SAID TOSARI, DKK VS PIMPINAN PERUM BULOG DIVISI REGIONAL NTT

Bahwa sejak berdirinya Tahun 1967 sampai dengan tahun 2003 BadanUrusan Logistik (BULOG) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen(LPND) yang mengatur dan memberlakukan karyawan/karyawati sesuai denganketentuan internal tersendiri di bawah kewenangan Kepala BULOG;3.

Bahwa selanjutnya kelembagaan BULOG baru tunduk pada UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 setelah atau sejak tanggal 1 Januari 2004sebagai akibat berubah status dari Lembaga Pemerintah Non Departemenmenjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG, maka khusus dalamhubungan dengan pembayaran hakhak petugas apabila terjadi pemutusandan pengakhiran hubungan kerja maka tunduk pada ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;4.

Bahwa pada tahun 2007 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensimengalihkan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi keKOPELINDO yang merupakan Mitra Kerja dari Perum BULOG berdasarkanSurat Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor Kep02/Dirut/05/2003tanggal 19 Mei 2003 Tentang Peraturan Pembinaan Sumber Daya ManusiaPerum BULOG Juncto Nomor KD24/DS100/02/2006, tanggal 02 Pebruari2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Perum BULOG NomorKEP02/DIRUT/05/2005 yang menegaskan halhal sebagai berikut

Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor Kep190/DS101/07/2005 tanggal 4 Juli 2005 Tentang Pedoman PenyerahanPekerjaan/Jasa Tertentu Kepada Mitra Kerja (Pola outsourcing);b.

Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor KD208/DS101/07/2005tanggal 25 Juli 2005 Tentang Pengalihnan Pengelolaan TenagaKeamanan dan Pengemudi PKWT Perum BULOG kepada KoperasiPegawai BULOG seluruh Indonesia (KOPELINDO) sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Direksi Nomor KD233/DS101/09/2006tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor208/DS101/07/2005;6.

Puspa Agro Diwakili Oleh : Henry Reinaldy Ruitan, SH
Terbanding/Tergugat I : Satuan Kerja Pengadaan Bulog Subdivre Surabaya Selatan
Terbanding/Tergugat II : Bulog Sub Divisi Regional Surabaya Selatan
Terbanding/Tergugat III : Bulog Divisi Regional Jawa Timur
Terbanding/Tergugat IV : Perum Bulog

SATUAN KERJA PENGADAAN BULOG SUBDIVRE SURABAYA SELATAN,bertempat tinggal di Jalan RA Basuni Nomor 65, Mojokerto;Sebagai Terbanding semula Tergugat I;2. BULOG SUB DIVISI REGIONAL SURABAYA SELATAN, bertempat tinggal diJalan RA Basuni Nomor 65, Mojokerto;Sebagai Terbanding II semula Tergugat II;3. BULOG DIVISI! REGIONAL JAWA TIMUR, bertempat tinggal di JalanJenderal A Yani Nomor 146148, Surabaya;Sebagai Terbanding III semula Tergugat III;Hal 1 dari 27 Putusan Nomor 121/PDT/2021/PT SBY4.

PERUM BULOG, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Kav.49 RT.5 RW.4Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;Sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;Dalam hal ini Terbanding II semula Tergugat IlTerbanding Ill semula Tergugat Ill, dan Terbanding IVsemula Tergugat IV, selanjutnya disebut sebagai ParaTerbanding semula Para Tergugat, memberikan Kuasakepada Wandoyo, S.H., Dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, makaPengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dari produk bukti P1 berupa Perjanjian PengadaanBeras dan Jagung antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semulaTergugat Nomor 001/DIRPT PUSPA/GALP/I/2017 tanggal 1 Januari2017 yaituPihak yaitu Terbanding semula Tergugat I, yang diwakili Ketuanya, SigitHendro Purnomo yang juga sebagai Kepala Seksi Perencanaan danPengembangan Usaha Bulog Subdivre Surabaya Selatan

Perum Bulog;Pihak Il diwakili oleh Abdullah Muchibuddin selaku Direktur Utama PT.

Gatot Subroto no.kav 49,RT 5 RW 4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Perum Bulog dan instansi yang ada dibawahnya sebagai Badan Usaha Milik Negara, sehingga aset Perum Bulog adalah milikNegara dimana ada larangan untuk melakukan sita terhadap aset milik Negara, makaterhadap permintaan hal tersebut patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.8yang meminta agar dinyatakan putusan perkara ini dapat

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BADAN URUSAN LOGISTIK (PERUM BULOG);

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU2177/PJ/2019, tanggal 30 April 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBADAN URUSAN LOGISTIK (PERUM BULOG

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT103885.15/2012/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 13 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00022/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 2 Maret 2016,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00058/406/12/051/14 tanggal17 Desember 2014, atas nama Badan Urusan Logistik (Perum Bulog

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00022/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 2 Maret 2016,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00058/406/12/051/14 tanggal 17 Desember 2014, atas nama Badan UrusanLogistik (Perum Bulog), NPWP 01.003.148.2051.000, beralamatdi Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00058/406/12/051/14 tanggal 17 Desember 2014, atas nama Badan Urusan Logistik(Perum Bulog), NPWP 01.003.148.2051.000, beralamat di JalanJend. Gatot Subroto No. 49, Jakarta 12950, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 893/B/PK/Pjk/20203.4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERUM BULOG tersebut;

PERUM BULOGlawanMAZKURULLAHdanROSADI BIN ATUN SAUMIN

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:PERUM BULOG, yang diwakili oleh Direktur SDM & UmumPerusahaan Umum (Perum) BULOG, Febriyanto, berkedudukandi Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 49, Jakarta Selatan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Aziz Pleno Siregar,S.H., QIA, dan kawankawan, para pegawai pada PerumBULOG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27Desember 2017:Pemohon

NOLDY WARBUNG VS KEPALA DIVRE SULAWESI UTARA PERUM BULOG, dkk.

KEPALA DIVRE SULAWESI UTARA PERUM BULOG,berkedudukan di Jalan Diponegoro 78, KelurahanLawangirung, Kecamatan Wenang Manado, diwakili olehTaufan Akib, S.E., M.M., selaku Kepala Divisi Regional SulawesiUtara dan Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepadaFirmansyah, S.H., dan kawan, masingmasing Para PegawaiPerum Bulog, beralamat di Jalan Diponegoro 7 8 Manado,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017;2.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG, berkedudukan diJalan Gatot Subroto Nomor 49 Jakarta Selatan, diwakilioleh Wahyu Suparyono selaku Direktur SDM & UmumPerusahaan Umum BULOG, dalam hal ini memberi kuasakepada Arjun Ansol Siregar, S.Sos., M.H., dan kawankawan, masingmasing Para Pejabat dan Staf pada DivisiHukum Perum Bulog, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 6 Juni 2017;Para Termohon Peninjauan Kembali;DanRUSLI MARPAUNG, bertempat tinggal di Maumbi Watutumow,Nomor 19 Minahasa Utara;Turut Termohon Peninjauan

Pembanding II semulaTergugat Il untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalamkedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut kKemudian TergugatIl dan Tergugat mengajukan kasasi dan dikabulkan oleh Mahkamah Agungdengan Putusan Nomor 408 K/Pdt/2013 tanggal 17 Februari 2014, yangamarnya sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALADIVRE SULAWESI UTARA PERUM BULOG

dan Pemohon Kasasi II:DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor141/PDT/2010/PT MDO., tanggal 17 Januari 2011, yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 271/Pdt.G/2010/PN Mdo.

PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

1799/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3625/PJ/2018, tanggal 16 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP50/WPJ.02/2016 tanggal 08 Januari 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2011 Nomor00031/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRMDivisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP: 01.003.148.2218.001,alamat: Di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar,Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan

Perusahaan Umum (Perum) BULOG >< PT. Permata Hijau Sawit,Cs

Yang dimaksud7Anggaran Dasar dalam kaitan dengan Perum BULOG adalah PP Nomor 7Tahun 2003.i.

, Gedung Bulog, Jin.

ofPerum Bulog but the Appeal Board finds that this issue beyond thescope of this Appeal.

,N.H.FCBArb, menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli tau Penggugat (Perum Bulog) dan tidak kenal dengan PT.Permata Hijau Sawit, Bulog Oil & Grains PTE Ltd, dan PT.

Permohonan Tidak Dilakukan PencairanAtas Rekening Milik Perum BULOG di PT. Bank Bukopin Tbk.

PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

1801/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3636/PJ/2018, tanggal 16 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102128.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP56/WPJ.02/2016 tanggal 08 Januari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23, Masa Pajak November 2011 Nomor00036/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRM DivisiRegional Riau Perum Bulog

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP56/WPJ.02/2016 tanggal 08 Januari 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2011 Nomor00036/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRMDivisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP: 01.003.148.2218.001,alamat: di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar,Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan

DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

REGIONAL RIAU PERUM BULOG, beralamatdi Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar Pekanbaru,Kota Pekanbaru, Riau, yang diwakili oleh Triyana, jabatanDirektur Keuangan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eka SusiaJustika, kewarganegaraan Indonesia, jabatan KasubdivPerpajakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorK123/DK.302/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 7 halaman.

Divisi RegionalRiau Perum Bulog, NPWP 01.003.148.2218.001, beralamat di Jalan CutNyak Dien Nomor 24, Tanah Datar Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau,dan menetapkan perhitungan PPh Pasal 23 terutang Masa Pajak Juli2011 menjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 513.608.477,00 PPh Pasal 23 yang terutang Rp 12.138.916,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 12.138.916,00PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP51/WPJ.02/2016, tanggal O08 Januari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2011 Nomor 00032/203/11/218/14, tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRM DivisiRegional Riau Perum Bulog, NPWP 01.003.148.2218.001,alamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar,Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

Penggugat:
Parluhutan Silitonga
Tergugat:
Perusahaan Umum BULOG

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBIPERUM BULOG

PERUM BULOG, Dalam hal ini diwakili oleh DEDDY SA. KODIR selakuDirektur SDM dan Umum Perusahaan UmumBULOG, berdasarkan Surat Keputusan Menteri NegaraHalaman 3 dari 55 Halaman Putusan No. 17/G/2011/PTUNJBIBadan Usaha Milik Negara No. Kep01/MBU.S/2011tanggal 03 Maret 2011 Jo Surat Keputusan MenteriBadan Usaha Milik Negara No. Kep15/MBU/2011tanggal 25 Januari 2011, telah memberikan kuasakepada ;1 Nama: Drs.

Bahwa PemohonIntervensi adalahsebagai pemilik yangsah atas sebidang tanahberdasarkan SertipikatHak Pakai Nomor: 68atas nama BadanUrusan Logistik(Perum BULOG)tanggal 18 September1997 dengan luas 3.383M2 berlokasi di jalanSelamat Riyadikelurahan Solok SipinKecamatanTelanaipura kotamadyaJambi, sebagaimanadiuraikan dalamGambar situasi Nomor:3120/1997 tanggal 14Juli 1997 dan tercatatsebagai ASSETKEKAYAAN27NEGARA yang beradadibawah pengelolandan pengawasanBULOG (TergugatIntervensi/Tergugat II);4 Bahwa

I Int5: Fotokopi Kawat persetujuan dari Bulog Nomor:T2740/100496 tanggal 04 Oktober 1996, sesuai dengan fotokopinya;T. I Int6: Fotokopi surat Rekomendasi Pemda No. 640/34/DKT/97tanggal 10 Mei 1997 perihal izin prinsip berkaitan rencana pembangunangedung Kantor Dolog Jambi, sesuai dengan aslinya;T.

;Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tanah yang menjadi objek sengketatersebut milik Perum Bulog;Bahwa saksi pernah dimintakan tolong oleh Penggugat untuk meminta tandatangan dengan pemilik tanah yang berbatasan dengan objek sengketa gunapenerbitan Setipikat;Bahwa setahu saksi, orangorang sekitar lingkungan tanah tersebut mengetahuitanah tersebut milik Penggugat;Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan tentang suratsurat tanahtersebut;TUKINUN : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

(Penggugat) selaku penjual dengan Perum Bulog (Tergugat IIIntervensi) selaku pembeli, di mana perbuatan hukum berupa jual beli/ganti rugitersebut merupakan dasar diterbitkan obyek sengketa yang kemudian telah dibantaholeh Pihak Penggugat bahwa masih terdapat kekurangan pembayaran (vide bukti P2,Halaman 57 dari 55 Halaman Putusan No. 17/G/2011/PTUNJBI58bukti P3, bukti P6, bukti P7, bukti P8), dan apakah benar adanya ingkar janji(Wanprestasi) dari pihak Perum Bulog ;Menimbang, bahwa apabila terjadi

NGMI) vs PERUM BULOG

NGMD, yangdalam hal ini diwakili oleh NATSIR ARBI selaku status pengurusdengan Jabatan Direktur dari Perseroan Komanditer, bertempattinggal di Manado, Kecamatan Singkil, Kelurahan KombosLingkungan IV ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;Melawan:PERUM BULOG, diwakili oleh WIDYA, Jabatan sebagai KepalaDevisi Regional berkantor di Jalan Diponegoro 78 Kota Manado ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;Dan:1 Ny. EVI LINDA K.

melakukan perdagangan jualbeli jagung dengan sistemkemitraan yaitu dengan pihak Tergugat ;Bahwa Tergugat adalah perusahaan ekspor/Impor berbadan usaha di Manado yangdidirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris dengan ini berjanji dan mengikatkan diriuntuk membeli jagung dari pihak Penggugat dengan pola Open Account yakni pihakTergugat menerima barang pesanannya terlebih dahulu baru kemudian membayar hargabarang yang dipesan tersebut kepada pihak Penggugat ;Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Umum Bulog

berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 61Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentangPendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog menerima pengikatan diri pihak Tergugatuntuk melakukan perdagangan jualbeli jagung ;Bahwa kemitraan antara Penggugat dan Tergugat yang berfokus padaperdagangan jualbeli jagung ditindak lanjuti dengan pembuatan akta di bawah tanganPerjanjian JualBeli jagung Nomor PJB05/18020/04/2006

No. 3048 K/Pdt/20112 Bahwa secara keliru Judex Facti telah mempersamakan kewenangan dankedudukan Direksi Perum Bulog yang tunduk pada UndangUndang BUMNNomor 19/Thn. 2003 dengan Direksi Persero yang disamping tunduk padaUndangUndang BUMN, juga tunduk pada Undang Undang Nomor 1/Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa dengan demikian, maka bilamana terjadi permasalahan hukum diPengadilan, maka formulasi gugatan kedua Badan Usaha Milik Negeri ini jelasakan sangat berbeda ;Bahwa bilamana sebuah BUMN

No. 3048 K/Pdt/20111212Bahwa Penggugat/sekarang Terbanding in casu Perum Bulog adalahperusahaan umum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yangpermodalannya adalah murni uang Negara ;Bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Penggugat/ sekarangTerbanding tidak dapat melampirkan laporan keuangan akan nilai kerugiandalam kedudukannya sebagai BUMN yang dikeluarkan oleh BadanPemeriksaan Keuangan (BPK) dan Auditor Eksternal (Vide.

PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3626/PJ/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 27 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

Divisi Regional Riau Perum Bulog;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eka SusiaJustika, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K130/DK.302/11/2018 tanggal 7 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102127.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP43/WP4J.02/2016 tanggal 8 Januari 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak Februari 2011Nomor 00027/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas namaPRM Divisi Regional Riau Perum Bulog

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP43/WPJ.02/2016 tanggal 8 Januari 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2011 Nomor00027/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama PRMDivisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP 01.003.148.2218.001,alamat: Di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar,Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3633/PJ/2018, tanggal 16 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102122.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP54/WPJ.02/2016 tanggal 08 Januari2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak Oktober 2011 Nomor00035/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRM DivisiRegional Riau Perum Bulog

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP547/WPJ.02/2016 tanggal 8 Januari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2011 Nomor00035/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRMDivisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP: 01.003.148.2218.001,beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar,Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3630/PJ/2018, tanggal 16 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102132.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP52/WPJ.02/2016 tanggal 08 Januari2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00033/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama PRM DivisiRegional Riau Perum Bulog

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP52/WPJ.02/2016 tanggal 8 Januari 2016, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00033/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama PRMDivisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP 01.003.148.2218.001,alamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar, Pekanbaru,Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUM BULOG tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat IX/Terbanding IX untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

PERUM BULOG VS SUGIMAN HALIM dan 1. SURYADIH bin HAMDAN, dkk.

PUTUSANNomor 2583 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PERUM BULOG, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 49,Jakarta Selatan, dalam hal diwakili oleh Abdul Karim selakuDirektur Perusahaan Umum Bulog, selanjutnya memberikan kuasakepada W.

., M.Hum dan kawankawan, ParaPegawai pada Perum Bulog, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor 49, Jakarta 12950, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IX/Terbanding IX;LawanSUGIMAN HALIM, beralamat di Pantai Indah Kapuk J/32, RT 006RW 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manatap Ambarita, S.H.dan Tuty R.H.

(Turut Tergugat, Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (Perum Bulog),sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp3.997.360.000,00 (tigamiliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh riburupiah) atas tanah Milik Penggugat seluas 8.615 m?

Beddu Amang selaku KepalaBulog (Badan Urusan Logistik) pada saat itu/Penggugat Rekonvensi,Tergugat IX Konvensi membuat Memorandum of Understanding (MoU)Nomor 001/Bulog/Sas/II/1995 antara Sdr. Beddu Amang selaku KepalaBulog/Penggugat Rekonvensi/Tergugat IX Konvensi dengan Sdr.

HutomoMandala Putra selaku Komisaris Utama PT Goro Batara Sakti yangbermaksud akan melakukan ruis/ag (tukarmenukar barang milik kekayaannegara) atas lahan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat IX Konvensiberupa sebidang tanah, gedung kantor dan gudang seluas + 50 Ha (limapuluh hektar) yang terletak di Kelapa Gading Jakarta Utara, dan dikenaldengan sebutan Komplek Pergudangan Bulog Jakarta Utara, sedangkanlahan pengganti yang akan disediakan oleh Sdr.

HARIJANTO, SE, SH melawan PERUM BULOG SUB. DEVISI REGIONAL TANGERANG

Ringinanom Gg.I / No. 7, Rt. 02,Rw. 01, kelurahanRinginanom, kota Kediri, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula PENGGUGAT LAWANPERUM BULOG SUB. DEVISI REGIONAL TANGERANG, beralamat diJI. Moh. Toha Km 4 Tangerang Banten, dalam hal inidiwakili oleh 1. W. Kuswinhartomo, SH. M. Hum,Kepala Sub Divisi Pembinaan & Advokasi.2. Ilhamsyah, SH.MH., Kasi Advokasi, 3. GamantoMulyandoko, SH., Kasi SDM & Hukum Divre DKIJakarta, 4. Yanti Susanti Harahap, SH., Kasi SDM &Hukum Divre DKI Jakarta, 5.

PenggugatRekonpensi yaitu sejak tahun 1987, Penggugat Konpensi/ TergugatRekonpensi tidak mengusai tanah sengketa/ obyek sengketa, danbaru setelah tanah sengketa/ obyek sengketa diterlantarkan dalamkeadaan kosong, Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi yangmerasa punya hak atas sengketa/ obyek sengketa yang bunyinya : Lembaga Sosial Bantuan Hukum Pos Tangerang, yang dilengkapidengan alamat yang cukup jelas dan mudah dihubungi sewaktuwaktu diperlukan dengan maksud agar ada tanggapan dari pihakTergugat (Perum Bulog

PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

1802/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3629/P J/2018, tanggal 16 Agustus 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102125.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP037/WPJ.02/2016 tanggal O08 Januari 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2011 Nomor:00029/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRM DivisiRegional Riau Perum Bulog

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP037/WPJ.02/2016 tanggal O8 Januari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2011 Nomor:00029/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama: PRMDivisi Regional Riau Perum Bulog, NPWP: 01.003.148.2218.001,alamat: Di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar,Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

Pembanding/Tergugat : Badan Urusan Logistik (BULOG) Diwakili Oleh : Badan Urusan Logistik (BULOG)
Terbanding/Penggugat : Hokiarto
Terbanding/Turut Tergugat : PT Goro Batara Sakti

KEPALA DRIVE SULAWESI UTARA PERUM BULOG, Dk vs NOLDY WARBUNG, DKK

KEPALA DIVRE SULAWESI UTARA PERUM BULOG,beralamat di Jalan Diponegoro 7 8 Manado, KelurahanLawangirung, Kecamatan Wenang, dalam hal ini memberikankuasa kepada Tri Augusta Dharma, S., S.H., beralamat di JalanDiponegoro 7 8 Manado, Kelurahan Lawangirung, KecamatanWenang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli2010;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II ;2.

Mandiri Illsebesar 7.500 ton beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Madidir A3 Bitung,dimana Tergugat Ill sebagai Kepala Gudang dan Penggugat sebagaiGastunya pada saat itu. Terhadap kekurangan beras ex. KM. Mandiri Illtersebut telah dilakukan pemeriksaan di gudang tersebut.

Mengingat yang menjadi objek gugatan Penggugat adalahmengenai keputusan dari suatu instansi pemerintah yakni dahulu DologSulut sekarang Divre Sulut Perum Dolog dan instansi pemerintah dahuluBulog sekarang Perum Bulog di Jakarta sebagaimana nyata dalam positaangka 5, 8, 9, 10, 11, 13 dan petitum angka 2, 3.

Nomor 408 K/Pdt/2013Dalam hal terdapat dugaan adanya unsur Perbuatan Melanggar Hukumdapat dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai/pihak lain yangbersangkutan oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Demin di Bulog, olehKadolog di Dolog atau oleh Kabulog apabila diperlukan. Pada saatpemeriksaan pegawai/pihak lain yang bersangkutan diberi kesempatanmembela diri.

dan Pemohon Kasasi II : DIREKTURUTAMA PERUM BULOG tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 141/PDT/2010/PT.MDO., tanggal 17 Januari 2011., yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Manado Nomor 271/Pdt.G/2010/PN.Mdo., tanggal 30 Juni 2010 ;MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI :e Mengabulkan eksepsi Tergugat ;Hal. 26 dari 27 hal.