Ditemukan 68 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-10-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 14-01-2022
Putusan PN BATAM Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat:
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
Tergugat:
PT ENERGI LISTRIK BATAM
Turut Tergugat:
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
432293
  • 001/PPA/ELBPLNB/X/2012 tanggal 07 Oktober2013 yang diberi tanda bukti P8;Fotokopi Amandemen kedua Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik(PJBTL), Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tanjung Uncang 2 x 35 MWLokasi Tanjung Uncang, Batam antara PT Pelayanan Listrik NasionalBatam Sebagai Pembeli Dengan PT Energi Listrik Batam Sebagai PenjualNomor PT PLN Batam : 0159.PJ/122/DIRUT/2012 dan Nomor PT EnergiListrik Batam : 001/PPA/ELBPLNB/X/2012 tanggal 08 Oktober 2015 yangdiberi tanda bukti P9;Fotokopi Amademen
Register : 08-10-2012 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 453/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 20 Agustus 2013 — - PT. KARTIKA SELA BUMI MINING >< - PT. SINAR INTIJAYA PUTRA PERKASA
174132
  • memproduksibatubara perbulannya minimal 45.000 MT ; Bahwa saksi menerangkan sejak bulan April 2012 sampai dengan bulanAgustus 2012 Penggugat tidak pernah mencapai target; Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mencapai target, karena saksitugasnya melakukan pembayaran terhadap invoiceinvoice yang ditaginkan oleh Tergugat;Bahwa saksi menerangkan pembayaran PT.KSM kepada PT.SIP bisa dilakukandengan cash maupun transfer; Bahwa saksi menerangkan selama kerjasama antara Penggugat dan Tergugattidak pernah ada addendum/ amademen
Register : 17-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 3/PID.TPK/2021/PT SMR
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Terdakwa I : ISMUNANDAR Diwakili Oleh : Evitsen T Saragi, SH
Pembanding/Terdakwa : ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH Diwakili Oleh : Evitsen T Saragi, SH
Terbanding/Penuntut Umum : Ali fikri
3421187
  • TPK/2021/PT SMRMengingat Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Amademen dari UndangUndangKomisi Pemberantasan Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara
Putus : 09-08-2010 — Upload : 28-10-2011
Putusan PN BAUBAU Nomor 98/Pid.B/2010/PN.BB
Tanggal 9 Agustus 2010 — Drs.LA ODE AMARUDDIN,M.Si
180110
  • MC bobot ( presentase ) pekerjaan ;Bahwa benar terdakwa menandatangani pencairan uangmuka sampai pencairan 100%.Bahwa benar pada saat pencairan uang muka pada ketigaProyek 100% dilakukan setelah administrasi lengkapdimana dokumen telah di teliti ASWINUDDIN ~~ danMuh.Tafrin,ST juga mengkros cek dilapangan dan padawaktu. itu) pekerjaan belum selesai namun pekerjaanjalan tersebut memiliki amademen yang masih berjalan.Bahwa benar berdasarkan berita acara PHO yangditandatangani oleh PPTK (pihak pertama
Putus : 21-12-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 20/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 21 Desember 2012 — C. BERNARD ROBERT, S.T.P. M.T Anak dari YULIUS ROBERT
4913
  • Apabila dalam pelaksanaan kontrak adaperubahan lingkup pekerjaan karena alasan yang dapat dipertanggunjawabkandan dituangkan dalam perubahan kontrak (amademen/addendum kontrak),maka penyedia barang/jasa tersebut harus mengerjakan pekerjaan sesuai denganperubahan kontrak yang terakhir;Bahwa tidak dibenarkan pihak Kontraktor mencairkan dana 100 % karena duaitem pekerjaan tidak dikerjakan, hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 33dan Lampiran I Bab II huruf D. 2.f Keppres NO. 80 Tahun 2003.
Register : 23-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 117/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 12 Nopember 2015 — H. TASIYA SOEMADI, S.E., MM bin SUMADI;
12637
  • BPK sebagai institus dan BPKP dalam strukturketatanegaraan RI ;Bahwa hirarki perundangundangan adalah merupakan institusikenegaraan pasca amademen sebelum UUD 45 diubah ada 6 (enam)yakni :MPRDPRBPKPresidenDPAMASetelah direvisi menjadi 7 (tujuh), yaitu :.
Register : 17-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Terdakwa : ASWANDINI EKA TIRTA Diwakili Oleh : Nevi Ariestawaty, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum : Ali fikri
19689
  • pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amarputusan;Mengingat Pasal 12 huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdenga UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Amademen
Register : 24-02-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 48/PID/2015/PT.DKI
Tanggal 26 Mei 2015 — ALEXANDER PATRICK MORRIS
12454
  • bara yang berada di stockpile Pelabuhan pulai Baii sebanyak 7.593 m3, 1 (satu) lembar Juni 2010 yang berada di Stockpile transfer Information Resources, Email, Surat menyurat dengan Bank CIMB BANK, Perjanjian Pembiayaan Penimbunan (Stockpile Financing Agreement), Perjanjian Utama (Heads of Agreement) antara Charrn Hill Investment Limited dan HMS Bergbau AG dan Gemini Global PTE LTD, Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) antara Gemini Global PTE LTD dan Charm Hill Investment Limited, Perjanjian Amademen