Ditemukan 682 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : agraria agerian arakian agaria agararia agrariadan agusrian aquarian agrariaã an.arian alfarian
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 08-09-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PT PALEMBANG Nomor 60/PDT/2015/PT.PLG
Tanggal 8 September 2015 — SURYATI Binti SINTANG VS 1. NURDIN Bin ROMANI, DK
17 — 9
  • diterangkan pada poin 2 diatas tidak adagangguan dari pihak lain ;4 Bahwa Tergugat I NURDIN Bin ROMANI menguasai dan menggarap lahantersebut diatas dengan cara menanami dengan pohon karet dan ada pulasaudara Tergugat I bangun rumah serta bermukim disana lengkap denganfasilitasnya ;5 Bahwa dasar kepemilikan Tergugat I tersebut diatas berdasarkan keteranganjual beli tanggal 17 Mei 2011 transaksinya jual belinya (ijab qabulnya)tanggal 16 April 1978 tanpa diketahui pemerintah setempat berdasarkan UUPokok Agrarian
Pengadilan PA PURWOREJO Perdata Agama
Register : 06-03-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PA PURWOREJO Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Pwr
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
75 — 12
  • Pewaris tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa, 8Juli 2003 karena sakit, dan selama hidupnya XXX Bin XXX bekerjawiraswasta bidang agrarian;9.
Pengadilan PN BARRU Perdata Tanah
Register : 26-02-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN BARRU Nomor 2/PDT.G/2016/PN BAR
Tanggal 25 Mei 2016 — Penggugat : HJ. A. DJAI PAMESSANGI, DKK. Tergugat : Drs. HJ. ANDI MAKKAWARU, Dk.
109 — 16
  • Kementerian Agrarian dan TataRuang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.CqKementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasiuonalWilayah Sulawesi Selatan.Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru,berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 19 KabupatenBarru Sulawesi Selatan;Menurut surat gugatan Nomor. 02/Pdt.G/2016/PN.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 16-06-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 321/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 20 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : Pius Edwin Dharmajuda, Diwakili Oleh : Imanuelita H.J Warouw, SH., MH. Dkk
Pembanding/Penggugat II : Johana Esti Pratiwi, Diwakili Oleh : Imanuelita H.J Warouw, SH., MH. Dkk
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk dahulu PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk,
Terbanding/Tergugat II : Notaris PPAT.Maria Diana Linggawidjaja, S.H.
Terbanding/Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor,
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL,
47 — 26
  • cacat yuridis, karena telah mencantumkan Penggugat Ilsebagai pemegang Hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM)NOMOR:2037/2016 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:282/2016 yangdibuat pada tanggal 17 Mei 2016 oleh Tergugat II;Bahwa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 282/2016 yang dibuat danditandatangani dihadapan Tergugat II pada tanggal 17 Mei 2016 tersebutbelum terjadi peralihan Hak sebagaimana yang diatur pada ketentuanPasal 19 ayat (1) dan (2) huruf b Undangundang nomor 5 tahun 1960tentang Undangundang Pokok agrarian
    Bahwa tindakan/terbuatan hokum tergugat III dalam menerbitkan sertifikathak tanggungan No.2995/2016 Tgl 31082016, yang telah dicatat di dalambuku tanah hak milik No.2017/baranang siang teresebut adalan sematamata dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan public di bidangpertanahan sebagaimana diatur dalam UU No,5 tahun 1960 ttg peraturandasar pokok pokok agrarian (UU PA) jo peraturan pemerintah No.24 th1997 ttg pendahtaran tanah jo.
    Peraturan menteri Negara agrarian/ kepalabadan pertanahan nasional No.3 th 1997 tentang ketentuan pelaksanaanperaturan pemerintah no.24 th 1997.Berkenaan uraian tersebut diatas, mohon kiranya majelis hakim, yangmengadili dan memeriksa perkara ini dengan agama,pengetahuan, keyakinan,dan hati nuraninya, berkenan memutus sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh tergugat III untuk seluruhnya;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 21-09-2006 — Upload : 11-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159PK/PDT/2006
Tanggal 21 September 2006 — ELYITA ; INDERAWATI, dkk vs. ELESTE HAKIM, dkk
69 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /Pembanging/Terbanding/Termohon Kasasi/ Termohon PeninjauanKembali, maka seharusnya karena Penggugat/Pembanding/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali telah pula mengajukanpermohonan sertifikat tanah objek perkara kepada Tergugat Il danmalahan Penggugat/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi/PemohonPeninjauan Kembali, terbukti tanoa putusputus dari dahulu s/d sekarangtetap tinggal, menguasai objek perkara (sesuai bukti P.V), maka menuruthukum pembuktian dihubungkan dengan peraturan agrarian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-06-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1723 K/Pdt/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — SUWITNO LUMBAN BATU DKK VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIAK DK
51 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Betung Jalan Agrarian, Siak, Riau;2. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT DI JAKARTA Cq. DIREKTORAT JENDRALBINA MARGA, berkedudukan di Jalan Kutilang UjungNomor 5, Kelurahan Kampung Melayu, KecamatanSukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, yang diwakili oleh JimmyHalaman 1 dari 12 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 575 PK/Pdt/2015
Tanggal 7 April 2016 — ATONG WIJAYA VS PT. MANDALA LESTARI
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa hukum pertanahan/agrarian yang berlaku adalahberdasarkan Hukum Adat, yaitu terang dan tunai berarti dengan dibayarnyaharga tanah lunas oleh pembeli maka kepemilikan tanah telah beralih daripenjual kepada pembeli. Sedangkan akta jual beli di hadapan PPAThanyalah merupakan syarat administrasi/oembuktian belaka;Pertimbangan Mahkamah Agung RI mengenai hukum yang berlaku terhadaptanah.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 21-03-2013 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 05-03-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 122/PDT/2013/PT BDG
Tanggal 10 April 2013 — Pembanding/Penggugat : Suhandi Tamin Diwakili Oleh : ALETH ALBUGIS, S.H.
Terbanding/Tergugat : Hapawi Diwakili Oleh : MAHA KATY, S.H.
Terbanding/Tergugat : BADAN PERTAHANAN NASIONAL KANTOR PERTAHANAN KOTA BOGOR
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA KOTAMADYA BOGOR , CQ.KANTOR KELURAHAN LOJI / LURAH LOJI
87 — 49
  • Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dihadapan Notaris, bersertifikat Hak milik No.91dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat agrarian Kabupaten Bogor dikeluarkan pada tanggal 10September 1973 Surat Ikur NO.511/1973 tanggal 22 Agustus 1973 atas nama Penjual yaituNy.Maharani Hasanah Loebis bt A Th Loebis, Ny.Haerani Doemasari Loebis bt A Th Loebis,Diana Damita Lubis bt Loebis, local tanah yang dibeli penggugat terletak di Jl. Darul QuranNo. 35 Rt 001 Rw.001 Rw.010 ( BuktiP 3) ;4.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 18-12-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 64/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
SUZAN YOKU, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
FRANS YOKU (Almarhum) Diwakili oleh ahli waris bernama ALFIUS IMERSON C. NICOLAAS JOKU
283 — 118
  • Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pengukuran diatastanah milik Penggugat tanpa diketahui oleh Penggugat danmenerbitkan obyek sengketa diatas tanah Penggugat, jelasjelasmelanggar hak dan kepentingan Penggugat hal ini sejalan denganUndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrarian (UUPA) jo. Pasal 1 angka (1), angka (6) dan angka (7)Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,berbuny!
    Bahwa Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa telah menyimpang dari UndangUndang No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrarian (UUPA) Jo.Pasal 1 angka (1), angka (6) dan angka (7) Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berbuny :(2) Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yangdilakukan oleh Pemerintah secara teruS menerus,berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaandata fisik dan data
    Sehingga hal demikian sangatbertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) PeraturanMenteri Negara Agrarian /Kepala BPN RI No. 3 Tahun 1997 Jo.Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agrarian/KepalaBPN RI No. 9 tahun 1999;c.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-11-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 498/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 25 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat I : Paham Ginting
Pembanding/Tergugat II : Rosdamenta Br Bangun, SH
Terbanding/Penggugat I : Benny Sinaga
Terbanding/Penggugat II : Andy Situmorang
Terbanding/Penggugat III : Rukurmin Br Sitepu
Terbanding/Penggugat IV : Theo Ronny
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karo
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karo
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
80 — 52
  • Terdapat perbedaan fungsi sosial tanah dalam undangundang agrarian dengan hak dan kewajiban bertetangga yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Perdata Perdata. Fungsi sosialdalam Undangundang agrarian meliputi kemanfaatan bagiumum/masyarakat, contohnya adalah pemanfaatan hak atas tanah yangterkena pelebaran jalan.
    Terdapat perbedaan fungsi sosial tanah dalamundangundang agrarian dengan hak dan kewajiban bertetangga yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata Perdata. Fungsisosial dalam Undangundang agrarian meliputi kemanfaatan bagiumum/masyarakat, contohnya adalah pemanfaatan hak atas tanahyang terkena pelebaran jalan.
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 20-01-2016 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Bjm
Tanggal 23 Februari 2016 — Pemohon:
Triyono bin Parman
Termohon:
Wiji Lestari binti Tasimin
14 — 2
  • Agrarian Baru Rt. 027 Rw. 02 kel. Telaga biru selama 6 bulan ,kemudian pindah kerumah orang tua termohon di JI. Belitung darat Ggmelati Rt 42, kel Kuin cerucuk, kec Banjarmasin baratvselama 3 tahun 6bulan sampai berpisah.. Bahwa selama pernikaahan tersebut Pemohon dengan Termohon telahkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia satu oranganak yang bernama Nadita azizah rahmah binti triyono yang lahir diBanjarmasin pada tanggal 19 april 2011..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 12-12-2006 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1334K/PDT/2001
Tanggal 12 Desember 2006 — Ny. Hj. SITI HELFIAH ; RAHAYU S. HADI
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hadi(Penggugat) ;Maka atas dasar alas an tersebut, penerbitan sertifikat No. 137tahun 1994 termasuk suratsurat dan akta PPAT sudah jelasjelas tidak menggunakan prosedur, sebagaimana diatur dalamketentuan dan perundangundangan hukum agrarian itu sendiri, yaituUndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria cq Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961 ;Bahwa oleh karena penerbiatan sertifkkat No. 137 tahun 1994tidak menggunakan prosedur, maka sertifikat No. 137 tahun 1994 harusdinyatakan
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 30-11-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 18-06-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 182/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 9 Februari 2017 — Pembanding/Penggugat VI : SORFAH
Pembanding/Penggugat IV : MARWAH
Pembanding/Penggugat II : NURSYA
Pembanding/Penggugat V : OTA
Pembanding/Penggugat III : MARDANI ALS DANI
Pembanding/Penggugat I : ROSNANI
Terbanding/Tergugat VI : SYARIF BIN M. NOR
Terbanding/Tergugat IV : SALAHUDIN ALS MONE BINTI H. HAMZAH
Terbanding/Tergugat II : JAMILAH BINTI H. HAMZAH
Terbanding/Tergugat VII : BPN DI JAKARTA Cq. BPN NTB DI MATARAM Cq, BPN KABUPATEN BIMA
Terbanding/Tergugat V : AINUN BINTI M. NOR
Terbanding/Tergugat III : BA'ADIAH BINTI H. HAMZAH
Terbanding/Tergugat I : SITI MARIAM
53 — 15
  • Bahwa peraturan Menteri Agrarian / Kepala Badan pertanahanNasional No. 3 / 1997 sebagai ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No.24 tahun 1997 dalam pasal 74ayat ( 3 ) antaralain disyaratkan bahwa penguasaan itu tidak pernah di ganggu gugat dankarenanya di anggap diakui dan dibenarkan oleh Mayarakat HUkum AdatDesa /Kelurahan yang bersangkutan.17.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-10-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Pwt
Tanggal 12 Oktober 2017 — GAN SIOK SWAN (SHANTY GANI) Dkk ( PENGGUGAT) GANI SUMARDI Dkk ( TERGUGAT)
107 — 29
  • Tanah Obyek Peranjian bukanlah tanah yan bisa dijadikan obyek perjanjian;Bahwa para Penggugat Telah GAGAL Paham/Tidakmengetahui/ASBUN (Asal Bunyi), mengenai Hukum Pertanahan/Agraria;Bahwa menurut Andi Hamzah, agrarian/Pertanahan merupakanmasalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya; Menurut Subekti dan R. Rijitrosoedibio, agrarian/Pertanahanadalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 10-07-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 51/PDT/2018/PT TJK
Drs. GUSTAMI, M.Si >< AIP ALKULASI
49 — 23
  • Peraturan Menteri Negara agrarian / Kepala badanPertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuanpelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran tanah;e). Peraturan Menteri Negara agrarian / Kepala badanPertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentangpelimpahan Kewenangan Pemberian dan pembatalanKeputusan Pemberian hak atas tanah Negara;f).
    Peraturan Menteri Negara agrarian / Kepala badanPertanahan nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang tata carapemeberian dan pembatalan Hak atas tanah Negara dan HakPengelolaan;g). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7tahun 2007 Tentang Panoitia Pemeriksaan tanah; Halaman 26 dari45 Putusan Nomor 51/Pdt./2018/PT TK.bono);272. Telah memenuhi norma kepatutan;3. Tidak melanggar azas kecermatan dan ketelitian serta tidaksewenangwenang;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 781 K/Pid /2014
Tanggal 27 Oktober 2014 — MURNIATI Alias MURNI
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muhammad Sabir kepada Terdakwa selaku Pembeli;4 Bahwa apabila ditinjau dari sudut pandang hukum adat yang menjadi sendipokok yang menjiwai lahirnya hukum agrarian nasional, dalam hal iniUndangUndang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok(UndangUndang Agraria), khususnya yang berkaitan dengan Azas TransaksiTanah dalam hukum adat yang bersifat Kontan/Tunai, yang berarti bahwaketika dalam suatu transaksi tanah telah terjadi kesepakatan dan pihakpembeli telah menyerahkan panjar (DP) kepada
Pengadilan PN Dobo Perdata
Register : 31-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN Dobo Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Dob
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
DAVID BOTHMIR Dkk
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Penglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) cq. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia di Jakarta, cq. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX - Ambon, cq. Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal)Aru
2.Gubernur Provinsi Maluku
3.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Maluku
260 — 164
  • Padabagian konsiderans bagian Berpendapat; huruf a, ditegaskan sebagaiberikut:bahwa berhubung dengan apa yang tersebutdalam pertimbanganpertimbangan di atas perlu adanya hukum agrarian nasional, yangberdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana danmenjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidakmengabaikan unsurunsur yang bersandar pada hukum agama;Penghargaan atau pengakuan hukum terhadap hakhak masyarakat adatterhadap tanahnya, oleh karena semua pihak mengetahui,
Pengadilan PN JOMBANG Perdata
Putus : 28-10-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Jmb
Tanggal 28 Oktober 2013 — Tuan SURYO SOGOL, H, Melawan RODI, ( AhIi waris almarhum Bapak KAMSO dan almarhumah lbu SARTIAH)
44 — 4
  • jual bebas tanah tersebut yang sisanya dan seluruhnyasudah dibayar dan tidak ada lagi permasalahan dan Hak dan kewajibannyasudah terpenuhi.e Bahwa surat keterangan yang dibuat desa ketika tanah tersebut dijual keSogol ada di desa dengan nama Botekan termasuk gambarnya.e Bahwa tidak ada surat yang berkaitan dengan tanah tersebut yang masihdi pegang oleh Rodi.e Bahwa di desa Pak Sogol belum pernah ajukan permohonan sertipikatmelalui desa untuk mendapatkan pengantar ke kecamatan dan barukemudian ke agrarian
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama Perceraian
Register : 01-02-2010 — Putus : 01-06-2010 — Upload : 02-05-2014
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 70/Pdt.G/2010/PA.LLG
Tanggal 1 Juni 2010 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
57 — 5
  • malamsaya tidur bersama dua anak saya sedangkanTergugat tidur di rumah isteri sirihnya danselalu bertengkar dengan saya puncaknya tanggal21 Januari 2010 saya sungguh tidak sanggup lagitinggal bersama Tergugat langsung dengan buruburu saya pulang ke rumah orang tua saya membawatas setahu itu suratsurat penting dengan maksudjangan sampai nantinya dikuasai isteriSirihnya.Adapun suratsurat dalam tas tersebutsampai saat ini masih utuh tidak berkurangsedikitpun.Itupun saya sudah melaporkan denganpolisi dan agrarian
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 08-02-2012 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 14-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 42/PDT/2012/PT MKS
Tanggal 7 Maret 2012 — Pembanding/Penggugat : Syahrir Bin Paewa Diwakili Oleh : Solihin Jamain, SH
Terbanding/Tergugat : Ny. Inneke Sugianto Diwakili Oleh : A. Mahyanto Mazda, SH
Terbanding/Tergugat : Muh. Ali Dg. Rala Diwakili Oleh : A. Mahyanto Mazda, SH
Terbanding/Tergugat : H. Mustamin
Terbanding/Tergugat : H. Kamal Diwakili Oleh : A. Mahyanto Mazda, SH
Terbanding/Tergugat : Sutikno Diwakili Oleh : A. Mahyanto Mazda, SH
Terbanding/Tergugat : H. Borahima Diwakili Oleh : A. Mahyanto Mazda, SH
Terbanding/Tergugat : H. Muh. Nasir Diwakili Oleh : A. Mahyanto Mazda, SH
Terbanding/Tergugat : Ny. Mariati Afadi
Terbanding/Tergugat : H. Dolo Diwakili Oleh : A. Mahyanto Mazda, SH
Terbanding/Tergugat : Jafar Diwakili Oleh : A. Mahyanto Mazda, SH
Terbanding/Tergugat : H. Lelleng
Terbanding/Tergugat : Hj. Sanatang
Terbanding/Tergugat : H. Nasir Makka Diwakili Oleh : A. Mahyanto Mazda, SH
Terbanding/Tergugat : Haris Paewa
120 — 51
  • TAHUN 1961 PASAL 19SERTA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR:24 TAHUN 1997PASAL 3 YANG INTINYA TENTANG PERALIHAN HAK HARUSDISEBUTKAN DENGAN AKTA YANG DIBUAT PPAT; HAKIM PENGADILAN NEGERI TIDAK MENGGALI PERBUATAN HUKUMTAP MENEMUKAN PERISTIWA HUKUM ;222222coneceeneceenee cenaPutusan ini dijatuhkan Hakim pertama tersirat dan tersurat adalah ada peristiwahukum namun tidak disertai perbuatan hukum, tentu sesuatuyang neh janggal dan Majelis telah memberi putusan tanpa rujukanhokum yang berdasar dari undangundang Agrarian