Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for the benefit ofone party only);2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri padaprinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences withanother party);3.

bersifat menentukan bagi Majelis HakimAgung dalam mempertimbangkan dan meyakinkan bahwa nilai royaltiyang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada pihakpihakyang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan PrinsipKewajaran dan Kelaziman Usaha; (b) Dalam OECD Transfer PricingGuidelines yang menyatakan bahwa untuk menguji eksistensi transaksipembayaran royalty atas intangible antara pihak yang mempunyaihubungan istimewa perlu dilakukan pengujian: willing to pay test (par6.14), economic benefit

Dengan kata lain OECD Transfer Pricing Guidelines dimanadalam pengujian eksistensi transaksi pembayaran royalty atas intangibleantara pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14);b) Economic benefit test (Par 6.15);c) Product life cycle consideration (Par 1.50);d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kesebandingan antara transaksi yang dilakukan

Wonosobo pada tanggal 18 Agustus 2011, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama Horijin dan Indri Winaryani;

Tergugat melakukan pembenahan dalam hal pengaturan pemberian COP dilingkungan perusahaan dengan menegaskan bahwa COP adalah benefit atau Putusan No. 121/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg Hal 16fasilitas bantuan dari perusahaan guna untuk menunjang kegiatan pekerjaankaryawan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dan tidak termasuksebagai tunjangan tetap karyawan ;3.

COPsecara jelas dinyatakan dalam IM sebagai benefit (atau PP 78/2015menyebutnya uang pengganti fasilitas kerja) yang terkategori pendapatannon upah.

>~M7naanamPada pertemuan bipartit tersebut TERGUGAT senantiasa menjelaskanbahwa COP berdasarkan Internal Memo Perusahaan adalah benefit(fasilitas). Namun kuasa Penggugat tidak dapat menerimanya dikarenakanmasihbersikukuh Tunjangan COP adalah masukkelompokupahyaknitunjangan tetap ;24. Bahwa atas dalil Penggugat halaman 5 huruf (g) dan (h) Gugatan aquo yangmerupakan pengulangan, Penggugat kembali berketetapan denganbantahannya sesuai dengan poin 4, 11 dan 14 di atas ;25.

Putusan No. 121/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg Hal 25Redaksional penulisan allowance di dalam slip gaji Pekerja pertanggal 15Mei 2015 bukankah sudah ditegaskan bahwa yang dimaksud perusahaanadalah benefit (fasilitas).Bahwa perJuli 2017, IM terkait COP dalam praktiknya sudah diperbaikidan ditindaklanjuti lebih baik oleh Perusahaan, vide BuktiT9 ; Oleh karenanya terkait pertimbangan dan pendapat Mediator di dalamAnjuran No.567/737/Disnaker/III/2017 tersebut, Tergugat memohon MajelisHakim Yang Mulia menolak

Bahwa COP adalah benefit atau fasilitas bantuan dari perusahaan guna untukmenunjang kegiatan pekerjaan karyawan dalam melaksanakan tugas danpekerjaannya dan tidak termasuk sebagai tunjangan tetap karyawan, sebagaimanaketentuan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE07/MEN/1990tentang Pengelompokan Upah, khususnya mengenai Pendapatan Non Upah danbersesuaian juga dengan Pasal 6 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI No. 78Tahun 2015 (PP 78/2015) tentang Pengupahan;4.

Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud membeli secara kolektif sebanyak 39 (tigapuluh Sembilan) unit kondotel Swiss bellHotel KutaBali milik PIHAKPERTAMA selaku pengembang, untuk selanjutnya akan dijual kembalikepada PIHAK KETIGA dengan program dan benefit khusus dari PIHAKKEDUA."

PIHAK PERTAMA tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas segalapaket promosi dan benefit khusus yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUAkepada PIHAK KETIGA selaku calon pembeli/oemesan ;Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA, ayat 2, dan ayat 5 yang dikutip yaitu :"2. PIHAK KEDUA bertanggung javab atas seluruh transaksi penjualan unitkepada pihak ketiga selaku pembeli/oemesan sesuai metode dan skemapembayaran dan benefit yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud membeli secara kolektif sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) unit kondotel Swss bellHotel KutaBali milik PIHAKPERTAMA selaku pengembang, untuk selanjutnya akan dijual kemballikepada PIHAK KETIGA dengan program dan benefit khusus dari PIHAKKEDUA' ;Bahwa Kata "bermaksud membeli" artinya belum terjadi jual beli secara sah,dikarenakan PIHAK KEDUA (Tergugat ) harus terlebih dahulu melunasi hargaatas 39 (tiga puluh Sembilan) unit kondotel Swss bellHotel KutaBali milik PIHAKPERTAMA

Untuk selanjutnya akan dijual kembali kepada PIHAK KETIGA denganprogram dan benefit khusus dari Tergugat sendiri. Tergugat menandatanganiSurat Pesanan (SP) untuk 39 unit dan di karenakan unit tersebut akan dijualkembali. Oleh karenanya dibuatlah Perjanjian Kerjasama Pembelian CondotelSecara Kolektif, tertanggal 24 September 2012 yang dilegalisasi oleh NotarisMonika Antonputri, SH., Mkn., Nomor : 037A/Leg.

PIHAK PERTAMA tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas segalapaket promosi dan benefit khusus yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUAkepada PIHAK KETIGA selaku calon pembeli/oemesan" ;Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA , ayat 2, dan ayat 5 yangdikutip yaitu :"2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas seluruh transaksi penjualan unitkepada pihak ketiga selaku pembeli/oemesan sesuai metode dan skemapembayaran dan benefit yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Nomor 843 K/Pdt.SusPHI/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telan mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:PetitumDalam Provisi:Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan benefit yangbiasa diterima Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesarRp1.069.220.874,00

PKB tentang cuti tahunan);Menyatakan putusan dalam provisi/outusan sela ini dapatdilaksanakan terlebin dahulu meskipun ada bantahan maupun kasasisampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenaipokok perkaranya;Pokok Perkara:Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan tidak sah/batal demi hukum Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) Nomor 105/HRSP/VIII/2017LIH/ARKA tertanggal 15 Agustus2017 yang dilakukan oleh Tergugat;Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan benefit

Ciri khas permohonan atau gugatanvoluntair, yaitu :a Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit ofone party only), artinya benarbenar murni untuk menyelesaikan kepentinganpermohonan tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastianhukum, yang pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan PEMOHON, tidakbersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;b Permasalahan yang dimohon penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, padaprinsipnya tanpa sengketa dengan

YahyaHarahap,S.H berkaitan yurisdiksi Permohonan atau gugatanvoluntair, dapat disimpulkan unsurunsur yang harusdipenuhi suatu perkara yang diajukan melalui Permohonanatau gugatan voluntair, yakni :Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of oneparty only);Permasalahan yang dimohon penyeselesaian kepada Pengadilan Negeri, padaprinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences withanother party);Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang

guna membantah, menyangkal, menguji dalildalil,keterangan saksisaksi dan buktibukti yang diajukan dan dikemukakanPEMOHON, guna menemukan kebenaran yang sebenarbenarnya, demiterciptanya tujuan hukum yang seadiladilnya, oleh karenanya Permohonandalam perkara a quo tidak memenuhi unsur sebagai perkara yang di selesaikanmelalui Permohonan atau Gugatan Voluntair, karena bertentangan dengan unsurPermohonan atau Gugatan Voluntair, yaitu: Masalah yang diajukan bersifatkepentingan sepihak semata (for the benefit

yang seadiladilnya, oleh karenanyaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo tidak serta merta dapat memutuskantanpa adanya hak TERMOHON untuk membela,mempertahankan, mengajukan perkara a quo tanpamelalui suatu proses gugatmenggugat antaraPEMOHON dan TERMOHON, dengan demikiantidak tepat perkara ini diajukan secara Permohonanatau gugatan voluntair, karena bertentangan denganunsur Permohonan atau gugatan voluntair, yaitu:Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihaksemata (for the benefit

Masalah yang diajukan Pemohon bukan Yurisdiksi permohonan/gugatan VolentairMenimbang, bahwa alasan dari Termohon yang menyatakan bahwa masalah yangdiajukan Pemohon bukan yurisdiksi permohonan atau gugatan volentair adalah, bahwasesuai dengan pendapat Yahya Harahap, SH bahwa ciri khas permohonan atau gugatanvoluntair adalah :aMasalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata ( for the benefit ofone party only), artinya benarbenar murni untuk menyelesaikan kepentinganpermohonan tentang suatu

ROHAYA,S.Ag Binti M.UMAR serta tandatangan saksi DULY FITRIANA, SH pada suratPermohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji dan Benefit lainnya ,Perjanjian Hutang Piutang, Daftar Definitif Pinjaman Anggota,selanjutnya diperiksa dan diuji di Laboratorium Forensik BareskrimPolri Cabang Palembang yang mana hasil dari pemeriksaan tersebut13sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLab.:548/DTF/2011 tanggal 06 April 2011 menyimpulkan :Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

eksemplar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah & BenefitLainnya dan Perjanjian Hutang Piutang atas nama SITI ALFIAHtertanggal 03.07.20071(satu) eksemplar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah & BenefitLainnya dan Perjanjian Hutang Piutang atas nama EKA PUTRI NIZAtertanggal 412008. 1(satu) eksemplar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah & BenefitLainnya dan Perjanjian Hutang Piutang atas nama SITI ALFIAHtertanggal 090220091 (satu) eksemplar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah &Benefit

ROHAYA,S.Ag Binti M.UMAR serta tandatangan saksi DULY FITRIANA, SH pada suratPermohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji dan Benefit lainnya ,Perjanjian Hutang Piutang, Daftar Definitif Pinjaman Anggota,selanjutnya diperiksa dan diuji di Laboratorium Forensik BareskrimPolri Cabang Palembang yang mana hasil dari pemeriksaan tersebutsesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLab.:548/DTF/2011 tanggal 06 April 2011 menyimpulkan :Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut

Tanda tangan butir QT2 adalah identik terhadap tanda tangan pembandingKT2 atau dengan kata lain tanda tangan atas nama DULY FITRIANA, SHbukti yang dipersoalkan pada :1.1(satu) eksemplar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah & BenefitLainnya dan Perjanjian Hutang Piutang atas nama SITI ALFIAHtertanggal 090220091 (satu) eksemplar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah &Benefit Lainnya dan Perjanjian Hutang Piutang atas nama MARKILAHtertanggal 090220091(satu) eksemplar Permohonan Kredit, Kuasa

Lainnya dan Perjanjian Hutang Piutang atas nama EKA PUTRINIZA tertanggal 412008. 1(satu) eksemplar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah & BenefitLainnya dan Perjanjian Hutang Piutang atas nama SITI ALFIAHtertanggal 09022009. 1 (Satu) eksemplar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah &Benefit Lainnya dan Perjanjian Hutang Piutang atas nama MARKILAHtertanggal 09022009397. 1(satu) eksemplar Permohonan Kredit, Kuasa Potong Gaji/Upah & BenefitLainnya dan Perjanjian Hutang Piutang atas nama HIKMAH

Masalah yang diajukan bersifat kKepentingan sepihak saja (for the benefit ofone party only);2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri padaprinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences withanother party);Halaman 1 dari 3 PenetapanNomor 13/Pdt.P/2022/PN Amb.3.

menyatakan mencabut perkaranya tersebut.Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segalasesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidangyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimanatelah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranyadan perkara yang diajukan olen Pemohon tersebut bersifat kepentingan sepihaksemata (for the benefit

Sedangkan disisi lain, dengankeunggulan ekonomi serta berada pada posisi yang lebih kuat,Tergugat sesuai kehendaknya sendiri, secara bebas dapat menentukansegala kondisi yang secara ekonomis memberikan benefit(keuntungan) yang sangngat tinggi dan jauh dari kata Wajar,serta bila disinkronkan dengan tindakan Tergugat sebagaimana telahdiuraikan pada point ke5 dan point ke7 di atas, maka dapat terlihatsecara terang dan jelas bahwa tujuan utama dari Tergugat denganmemanfaatkan situasi kondisi yang ada

(keuntungan) yang besar dengan terlaksananyaPerjanjian Pengakuan Hutang in cassu, dengan demikian makaperbuatan yang dilakukan oleh Tergugat in cassu adalah perbuatansecara sengaja dan sadar, sehingga patut dan layak bahwa benefit(keuntungan) yang diperolehnya dari pelaksanaan PerjanjianPengakuan Hutang "in cassu adalah merupakan SuatuPenghasilan yang dikualifikasikan sebagai Mata Pencaharian.Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa Tergugat bukanlahmerupakan lembaga keuangan, baik bank ataupun

HAJIUMAR DAENG RANI (selaku Debitur) tidak dapat melunasihutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan,yaitu selama 6 (enam) bulan, sangat terang dan jelas telahbertentangan dengan Pasal 12 UndangUndang No. 4 tahun1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) ; Bahwa dengan mengacu pula pada uraian posita point ke11 diatas, yaitu dengan secara jelas dapat terlihat bahwa Tergugatbertujuan untuk mendapatkan benefit (keuntungan) yang besardengan terlaksananya Perjanjian Pengakuan Hutang incassu, dengan

demikian maka perbuatan yang dilakukan olehTergugat in cassu adalah perbuatan secara sengaja dan sadar,sehingga patut dan layak bahwa benefit (keuntungan) yangdiperolehnya dari pelaksanaan Perjanjian Pengakuan Hutangin cassu adalah merupakan Suatu Penghasilan yangdikualifikasikan sebagai Mata Pencaharian.

Hal tersebutdidukung dengan fakta bahwa Tergugat bukanlah merupakanlembaga keuangan, baik bank ataupun non bank yangberbadan hukum, serta diperbolehkan dan/ atau diizinkanHal 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 207/PDT/2020/PT.MTR.untuk melakukan Aktifitas Pelepasan Uang, akan tetapiTergugat tetap melakukannya dengan tujuan sematamata untukmendapatkan benefit (keuntungan) yang besar ; Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang telah melakukanaktifitas pelepas uang sebagaimana dimaksud di atas, secarayuridis

nomor register 371/18/11/2021/PNArm;Menimbang, bahwa pada persidangan pertama perkara a quo, KuasaHukum Pemohon mengajukan surat tertanggal 1 Desember 2021, yang manadalam surat tersebut pada pokoknya Kuasa Hukum Pemohon menerangkanbermaksud mencabut permohonan tertanggal 23 November 2021 dalam perkara aquo,Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalahpermasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan, dimana masalahyang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit

Yang menjadi pokok sengketa adalah adanya koreksi positifPemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPh Pasal 21 yaitu atasbeban pokok penjualan dan operational expenses yang belumdiperhitungkan Termohon Peninjauan Kembali sebagai objek PPhPasal 21;Termohon Peninjauan Kembali menyanggah koreksi positif tersebut,dengan alasan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (TimPemeriksa) telah memasukkan seluruh biaya salary danemployee benefit expenses sebagai DPP PPh Pasal 21, padahalyang seharusnya menjadi objek PPh

Juli 2007 sampai dengan Juni 2008 (sesuai dengan tahunbuku yang dianut Termohon Peninjauan Kembali);Dalam proses pemeriksaan, keberatan, bahkan surat banding,Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mempermasalahkankesalahan tulis SKP pada bagian Masa/Tahun Pajak tersebut, danTermohon Peninjauan Kembali hanya menyanggah koreksi positifatas DPP PPh Pasal 21 tersebut, dengan alasan yang pada intinyabahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Tim Pemeriksa) telahmemasukkan seluruh biaya salary dan employee benefit

Pada intinya yang menjadi pokok sengketa ini adalahpembuktian atas alasan Termohon Peninjauan Kembali yangmenyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (TimPemeriksa) telah memasukkan seluruh biaya salary danemployee benefit expenses sebagai DPP PPh Pasal 21,padahal yang seharusnya menjadi objek PPh Pasal 21 hanyasebagiannya saja, yaitu penghasilan yang diterima karyawandalam bentuk uang;b.

akan tetapi PTFieldworksDavid Field tidak memberikan progress atas perjanjian yangtelah dibuatnya, sehingga Tergugat telah dirugikan baik secara materiil danimmateriil.10.Bahwa atas dasar jawaban angka 9 diatas dan oleh karena perkembangan11Covid 19 yang telah mempengaruhi kondisi pariwisata di Bali dan jugaproyek oleh PT FieldworksDavid Field tidak terdapat progress atau tidakterselesaikan makaTergugat pada tanggal 3 April 2020 mengeluarkan suratpemberitahuan pemberhentian dan pembayaran gaji dan benefit

Permohonan maaf bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibanuntuk membayar gaji, benefit dan hal lain kepada Penggugat sejakFebruari 2020 sampai waktu yang tidak bisa ditentukan karena kondisiForce Majeurec.

Menyatakan surat Tergugat tertanggal 3 April 2020 Perihal: pemberitahuanpemberhentian dan pembayaran gaji dan benefit adalah sah;3.

Siong Ki KhoSubject: Notice of termination of salary and benefit payments;Halaman 17 dari 39 HalamanPutusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2020/PN Dps10.Bukti P7.b0 : Fotocopi Terjemahan kedalam bahasa Indonesia Tanggal3April 2020Kepada : Bapak Siong Ki Kho General Manager Dusit Princes,Bali Perihal: Pemberitahuan Penghentian Gajidan Pembayaran Tunjangan;11.Bukti P8.a : Fotocopi Email From : Kho Siong Ki Sent: April 4, 2020To :lvone (Tergugat)Subject: Replay Email re: Pending to pay Dan From : KhoSiong Ki Sent

Siong Ki Kho General Manager Dusit Princess, Bali in BaliSubject: Notice of termination of salary and benefit payment;24.Bukti T24 : Fotocopi terjemahan kedalam bahasa Indonesia suratPT.MERPATI ABADI SEJAHTERA Jakarta, 3 April, 2020 Kepada Mr.

Untuk jelasnya berapa dia dapat gajibaru juga benefit benefit selain gaji ada di slip gaji juga konntrak kerja. yang jelasgaji tidak pernahMENUIUN ="2= 222 na nnn nnn nnn nnn ence nnn cence nnn ncn cence nes Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat atas jawaban gugatandari Tergugat diatas tidak mengajukan replik dan menyatakan tetap13pada gugatannya demikian juga Tergugat menyatakan tetap padajawaban semula; Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat, untuk membuktikandalildalil gugatannya dipersidangan

Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2020, TERGUGAT juga mengeluarkanMEMORANDUM Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 sehubungan denganadanya MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKTI/V/20 yang mana isidari MEMORANDUM tersebut pada pokoknya menyatakan bahwaTERGUGAT telah mengambil kebijakankebijakan terhadap kompensasidan benefit karyawan dan pembayaran THR Tahun 2020 denganpenjelasan sebagai berikut :1.

BuktiP7 : Memorandum Nomor : 0O006/DIRSPMJKT/V/20 PerihalMeliburkan Karyawan Akibat Wabah Covid19 dan Dampak Ekonomi yangditimbulkan, Tanggal 13 Mei 2020;Bukti P.8 : Memorandum Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 PerihalKebijakan Kompensasi dan Benefit Sehubungan dengan KeputusanMeliburkan Karyawan Akibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi yangditimbulkan, Tanggal 13 Mei 2020;Bukti P.9 : Surat Tugas Nomor : 008/HRSPM/BJM/V/20, Tanggal 18 Mei2020;10.

Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2020, Tergugat juga mengeluarkanMemorandum Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 sehubungan denganadanya Memorandum Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 yang mana isi dariMemorandum tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa : Tergugat telahHalaman 21 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bjmmengambil kebijakankebijakan terhadap kompensasi dan benefit karyawandan pembayaran THR Tahun 2020 dengan penjelasan sebagai berikut :1.

SPM terpaksaharus meliburkan/ merumahkan Karyawan yang ada sejak tanggal 1 Mei 2020kecuali beberapa karyawan tertentu guna mengamankan Fasilitas Perusahaan;Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.8 Tentang MemorandumNomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 Subject KebijakanKompensasi dan Benefit sehubungan dengan Keputusan Meliburkan Karyawanakibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi yang ditimbulkan yang dibuatdan ditandatangani NANIE AFWANI Jabatan HRD & GA Divisi Head PT.SAMUDERA PASIFIC MARINE

yang menerangkan Bahwa memorandum inidikeluarkan sebagai lanjutan dari MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 Perihal meliburkan karyawan akibat wabah Covid19 dan dapkaekonomi yang ditimbulkan Perusahaan telah mengambil kebijakankebijakanterhadap kompensasi dan benefit karyawan dan pembayaran THR Idul FitriTahun 2020 sebagai berikut :1.

Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit ofone party only);Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2019/PN KrgHalaman 5 dari 9 Halaman Benarbenar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentangsesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnyapermintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu; Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidakbersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;2.

Sukarno, akan tetapi surat inibaru dibuat tanggal tahun 2019 dan dibuat berdasarkan keterangan pelapor, dan didalam keterangan saksisaksi tidak pula dikuatkan karena tidak ada yang mengetahuisecara pasti tanggal dan tahun lahir pemohon oleh karena itu terdapat di antaranyaperbedaanperbedaan yang penting secara substansial;Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatanvoluntair ini dimaksudkan hanya boleh diajukan terhadap masalah yang bersifatkepentingan sepihak semata (for the benefit

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa COD yangdiberikan oleh Pemerintah Singapura adalah COD untuk Tahun 2007,bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding memperlihatkan Certificates of Residence ForThe Purpose of Claiming Benefit Under The Singapore/ Indonesia DTA For Consultancy Feesyang diterbitkan oleh Inland Revenue Authority of Singapore;bahwa Surat Keterangan Domisili tersebut berbunyi sebagai berikut :TI refer to your request dated 25 Sep 2007Based on your confirmation

Akunakun FOHMedical Expenses, S&A Provision of benefit Income, dan S&A Medical Expensessebagai Objek PPh Pasal 21;4.

Bahwa dalam gugatan sederhana yang diajukan Penggugat, dalam positaPenggugat pada ponit angka III (TIGA) Sub.g, mendalilkan Tergugatmemberikan kuasa kepada Penggugat berupa surat kuasa Potong Gaji, danHak Preferen yang meliputi dan tidak terbatas pada pesangon.uang jasa.tunjangan hari raya (THR) dan jamsostek atas penerimaan future benefit jikaTergugat terputus hubungan kerja atau keluar dari perusahaan selanjutnyadalam petitum point angka 4 (empat) Penggugat memohon amar kepadaHakim apabila Tergugat

Tergugat tersebut, karena keberadaan/ kedudukanPT Perkebunan Nusantara VI (Persero) sebagai pihak yang berkaitan denganpokok permasalahan dalam gugatan a quo dan memiliki hubungan hukum denganPenggugat dan Tergugat mengenai pelunasan hutang Tergugat dengan carapotong gaji Tergugat yaitu melalui penanggung jawab intern PT PerkebunanNusantara VI (Persero), termasuk hak preferen yang meliputi dan tidak terbataspada pesangon, uang jasa, Tunjangan Hari Raya (THR), dan Jamsostek ataspenerimaan future benefit