Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporankeuangan;Pasal 12 Ayat (1);PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yangmengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;Bahwa dengan adanya kebijakan untuk menyisihkan dana dari alokasi DanaDIPA Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2013dengan membuat pertanggungjawaban

Putusan No. 142 PK/PID.SUS/2016Bahwa dengan adanya kebijakan untuk menyisihkan dana dari alokasi DanaDIPA Satuan Kerja Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2013dengan membuat pertanggungjawaban yang tidak benar/fiktif terhadapanggaran kegiatan operasional perkantoran satuan kerja dan kegiatanswakelola tersebut.

TA Nomor dan Tanggal Pagu DanaDIPA (Rp) 1. 2008 No. 194.457.211.000.00. 0489.0/06903.0//2008 tanggal 1Desember 2008 2009 No.0602.3/99906. 1/ 797.285.828.000.00./2009 tanggal 4Desember 2009 2010 No.0041/02405.1//2 656.247.186.000.00.010 tanggal 8Desember 2010 Jumlah 1.647.990.225.000.00. e fwWNUntuk Kegiatan tersebut, Plt Direktur Jenderal (Dirjen) PP&PL atas namaMenteri Kesehatan menetapkan personil sebagai Pengelola APBN TA 2008melalui Keputusan Menteri Kesehatan No.

TA Nomor dan Tanggal Pagu DanaDIPA (Rp)1. 2008 No. 194.457.211.000.00.0489.0/06903.0//2008 tanggal 1Desember 20082. 2009 No.0602.3/99906.1/ 797.285.828.000.00./2009 tanggal 4Desember 20093. 2010 No.0041/02405. 1//2 656.247.186.000.00.010 tanggal 8Desember 2010Jumlah 1.647.990.225.000.00.e Untuk Kegiatan tersebut, Plt Direktur Jenderal (Dirjen) PP&PL atas namaMenteri Kesehatan menetapkan personil sebagai Pengelola APBN TA 2008melalui Keputusan Menteri Kesehatan No.

uang makan,dukungan uang saku dan dukungan Kodal untuk 100 orang selama 16hari;Operasi Lilin Candi 2008 sebesar Rp.24.240.000, untuk dukungan uangmakan, dukungan uang saku dan dukungan Kodal untuk 80 orang selama10 hari;Bahwa atas anggaran operasional Kontijensi Polri Tahun Anggaran 2008sebesar Rp.72.720.000, tersebut realisasi penggunaannya sebesarRp.59.650.000,, sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkansebesar Rp.13.070.000,;Bahwa keseluruhan penerimaan anggaran oleh Terdakwa, yaitu: DanaDIPA

Diknas Pendidikan Konawe pernah terima dana bantuan DAK;Bahwa dana DAK diperuntukkan Pembangunan Sekolah baru danrehabilitasi di Kabupaten Konawe;Bahwa sekolah Dasar yang terima dana DAK berjumlah 159 (seratuslima puluh sembilan sekolah);Bahwa masingmasing Sekolah itu menerima dana DAK dalampekerjaan yang berbeda;Bahwa Peraturan yang menjadi rujukan DAK adalah PeraturanMenteri Pendidikan No. 3 Tahun 2009;Bahwa sumber dana DAK adalah APBD;Bahwa Kabupaten Konawe mendapat DAK itu dituangkan dalam danaDIPA

Diknas Pendidikan Konawe pernah terima dana bantuan DAK;Bahwa dana DAK diperuntukkan Pembangunan Sekolah baru danrehabilitasi di Kabupaten Konawe;Bahwa sekolah Dasar yang terima dana DAK berjumlah 159 (seratuslima puluh sembilan sekolah);Bahwa masingmasing Sekolah itu menerima dana DAK dalampekerjaan yang berbeda;Bahwa Peraturan yang menjadi rujukan DAK adalah PeraturanMenteri Pendidikan No. 3 Tahun 2009;Bahwa sumber dana DAK adalah APBD;Bahwa Kabupaten Konawe mendapat DAK itu dituangkan dalam danaDIPA

Penelitian Situs Pekasele/lembah Napu Poso di Sulawesi Tengah danaDIPA sebesar Rp. 86.450.000, yang dicairkan Ketua Tim Rp.53.200.000. ;9. Penelitian Situs Sinuian di Minahasa dana DIPA sebesar Rp.71.650.000, yang dicairkan Ketua Tim Rp. 51.400.000., ;Halaman 111 dari 328 halaman Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PN Mnd10. Penelitian Gua Morokopa di Morowali Utara dana DIPA sebesar Rp.79.200.000, yang dicairkan Ketua Tim Rp. 60.400.000., ;11.

Penelitian Kunefo dan Ensa Morowali Utara Sulawesi Tengah, danaDIPA sebesar Rp. 71.402.000, yang dicairkan Ketua Tim Rp.71.402.000. ;9.

Nomor188.45/587/KEP/DPKD/2009 tertanggal 31 Desember 2009.Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaranadalah Penata Usahaan Keuangan dari segi Administrasi, menyiapkanberkas pencairan yang diperlukan, menyiapkan SPJ dan sebagainya.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungankeluarga.Bahwa menurut Saksi benar pada tahun 2010 ada Proyek PembangunanPasar Modern di Manggar Kabupaten Belitung Timur.Bahwa anggaran pembangunan Pasar Modern tersebut berasal dari danaDIPA

dibuat Rahmad Wiradi Surya dan Ersantanggal 3 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Pelaksana BPBDKabupaten Muaro Jambi.Photo copy yang telah dilegalisir Surat keterangan Nomor : 81/ XIl /BPBD / MJ / 2011 tanggal 23 desember yang dibuat oleh ErsanPhoto copy yang telah di Legalisir surat setoran Bukan Pajak (SSBP)untuk keperluan Pembayaran Temuan BPK RI pekerjaan PNK JalanDesa Mekarsari Kecamatan Kumpeh kabupaten Muaro Jambi No . 027/04/ SPK/ DBSBH/ KMJ / / 2011 tanggal 28 januari 2011 Sumber DanaDIPA

DANADIPA BERTU PERKASA 173,174,950 17,317,49528 CV. CASCADE MULTIKA 165,076,500 16,507,65029 CV. SELARAS SEJAHTERA 163,521,500 16,352,15030 PT. PRIMACIPTA BAJA UTAMA 162,499,930 16,249,99331 PT. ASA WAHANA REKSA 151,180,000 15,118,00032 PT. INDOSABANG SURYAPRATAMA 148,760,030 14,876,00333 PT. PRATAMA JAYA 98,977,500 9,897,75034 CV. SANI PUTRA JAYA 80,777,500 8,077,75035 PT. MAC ONE 70,572,150 7,057,21536 CV. SEJATINDO PRIMABANGUNAN 64,098,500 6,409,850id CV.

akhirtahun, akan tetapi Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE memintaagar VERY EVA SUSANTI SIREGAR mencairkan seluruh anggaran dalam DIPAtahun 2010.Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE selaku PLT KepalaDinas DPPKAD yang menyelenggarakan salah satu fungsi pengendalian ataspenerimaan, pengeluaran serta pembiayaan daerah antara tanggal 30 Desember 2010sampai dengan tanggal 3 Januari 2011, Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWANGIRSANG, SE dengan menyalahgunakan kewenangannya telah mencairkan danaDIPA

Suwarsi setiap saatdatang kekandang.Bahwa diantara 20 (dua puluh) orang yang sesuai dengan proposalyang diajukan mendapatkan bantuan tersebut yang menerima178178bantuan sapi hanya 6 (enam) orang sedangkan 14 (empat belas)orang anggota kelompok lainnya tidak mendapatkannya.Bahwa dana bantuan sosial yang telah di salurkan serta telahditerima oleh kelompok Tunas harapan berasal dari sumber danaDIPA Direktorat Jendral Peternakan dan kesehatan Hewan tahun2012 dan DIPA APBN di Dinas provinsi tahun 2012

bendahara dan 7 orang anggota kelompok,sehingga pendataan tentang kesiapan anggota kelompokuntuk bekerjasama melaksanakan kegiatan tersebut tidakterdata seluruhnya.Bahwa benar berkas Berita Acara laporan Hasil CPCLtersebut yang saksi dan tim buat pada saat itu dan yangmelakukan CPCL pada saat itu adalah seluruh anggotadan ketua tim tekhnis.Bahwa benar dana bantuan sosial penjaringan sapi betinaproduktif yang telah di salurkan serta telah diterima olehkelompok tani Tunas harapan berasal dari sumber danaDIPA

bendahara dan 7 orang anggota kelompok,sehingga pendataan tentang kesiapan anggota kelompokuntuk bekerjasama melaksanakan kegiatan tersebut tidakterdata seluruhnya.Bahwa benar berkas Berita Acara laporan Hasil CPCLtersebut yang saksi dan tim buat pada saat itu dan yangmelakukan CPCL pada saat itu adalah seluruh anggotadan ketua tim tekhnis.90Bahwa benar dana bantuan sosial penjaringan sapi betinaproduktif yang telah di salurkan serta telah diterima olehkelompok tani Tunas harapan berasal dari sumber danaDIPA

UPTK Madiun) Jadi total keseluruhan yaitu Rp. 120.800.000, + Rp. 136.400.000, + Rp. 114.750.000,= Rp. 371 rs Bahwa sebenarnya tidak ada tanggung jawab mengelola anggaran yang berasal dari DIPA Tahun 2009 s/d 2011 olehyangbersangkutan sebagai Kasi Massa dan Timbangan, tetapi karena diperintah oleh Ka UPTK Madiun secara lisanmeskipun pada tahun 2010 yangbersangkutan sudah menolak atau tidak mau diberi tugas untuk mengelola sisa danaDIPA tersebut tetapi Ka UPTK Madiun tetap memerintahkan saksi, sehingga

dibuat Rahmad Wiradi Surya dan Ersantanggal 3 Februari 2011 dan diketahui oleh Kepala Pelaksana BPBDKabupaten Muaro Jambi;Photo copy yang telah dilegalisir Surat keterangan Nomor : 81/ XIl /BPBD/ MJ / 2011 tanggal 23 desember yang dibuat oleh Ersan;Photo copy yang telah di Legalisir surat setoran Bukan Pajak (SSBP)untuk keperluan Pembayaran Temuan BPK RI pekerjaan PNK JalanDesa Mekarsari Kecamatan Kumpeh kabupaten Muaro Jambi No . 027/04/ SPK/ DBSBH/ KMJ /I/ 2011 tanggal 28 januari 2011 Sumber DanaDIPA

Penasihathukum Terdakwa II katakan demikian, kalaulah serangkaian pembayaransebagaimana diuraikan Judac Factie dalam pertimbangan hukumnya yangmenyebutkan dana taktis yang tidak sesuai dengan DIPA KIP Aceh Singkil,penasihat hukum Terdakwa II tanyakan dana taktis tersebut memakai danaDIPA KIP Aceh Singkil yang mana?

Daftar nama dan Spesimen tanda tangan Pejabat Pengelola danaDIPA;5. Pembukaan Rekening TPKD;Untuk memenuhi salah satu syarat penyerapan anggaran PNPMMandiri tersebut, Terdakwa YAFET YIKWA menghubungi TPKD DistrikKelila yang telah dibentuk berdasarkan Musyawarah Distrik (Musdis)dengan susunan pengurus yaitu Sdr. YUNUS PALIMBO sebagai Ketua,Sdr. DELVIN YIKWA sebagai Sekretaris dan Sdr. NIUS PAYOKWAHal. 36 dari 180 hal. Put. No. 2787 K/Pid.Sus/2016sebagai Bendahara, namun Sdr.

Dalam realisasi program PRONA tersebut, peserta prona hampirsemuanya memerlukan biayabiaya yang tidak di biayai oleh danaDIPA,maka sudah benar dan selaras apabila dalam program inimasyarakat masih dikenakan biaya untuk kelancaran pembuatan sertifikattersebut karena pemerintah desa juga tidak ada dana alokasi untukmembiayai biaya yang timbul dari proses pensertifikatan, sehinggamasyarakat peserta prona diminta untuk membayar biayabiaya yangtimbul dan dalam hal ini Terdakwa karena tugas dan jabatannya

Dalam setiap kegiatan sosialisasi prona dari Tahun2009sampai dengan Tahun 2013, Terdakwa tidak pernah memberikan arahanapapun yang berkaitan dengan biayabiaya yang tidak di tanggung oleh DanaDIPA dari BPN,Terdakwa dalam setiap pertemuan sosialisasi hanya bertugasHim 373, Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/ 2016/ PN Yykmembuka acara dan kemudian mencatat hasil musyawarah,karena yang berhakdan mempunyai kewenangan untuk menentukan besaran biaya yang harusdibayar oleh peserta prona adalah Sakina,S.H., M.Si.

Pengadaan ternak sapi/kerbau dilengkapi dengan SuratKeterangan Kesehatan Hewan dari instansi yang berwenang/ Dinas Peternakan setempat.Halaman 110 dari 222 halaman Putusan No. 61/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.Bahwa benar saksi menerangkan besaran bantuan untuk masingmasing kelompok tani sebesar Rp. 340.000.000, (tiga ratus empatpuluh juta rupiah).Bahwa dana untuk pengembangan UPPO bersumber dari danaDIPA APBN Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian RITahun Anggaran 2011.

Pengadaan ternak sapi/kerbau dilengkapi dengan SuratKeterangan Kesehatan Hewan dari instansi yang berwenang/ Dinas Peternakan setempat.Bahwa benar saksi menerangkan besaran bantuan untuk masingmasing kelompok tani sebesar Rp. 340.000.000, (tiga ratus empatpuluh juta rupiah).Bahwa dana untuk pengembangan UPPO bersumber dari danaDIPA APBN Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian RITahun Anggaran 2011.