MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Nomor 7/Pdt.G/LH/2021/PN Ngb ini dihentikan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.218.000,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (Class Action) ;---------------------------2. Menolak gugatan Penggugat yang diajukan secara perwakilan kelompok (Class Action) ;-------------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Penggugat untuk menghentikan perkara tersebut ;-----------4.

PUTUSANNomor : 189 / Pdt.G / 2016 / PN.Dps.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata denganacara gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam pemeriksaan pendahuluantelah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :JEAN PIERRE SEVEKE, lakilaki, Warga Negara Belanda, yang beralamat di JalanAmpera Raya, gang Kancil Nomor 11, Ragunan, Jakarta Selatan Indonesia12560.

/KELOMPOK (CLASS ACTION)SEHINGGA TIDAK SAH KARENANYA GUGATAN PENGGUGAT43HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPATDITERIMA.Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) didefinisikan suatu tata caraprosedur pengajuan gugatan dimana salah satu atau lebih yang mewakilikelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakilikelompok orang yang jumlahnya banyak (numeros persons), yang memilikikesamaan fakta (samasama menjadi korban), kesamaan dasar hukum, dankesamaan tuntutan.

Bukan dengan cara Class Action. Karenanya sudah sepantasnya gugatanaquo ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima; Bahwa gugatan aquo mendalilkan adanya Surat Kuasa antara Anggota Kelompokdengan Perwakilan Kelompok yang terdiri dari:1 Chan Ai Linn (Mrs Pow AiBerdasarkan Kuasa tertanggal 10 Desember 2015.2 Jose Luis GascoTravesado.Berdasarkan Kuasa tertanggal 19 Januari 2016.3 Jurgen Hubertus Gerardus Johannes Swinckels.Berdasarkan Kuasa tertanggal 29 Januari 2016.4 Drs.

Padahal masingmasing anggota kelas (Para Pemilik Villa)berbeda kewarga negaraannya, perjanjian jual beli tanahnya, harga tanahnya, jenisdan ukuran villanya serta dalam pengelolaan villanya, sehingga tidak diketahuiapakah anggota kelas (Para Pemilik Villa) tersebut memiliki kepentingan dankesamaan di dalam tuntutan Class Action; Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo sama sekali tidak menjelaskan adanyakesamaan (commonality) antara wakil kelas (class representatives) dan anggotakelas (class members),

Bukan malah mengingkarinya dengan segala macam alasan yang tidakberdasar; Berdasarkan halhal tersebut di atas, gugatan Penggugat jelas tidak memenuhi persyaratansebuah gugatan class action sebagaimana dimaksud PERMA No. 1 Tahun 2002. Olehkarena itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan GugatanPenggugat tidak sah, karenanya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sertamemerintahkan agar pemeriksaan perkara inidihentikan;C.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Penggugat tidak sah;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN Rap ini dihentikan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (Class Action) ;2.Menolak Gugatan Para Penggugat yang diajukan secara Perwakilan Kelompok (Class Action) ;3.Memerintahkan pihak Para Penggugat untuk menghentikan perkara ini ;4.Membebankan kepada Para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.601.000,- (Enam ratus ribu seribu rupiah);

PUTUSANNomor : 21/Pdt.G/2011/PN.MboDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dengan acara gugatan Perwakilan kelompok (Class Action), dalampemeriksaan pendahuluan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :1. M.syarif Basyah, Umur + 74 Tahun bertempat tinggal di Gampong Meureubo,Pekerjaan Petani, Jabatan sebagai KetuaKelompok tani serikat enam belas (16) AluePenyaring Kec. Meureubo Kab.

Wakil Kelompok dan Anggota kelompok dalamdalil gugatan a quo haruslah memuat usulan tentang mekanisme atau tata carapendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan kelompok, termasuk usulantentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancarpendistribusian ganti kerugian sesuai dengan pasal 3 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok (Class Action

Sehingga gugatan paraPenggugat harus dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatanperwakilan kelompok ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pemeriksaanpendahuluan ini dinyatakan tidak sah diajukan sebagai gugatan perwakilankelompok, maka berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 tahun 2002 gugatan Para Penggugat harus dinyatakanditolak yang diajukan secara perwakilan kelompok (Class Action) danmemerintahkan kepada pihak Para Penggugat untuk menghentikan

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhisyarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (Class Action) ;2. Menolak Gugatan Para Penggugat yang diajukan secara PerwakilanKelompok (Class Action) ;3. Memerintahkan pihak Para Penggugat untuk menghentikan perkara ini ;4.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Penggugat tidak sah ;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN Ktp ini dihentikan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.041.000,00 (Satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

1. Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (class action) Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara gugatan perwakilan kelompok (class action) tersebut dihentikan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.834.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (class action);
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata gugatan perwakilan kelompok (class action) Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pnn ini dihentikan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Penggugat tidak sah;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Nomor 24/Pdt.G/LH/2020/PN Ngb ini dihentikan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.299.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim menerimaTanggapan Tergugat atas gugatan Class Action a quo sebagai suatu prosesawal pemeriksaan perkara a quo dan menyatakan Gugatan a quo tidak sahmenggunakan prosedur gugatan Perwakilan Kelompok dengan alasanalasan sebagai berikut:A. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Meteriil SebuahGugatan Perwakilan/Kelompok (Class Action) Sehingga Tidak Sah danHarus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima1.

Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil SebuahGugatan Perwakilan/Kelompok (Class Action) Sehingga Tidak Sah danHarus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima1.

Sehingga secara formal gugatan Para Penggugat tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh sebuah GugatanClass Action sebagaimana yang dimaksudkan dalam PERMA No. 1 Tahun2002;4.

Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (Class Action) ParaPenggugat tidak sah;Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 24/Padt.G/LH/2020/PN Ngb2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata gugatan perwakilankelompok (Class Action) Nomor : 24/Pdt.G/LH/2020/PN.Ngb ini dihentikan;3.

Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yangdiajukan oleh Penggugat tidak sah;2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action) Nomor 24/Pdt.G/LH/2020/PN Ngb ini dihentikan;3.

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (Class Action); Menolak gugatan Para Penggugat yang diajukan secara Perwakilan Kelompok (Class Action); Memerintahkan Para Penggugat untuk menghentikan perkara ini; Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timubul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.643.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (Class Action) ;
2. Menolak gugatan Penggugat yang diajukan secara perwakilan kelompok (Class Action) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Rokan Hulu, Riau , sebagai TurutTergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar pihakpihak yang berperkara;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pasir Pengaraian pada tanggal 16 Desember 2020 dalam RegisterNomor 644/Pdt.G/2020/PN Prp, telah mengajukan gugatan perwakilan kelompok(class action) sebagai berikut:Adapun gugatan ini diajukan dengan dasar serta alasanalasan

Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak memenuhisyarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (Class Action) ;Halaman 12 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2020/PN Prp2. Menolak gugatan Penggugat yang diajukan secara perwakilankelompok (Class Action) ;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (class action);
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata gugatan perwakilan kelompok (class action) Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pnn ini dihentikan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Nomor 103/Pdt.G/LH/2022/PN Rap ini dihentikan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (Class Action) ;2.Menolak Gugatan Para Penggugat yang diajukan secara Perwakilan Kelompok (Class Action) ;3.Memerintahkan pihak Para Penggugat untuk menghentikan perkara ini ;4.Membebankan kepada Para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.601.000,- (Enam ratus ribu seribu rupiah);

PUTUSANNomor : 21/Pdt.G/2011/PN.MboDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dengan acara gugatan Perwakilan kelompok (Class Action), dalampemeriksaan pendahuluan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :1. M.syarif Basyah, Umur + 74 Tahun bertempat tinggal di Gampong Meureubo,Pekerjaan Petani, Jabatan sebagai KetuaKelompok tani serikat enam belas (16) AluePenyaring Kec. Meureubo Kab.

Wakil Kelompok dan Anggota kelompok dalamdalil gugatan a quo haruslan memuat usulan tentang mekanisme atau tata carapendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan kelompok, termasuk usulantentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancarpendistribusian ganti kerugian sesuai dengan pasal 3 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok (Class Action

Sehingga gugatan paraPenggugat harus dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatanperwakilan kelompok ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pemeriksaanpendahuluan ini dinyatakan tidak sah diajukan sebagai gugatan perwakilankelompok, maka berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 tahun 2002 gugatan Para Penggugat harus dinyatakanditolak yang diajukan secara perwakilan kelompok (Class Action) danmemerintahkan kepada pihak Para Penggugat untuk menghentikan

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhisyarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (Class Action) ;2. Menolak Gugatan Para Penggugat yang diajukan secara PerwakilanKelompok (Class Action) ;3. Memerintahkan pihak Para Penggugat untuk menghentikan perkara ini ;4.

Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Penggugat tidak dapat diterima ;2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.TPI ini dihentikan ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 366.000,- (Tigaratus enampuluh enam ribu rupiah) ;

- Class Action (Penggugat)- Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Cq. Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia, Cq. Komandan Lantamal IV Tanjung Pinang, Cq. Komandan Angkatan Laut IV Fasharkan Mentigi di Tanjung Uban Bintan Utara (Tergugat 1)- 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, Cq.

Tahun 2002 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukanGugatan Class Action, sebenarnya adalah Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (ClassAction) dari undangundang yang telah disebutkan diatas, dengan kata lain Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action) hanya dapat diajukan apabila ada undangundang yang mengaturnyaterlebih dahulu.

, Kampung Rampai dan Kampung Cenderawasih seluas 2,3 hektar adalah tanah Hak MilikPenggugat dengan alasan sebagaimana di uraikan didalam gugatan Penggugat diatas ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat tersebut diajukan melaluimekanisme gugatan perwakilan kelompok (Class Action), maka sebelum Majelis Hakim memeriksapokok perkara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Penggugat tersebut diatas terlebihdahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan perwakilan kelompok (Class Action

) Penggugattersebut telah memenuhi persyaratan suatu gugatan kelompok (Class Action) ataukah tidak, ataudengan perkataan lain Apakah gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Penggugat tersebutsah ataukah tidak, (Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 PERMA No.

Tahun 2002tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan perwakilan kelompok(Class Action) Pengugat tersebut diatas memenuhi persyaratan suatu gugatan kelompok (ClassAction) ataukah tidak, atau apakah gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Penggugat tersebutsah ataukah tidak, Tergugat I telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah bahwagugatan perbuatan melawan hukum dalam mekanisme gugatan perwakilan kelompok (Class Action)17Penggugat

II telah mengajukan tangapan yang pada pokoknyaadalah menyatakan gugatan Class Action Penggugat tidak dapat diterima dengan alasansebagaimana yang diuraikan didalam Tanggapan Tergugat II, yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut :e Bahwa gugatan Class Action Penggugat tidak berdasarkan hukum ;e Bahwa gugatan Class Action Penggugat tidak dapat di proses melalui mekanisme ClassAction ;e Bahwa Identitas Penggugat dan kelompok yang diwakili tidak jelas ;Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan perwakilan

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (Class Action) ;
2. Menolak gugatan Penggugat yang diajukan secara kelompok (Class Action) ;
3. Memerintahkan Para Penggugat untuk menghentikan perkara ini ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 646.000,00,- ( Enam ratus empat puluh enam ribu Rupiah)

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action);
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat yang diajukan secara kelompok (Class Action) tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Para Penggugat untuk menghentikan perkara ini;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng sejumlah

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (Class Action);
2. Menolak gugatan Penggugat yang diajukan secara perwakilan kelompok (Class Action);
3. Memerintahkan Penggugat untuk menghentikan perkara tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (class action);
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata gugatan perwakilan kelompok (class action) Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pnn ini dihentikan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan

Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Penggugat tidak dapat diterima;2. Menghentikan pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok tersebut;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;- Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (class action) dari para Penggugat tidak dapat diterima- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.726.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;