Ditemukan 115 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : agusrat agrarai agresa aderat agreit agregat aggregat agregate agresta a.berat
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 18-12-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 370/Pdt.P/2018/PN Blk
Tanggal 18 Desember 2018 — Pemohon:
NABERANG
33 — 15
  • dokumendokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Setiappenduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum ataskepemilikan sebuah dokumen ;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Datakependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat
Pengadilan PN SENGKANG Perdata
Register : 05-07-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 17-08-2019
Putusan PN SENGKANG Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Skg
Tanggal 29 Juli 2019 — Pemohon:
Syahril
17 — 3
  • UndangUndang Bea Materai merupakan aktaotentik, karenanya Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai bukti yangsempurna ;Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti surat P.1 s/d.P.5 yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah menemukan faktafaktasebagai berikut ; Bahwa Pemohon adalah Penduduk Warga Negara Indonesia sehinggaberdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa datakependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 21-03-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Blk
Tanggal 21 Maret 2019 — Pemohon:
A. BASSE MARIATI
19 — 11
  • sendiri ;Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Setiap penduduk mempunyai hakuntuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen;Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN.BLKBahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan menyebutkan bahwa Data kependudukan adalah data perseorangandan/atau data agrerat
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 18-02-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Blk
Tanggal 24 Februari 2020 — Pemohon:
SUMARDI
14 — 21
  • untukdokumendokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang Nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Setiap pendudukmempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuahdokumenBahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Data kependudukan adalahdata perseorangan dan/atau data agrerat
Pengadilan PN NGAWI Perdata
Register : 20-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN NGAWI Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Ngw
Tanggal 10 Agustus 2017 — Pemohon:
AMAT TRISWANTO
70 — 7
  • Jo UndangUndangNomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan yangberbunyi Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastianhukum atas kepemilikan sebuah dokumen ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndangNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndangNomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukanmenyebutkan bahwa Data kependudukan adalah data perseorangan dan/ atauHalaman 5 dari 8 Putusan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN.Nqwdata agrerat
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 18-03-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 106/Pdt.P/2020/PN Blk
Tanggal 18 Maret 2020 — Pemohon:
1.JAMALUDDIN
2.HARTATI
20 — 11
  • para pemohon ;Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Setiap penduduk mempunyai hakuntuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen;Halaman 5 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN.BLKBahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan menyebutkan bahwa Data kependudukan adalah data perseorangandan/atau data agrerat
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 24-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Blk
Tanggal 30 Juli 2019 — Pemohon:
MARJUNI
17 — 16
  • dokumen dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat olehpemohon ;Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Setiap penduduk mempunyai hakuntuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan menyebutkan bahwa Data kependudukan adalah data perseorangandan/atau data agrerat
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 26-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 348/Pdt.P/2018/PN Blk
Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon:
SAMSIAH
39 — 12
  • pemohonsendiri ;Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Setiap penduduk mempunyai hakuntuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen;Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2018/PN.BLKBahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan menyebutkan bahwa Data kependudukan adalah data perseorangandan/atau data agrerat
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 21-02-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Blk
Tanggal 3 Maret 2020 — Pemohon:
HJ. JUSNIATI, AMK
23 — 12
  • dokumen dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat olehpemohon ;Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Setiap penduduk mempunyai hakuntuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan menyebutkan bahwa Data kependudukan adalah data perseorangandan/atau data agrerat
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 13-02-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Blk
Tanggal 17 Februari 2020 — Pemohon:
ANDI KASMIATI
24 — 19
  • dokumen dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat olehpemohon ;Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Setiap penduduk mempunyai hakuntuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan menyebutkan bahwa Data kependudukan adalah data perseorangandan/atau data agrerat
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 08-03-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 113/Pdt.P/2017/PN.BLK
Tanggal 8 Maret 2017 — SYAMSUL BAHRI, Tempat tanggal lahir di Sengka Tallu, 25 Oktober 1975, Jenis kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Pannololo, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kab. Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
14 — 6
  • pemohon ;Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang Nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Setiap pendudukmempunyai hak untuk memperoleh kepastan hukum atas kepemilikan sebuahdokumen;Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2017/PN.BLKBahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Data kependudukan adalahdata perseorangan dan/atau data agrerat
Pengadilan PN NGAWI Perdata
Register : 12-08-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN NGAWI Nomor 101/Pdt.P/2019/PN Ngw
Tanggal 12 September 2019 — Pemohon:
HADI PRAMONO
35 — 4
  • Jo UndangUndangNomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan yangberbunyi Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastianhukum atas kepemilikan sebuah dokumen;Halaman 6 dari 10 PenetapanNomor 101/Pdt.P/2019/PN.NgwMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndangNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndangNomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukanmenyebutkan bahwa Data kependudukan adalah data perseorangan dan/ ataudata agrerat
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 11-03-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Blk
Tanggal 17 Maret 2020 — Pemohon:
1.ASRI
2.HASMA
19 — 14
  • para pemohon ;Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Setiap penduduk mempunyai hakuntuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen;Halaman 5 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN.BLKBahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan menyebutkan bahwa Data kependudukan adalah data perseorangandan/atau data agrerat
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 24-02-2020 — Putus : 06-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PN BATAM Nomor 312/Pdt.P/2020/PN Btm
Tanggal 6 Maret 2020 — Pemohon:
ASMAWATI
16 — 8
  • diri dari orang yangdimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untukdokumendokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon danberdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndangNomor. 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan yang berbunyi Setiap penduduk mempunyai hakuntuk memperolehkepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen serta Pasal 1 angka 9 bahwaData kependudukan adalah dataperseorangan dan/atau data agrerat
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 20-09-2018 — Putus : 26-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN PARIAMAN Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Pmn
Tanggal 26 Oktober 2018 — Pemohon:
SYAFRUDDIN
27 — 2
  • UndangUndang Nomor 24 tahun2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, menyebutkan data kependudukan adalah dataperseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;Bahwa kepastian hukum = atas kepemilikan sebuah dokumenkependudukan baru akan terlaksana apabila datadata kependudukan yangdimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansipelaksana pendaftaran
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 68/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Maret 2017 — TRIE DESKA RUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA
84 — 56
  • Lapisan Pondasi Agrerat kelas S.Volume kontrak ; 485 M3Harga satuan ; Rp. 606,791 ,42. Divisi 5 Perkerasan berbutir Lapis Pondasi Agrerat kelas A.Volume kontrak ; 1.763,80 M3Harga satuan ; Rp. 641.748,58 Lapis Pondasi Agrerat kelas B.Volume kontrak ; 577.50 M3Harga satuan ; Rp. 625.403,94. Divisi 6.
    Pelebaran Perkerasan dan bahu jalan.Lapisan Pondasi Agrerat kelas S.Volume kontrak ; 485 M3Harga satuan ; Rp. 606,791 ,42Divisi 5 Perkerasan berbutirLapis Pondasi Agrerat kelas A.Volume kontrak ; 1.763,80 M3Harga satuan ; Rp. 641.748,58Lapis Pondasi Agrerat kelas B.Volume kontrak ; 577.50 M3Harga satuan ; Rp. 625.403,94Divisi 6.
    Lapisan Pondasi Agrerat kelas S.Volume kontrak ; 485 M3Harga satuan ; Rp. 606,791 ,425. Divisi 5 Perkerasan berbutir Lapis Pondasi Agrerat kelas A.Volume kontrak ; 1.763,80 M3Harga satuan ; Rp. 641.748,58 Lapis Pondasi Agrerat kelas B.Hal 244 dari 325 Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/201 6/PN. BglVolume kontrak ; 577.50 M3Harga satuan ; Rp. 625.403,94Divisi 6.
    Lapisan Pondasi Agrerat kelas S.Volume kontrak ; 485M3Harga satuan ; Rp. 606,791 ,42Divisi 5 Perkerasan berbutir Lapis Pondasi Agrerat kelas A.Volume kontrak ; 1.763,80 M3Harga satuan ; Rp. 641.748,58 Lapis Pondasi Agrerat kelas B.Volume kontrak ; 577.50 M3Harga satuan ; Rp. 625.403,94Divisi 6.
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 12-06-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Blk
Tanggal 18 Juni 2019 — Pemohon:
ASBAR BIN H. SAUPA
16 — 8
  • nama orang tua LAMPE adalah orang yang sama yaknipemohon sendiri ;Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Setiappenduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum ataskepemilikan sebuah dokumen;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Datakependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Pmn
Tanggal 12 Juni 2019 — Pemohon:
SRIWATI
20 — 2
  • UndangUndang Nomor24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan data kependudukan adalahdata perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil darikegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumenkependudukan baru akan terlaksana apabila datadata kependudukan yangdimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansipelaksana
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 03-03-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 03/Pdt.P/2015/PN.BLK
Tanggal 17 Maret 2015 — DARMAWATI, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jl. S. Parman Bulukumba; Selanjutnya disebut sebagai …………… PEMOHON
14 — 10
  • danidentitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumendokumenkependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Setiap penduduk mempunyai hakuntuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen;Bahwa berdasarkan Pasal angka 9 UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Data kependudukan adalah dataperseorangan dan/atau data agrerat
Pengadilan PN SENGKANG Perdata
Register : 08-07-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 17-08-2019
Putusan PN SENGKANG Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Skg
Tanggal 29 Juli 2019 — Pemohon:
1.Suriadi
2.Juneda
21 — 3
  • P.10 yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim telah menemukanfaktafakta sebagai berikut ; Bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Warga Negara Indonesiasehingga berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa datakependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yangterstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, dan kepastian hukum atas kepemilikan sebuahdokumen kependudukan baru akan terlaksana