PST, pada pertimbangan hukumEksepsi halaman 32 alinea 1, 2 dan pada Pokok Perkara Halaman 37 alinea 5,halaman 41 alinea ke 2 ; 4; 5 dan halaman 42 alinea 1; 2 ;3 dst sbb:DALAM EKSEPSI:Pertimbangan Hukum pada halaman 32 alinea 1:Menimbang, "bahwa demikian pula dalam Posita Gugatannya Penggugat telahmenguraikan secara jelas mengenai fakta fakta hukum dan dasar dasarhukum yang dijadikan dasar gugatan perkara ini yaitu berkaitan denganperbuatan Penggugat dalam mempersiapkan darah yang dibutuhkan olehseorang

harus menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan".Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 41 alinea 2 terbukti Penggugatmelakukan kesalahan dan pelanggaran yang sangat serius terhadap tata tertibdan disiplin kerja dst dan dalam pertimbangan hukum pada halaman 41 alinea 4dengan dikaitkan Bukti T 29 dan dikaitan dengan pertimbangan hukum padahalaman 37 alinea 5 maka Bukti T 29 haruslah dipergunakan sebagai titik awalperhitungan kewajiban Tergugat

5 adalah keliru, dimanapertimbangan pada halaman 41 alinea 5 tersebut seharusnya menjadi satukesatuan dengan pertimbangan hukum pada halaman 41 alinea 2 ; 4 ; dimanapada pertimbangan hukum halaman 41 alinea 2 ; 4, menyatakan bahwaPenggugat terbukti bersalah dan berdasarkan Bukti T 29 sebagaimana dalampertimbangan halaman 41 alinea 4 bahwa Penggugat telah sepakat di PHKpada tanggal 13 Januari 2011, maka pertimbangan hukum pada halaman 41alinea 5 menjadi keliru, berdasarkan pertimbangan halaman 41

diterima.Bahwa dikarenakan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama, pada halaman37 alinea 5 ; halaman 41 alinea 2 ; 4 ; 5 ; dan halaman 42 alinea 1 ; 3 yangmenyatakan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan kesalahanberat dan Penggugat telah sepakat untuk di PHK pada tanggal 13 Januari 2011,maka Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru apabila JudexFacti Tingkat Pertama menetapkan kewajiban Tergugat/Pemohon Kasasimembayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugatsebesar

No. 231 K/Pdt.Sus/2012Tingkat Pertama pada halaman 37 alinea 5 dan halaman 41 alinea 5 adalahkeliru dan tidak dapat dijadikan dasar perhitungan pembayaran kompensasi,dikarenakan pertimbangan pada halaman 31 alinea 5 dan halaman 41 alinea5 telah keliru menyebabkan Pertimbangan Hukum Judex Factie TingkatPertama pada halaman 42 alinea 1 ; 3 menjadi keliru pula, dan seharusnyaJudex Facti Tingkat Pertama memberikan pertimbangan dalam perhitunganKompensasi PHK yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugatsebesar

4, halaman 45alinea 1 dan 46 alinea 2 saling bertentangan dengan pertimbangan padahalaman 46 alinea 3 putusan;2 Dihalaman 42 alinea 4 putusan Judex Facti menyatakan:menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,secara fakta diketahui bahwa selain Perjanjian Kerja Bersama Citibank NA.Periode 2010 2011 yang memuat syaratsyarat kerja, hak dan kewajiban keduabelah pihak guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan serasi,dalam Pasal 52 ayat (18) PKB tersebut disebutkan

Indonesia Periode 2010 2011 itu sendiri;3 Dihalaman 45 alinea 1 putusan Judex Facti menyatakan:Hal. 7 dari 17 hal.Putusan Nomor 471 K/Pdt.SusPHI/2014Menimbang, bahwa Pendahuluan Kode Etik Citi (vide bukti PSA) pada bagianKonflik Kepentingan pada alinea ke empat disebutkan bahwa ... dan dalam alineaselanjutnya disebutkan bahwa Kelalaian dalam mematuhi kebijakan yangditetapkan dalam Kode Etik ini, kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta proseduryang berlaku di unit usaha dan badan hukum Anda dapat

4, halaman 45 alinea 1 dan halaman 46 alinea 2 denganpertimbangan pada halaman 46 alinea 3 Putusan, adalah patut, berdasar dan adil bagiMajelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Judex Facti;Judex Facti Telah Melanggar Hukum Karena Menyatakan Tindakan Termohon KasasiBukan Tindakan Yang Dapat Dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja;11 Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Facti padahalaman 46 alinea 2 putusan yang menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

;Judex Facti dalam Pertimbangan pada halaman 45 alinea 1 Putusan pun telahmembenarkan hal tersebut:Menimbang, bahwa Pendahuluan Kode Etik Citi (vide bukti PSA) pada bagianKonjlik Kepentingan pada alinea ke empat disebutkan bahwa ... dan dalam alineaselanjutnya disebutkan bahwa Kelalaian dalam mematuhi kebijakan yangditetapkan dalam Kode Etik ini, kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta prosedurHal. 11 dari 17 hal.Putusan Nomor 471 K/Pdt.SusPHI/2014yang berlaku di unit usaha dan badan hukum Anda dapat

mengarah pada tindakanpendisiplinan, hingga dan termasuk pemberhentian langsung atas hubungan kerjaatau hubungan /ainnya dengan Citi;15161718Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dan nyatanyata Judex Facti telahmelawan hukum dalam pertimbangannya pada halaman 46 alinea 2bahwa proses dummy payment oleh Termohon Kasasi, bukanlah termasukdalam jenis kesalahan berat yang merupakan alasan mendesak untukdapat dikenakan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalamPasal 53 ayat (5) dan Pasal 57 ayat

(vide putusan a quo halaman 19 alinea ke 5).1.2.Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keteranganSaksi 3.

(vide putusan a quo halaman 19 alinea ke 5).2. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkanketerangan Saksi 3.

(vide putusan a quo halaman 22 alinea ke 4).Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tidakkonsisten, maka untuk itu diperlukan Alat Bukti lain guna dapatmenjadikan terang dalam mempertimbangkan unsur.(vide putusan a quo halaman 20 alinea ke 3).Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penyidik (BAP)keterangan Saksi Murad Abdi pada halaman 4 jawaban Nomor15,Hal. 41 dari 48 hal Put.

(vide putusan a quo halaman 20 alinea ke 2).Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tidakkonsisten, maka untuk itu diperlukan alat bukti lain guna dapatmenjadikan terang dalam mempertimbangkan unsur.

(vide putusan a quo halaman 22 alinea ke 1).Menimbang, secara nyata berkaitan dengan unsur memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bahwa tidak ditemukan barang bukti Sabu pada diri Terdakwapada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.(vide putusan a quo halaman 26 alinea ke 1).Hal. 44 dari 48 hal Put.

kepada Tergugat dan Tergugat II;cinanaee 1 44 Bahwa, demikian juga halnya dengan dalil dan tuntutan Penggugatsebagaimana diuraikan dalam Gugatannya Halaman :12 Alinea 2, Alinea 3, Alinea 4, Alinea 5 serta Alinea 6 serta Halaman : 13 Alinea 1, Alinea 2 dan Alinea 3 tersebut adalah dalil dan tuntutan yang sangat keliru danHalaman 45 dari 120 halaman Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDNpatut untuk ditolak seluruhnya, sebab berdasarkan fakta fakta tersebutdiatas, terbukti Tergugat dan Tergugat II telan

terakhir s/d halaman 136 alineaterakhir, kKhususnya pertimbangan hukum halaman 132 alinea ke2(dua) dan alinea ke3 (tiga), halaman 133 alinea ke1 (satu), halaman134 alinea ke2 (dua), alinea ke3 (tiga), alinea ke4 (empat) yangberlanjut ke halaman 135 (yaitu sepanjang menyangkut TERGUGATI/PEMBANDING!)

134 alinea ke1 (satu) dan alineake4 (empat) yang berlanjut ke halaman 135 (sepanjang menyangkutkepentingan TERGUGATII/ PEMBANDINGII, halaman 135 alinea ke1 (satu), alinea ke2 (dua) yang berlanjut ke halaman 136, halaman 136alinea ke2 (dua), alinea ke3 (tiga), alinea ke4 (empat), alinea ke5(lima), alinea ke6 (enam) yang berlanjut ke halaman 137, oleh karenaitu sepanjang menyangkut pertimbangan hukum ini, TERGUGATL.II/PEMBANDINGI.II tidak akan membahas atau menanggapinya lagidalam bagian POKOK PERKARA

, terkecuali diakui secara tegas tentangkebenarannya dalam Memori Banding ini;oon bahwa setelah TERGUGATI.II/PEMBANDINGI.I membaca danmeneliti dengan seksama seluruh pertimbangan hukum PengadilanNegeri dalam Bagian Pokok Perkara tersebut, kKhususnya halaman132 alinea ke2 (dua) dan alinea ke3 (tiga), halaman 133 alinea ke1(satu), halaman 134 alinea ke2 (dua), alinea ke3 (tiga), alinea ke4(empat) yang berlanjut ke halaman 135 (sepanjang menyangkutkepentingan hukum TERGUGATI/PEMBANDING!)

), halaman 134 alinea ke2 (dua), alinea ke3 (tiga), alinea ke4(empat) yang berlanjut ke halaman 135 (yaitu sepanjang menyangkutkepentingan TERGUGATI/PEMBANDING!)

No. 348 K/Pdt/20122020Padang yang Putusannya dikuatkan oleh Judex Facti Majelis Hakim PengadilanTinggi Sumatera Barat, yaitu :a Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang halaman 47 alinea ke4 s/d ke6 ;serta diulang kembali ;b Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang halaman 49 alinea ke3.

(Vide Putusan Pengadilan Negeri Padang, halaman 47 alinea ke4 s/d ke6 ;serta halaman 49 alinea ke3)Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Padang halaman 47 alinea ke4 s/d ke6 :Menimbang, bahwa sehubungan dengan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi)menyatakan Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) wanprestasi dan mengkaitkandengan perjanjian sewa menyewa No. 4 tanggal 23 Juli 2004 maka Penggugat(sekarang Pemohon Kasasi) telah meminta agar Tergugat (sekarang TermohonKasasi) dihukum mengembalikan uang sewa yang

terakhir ;dan halaman 5 alinea pertama (Vide Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barathalaman 4 alinea terakhir ; dan halaman 5 alinea pertama) :Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda T8, berupa surat dariPenggugat (sekarang Pemohon Kasasi) tertanggal 21 Desember 2009 No. 025/EXT/DGM/XII/SG/O9 memang secara eksplisit tidak disebutkan adanyapersetujuan dari Penggugat tentang Surat Tergugat (sekarang Termohon Kasasi)tertanggal 3 Desember 2009 No. 116 K/BGMPDGOPS/XII/2009 perihalpemutusan kontrak

;(Vide Putusan Pengadilan Negeri Padang halaman 47 alinea ke6)Akan tetapi, Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalamputusannya halaman 49 alinea ke3, secara salah fatal atau setidaktidaknyakeliru mempertimbangkan :Agar Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) per hari, apabila Tergugat(sekarang Termohon Kasasi) lalai mentaati isi putusan aquo.

;(Vide Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat halaman 4 alinea terakhir ; danhalaman 5 alinea pertama) ;Padahal, berdasarkan Surat Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) No. 116K/BGMPDGOPS/XII/2009 tertanggal 3 Desember 2009 (Vide Bukti P3),ternyata dan terbukti :a Perihal Surat : Pemutusan Kontrak ;b Termohon Kasasi (secara sepihak) telah mengakhiri masa sewa Suzuya(incasu Pemohon Kasasi PT.

Kewenangan/Kompetensi relatif lembaga Pengadilan :Terhadap EKSEPSI Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding l,dan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat Il/Terbanding Il, dalam putusanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tentang kewenangan mengadilipada halaman 20 alinea 4 sampai dengan alinea 21 dan halaman 21alinea 1 sampai dengan alinea 16 dalam putusan perkara a quo yangterkait dengan Pasal 118 HIR, telah menolak eksepsi a quo, hal penolakaneksepsi tersebut sudah benar dan tepat, karena Majelis

alinea 31 dan halaman23 alinea 1 sampai dengan alinea 4, pertimbangan Majelis Hakim JudexFacti, eksepsi tersebut sudah termasuk materi pokok perkara karenanyaharus ditolak dan pertimbangan a quo adalah sudah benar dan tepat ;Keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terhadap pertimbanganhukum Majelis Hakim Judex Facti yang terkait dengan eksepsi Termohon Kasasi IIdahuluberikut:D.Tergugat Il/Terbanding Il tentang gugatan prematur adalah sebagaiPertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang terkait

dengan eksepsiTermohon Kasasi II dahulu Tergugat Il/Terbanding Il tentang gugatanPemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding gugatan Penggugatprematur pada halaman 23 alinea 5 sampai dengan alinea 31, danHal. 11 dari 18 hal.

No. 1797 K/Pdt/2011halaman 24 alinea 7 sampai dengan alinea 15, dan alinea 28 sampaidengan alinea 31, dan halaman 25 alinea 1 sampai dengan alinea 4adalah dengan alasan sebagai berikut:Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti* pada halaman 23 alinea 5sampai dengan alinea 31 yaitu dikutip ; karena dalil perouatan melawanhukum dalam gugatan Penggugat yang ditujukan pada Tergugat Il belumdapat dibuktikan sehubungan dengan adanya laporan Polisi yang diajukanoleh Penggugat pada Polda Metro Jaya dengan laporan

Kohap Indonesia ;danPertimbangan Majelis Hakim Judex Facti halaman 24 alinea 7 sampaidengan alinea 31, halaman 25 alinea 1, dikutip halaman 24 alinea 711:pahwa berdasarkan doktrin dan kebutuhan dalam praktek peradilan, makaformulasi suatu gugatan harus mencantumkan identitas para pihak, dasardasar gugatan (fundamentum petendi/posita), dan petitum atau pokokpokok tuntutan ; dikutip halaman 24 alinea 12 sampai dengan alinea 15 :pahwa dasardasar gugatan mencakup dasar faktual dan dasar hubunganhukum

Magelang halaman 19 alinea 1).5.

jual beli tersebutantara ahli waris EDHY WIDIGDO Almarhum di antaranya yaitu isteriEDHY WIDIGDO Almarhum (TRI HARTANTI) dan kedua anaknya, OKTAWIDOWATI, HENDRI PUTRI WIDOWATI dengan EDWIN SUBEKTI yangsemuanya disebut sebagai Para Tergugat/para Terbanding/sekarangpara Pemohon Kasasi (vide putusan Pengadilan Negeri Mungkid Kab.Magelang halaman 21 alinea 2 dan alinea 3) serta sebelumnya EDHYWIDIGDO dalam perolehan tanah berdasar fakta telah mengajukansyaratsyarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan

Magelanghalaman 19 alinea 4 dan 5 serta halaman 21 alinea 2, 3, dan 4),sehingga putusan Pengadilan Tinggi Semarang harus batal demi hukum..

2007 di hadapan NotarisPPAT POERWANTO, SH., di Muntilan (vide putusan Pengadilan NegeriMungkid Kabupaten Magelang halaman 21 alinea 2, 3, dan 4) sehinggaputusan Pengadilan Tinggi Semarang batal demi hukum..

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam menerapkanhukum (vide putusan Pengadilan Tinggi Semarang halaman 7 alinea 2karena alas kepemilikan Tergugat IV/Terbanding IV/para PemohonKasasi adalah didasarkan akta otentik dan dikeluarkan oleh NotarisPPAT POERWANTO, SH., di Muntilan (vide putusan Pengadilan NegeriMungkid Kabupaten Magelang halaman 21 alinea 2 dan 3)..

Pemohon Kasasi atau semula disebut Tergugat/Pembanding sangatberkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagaimana tertuang dalamPutusan Nomor : 164/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 17 November 2015pada halaman 9 alinea kedua sampai dengan halaman 10 alinea pertamadan alinea kedua, yang menyebutkan :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mempelajari berkas perkaraNomor 06/G/2015/PTUN.JBI, secara seksama yang terdiri dari Berita AcaraHalaman

kedua sampaidengan halaman 10 alinea pertama dan alinea kedua tersebut di atasterlihat jelas dan nyata bahwa kesalahan/kekeliruan putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 164/B/2015/PT.TUNMDNtanggal 17 November 2015, di dalam penerapan hukumnya dikarenakankarena kurang cukup dalam pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd),sehingga menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RepublikIndonesia patut untuk dibatalkan di dalam pemeriksaan kasasi;Bahwa kekurangcukupan pertimbangan (onvoldoende

gemotiveerd)putusan banding Nomor : 164/B/2015/PT.TUNMDN a quo, antara laindapat terlihat dari pertimbangan hukum khususnya pada halaman 9 alineakedua sampai dengan halaman 10 alinea pertama dan alinea kedua yangHalaman 7 dari 15 halaman.

Bahwa secara jelas dan nyata seperti tersurat pada halaman 9 alinea keduasampai dengan halaman 10 alinea pertama dan alinea kedua padapertimbangan hukum putusan banding Nomor : 164/B/2015/PT.TUNMDNa quo, seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JambiNomor : 06/G/2015/PTUN.JBI., tanggal 12 Agustus 2015 merupakanpertimbangan putusan banding a quo;4.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi padahalaman 32 alinea pertama dan alinea kedua yang telah diambil alin olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan a quo tersebut keliru,karena pada kenyataannya Gubernur Jambi (Pemohon Kasasi) sesuaidengan kewenangan dan tugasnya selaku Pejabat PembinaKepegawaian Daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal25 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 TentangPokokpokok

Tanggapan Tergugat terhadap alinea pertama pada posita gugatanPenggugat yang mengatakan Penggugat telah menyerahkan jaminanberupa Sertifikat;1.

Bahwa dalam hal ini Penggugat telah memutar balikkan fakta ;TANGGAPAN TERGUGAT ATAS ALINEA 6, 7, 8, POSITA GUGATANPENGGUGATHalaman 8 dari17 Perkara Nomor 804/PDT/2020/PT SBYV.Vi.11.

Dengan demikianselurunh cek yang telah diterbitkan oleh Penggugat tersebut tidak saturupiahpun yang dinikmati olen Tergugat ; Perbuatan Penggugat tersebutadalah suatu tindak pidana ;17.Bahwa pernyataan Penggugat dalam alinea ini justru menjadi buktibahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana ;TANGGAPAN TERGUGAT ATAS ALINEA 14 POSITA GUGATANPENGGUGAT18.Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan cek / BGuntuk kegiatan bisnis, adalah alasan yang tidak masuk akal ; Karena setelahTergugat

imateriill Sedangkan ia mengaku telah menerima uang pinjaman dariTergugat sebesar Rp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) sebagaimanapengakuan Penggugat dalam alinea ke 5 ;21.Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai kerugian karenaperbuatan Tergugat, karena semua cek / bg yang telah diterbitkanPenggugat tersebut tidak ada yang dapat dicairkan.

Bahwa perikatan tersebut telah diakui oleh Tergugat rekonpensi /Penggugat Konpensi sebagaimana tertuang dalam alinea 1, 2, 5, 9, 10dan 11 posita gugatan, sehingga hal ini merupakan pembuktian sempurna ;4.

ke1 s/d alinea ke2, halaman 101 Jo. pertimbangan hukumalinea ke5, halaman 102 Jo. pertimbangan hukum alinea ke5, halaman 103Halaman 162 dari 198 halaman Putusan Nomor 2676 K/Pdt/2017Jo. pertimbangan hukum alinea ke1, halaman 104 Jo. pertimbangan hukumalinea ke3, halaman 106 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutipsebagai berikut : Pertimbangan hukum alinea ke1 s/d alinea 2, halaman 101 PutusanPengadilan Tingkat Pertama menyatakan :Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugatserta

ke1s/d alinea ke2, halaman 101 Jo. pertimbangan hukum alinea ke5, halaman102 Jo. pertimbangan hukum alinea ke5, halaman 103 Jo. pertimbanganhukum alinea ke1, halaman 104 Jo. pertimbangan hukum alinea ke3,halaman 106 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah pertimbanganpertimbangan hukum yang keliru atau tidak sempurna (OnvoldoendeGemotiveerd) karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak seksamabahkan keliru mempertimbangkan buktibukti dan kekuatan pembuktian yangdiajukan oleh para pihak maupun

ke5 s/d alinea ke6, halaman 104 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Jo.Pertimbangan hukum alinea ke9 s/d alinea ke10, halaman 104sambungannya pada halaman 105 Putusan Pengadilan Tingkat PertamaJo.

Pertimbangan hukum alinea ke5 garis datar () ke4, halaman 106Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Jo.

ke5 s/d alinea ke6,halaman 104 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Jo.

dengan alasan efisiensi dan atau rasionalisasi karyawan.Sedangkan pertimbangan hukum judex facti/Majelis Hakim aquo padahalaman 15 (Lembar ke15), pada alinea 4 dan 5 dan amar putusanNo.2 dalam putusan tersebut menggunakan alat bukti P.1 (SuratKeputusan Direktur RSU Wishnu Husada No.02/UM/RSWH/XK/2008Hal. 8 dari 21 hal.

Bahwa terdapat pertentangan dalam pertimbangan Judex Factipada perkara aquo pada halaman 15 (Lembar ke15), padaalinea 1 dan 2 dengan pertimbangan judex facti dalam perkaraaquo pada halaman 15 (Lembar ke15), pada alinea 4 dan 5serta amar putusan ke2 pada perkara aquo.1.4.2.

Bahwa pertimbangan hukum judex facti / Majelis Hakim aquo padahalaman 15 (Lembar ke15), pada alinea 1 dan 2 yang menyatakanbahwa telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehHal. 11 dari 21 hal. Put.

JudexFacti / Majelis Hakim dalam perkara aquo juga berpendapat demikiansebagaimana ditulis dalam pertimbangannya pada halaman 16 (Lembar ke16) alinea 1.

Bahwa Pasal 21 Peraturan Rumah Sakit Umum Wishnu Husada itu sendirimenurut judex facti pada halaman 18 (Lembar ke18) pada alinea 2,peraturan tersebut hanyalah merupakan salinan dari Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang saat ini sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikatlagi karena haltersebut sudah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi RINo.012/PUUI/2003.

Bahwa pertimbangan hukum pada alinea ke5, halaman 65 dandilanjutkan pada alinea ke1 s/d alinea ke2, halaman 66Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagaiberikut:VY.

ke5, alinea ke6,halaman 66 dan dilanjutkan pada alinea ke1 s/d alinea ke2,Hal. 70 dari 148 hal.

halaman 65 Putusan Pengadilan Tingkat Pertamadikaitkan dengan pertimbangan hukum alinea ke3, halaman 81Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:Y pertimbangan hukum bagian akhir, halaman 64 dan dilanjutkanpada alinea ke1 s/d alinea ke4, halaman 65 PutusanPengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi menyatakan:IV.

alinea ke3, halaman 81 PutusanPengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara;Bahwa selain itu telah terjadi kontradiksi antarapertimbangan hukum alinea ke4, halaman 70 PutusanPengadilan Tingkat Pertama Jo. pertimbangan hukumalinea ke5, halaman 83 Putusan Pengadilan TingkatPertama dengan pertimbangan hukum alinea ke3,halaman 82 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yangdikutip sebagai berikut: Pertimbangan hukum alinea ke4, halaman 70 PutusanPengadilan Tingkat Pertama menyatakan :Menimbang, bahwa maksud

ke2 dan alinea ke3, halaman69 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutipsebagai berikut:.

Put Nomor 1093 K/Pdt/2016melekat dalam Putusan Judex Facti dapat Pemohon Kasasi tunjukkanberdasarkan faktafakta:1.Dalam Putusan Judex Facti pada halaman 24 alinea 5, alinea 6, alinea 7,dan alinea 8, yang menyatakan bahwa bukti P1 yang terdiri dari P1A, P1B,P1C, P1D, P1E, P1F, P1G, dan P1H, yang merupakan surat buku sewatanah solitude (EIG PRP Nomor 7270, 12411) telah terbukti bahwa ayah,kakek dari Tergugat Ho Phang Song menyewa tanah di Jalan BungaNomor 24 dan telah terbukti yang menerima sewa tanah

Dalam Putusan Judex Facti pada halaman 25 alinea 3, alinea 4, alinea 5,alinea 6 yang menyatakan bahwa surat bukti tersebut telah terbukti bahwaTergugat yang menghuni tanah tersebut berdasarkan sewa sebagaimanatelah dipertimbangkan di atas tidak memenuhi panggilan tersebut dansampai saat ini uang sewa tersebut belum dibayar dengan demikian petitumPenggugat untuk menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi atasbayaran sewa sejak tahun 1986 dapat dikabulkan maka dari pertimbanganhukum Judex Facti

Dalam Putusan Judex Facti pada halaman 26 alinea 1, alinea 2, alinea 3,dan alinea 4, yang menyatakan Hak Guna Bangunan Nomor 128/PalmeriamKelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Gambar Situasitanggal 29 Maret 1984, Nomor 818/1984 seluas 414 m?

Dalam Putusan Judex Facti pada halaman 27 alinea 2, alinea 3, alinea 4,dan alinea 5, dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti telah melakukankesalahan/kekeliruan/berat sebelah karena Para Pemohon Kasasi dahuluPara Pembanding dahulu Tergugat tidak pernah mengenal TermohonKasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat dan Para Pemohon Kasasidahulu Para Pembanding dahulu Tergugat tidak pernah menyewa tanahkepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat danTermohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu

Dalam Putusan Judex Facti pada halaman 27 ainea 7 dan halaman 28alinea 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dan halaman 29 alinea 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 danhalaman 30 alinea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dan halaman 31 alinea 1, 4 dan5 dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti telah salah penerapanhukumnya dan berat sebelah karena dalam bukti jual beli tersebut bangunanrumah milik Ho Phang Song ayah, kakek dari Para Pemohon Kasasi dahuluPara Pembanding dahulu Tergugat atas tanah kongsi/partikelir darieigendom perponding

Bahwa Pembanding/Penggugat I sangat keberatan denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriBaubau yang mengadili perkara ini sangat tidak tepatpada halaman 28 (alinea terakhir ) s/d halaman 29(alinea 1 dan ke 2 anatara lain Bahwa bukti P.I.II2 adalah surat keteranganyang dibuat oleh LA UTOKE yang menerangkanbahwa tanah yang dipersengketakan adalahtanah hasil usaha dari WA UDAO karenamendengar penyampaian dari kakeknya, bahwatanah kakeknya berbatas dengan tanah WA UDAO;= Bahwa terdapat

bukti yangdiajukan oleh para Tergugat/Terbanding dengan kodebukti T.1I,T.III, T.1IV,T.IV, T.V, T.1IX,TXIII, T.XV,T.XV8 dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkanbukti para Tergugat yang sama tersebut karenaHal 7 dr 16 hal Pts No.12/Pdt/2015/PT.KDIpertimbangan yang demikian tersebut dapatmenyesatkan ;6.Bahwa Pembanding/Penggugat I sangat keberatan dengan7.8pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriBaubau yang mengadili perkara ini sangat tidak tepatdan keliru pada halaman 29 (alinea ke 5

Pada putusan halaman 32 (alinea ke 3, ke 4 danke 5 )Bahwa saksi Penggugat yang bernama LA ODEMUHAMMAD menerangkan bahwa tanah yangdisengketakan adalah 2 (dua) bidang tanah yangdipisahkan oleh jalanan.

Pada halaman 32 (alinea ke 6 dan ke 7 )Bahwa saksi Penggugat yang bernama LA MAANEadalah saksi yang dulunya pernah tinggal didekat tanah sengketa namun pada tahun 1990saksi pindah dan menetap di daerah lain. Saksitersebut menerangkan bahwa Penggugat memperolehtanah sengketa dari bapaknya yang bernama LADAGA namun saksi tidak tahu darimana LA DAGAmemperoleh tanah tersebut.

ke 8 ) dan halaman 33(alinea ke 1) tentang saksi LA HIDAYAT dimanamenurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubaubahwa keterangan saksi ini telah membuktikanakan adanya Hak Kepemilikan dan PenguasaanLADAGA atas tanah sengketa ;Pada halaman 33 (alinea ke 2) tentangketerangan LA ODE RENTE dimana menurut MajelisHakim Pengadilan Negeri Baubau bahwa keterangansaksi ini telah membuktikan akan adanya HakKepemilikan dan Penguasaan atas tanahsengketa ;Bahwa oleh Majelis Hakim mempertimbangkan padahalaman

Djoni di Warteg ; (videHalaman 8 alinea ke6 hal Put.No. 576/Pid.B/2011/PN.Jkt.Bar) ;e Bahwa yang menyerahkan sertipikat milik saksi kepada Terdakwa adalahDjoni, tetapi saat sertipikat diserahkan saksi tidak ada disitu ; (videHalaman 12 alinea ke6 hal Put. No. : 576/Pid.B/2011/PN.Jkt.Bar) ;al. 9 dari 20 hal. Put.

No. 1824 K/Pid/2011e Bahwa yang tanda tangan dan menulis di dalam cek tersebut adalahTerdakwa sendiri, tapi yang memberikan cek kepada saksi waktu itu sdr.Djoni ; (vide Halaman 10 alinea ke4 hal Put. No.: 576/Pid.B/2011/PN.Jkt.Bar) ;e Kemudian Hakim Anggota menunjukkan barang bukti berupa fotocopycek senilai Rp. 600 juta (tanggal kosong) dan oleh saksi dibenarkan ;(vide Halaman 11 alinea ke8 hal Put.

Sesuaidengan kesaksian saksi Rudy Antoni ketika Hakim Anggotamenunjukkan barang bukti berupa fotocopy cek senilai Rp 600 juta(tangal kosong) ; (vide Halaman 11, alinea ke8 hal Put.No. : 576/ Pid.B/2011/ PN.Jkt.Bar) ;Namun kemudian cek tersebut dicairkan oleh saksi Rudy Antoni padatanggal 30 April 2010, dan ditolak oleh Bank karena tidak ada dananya ;(vide Halaman 10 alinea ke3 hal Put.

rekening Krisantin hal tersebut dibenarkan oleh saksiSarah (isteri Djoni) ; (vide Halaman 27 alinea ke6 hal Put.No.: 576/Pid.B/2011/PN.Jkt.Bar) ;Bahwa menurut keterangan Terdakwa, total yang sudah ditransferkepada saksi Djoni melalui rekening Krisantin lebih kurang Rp. 200juta, ; (vide Halaman 29 alinea ke6 hal Put.No.: 576/ Pid.B/ 2011/PN.Jkt.Bar) ;al. 13 dari 20 hal. Put.

(videHalaman 26 alinea ke2, hal Put.No. : 576/ id.B/2011/PN.Jkt.Bar).al. 15 dari 20 hal. Put. No. 1824 K/Pid/2011Tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yangberbunyi :Bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau melawan hukumadalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan dengan niat(willen en weten) dan dengan secara bertentangan atau melanggar haksubyektif orang lain.(vide Halaman 38 alinea ke5 hal Put.

Putusan Nomor 697/B/PK/PJK/2013oleh Terbanding dianggap sebagai transfer profit/oembagian laba(deviden);Halaman 34 pada Alinea 5;Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Transfer PricingAnalysis of Distribution Activities in the Asia Pacific Region for the Fiscalyear Ending September 30th, 2006 dari pihak independent Deloitte &Touche dan Distributorship Agreement between Wincor NixdorfIntenational GmbH, Paderborn and PT Wincor Nixdorf Indonesia;Halaman 34 pada Alinea 6;Bahwa berdasarkan pemeriksaan

PT Wincor Nixdorf Indonesia(Pemohon Banding) memiliki hubungan istimewa;Halaman 34 pada Alinea 9;Bahwa jumlah biaya Distributorship fee sebesar Rp3.406.951.923,00merupakan hasil penyesuaian harga pembelian sebagai penerapanmetode transfer pricing untuk mencapai arms length principle (prinsipharga wajar) dalam transaksi antar perusahaan yang tergabung dalamWincor Nixdorf Group;Halaman 34 pada Alinea 10;Halaman 9 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 697/B/PK/PJK/2013Bahwa akhir periode tahun buku, akumulasi penyesuaian hargapembelian dibebankan dalam Harga Pokok Penjualan (Distributorshipfee) dengan jumlah sebesar Rp3.406.951.923,00;Halaman 34 pada Alinea 11;Bahwa menurut Majelis, penyesuaian harga transaksi tersebutdilakukan dengan cara menambah kenaikan Harga Pokok Penjualansehingga mengurangi penghasilan neto sebelum pajak;Halaman 35 pada Alinea 1;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap DistributorshipAgreement, diketahui

pembayaran dividen;Halaman 35 pada Alinea 3;Bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008, bahwa pembagianlaba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen tidakboleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan KenaPajak;Halaman 35 pada Alinea 4;Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas Majelisberpendapat koreksi Terbanding terhadap koreksi Penghasilan

Hal ini juga dimuatdalam tabel pada alinea pertama halaman 12 putusan PengadilanPajak Nomor Put.33407/PP/M.X/15/2011 (terlampir sebagai BuktiPemohon8);Bahwa dividen didistribusikan oleh perusahaan kepada pemegangsaham selaku pihak penerima dividen. Dalam kasus kami,pemegang saham PT Wincor Nixdorf Indonesia adalah WincorNixdorf International. Sebaliknya, PT Wincor Nixdorf Indonesiabukan pemegang saham di Wincor Nixdorf International.

Para Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan Judex Factipada halaman 31 alinea 5, halaman 32 alinea 3, halaman 33 alinea 2dan 4, halaman 34 alinea 4 dan 5 Putusan sebagai berikut:a.

Pertimbangan Judex Facti halaman 32 alinea 3 putusan;Menimbang, bahwa terkait alasan pengunduran diri Penggugatberdasarkan bukti P32, 33, 34 berupa surat dari Menteri BUMN danKomisaris PT.

Dengan demikian terbukti Judex Facti lalai dan salahdalam membenarkan alasan pengunduran diri Termohon Kasasi;Berdasarkan halhal tersebut di atas maka patut dan berdasar bagiJudex Juris untuk membatalkan pertimbangan Judex Facti padahalaman halaman 31 alinea 5, halaman 32 alinea 3, halaman 33 alinea2 dan 4, halaman 34 alinea 4 dan 5 Putusan karena Judex Facti dalampertimbangannya telah salah dan keliru dalam perkara a quo;Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum bahwa berakhirnyahubungan kerja

Nomor 438 K/Pdt.SusPHI/201534.35.36.Para Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan Judex Factipada halaman 33 alinea 1, halaman 34 alinea 6 dan halaman 35 alinea2 putusan sebagai berikut:a. Pertimbangan Judex Facti halaman 33 alinea 1 putusan;Menimbang, bahwa terhadap perselisihan pemutusan hubungankerja ini telah ditempuh upaya medias ....... ;b.

Pertimbangan Judex Facti halaman 34 alinea 6 putusan;Menimbang, bahwa ....... , sehingga surat pengakhiran pemutusanhubungan kerja tertanggal 30 Desember 2013 adalah batal demihukum ....;c. Pertimbangan Judex Facti halaman 35 alinea 2 putusan;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwasurat pengakhiran pemutusan hubungan kerja tertanggal 30Desember 2013 adalah batal demi hukum .....

Bahwa Pembanding keberatan dan menolak dengan tegas terhadapseluruh pertimbangan judex facti pada halaman 17 alinea ke5, 6, 7tentang eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak ;Bahwa Pembanding keberatan dan menolak dengan tegas terhadapseluruh pertimbangan judex facti untuk pertimbangan hukum dalampetitum 4 pada halaman 23 alinea ke1 dan alinea ke4 ;.

Bahwa Pembanding keberatan dan menolak dengan tegas terhadapseluruh pertimbangan judex facti pada halaman 23 alinea ke5, ke6 danhalaman 24 alinea ke1 sampai alinea ke4, alinea ke5 sampai alineake7 ;Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat telahmengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Desember 2015 yang padapokoknya sebagai berikut :1.Bahwa berkenaan dalil Pembanding semula Tergugat tentang Engkarsebagai Orang Tua Para Terbanding semula Penggugat, dan keberatansaksi Aa Dayat, serta

tentang luas tanah objek perkara aquo, olehMajelis Hakim tingkat pertama sudah dipertimbangkan berdasarkan faktayang terungkap dipersidangan ;Bahwa berkenaan dengan luas objek tanah Majelis Hakim tingkatpertama sudah masuk dalam pertimbangan hukum pada halaman 23paragraf 1 dan 6 ;Bahwa berkenaan dengan dalil Pembanding pada point 3 berkenaandengan pertimbangan tingkat pertama halaman 17 alinea 5, 6 dan 7tentang eksepsi Tergugat atas gugatan Penggugat tentang kurang Pihak,bahwa pendapat atau dalil

1sampai alinea 7 dengan mengaikannya sebagai pelanggaran Pada Pasal 7Halaman 4 dari 12 hal Put.

Nomor 64 kK/Pdt.SusBPSK/2016Majelis BPSK pada halaman 9 alinea 2 yang menyatakan "Menimbangbahwa dalam jawaban Termohon point 10 terlihat ada pembohongan kepadakonsumen , bahwa termohon dalam jawabannya tersebut antara lain Prosesfidusia di Notaris memakan waktu 6 (enam) bulan dan seterusnya...

Bahwa kekeliruan serta tergesagesanya Majelis Hakim dalam memberikanpertimbangan hukumnya sebagaimana terlihat pada halaman 9 alinea 2, danalinea 5;3.

Bahwa pada halaman 9 alinea 5 dan alinea 6 Majelis Hakim kembalimemberikan pertimbangan hukum yang keliru yang kutipannya sebagai berikut:Pada alinea 5;Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan badanPenyelesaian sengketa konsumen, Majelis Hakim berpendapat bahwatenggang waktu pengajuan keberatan terhadap putusan badan Penyelesaiansengketa Konsumen oleh Pemohon telah melampaui batas waktusebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat 2 dan 3 dari UndangUndang Nomor 8 Tahun 199 tentang

Perlindungan Konsumen;Pada alinea 6;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatanPemohon telah melampaui batas waktu pengajuan keberatan yangditentukan Undangundang Perlindungan Konsumen sehingga permohonanPemohon tidak diterima;.

,tanggal 18 September 2008 dalam halaman (8) alinea kedua dan alineaketiga yang ke enam, yang berbunyi, sebagai berikut :Halaman (8) alinea kedua : Menimbang, bahwa sebelum Majelismempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebin dahulu akandipertimbangkan tentang ketidakhadiran pihak Tergugat;Hal. 4 dari 48 hal. Put.

tanggal 2September 2008;Halaman (9) alinea keempat : Menimbang, bahwa pada haripersidangan yang telah ditetapkan tersebut pihak Tergugat tidak hadirdan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan;Halaman (9) alinea kelima : bahwa oleh karena pemanggilan pihakTergugat telah dipertimbangan waktu yang cukup dan penyampaiannyajuga melalui Departemen Luar Negeri, maka Majelis berpendapatpemanggilan Tergugat telah sah;Halaman (9) alinea keenam : Menimbang, bahwa karena pemanggilanpihak Tergugat

Bahwa oleh karena Majelis Hakim di dalam putusan Verstek perkara aquo tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar; bahkan tidakberdasar dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya pertimbanganMajelis Hakim dalam putusan Verstek perkaraNo.129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 18 September 2008, padahalaman (8) alinea kedua sampai dengan alinea ketiga yang berlanjut kehalaman (9) maupun pada halaman (9) alinea kesatu sampai denganalinea keenam harus ditolak;.

ke tujuh dan halaman (10) alinea ke satu harusditolak dan dikesampingkan;9.10.Bahwa Pelawan dengan tegas menolak pertimbangan hukumMajelis Hakim dalam putusan Verstek a quo, pada halaman (10)alinea ke kedua sampai dengan alinea ke lima;Pada halaman (10) alinea ketiga menyatakan : Menimbang, bahwaperbuatan melanggar hukum diatur Pasal 1865 KUHPerdata, yaitutiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaHal. 18 dari 48 hal.

No. 1444 K/Pdt/201 1Bahwa Pemohon/Pembanding dengan tegas menolak pertimbangan hukumJudex Facti tingkat pertama pada halaman (55) alinea kesatu sampaidengan alinea keenam dan berlanjut ke halaman (56) alinea kesatu sampaidengan alinea keempat oleh karena pertimbangan hukum Judex Factitingkat pertama sematamata hanya mengambil alih dalildalil dariTermohon/Terbanding (dahulu : Terlawan/Penggugat) yang jelas tidak benardan tidak berdasarkan hukum;Bahwa yang benar Termohon/Terbanding dengan sengaja telah