Ditemukan 292134 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2517 B/PK/PJK/2019 Tanggal 31 Juli 2019 — BANK CIMB NIAGA, TBK;
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK CIMB NIAGA, TBK;
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5254/PJ/2018, tanggal 18 Desember 2018:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK
Dengan mengadili sendiri:3. 1.Sx 2sMenolak permohonan banding Termohon PeninjauanKembali:Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00813/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 7 Desember2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2011Nomor 00019/204/11/091/15, tanggal 30 November 2015, atasnama PT Bank CIMB Niaga, Tbk, NPWP 01.310.668.7091.000,beralamat di Jalan Jend.
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2518 B/PK/PJK/2019 Tanggal 31 Juli 2019 — BANK CIMB NIAGA, TBK;
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK CIMB NIAGA, TBK;
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5255/PJ/2018, tanggal 18 Desember 2018:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK
bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111177.13/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 9 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00819/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 7Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2011 Nomor 00026/204/11/091/15, tanggal 30 November 2015, atas namaPT Bank
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00819/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 7 Desember2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2011 Nomor 00026/204/11/091/15, tanggal 30 November 2015,atas nama PT Bank CIMB Niaga, Tbk, NPWP01.310.668.7091.000, beralamat di Jalan Jend. SudirmanKav.58, Graha Niaga, Jakarta Selatan 12190 (alamatHalaman 4 dari 9 halaman.
Putus : 09-03-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 B/PK/PJK/2023 Tanggal 9 Maret 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANK CIMB NIAGA TBK
82 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANK CIMB NIAGA TBK
Register : 17-06-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2504 B/PK/PJK/2019 Tanggal 1 Agustus 2019 — BANK CIMB NIAGA, TBK;
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK CIMB NIAGA, TBK;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5253/PJ/2018, tanggal 18 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK
, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111176.13/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 9 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00818/KEB/WPJ.19/2016,tanggal 7 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakNovember 2011 Nomor 00024/204/11/091/15, tanggal 30 November 2015,atas nama PT Bank
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00818/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 7 Desember2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November2011 Nomor 00024/204/11/091/15, tanggal 30 November 2015, atasnama PT Bank CIMB Niaga, Tbk, NPWP 01.310.668.7091.000,beralamat di Jalan Jend.
Register : 17-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 21-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 667 B/PK/PJK/2022 Tanggal 10 Maret 2022 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
77 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3059 B/PK/PJK/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK (BANK BJB);
106 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK (BANK BJB);
2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4977/PJ/2017 tanggal 18 Desember 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DANBANTEN, TBK (BANK BJB), beralamat di Jalan NaripanNomor 12 14, Braga, Bandung, Jawa Barat 40111, yangdiwakili oleh Nia Kania, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jelice Sutjandi,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 028/KA/DIRPK/2018, tanggal 23 Januari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa
Putusan Nomor 3059/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3291/WPJ.07/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2011 Nomor 00033/206/11/054/13 tanggal 9 Oktober 2013,atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
(bank bjb), NPWP 01.118.605.3054.000, alamat Jalan Naripan Nomor 12 14, Braga, Bandung, Jawa Barat 40111, dengan perhitungan menjadisebagai berikut: Peredaran Usaha Rp 5.957.568.176.028,00Harga Pokok Penjualan Rp 0,00Laba Bruto Rp 5.957.568.176.028,00Biaya Usaha Rp 4.708.470.431.190,00Penghasilan Neto Rp 1.249.097.744.838,00Penghasilan neto lainnya Rp 48.126.401.493,00Penyesuaian Fiskal Rp 261.285.312.895,00Jumlah Penghasilan (Rugi) Neto Rp 1.558.509.459.226 00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan
Register : 18-03-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Pli Tanggal 24 Maret 2021 — Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk sebagai Penggugat
1.HADIRI
2.NOR SULAILIS
sebagai Tergugat
363 — 218
363 — 218
Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk sebagai Penggugat1.HADIRI2.NOR SULAILISsebagai Tergugat
AKTA PERDAMAIANPada hari ini Rabu, tanggal 24 Maret 2021, pada persidangan PengadilanNegeri Pelaihari yang terobuka untuk umum, yang mengadili perkaraperkara perdataGugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap ParaPihak sebagai berikut:1.11.2PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pelaihari cq. Unit SungaiCuka, beralamat di Jalan Pancasila No. 2A Pelaihari yang dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1.
Rudi Hidayat (Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk UnitSungai Cuka Kantor Cabang Pelaihari);2. Ricky Yudha Saputra (Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkUnit Sungai Cuka Kantor Cabang Pelaihari);3. Anshari (Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Unit SungaiCuka Kantor Cabang Pelaihari);4. Andy Mardianto (Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Kantor Cabang Pelaihari); dan5.
Sugianur (Petugas Gugatan Sederhana PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Kantor Cabang Pelaihari),berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.172/KCX/MKR/02/2021 tertanggal 3Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPelaihari dalam Register Nomor 21/Leg/SK/2021/PN Pli tertanggal 18 Maret2021,selaku Penggugat dalam perkara ini, selanjutnya disebut sebagai PihakPertama;Hadiri, lakilaki, lahir di Tanah Laut tanggal 12 Juni 1991, NIK:6301071206910010, bertempat tinggal di Jalan Kenanga
Register : 23-05-2012 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 19-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 864 / PID. B/ 2012 / PN.JKT.PST Tanggal 30 April 2013 — Terdakwa 1.LINDA WANGSADINATA dan Terdakwa II MARLINA AGUNG alias LING LING
314 — 95
314 — 95
Menyatakan Terdakwa I LINDA WANGSADINATA dan Terdakwa II MARLINA AGUNG alias LING LING (selaku pegawai Bank ) ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama sama melakukan perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan ,maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha ,laporan transaksi atau rekening surat bank ;2.
Bank Century, Tok telah gagalmengikuti Kliring dan kemungkinan besar akan ditutup oleh Bank Indonesia. Bahwa saat itu Sdr.
Pegawai Bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sebagaimanadalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU Perbankan.Sedangkan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b yang dimaksud dengan PegawaiBank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawabtentang halhal yang berkaitan derngan usaha bank yang bersangkutan.b.
Pelanggaran atasketentuan tersebut yang menimbulkan risiko bagi bank, maka bagi pelaku dapatdikenakan sanksi berdasarkan UU Perbankan.Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundangundangan lainnyayangberlaku bagi bank" adalah segala ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku dan wajib dilaksanakan bagi bank mulai dari UUPerbankan/ PerbankanSyariah sampai dengan peraiuran pelaksanaannyaseperti Peraturan Bank Indonesiadan Surat Edaran Bank Indonesia termasuk Sistem Operasional Prosedur
Bank Century,Tbk Senayan, dimulai jam 10.00 WIB, Terdakwa Linda Wangsadinata dan Terdakwa II Marlina Agung alias Ling Ling serta dibantubeberapa staf pegawai PT. Bank Century.
Bank Century.Tbk.
Register : 04-02-2022 — Putus : 05-04-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 862 B/PK/PJK/2022 Tanggal 5 April 2022 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
58 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Register : 17-01-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 B/PK/PJK/2022 Tanggal 31 Maret 2022 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Putus : 30-03-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 K/TUN/2015 Tanggal 30 Maret 2015 — GUBERNUR BANK INDONESIA vs NELSON WIJAYA
144 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR BANK INDONESIA vs NELSON WIJAYA
di Bank Pembangunan Daerah Sumatra SelatanBangka Belitung.
2011, tentang Tindak Lanjut Pengawasan Bank, denganini dapat kami kemukakan bahwa secara umum bank Saudaratelah menindaklanjuti komitmen dan action plan terkait denganpenetapan status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI),maka sejak tanggal surat ini status BDPI Bank Saudara telahkami cabut ;2.2.
Unit OSPR:roses KPR Nihil Bank SumselP Babel, BI!)
BPD Sumsel Babel ditetapkansebagai bank dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI),sesuai dengan Surat Bank Indonesia No.14/3/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia tanggal 8 Februari 2012 (mohon perkenan Majelis HakimAgung Yang Mulia memeriksa Bukti T20), Bank Indonesia i.c.Pemohon Kasasi telah secara tegas melarang PT. BPD SumselBabel untuk memberikan kredit di sektor properti, pada saat PT.
bank dalamstatus Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI).3) Bahwa dengan demikian, secara hukum, Pemohon Kasasi tidakmengawasi transaksi individual bank apalagi sampai mengawasihubungan hukum Antara bank dengan masingmasing nasabahnyai.c. nasabah kredit, oleh karena itu dalam proses pemberian kreditbank kepada nasabahnya i.c.
Putus : 10-01-2007 — Upload : 29-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2619K/PID/2006 Tanggal 10 Januari 2007 — Bambang Sutrisno, SE.
152 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-03-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 7/PDT/2016/PT PTK Tanggal 3 Maret 2016 — BANK MANDIRI CABANG NGURAH RAI PONTIANAK (pembanding dahulu tergugat I)
melawan
1. BILLY SATYA GANDA ( terbanding dahulu penggugat)
2. WATI GUNAWAN (turut terbanding dahulu tergugat II)
287 — 170
287 — 170
BANK MANDIRI CABANG NGURAH RAI PONTIANAK (pembanding dahulu tergugat I) melawan1. BILLY SATYA GANDA ( terbanding dahulu penggugat)2. WATI GUNAWAN (turut terbanding dahulu tergugat II)
BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA Halaman 3 dari 26 Halaman Perkara Nomor 07/ PDT /2016/ PT PTK CABANG PONTIANAK, sekarang PT.
BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA CABANGPONTIANAK, sekarang PT.
karena dicoba terus tidak bisa, Halaman 5 dari 26 Halaman Perkara Nomor 07/ PDT /2016/ PT PTK 1415maka pihak Bank Mandiri Prioritas di Jalan A.
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANGNGURAH RAT PONTIANAK/Tergugat I, namun keterangan yang diberikanPimpinan Cabang adalah sama dengan keterangan yang diberikan oleh SDR.ARDHANA.Bahwa kami dari Kantor Advokat M.
Bank Ekspor ImporIndonesia Cabang Pontianak, saat ini bernama PT. Bank Mandiri (Persero)Cabang Ngurah Rai Pontianak ;Bahwa oleh karena itu, jelas dan teranglah jika Rekening Nomor0098011824 yang kemudian telah dirubah menjadi rekening dengan nomor146009861505 atas nama Penggugat pada Tergugat I yang semula bernamaPT.
Register : 22-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN SINJAI Nomor 17/PDT.G.S/2017/PN.Snj Tanggal 5 Desember 2017 — BANK BRI MELAWAN SARINANH, DK
165 — 106
165 — 106
BANK BRI MELAWAN SARINANH, DK
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTORCABANG SINJAI, dalam hal ini diwakili oleh HAMIDRUSDIANTO, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYATINDONESIA (Persero), Tbk di Sinjai, bertempat tinggaldi Sinjai, yang memberikan tugas kepada H.MUHAMMAD GUNTUR LATIEF (Assisten ManajerBisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Kantor Cabang Sinjai), AMBO TANG (Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok. Unit Kanrung),dan ASRUL TRINANSYAH (Manitri PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok.
Register : 17-01-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 672 B/PK/PJK/2022 Tanggal 31 Maret 2022 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 16-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3325 B/PK/PJK/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT. BANK SULSELBAR) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
76 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT. BANK SULSELBAR) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 3325/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESISELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT. BANKSULSELBAR), beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 16Mamajang Luar, Makassar, yang diwakili olehH.A. Muhammad Rahmat, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:H. Sultan Nusu, kewarganegaraan Indonesia,Karyawan pada PT.
Bank Pembangunan Daerah SulawesiSelatan Dan Sulawesi Barat (PT.
BANK SULSELBAR),beralamat di Jalan Halimun Nomor 34 Bukit Baruga, KotaMakssar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSR/028/R/GPK/II/2018, tanggal 22 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1874/PJ/2018, tanggal 05 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali
Pembangunan DaerahSulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat (PT Bank Sulselbar), NPWP01.134.213.6812.000, beralamat di JI.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATANDAN SULAWESI BARAT (PT. BANK SULSELBAR);2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Dr. H.M.
Register : 08-05-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2471 B/PK/PJK/2020 Tanggal 2 Juli 2020 — BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk sekarang PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (MAYBANK);
370 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
370 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk sekarang PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (MAYBANK);
Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4317/PJ/2019, tanggal 4 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT BANK
Bank Internasional Indonesia, Tok, NPWP 01.309.323.2091.000,beralamat di Sentral Senayan Ill, Lantai 26 JI.
Putus : 25-02-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 25 Februari 2021 — MELIAWATI, S.E. anak dari AJI SUSANTO
552 — 313 — Berkekuatan Hukum Tetap
552 — 313 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa MELIAWATI, S.E. anak dari AJl SUSANTObersalah melakukan tindak pidana, Pegawai Bank yang dengan sengajatidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikanketaatan bank terhadap ketentuan dalam undangundang ini danHalaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid.Sus/2021ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bankyaitu bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehatihatian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b
Bahwa menurut keterangan Saksi Roestina Cahyo Dewi, bahwa saksipernah melakukan penarikan 2 (dua) kali di Bank UOB, pertama datangsendiri dan yang kedua bersama Saksi Waseso, S.T, setiap saksi datangke Bank UOB untuk penarikan dana tersebut, saksi datang ke CustomerService Bank UOB untuk negosiasi nilai kurs terlebin dahulu dan setelahmendapat kurs yang saksi setujui baru saksi pergi ke Teller, dan menurutsaksi, yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah Polisi sendiri karenakasus ini merupakan hasil
Bahwa berdasarkan fakta yang dipertimbangkan di atas, penarikan danarekening bersama Saksi Waseso, S.T., dan Saksi Roestina Cahyo Dewitidak terdapat kesalahan pada pihak Bank UOB termasuk TerdakwaMELIAWATI, S.E., anak dari AJI SUSANTO dalam jabatan AreaOperation Manager (AOM), karena apa yang dilakukan Terdakwa sudahsesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) internal Bank UOB,sedangkan terhadap tanda tangan pada slip penarikan dan KTP yangmenurut Saksi Roestina Cahyo Dewi dipalsukan oleh Saksi
Waseso,S.T., tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak Bank UOB tetapimenjadi tanggung jawab yang mengajukan ke pihak Bank UOB yaituSaksi Waseso, S.T, yang menurut Saksi Roestina Cahyo Dewi hubunganSaksi Waseso, S.T., dengannya tidak pernah kawin resmi maupun kawinsiri, tetapi saksi mempunyai anak dengan saksi Waseso, S.T,7.
Bahwa berdasarkan Hasil Tim Audit Investigatif Internal Kantor PusatBank UOB tertanggal 20 Maret 2017 ternyata sama sekali tidakditemukan adanya pelanggaran terhadap Standard Operating Procedure(SOP) baik yang dilakukan Terdakwa selaku Area Operation Manager(AOM) Bank UOB Cabang Surakarta, maupun yang dilakukan Teller atauKaryawan Bank UOB Cabang Surakarta lainnya;8.
Register : 17-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 18-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 B/PK/PJK/2022 Tanggal 10 Maret 2022 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
56 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
Putus : 18-08-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2063 K/PID.SUS/2014 Tanggal 18 Agustus 2015 — SYAFWAN JAMIL;
321 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
321 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Junjung Sirih Solok berdasarkan SKDireksi PT.
Bank Perkreditan Junjung Sirih tanggal 22 Agustus2008; Fotocopy 1 (satu) berkas Akta Nomor 36 tentang Pernyataan Rapat UmumPemegang Saham PT. Bank Perkreditan Junjung Sirih tanggal 14 Juli2009; Fotocopy 1 (satu) lembar struktur organisasi Bank PT BPR Junjung SirihAgustus 2008; Fotocopy 1 (satu) rangkap Akta PT.
Bank Perkreditan Junjung Sirih tanggal 22 Agustus2008;Fotocopy 1 (satu) berkas Akta Nomor 36 tentang Pernyataan Rapat UmumPemegang Saham PT. Bank Perkreditan Junjung Sirih tanggal 14 Juli 2009;Hal 15 dari 26 hal. Putusan No. 2063 K/PID.SUS/201447. Fotocopy 1 (satu) lembar struktur organisasi Bank PT BPR Junjung SirihAgustus 2008;48. Fotocopy 1 (satu) rangkap Akta PT. BPR Junjung Sirih Solok Nomor 7tanggal 26 Maret 2002;49.
Bank Perkreditan Junjung Sirih tanggal22 Agustus 2008;46) Fotocopy 1 (satu) berkas Akta Nomor 36 tentang Pernyataan RapatUmum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Junjung Sirih tanggal14 Juli 2009;47) Fotocopy 1 (satu) lembar struktur organisasi Bank PT BPR Junjung SirihAgustus 2008;48) Fotocopy 1 (satu) rangkap Akta PT.
BPR Junjung Sirih tanggal 24September 2004;51) Fotocopy 1 (satu) lembar Amprah Gaji karyawan Bank PT. BPR JunjungSirih bulan Oktober 2008;52) Fotocopy Laporan hasil pemeriksaan Investigasi Bank Indonesia Juni2010;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;5.