membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1sampai dengan P3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ROMIADI danFIRMANSYAH;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

Balitbang Sumber Daya Laut (LIPI) Ambon
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon

Pemohon sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah mohon penetapan Akte Kematian orangtua Pemohon yangbernama Wasino;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi YUSUP dan LAILATULQUROH;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

Anshar Daffa Renaldo yaitu Akta Kelahiran Nomor 6171LT211020160124 tertanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Ali Ardiansyah dan Firmansya ;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

Pemohon sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah ijin untuk mencatatkan kematian orangtua Pemohon yangbernama RUSMI;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SUPAIYEH dan saksiHARDIANI;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

Akta Kelahiran menggunakan nama EDWARD, untukitu mohon jin untuk menambahkan nama GUO dibagian belakang namaPemohon, sehingga lengkapnya nama Pemohon bernama EDWARD GUO;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat bertanda P1sampai dengan P3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi Ali Sadikin, SE dansaksi Erwin;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

pemohontersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk merubah nama anakPemohon yang bernama TAN ABDILLAH ALFAREZQI WAHYUDI menjadi TANABDILLAH ALFAREZQI;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Triadi Rahmawandan Herry Sutarji;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang

mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah ijin untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon di dalam AktaKelahiran pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaiHalaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2019/PN Ptkdengan P7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi KASMIRUDIN dan saksiAMINAH;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

Masrifai dan Maryati:Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil ataspermintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan PengadilanNegen yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RItahun 2007, halaman

Penetapan No. 730/Pdt.P/2019/PN.Ptk.Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 ditegaskan : PengadilanNegeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonanapabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) jo.

pemohontersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk memperbaiki penulisan namaPemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula tertulis VITRIANImenjadi VITRIANI TJHONG ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi BENY dan NOVIINDAH SARI ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang

tanggal 28 November 2019, atas perkara perkaraNomor : 16/Pdt.P/2019/PNPIp.Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Permohonan tidak diatur dalamHIR ataun RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaPermohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Pemohon belum memberikanjawaban tetapi jika Pemohon sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara haruSs mendapat persetujuan Pemohon (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang

surat pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.GS/2018/PN Plptertanggal 26 Oktober 2018 ;Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalamHIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaGugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikanjawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara haruS mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi danSurat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XI/2010 tanggal 28Desember 2010, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yangmasingmasing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengancara sebagai berikut:1Dalam APBN 2010 DIPA PSP Balitbang

H.Mansyur Ramli, selaku Kepala Balitbang Kemdiknas yang bertindak dalamkedudukannya selaku KPA Balitbang Kemdiknas, menandatangani KontrakPelaksanaan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Untuk KegiatanPenguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian DanPengembangan Pendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 dan No.

Perj003/DRUSP/XI/JDP/2010 tanggal 29 November 2010, dengan dengan nilai kontraksenilai Rp. 85.787.244.180, (delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapanpuluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluhrupiah);Selanjutnya Mansyur Ramli selaku KPA Balitbang Kemdiknas bersamaYogi Paryana Sutedjo menandatangani Surat Perintah Mulai Kegiatan(SPMK) No. 13683/G4/PSP/2010 tanggal 30 November 2010 yangmemerintahkan kepada PT.

Mansyur Ramli, selakuKepala Balitbang Kemdiknas yang bertindakdalam kedudukannya selaku KPA BalitbangKemdiknas, menandatangani KontrakPelaksanaan Pemetaan dan PendataanPendidikan Untuk Kegiatan PenguatanKelembagaan Dalam Rangka ProgramPenelitian Dan Pengembangan Pendidikan No.13261/G4/PSP/2010 dan No.

Mansyur Ramli,selaku Kepala Balitbang Kemdiknas yang bertindak dalam kedudukannyaselaku KPA Balitbang Kemdiknas dan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku DirutUtama PT. Surveyor Indonesia menandatangani Kontrak PelaksanaanPemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan PenguatanKelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan PengembanganPendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 dan No.

S tertanggal 30 Desember 2005; Bahwa yang menerbitkan blangko ijazah adalah Balitbang Kementerian PendidikanNasional;Bahwa pendistribusian blangko ijazah paket A tersebut dari Balitbang Kemendiknasdikirim ke Dinas Pendidikan Propinsi diteruskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotauntuk disalurkan ke PKBM;Bahwa yang mengisi blangko jjasah kesetaraan paket A adalah PKBM kemudiandiserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk ditandatangani oleh KadisPendidikan Kabupaten/Kota;Bahwa blangko jazah yang

dikirmkan oleh Balitbang Kemendiknas jumlahnya harussama dengan jumlah warga belajar yang lulus;Bahwa bisa saja terjadi kesalahan penulisan nama pada jjazah;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kadis, tidak pernah ada kesalahan penulisannama di ijazah, karena apabila terjadi kesalahan Dinas Pendidikan akan mengeluarkansurat keterangan;Bahwa selama menjabat Kadis Pendidikan Kapuas, tidak pernah mengeluarkan suratketerangan karena terjadi kesalahan penulisan nama pada ijazah;Bahwa pada waktu saksi

KementerianPendidikan untuk dilakukan penilaian kemudian dikeluarkan daftar kelulusan yangdikirim langsung ke PKBM;Bahwa untuk blangko jjazah dan SKHUN dikirmkan oleh Balitbang KementerianPendidikan bersamaan dengan daftar nilai hasil ujian;Bahwa kodekode maupun identitas yang tercantum didalam yazah, SKHUN dandaftar nilai kelulusan harus sama (Penasihat Hukum menunjukan asli Yjazah, SKHUNdan daftar nilai dari Balitbang Kementerian Pendidikan);Bahwa saksi kurang mengetahui paragraf yang tercantum

YUNANI BASRI berkata kepadasaksi minta tolong Bu Sri uruskan di Balitbang Data Peserta Ujian atas namaMULYAR. S lalu saksi jawab iya pak karena kebetulan pada waktu itu saksi adajuga urusan ke Jakarta kemudian saksi meminta uang transportnya dan saksi diberi olehSdr. M.

YUNANI BASRI sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), setelah itu saksiberangkat ke Dinas Pendidikan Propinsi dahulu baru ke Balitbang di Jakarta namunsaksi tidak bertemu dengan bagian data dan saksi langsung pulang dan menyampaikankepada Sdr. M. YUNANI BASRI ni tidak bisa;Bahwa sebelumnya tidak pernah sama sekali Sdr. M.

dalildalil permohonannya,dipersidangan Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi GUST SURYANSYAHdan URAI IWAN KURNIAWAN;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon:Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007,halaman 43 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yangditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan

Penetapan No. 205/Pdt.P/2019/PN.Ptk.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Lie Bun Phin danTjhin Siat Phin ;Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 ditegaskan : PengadilanNegeri hanya berwenang untuk memeriksa dan

Pemohon sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah ijin untuk mencatatkan kematian orangtua Pemohon yangbernama RUSMI;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SUPAIYEH dan saksiHARDIANI;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Then Jan Fungdan saksi Aryanto Hartoyo;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang