Ditemukan 66 data
81 — 16
Ill s/d tergugat XIX membeli, mendapatkan danmenguasai tanah dari tergugat dan terugat II secara kredit dan cash/ tunaidengan ukuran perkavling nya @12,5 meter X 20 meter masingmasingtergugat;Bahwa BENAR tergugat III s/d tergugat XIX tanpa seijin dari penggugatmembuat Surat Pernyataan Tanah pada tahun 20132015 dikelurahan dankecamatan dengan menggunakan warkah/ surat garap tanah fotocopy tanpaada data surat otentik/ ASLI nya.Bahwa BENAR tergugat Ill s/d tergugat XIX mengetahui bahwa tanahtersebut bemasalah
123 — 430 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumah itu sedang bemasalah, kenapa you mau membelinya?.
66 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
SE06 tahun 1989 dan bahkandiperjelas oleh Termohon Kasasi melalui penjelasan berdasarkan alat buktiP10 atau SE09 tahun 1989;Bahwa frasa tersebut akan bemasalah jika Judex Facti mengakaitkannyadengan ketentuan dana pensiun yang baru sdan yang mana sesuai denganBab Peralihan pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, terbukti bahwaantara ketentuan program pensiun yang lama dengan ketentuan danapensiun yang baru merupakan 2 (dua) ketentuan yang saling terpisah danPara Pemohon Kasasi telah memilih untuk
146 — 52
Putuhena sebagai jaminantambahan atas permohonan kredit KMK pembangunan KPR Poka sebesarRp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) yang pada akhirnya bemasalah,dimana saksi kami mengetahuinya dan tidak pernah memberikanpersetujuan lisan maupun tertulis terhadap tanah Pemda yangmasih berstatus hak milik Pemda digunakan sebagai jaminan tambahan ataspermohonan kredit Modal Kerja sebesar Rp. 4.000.000.000oleh PT.
241 — 146
Putuhena sebagai jaminantambahan atas permohonan kredit KMK pembangunan KPR Poka sebesarRp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) yang pada akhirnya bemasalah,dimana saksi kami mengetahuinya dan tidak pernah memberikanpersetujuan lisan maupun tertulis terhadap tanah Pemda yang masihberstatus hak milik Pemda digunakan sebagai jaminan tambahan ataspermohonan kredit Modal Kerja sebesar Rp.4.000.000.000 oleh PT.
118 — 41
Putuhena sebagai jaminantambahan atas permohonan kredit KMK pembangunan KPR Poka sebesarRp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) yang pada akhirnya bemasalah,dimana saksi kami mengetahuinya dan tidak pernah memberikanpersetujuan lisan maupun tertulis terhadap tanah Pemda yang masihberstatus hak milik Pemda digunakan sebagai jaminan tambahan ataspermohonan kredit Modal Kerja sebesar Rp.4.000.000.000 oleh PT.