Ditemukan 37058 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : asep asset aseat atet asen
Penelusuran terkait : Program penjualan aset-aset kredit (ppak) Penyitaan; aset negara Penyitaan aset bumn/bumd Perampasan aset tidak sah Upaya hukum atas perampasan aset Keberatan Perlawanan Peninjauan kembali Pidana tambahan Pidana uang pengganti Perampasan aset Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten lombok timur vs kusuma jayadi;; Ir. hidayat leksonowidodo vs i. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi bali. Ii. kepala kantor pertanahan kota denpasar;; Louis bernando lim Dkk vs 1. kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi daerah khusus ibukota jakarta. 2. kepala badan pengelolaan aset daerah provinsi dki jakarta;; Sebagai orang yang menyuruh melakukan dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya Penggunaan lahan perkebunan dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan Tindak pidana sesuai dengan dakwaan pertama dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya Penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin Melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan
Pengadilan PN SUMENEP Perdata
Register : 23-08-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 26-04-2023
Putusan PN SUMENEP Nomor 17/PDT.G/2012/PN.SMP
Tanggal 7 Nopember 2012 — Penggugat:
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SUMENEP
Tergugat:
MOHAMMAD SIDIQ
41 — 15
  • Penggugat:
    KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SUMENEP
    Tergugat:
    MOHAMMAD SIDIQ
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 20-05-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 27-10-2021
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 9/G/2021/PTUN.DPS
Tanggal 16 September 2021 —
Tergugat:
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
362 — 0

  • Tergugat:
    Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lelang
Register : 11-05-2010 — Putus : 23-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 4/G/2010/PTUN.PLK
Tanggal 23 Agustus 2010 — DAWSON DAVSON SAKTI Melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KABUPATEN BARITO SELATAN
110 — 47
  • DAWSON DAVSON SAKTIMelawanKEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KABUPATEN BARITO SELATAN
    OBJEK GUGATANSurat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan PropinsiKalimantan Tengah Nomor 050/75/1/DPPKAD/2010 tanggal 19April 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan PekerjaanLanjutan Pembangunan Pasar Beringin Buntok danPenataan Areal Pasar Beringin Lokasi: Buntok Kecamatan DusunSelatan Tahun Anggaran 2010 atas nama PT. Buana Sapari PusatBuntok sebagai Pemenang pertama ( ) ;Il.
    Bahwa Penggugat pada tanggal 24 Maret 2010 memasukkanPenawaran kepada Panitia Pengadaan a quo yang diwakilioleh ADI PRASETIA WIRAWAN yang sekaligus menjadi salahsatu saksi pada saat Pembukaan Penawaran yangdilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2010 = di RuangSekretariat P2BJU Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan ;Bahwa setelah diadakan pembukaan Penawaran olehPanitia Pengadaan a quo, Penggugat dinyatakan Lengkapdan dilanjutkan dengan evaluasi administrasi dan
    Teknisoleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit (P2BJU) DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBarito Selatan :Bahwa setelah diadakannya Pembukaan Penawaran,Panitia Pengadaan a quo melanjutkan pada proses evaluasiterhadap penawaran yang masuk.
    Mengabulkan gugatan ...........Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan TengahNomor : 050/75/I1/DPPKAD/2010 tanggal 19 April 2010tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan LanjutanPembangunan Pasar Beringin Buntok dan Penataan ArealPasar Beringin Lokasi: Buntok Kecamatan Dusun SelatanTahun Anggaran 2010 ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk
    No.36oleh Panitia a quo, Penggugat dinyatakan lengkap dandilanjutkan dengan evaluasi administrasi danteknisoleh PanitiaPengadaan (P2BJU) pada Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan3Bahwa butir 6, 7 dan butir 8 halaman 3 gugatan Penggugatmemang benar Panitia Pengadaan (P2BJU) melanjutkan prosesevaluasi terhadap penawaran yang masuk. Dalam prosesevaluasi Tergugat melalui Panitia Pengadaan(P2BJU) membuat ............
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-09-2022 — Putus : 13-10-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 133/B/2022/PT.TUN.SBY
Tanggal 13 Oktober 2022 — KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR vs 1. LALU SRIBAWA. dkk.
140 — 30
  • KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR vs 1. LALU SRIBAWA. dkk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2013
Tanggal 21 Mei 2013 — KENCONO WUNGU vs.PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN LAMONGAN, DK
51 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KENCONO WUNGU vs.PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN LAMONGAN, DK
    PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATENLAMONGAN, berkedudukan di JI Basuki Rahmad No. 2, Lamongan ;2. BUPATI LAMONGAN, berkedudukan di JI. KH. Ahmad Dahlan No. 1Lamongan, dalam hal ini masingmasing memberikan kuasa kepada :1. Nama : A. Farikh, SH.,MM ;NIP : 19670516 199602 1 003 ;Pangkat/(Gol : Pembina (Va) ;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenLamongan ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-06-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2752 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Juni 2014 — UNIT PENGELOLA ASET PROPERTI VS TUAN JAN ADAM TANGKILISAN, DKK.
78 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UNIT PENGELOLA ASET PROPERTI VS TUAN JAN ADAM TANGKILISAN, DKK.
    Unit Pengelola Aset Properti(Penggugat) suatu perusahaan berdasarkan UndangUndang Negara RepublikHal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 2752 K/Pdt/2013131415161718Indonesia berdomisili di Jakarta, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan Hak AtasTagihan Nomor 4 pada tanggal 11 Juni 2010 dibuat di hadapan Ny.Subariati Soegeng, S.H., Notaris di Jakarta. Sehingga secara hukum hak tagih,manfaat dan kepentingan lain yang dimiliki oleh PT.
    Unit Pengelola Aset Properti;Bahwa ternyata dari ke5 (lima) akta yang didalilkan oleh Penggugat, tidak satupunyang melibatkan/mengikutsertakan Tergugat I;Hal. 13 dari 19 Hal.
    Unit Pengelola Aset Properti (Penggugat), yaitu suatu perusahaanberdasarkan UndangUndang Negara Republik Indonesia berdomisili di Jakartasesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas tagihan Nomor 4 tanggal 11 Juni2010 dibuat di hadapan Notaris Ny. Subariyati Soegeng, S.H. karenanya secarahukum hak tagih, manfaat dan kepentingan lain yang dimiliki oleh PT Bank Pelita(Bank asal selaku Kreditur) beralih kepada Penggugat.
    Unit Pengelola Aset Properti tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolakdan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor
    UNIT PENGELOLA ASET PROPERTI tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Jumat tanggal 20 Juni 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN KIP
Register : 03-01-2014 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 06-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 01/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 20 Maret 2014 — DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ( DPPKAD ) KABUPATEN BANYUASIN vs GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKOSS)
130 — 51
  • DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ( DPPKAD ) KABUPATEN BANYUASIN vs GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKOSS)
    PUTUSANNOMOR: 01/G/2014/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenetapkan tata cara penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata UsahaNegara pada tingkat pertama, dengan Acara sederhana, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam sengketa Tata Usaha Negara antara :DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH(DPPKAD ) KABUPATEN BANYUASIN, diwakili olehNama : AFFENDLAK.Warga Negara : IndonesiaJabatan
    Pl =: Fotokopi Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera SelatanNo. 156/XII/KISS/PSMA/2013 tertanggal 16 Desember 2013 ( sesuaisalinan aslinya ) ;Zn3.5.P2p3P5Fotokopi Surat Pernyataan dari Staf Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan Dan Aset Daerah bernama ATIKA RINI tertanggal 30Desember 2013 ( sesuai dengan aslinya ) ; Fotokopi Surat Dinas PU Bina Marga Kabupaten Banyuasin Nomor :800/13437/DPPKADSK/2013 tertanggal 30 Desember 2013, yangditujukan kepada Komisi Informasi Propinsi Sumatera
    telah terurai dalamduduk perkara di atas; Menimbang, yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan pembatalankepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh Pemohon Keberatan/ dahuluTermohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera SelatanNomor : 156/XII/KISS/PSMA/2013 tanggal 6 Desember 2013 antara Gerakan AntiKorupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) sebagai Pemohon Informasi melawan DinasHalaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 01/G/2014/PTUNPLGPendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
    dari 25 Halaman Putusan Nomor 01/G/2014/PTUNPLGMenimbang, bahwa dari ketentuan Pasal angka 12 UndangUndang Nomor14 tahun 2008 tersebut mensyaratkan bahwa yang dapat bertindak sebagai PemohonInformasi Publik adalah : e Warganegara/ dan atau; e Badan hukum Indonesia; e Yang mengajukan permintaan informasi; Menimbang, bahwa LSM Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS)mendudukkan dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan dalam memohon informasikepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Pengadilan PN TARAKAN Perdata
Register : 21-10-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Tar
Tanggal 28 April 2021 — KABID ASET
109 — 18
  • KABID ASET
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-03-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 303/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 18 September 2019 — Ungkap M Panggabean LAWAN Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah BPAD Kota Administrasi Jakarta Selatan
324 — 110
  • Ungkap M PanggabeanLAWANKepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah BPAD Kota Administrasi Jakarta Selatan
    dengan petitumPenggugat yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan sebagai pemilikyang sah atas Objek Sengketa, mengingat Tergugat bukan merupakan pemilikObjek Sengketa, atau dengan kata lain, terlepas dari dijawab / tidaknya surat surat sebagaimana diajukan oleh Penggugat, tidak menghilangkan hakkeperdataan Pemprov DKI Jakarta atas Objek Sengketa yang lahir atas dasarpenguasaan dengan itikad baik sejak tahun 1969 (vide Pasal 1963KUHPerdata), mengingat pemasangan papan pengumuman dan/ataupencatatan aset
    pada Tergugat bukan merupakan bukti kepemilikan hak.Menimbang, bahwa atas jawaban/eksepsi tersebut, pihak Penggugatmenanggapinya sebagaimana Repliknya tanggal 18 Juni 2019 yang padapokoknya bahwa Tergugat Kepala Suku Badan Pdengelola Aset Daerah kotaAdministrasi Jakafta Selatan adalan pengurus/pengelolan Barang MilikPemerintah Provinsi DKI Jakata di Wilayan Kota Administrasi Jakarta Selatan.Onjek senketa adalah tanah kosong seluas 5.474 meter persegidi Wilayah RT004 RW 03 Kelurahan Petukangan Utara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 27-05-2004 — Upload : 23-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 017PK/N/2003
Tanggal 27 Mei 2004 — PT Interkon Kebon Jeruk ( PT Intercon Enterprises ); Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); PT Tdm Aset Management
68 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Interkon Kebon Jeruk ( PT Intercon Enterprises ); Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); PT Tdm Aset Management
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 08-09-2021 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2125 K/Pdt/2021
Tanggal 8 September 2021 — SYARIF P PANGGABEAN vs KEPALA SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH (BPAD) PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
70 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYARIF P PANGGABEAN vs KEPALA SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH(BPAD) PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Perijinan
Register : 24-11-2010 — Putus : 28-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 54/G/2010/PTUN.JPR
Tanggal 28 Februari 2011 — KAPISSA; VS SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI PAPUA; ANDRIS KBAREK
134 — 35
  • Menyatakan batal Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Nomor : 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010 Perihal Persetujuan Ijin Bercerai ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Nomor : 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010 Perihal Persetujuan Ijin Bercerai ; 4.
    KAPISSA;VSSEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI PAPUA; ANDRIS KBAREK
    T2 7 T.ll.Int 2Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi PapuaNomor : 900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010Perihal Persetujuan Ijin Bercerai(fotocopy sesual dengan aslinya) ;3.
    Kepala BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua (Cq.Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ProvinsiPapua, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwasetelah Majelis Hakim mencermatikeputusan tata usaha negara yang menjadi objek' sengketadalam perkara in casu yaitu Surat Sekretaris Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Nomor900/149/2010 Tanggal 11 Mei 2010 Perihal Persetujuan ljinBercerai (Bukti P1 = T2 = T.Il.Int 2) adalah diterbitkanoleh
    Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahProvinsi Papua ;Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi dikenal AsasContrarius Actus yang bermakna bahwa badan atau pejabat tataHal. 35 dari 51 Hal.
    Kepala Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Cq.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabutSurat Sekretaris Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Provinsi Papua Nomor : 900/149/2010Tanggal 11 Mei 2010 PerihalPersetujuan ljin Bercerai ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 25-01-2023 — Upload : 03-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023
Tanggal 25 Januari 2023 — PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO), DK VS TIM KURATOR PT KERTAS LECES (PERSERO) (DALAM PAILIT)
283 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) dan Pemohon Peninjauan Kembali II: PT WASKITA KARYA (PERSERO), TBK., tersebut;
    PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO), DK VS TIM KURATOR PT KERTAS LECES (PERSERO) (DALAM PAILIT)
Pengadilan PTTUN MATARAM TUN
Register : 10-11-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PTTUN MATARAM Nomor 46/B/2023/PT.TUN.MTR
Tanggal 20 Desember 2023 — Pembanding/Tergugat : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur
Terbanding/Penggugat : Kusuma Jayadi
60 — 42
  • Pembanding/Tergugat : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur
    Terbanding/Penggugat : Kusuma Jayadi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 13-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 06-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sby
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
RINY NISLAWATY THAMRIN,SH
Terdakwa:
ZAINAL ABIDIN Bin ABD ASET CHOLIL
31 — 10
  • ASET CHOLIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama tahun 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menyatakan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) buah motor Honda
      Penuntut Umum:
      RINY NISLAWATY THAMRIN,SH
      Terdakwa:
      ZAINAL ABIDIN Bin ABD ASET CHOLIL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — LEMBAGA PENGAWASAN ASET NEGARA INDONESIA (LPANI) YUSTISIA VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DKK
83 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENGAWASAN ASET NEGARA INDONESIA (LPANI) YUSTISIA VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DKK
    LPANI (Lembaga Pengawasan Aset Negara Indonesia) YUSTISIAadalah lembaga sosial masyarakat yang berasaskan Pancasila danUndangundang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan dangotong royong;b. LPANI (Lembaga Pengawasan Aset Negara Indonesia) YUSTISIAbertujuan menjaga dan mempertahankan kepentingan, harta dan asetnegara, sekaligus sebagai alat kontrol sosial penegak hukum sesuaidengan kemampuan yang ada padanya ;.
    Bahwa seperti yang telah Tergugat 5 dan Tergugat 6 sampaikan padapoint 1 di atas Penggugat adalah lembaga yang bercitacita muliamenjaga dan mempertahankan kepentingan harta dan aset negara sertabergerak di semua bidang kemasyarakatan seperti yang tercantum dalampoint 3 latar belakang (kami kutip):Latar belakang3. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab yangdiembannya, khususnya ikut serta dalam pengawasan aset negaraIndonesia sejauh ada dasar hukum yang mengikutsertakanmasyarakat dalam hal
    tersebut, seperti pengawasan terhadap hutan,lingkungan hidup maupun aset negara lainnya.
    Bahwa dengan memperhatikan point 3 pada bagian latar belakang dapatdisimpulkan bahwa Penggugat bergerak dibanyak bidangkemasyarakatan seperti lingkungan, hutan, serta semua aset negara,bahkan apabila kita mau mengintrodusir lebih jauh peraturan Perundangundangan Indonesia maka aset negara sebagaimana disebutkanPenggugat meliputi juga partai politik, lembaga penjamin simpanan,gedung dan bangunan milik pemerintah, minyak, tanah, puitangnegara,dll;9.
    No. 1538 K/Pdt/2010Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, serta berdasarkan asaskekeluargaan dan gotong royong ;Bahwa sebagai lembaga sosial masyarakat yang bertujuan menjaga danmempertahankan kepentingan, harta dan aset negara, LPANI (LembagaPengawasan Aset Negara Indonesia) YUSTISIA sekaligus sebagai alatkontrol sosial, penegak hukum, sesuai dengan kemampuan yang adapadanya ;Bahwa dalam rangka melaksanakan tangung jawab yang diembannya,khususnya ikut serta dalam pengawasan aset negara Indonesia
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 02-06-2022 — Putus : 11-07-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 1043/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 11 Juli 2022 — Penuntut Umum:
HADI WINARNO, SH
Terdakwa:
ZAENAL ABIDIN Als SINAL BIN ABD ASET CHOLIL
37 — 6
    1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Abidin als Sinal Bin Abd Aset Cholil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Memerintahkan Terdakwa tetap
    Penuntut Umum:
    HADI WINARNO, SH
    Terdakwa:
    ZAENAL ABIDIN Als SINAL BIN ABD ASET CHOLIL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-11-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2912 K/Pdt/2023
Tanggal 13 Nopember 2023 — KEPALA DINAS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUTON, dk.
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUTON, dk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2228 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — PANTAS SORMIN VS KARTINI PAKPAHAN dan DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DIPENLOKA) KABUPATEN TAPANULI UTARA
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANTAS SORMIN VS KARTINI PAKPAHAN dan DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DIPENLOKA) KABUPATEN TAPANULI UTARA
    ./201529.30.Bahwa untuk menghindari agar gugatan atas perkara a quo tidak siasia(i/lusoir) apabila kelak dikabulkan, maka adalah beralasan hukum dan pantas,sebagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari gaji Tergugat (saat inibekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapabuli Utara) atau dimanapun nantiTergugat bekerja, dipotong setiap bulan oleh Juru Bayar, dalam hal ini DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dipenloka), KabupatenTapanuli Utara, beralamat di Kantor Bupati Tapanuli
    disetarakansebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat tidak bersedia secarasukarela melaksanakan amar putusan atas perkara ini yaitu mengembalikan tanah pinjam pakai dalam keadaan baik dan kosong yang dapatditagin sejak putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde);Memerintahkan Juru Bayar Gaji Tergugat yaitu Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset
    Dalam gugatan ini keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat; Bahwa sesuai dengan isi gugatan Penggugat, bahwa yang melakukanhubungan hukum berkaitan dengan tanah sengketa adalah Penggugatdengan Tergugat, dengan demikian tidak ada kaitan dalam bentukhubungan hukum apapun dengan Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan aset Daerah (Dispeloka) Kabupaten Tapanuli Utara.
    Olehkarena itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah(Dispeloka) Kabupaten Tapanuli Utara seharusnya tidak ikut digugatdalam perkara ini;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan untukHalaman 10 dari 18 hal Put Nomor 2228 K/Pdt./2015menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telahmemberikan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 17-05-2023 — Putus : 11-10-2023 — Upload : 11-10-2023
Putusan PTUN MATARAM Nomor 25/G/2023/PTUN.MTR
Tanggal 11 Oktober 2023 — Penggugat:
Kusuma Jayadi
Tergugat:
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur
206 — 50
  • /p>

    I.EKSEPSI

    Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

    II.POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
    2. Menyatakan batal tindakan faktual Tergugat yang mendaftarkan tanah yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor420 /Desa Bagik Payung, tanggal 15 September 1990, Gambar Situasi No. 1603/1990, tanggal 8 Agustus 1990, luas 196 M2/ Atas nama Kusuma Jayadi ke dalam laporan Aset
    Semester II 2021 Kabupaten Lombok Timur, Daftar KIB A Aset Tanah Per 31 Desember Tahun 2021 khusus NomorUrut 66, Nama Barang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, NomorKode Barang 01.01.11.04.01, NomorReg. 0048, Luas 188 M2, sebagai Polindes Bagik Payung;
  • Mewajibkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan faktual berupa mencantumkan tanah yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 420 /Desa Bagik Payung, tanggal 15 September 1990, Gambar Situasi No. 1603/1990, tanggal
    8 Agustus 1990, luas 196 M2/ Atas Nama Kusuma Jayadi yang terletak di Desa Bagik Payung ke dalam Daftar Aset Tergugat;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
    Penggugat:
    Kusuma Jayadi
    Tergugat:
    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur