID 9.17 (Lantai 9 Nomor 17)sejumlah Rp. 848.410.500, (delapan ratus empat puluh delapan jutaempat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dan Unit TKC ID 10.17(Lantai 10 Nomor 17) sejumlah Rp. 828.410.500, (delapan ratus duapuluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).me KEUNTUNGAN MASA TUNGGU (Predevelopment return), yakni :1) Unit TKC ID 9.17 yang telah jatuh tempo, yakni 5 Agustus 2014sebesar Rp. 25.452.315, (dua puluh lima juta empat ratus limapuluh
Hj. Gemah
Tergugat:
1.Rasmoro Hariningsih
2.Abadi Hariyanto
3.Honi Handoyowati
4.Haris Wibaksono
5.Daru Herlambang
97 — 26
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 an.NEKOP.MAISAROH Tertanda P 9.12.29.Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 an.NEKOP.MAISAROH Tertanda P 9.13.30.Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 an.NEKOP.MAISAROH Tertanda P 9.14.31.Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 an.NEKOP.MAISAROH Tertanda P 9.15.32.Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 an.NEKOP.MAISAROH Tertanda P 9.16.33.Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 an.NEKOP.MAISAROH Tertanda P 9.17
54 — 20
Putra Prima Persada untuk melaksanakanpekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U TA. 2012.15. 1 (satu) buah Addendum Ke1 tanggal 13 Desember2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PKPRKB/Satker/PRK KB8U/27 tanggal 8 Oktober 2012.16. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRK KB9U/23 tanggal 18 September2012 antara PPK dengan PT. sarana Wangun Persadauntuk pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus KabupatenBelu 9.17. 1 (satu) buah Addendumm Ke1 tanggal 14 Desember2012
Prima Persada untuk melaksanakan pekerjaanPembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8 U TA. 2012.15. 1 (satu) buah Addendum Ke1 tanggal 13 Desember2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PKPRKB/Satker/PRKKB8U/27 tanggal 8 Oktober 2012.16. 1 (Satu) buah Surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRK KB9U/23 tanggal 18 September 2012Halaman 177 dari 203 Putusan Nomor 69/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGantara PPK dengan PT. sarana Wangun Persada untukpekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 9.17
Prima Persada untuk melaksanakan pekerjaanPembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8 U TA. 2012.15. 1 (satu) buah Addendum Ke1 tanggal 13 Desember2012 terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PKPRKB/Satker/PRKKB8U/27 tanggal 8 Oktober 2012.16. 1 (Satu) buah Surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRK KB9U/23 tanggal 18 September 2012Halaman 191 dari 203 Putusan Nomor 69/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGantara PPK dengan PT. sarana Wangun Persada untukpekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 9.17
87 — 6
P 9.17;Fotokopi Kwitansi tanggal 13 Nopember 1997,diberi tanda ...P 9.18;Fotokopi Kwitansi tanggal 21 Nopember 1997,diberi tanda ...P 9.19;Fotokopi Kwitansi pembayaran diterima dari H.
ZUBAIDILLAH
Tergugat:
PT. INTI SINAR
64 — 40
Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat dalamGugatannya pada Poin 9, Penggugat menyampaikan perincianpembayaran yang telah dibayarkan oleh Tergugat dari mulai Poin 9.1.sampai dengan Poin 9.17., akan tetapi perincian tersebut belumseluruhnya, karena masih ada beberapa pembayaran yang telahdibayarkan oleh Tergugat yang belum dicantumkan oleh Penggugatdalam Gugatannya;12.
ROBERTH YUNANDI DJUNAEDI RADJA
Tergugat:
1.KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
2.ANTON DWI NURCAHYO, S.Fam,Apt, Dalam Hal ini Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
100 — 44
Bahwa karena masa uji coba pertama dan kedua tidakterpenuhi/tidak tercapai, TERGUGAT II telah menerbitkan SuratPeringatan Il (SPIIl) Nomor TPL. 02.02.119.1191.10.19.2524 tanggal18 Oktober 2019 (Vide Bukti TITII6).61.Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, Konsultan Pengawas menerbitkanSurat Permohonan Rapat SCM tahap Ill karena realisasi di lapanganmasih 9.17%, sedangkan target 28.70%, dimana terjadi deviasi19.53%.
77 — 13
(setengah) lusin piring kue apel bahan plastik;9.13. 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 15 Kg;9.14. 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku merek hitachi;9.15. 1 (satu) buah ketel ukuran No. 15 bahan alumunium;9.16. 4 (empat) buah panci bahan seng merek RRC;9.17. 4 (empat) buah baskom bahan seng;9.18. 2 (dua) buah nampan bahan seng merek RRC;9.19. 1 (satu) unit oven listrik merek nasional;9.20. 1 (lembar) ambal ukuran 4x3 M bahan bludru;9.21. 1 (satu) set meja makan 4 kursi bahan kayu medang
PT. SAHABAT TUNAS MUDA
Tergugat:
PT. RIMBA RAYA LESTARI
51 — 27
Kicker Blade (Right)DO070 (B)9.17 1663/INV Photo Switch Sunx Rp.14.520.000STM/VII/19 & 1 RX L200 (1026Vdc)Agustus 20199.18 454/INV Graffit Ring Level Glass Rp.2.475.000STM/VIII/19 & D=26MM Luar=37MM1 Tebal=6MMAgustus 20199.19 054/INV Carbon Brush D172 Rp.11.550.000STM/VIII/19 & (6x10x15 cm)1Agustus 2019TOTAL HUTANG RpPOKOK 2.662.851.400,0TERGUGAT 0Terbilang : DuaMilyar EnamRatus TigaPuluh EmpatjJuta Tiga RatusEnam RibuEmpat RatusRupiah10.
1.Ny. Jamalia Binti Lasamu Damapolii
2.Tuan. SAFRIN BIN LASAMU DAMAPOLII
3.Ny. RIANO BINTI LASAMU DAMAPOLII
4.Ny. INDRAWATI BINTI LASAMU DAMAPOLII
Tergugat:
Bank Rakyat Indonesia Cq Kantor Cabang Pembantu Ampana
Turut Tergugat:
Ny. Dewi Murtafia Estetika Rini, SH., MKN
62 — 18
Fotokopi Slip Penyetoran, diberi tanda P.9.17.Fotokopi Slip Penyetoran, diberi tanda P.10.18.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Turut Tergugat dengan almarhum Muhidin L.Damopolii tahun 2013 No.75/41/II/2013, diberi tanda P.11.19.Fotokopi Akta Kelahiran No.14045/Tambahan/2006/2005 tanggal 14Oktober 2006, diberi tanda P.12.20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Turut Tergugat tahun 2008, diberi tandaPils.21.
82 — 38
Putra Prima Persada untuk melaksanakanpekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U TA. 2012.15. 1 (satu) buah Addendum Ke1 tanggal 13 Desember 2012terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PKPRKB/Satker/PRKKB8U/27 tanggal 8 Oktober 2012.16. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRK KB9U/23 tanggal 18 September2012 antara PPK dengan PT. sarana Wangun Persada untukpekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 9.17. 1 (satu) buah Addendumm Ke1 tanggal 14 Desember2012
Prima Persada untuk melaksanakanpekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 8U TA. 2012.Halaman 133 dari 254 Putusan Nomor 116/Pid.SusTPK/2014/PN.KPG15. 1 (satu) buah Addendum Ke1 tanggal 13 Desember 2012terhadap perjanjian nomor : KU.08.08/PKPRKB/Satker/PRKKB8U/27 tanggal 8 Oktober 2012.16. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor ; KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRK KB9U/23 tanggal 18 September2012 antara PPK dengan PT. sarana Wangun Persada untukpekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 9.17
Putra Prima Persada untuk melaksanakanpekerjaan Pembangunan Rumah KhususKabupaten Belu 8 U TA. 2012.15: 1 (satu) buah Addendum Ke1 tanggal13 Desember 2012 terhadap perjanjian nomorKU.08.08/PKPRKB/Satker/PRK KB8U/27tanggal 8 Oktober 2012.16. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor ;KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRKKB9U/23 tanggal 18 September 2012 antaraPPK dengan PT. sarana Wangun = Persadauntuk pekerjaan Pembangunan Rumah KhususKabupaten Belu 9.17. 1 (satu) buah Addendumm Ke1 tanggal14 Desember 2012
Putra Prima Persada untuk melaksanakanpekerjaan Pembangunan Rumah KhususKabupaten Belu 8 U TA. 2012.15. 1 (satu) buah Addendum Ke1 tanggal13 Desember 2012 terhadap perjanjian nomorKU.08.08/PKPRKB/Satker/PRK KB8U/27tanggal 8 Oktober 2012.16. 1 (satu) buah Surat perjanjian Nomor ;KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRKKB9U/23 tanggal 18 September 2012 antaraPPK dengan PT. sarana Wangun = Persadauntuk pekerjaan Pembangunan Rumah KhususKabupaten Belu 9.17. 1 (satu) buah Addendumm Ke1 tanggal14 Desember 2012
Terbanding/Penggugat : BUDI OKTARITA
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris Dian Saraswati, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : BANK MUAMALAT CABANG UTAMA PALEMBANG
177 — 74
MUDHARIB wajib memberikan bukti penyaluran dana olehanggota paling lambat 01 (Satu) bulan setelah realisasi pembiayaan.9.17. Jumlah kewajibaan perbulan tidak lebih dari 10 % (Sepuluhpersen) gaji perbulan.9.18. Karyawan/anggota koperasi yang menerima fasilitas pembiayaandiatas Rp 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) diwajibkan memberikanjaminan tambahan yang disimpan di PT.
40 — 19
Plk9.16 Bahwa sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengansekarang Tergugat tidak pernah sama sekali berusaha untukmemperbaiki rumah tangga, bahkan ironisnya saat rumahtangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan Tergugatmalah melamar dan berencana untuk menikahi seorangperempuan yang bernama HURUNNINAJMI, apakah seperti ituyang namanya ingin memperbaiki rumah tangga seperti yangdisampaikan Tergugat dalam jawabannya;9.17 Bahwa pada jawaban angka 13 Tergugat menjelaskanbahwa keadaan rumah tangga Penggugat
93 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
bipartit ke2pada tanggal 12 Desember 2014, akan tetapi Tergugat XV tidakmau melaksanakan bipartit (tidak hadir);9.16 Bahwa pemanggilan ajakan bipartit terhadap Tergugat XVI sebagaiberikut:a.Pada tanggal 2 Desember 2014, untuk melakukan bipartit ke1pada tanggal 10 Desember 2014 akan tetapi Tergugat XVI tidakmau melaksanakan bipartit (tidak hadir);Pada tanggal 6 Desember 2014, untuk melakukan bipartit ke2pada tanggal 12 Desember 2014, akan tetapi Tergugat XVI tidakmau melaksanakan bipartit (tidak hadir);9.17