Penggugat:
Rusmanita
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Turut Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Rokan Hilir
2.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir
3.Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir

,M.M.A
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPP PDI Perjuangan
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPD PDI PERJUANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDOENESIA PERJUANGAN.DPC.PDI PERJUANGAN. KABUPATEN BARITO SELATAN

Lawan- PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN - PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU

.;DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP).;

Kaltim) ;selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /PEMBANDING ; MELAWANDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (DPP PDIP), yang dalam hal ini diwakilioleh MEGAWATI SOEKARNO PUTRI DAN TJAHYOKUMOLO, dalam kedudukan dan jabatannya masingmasing selaku Ketua Umum dan Sekretaris JenderalDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (DPP PDIP) Masa Bakti 20102015, karenanyaberwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama DPPPDI Perjuangan, yang beralamat di Jin.

MASYURI, S.H ; 2225Advokat yang tergabung dalam BADAN BANTUANHUKUM & ADVOKASI DEWAN PIMPINAN DAERAHPARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGANPROVINSI KALIMANTAN TIMUR, yang beralamat diJI. RA. Kartini No. 108 RT.09, Kel.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DPD PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) JAWA TIMUR tersebut;

DPD PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) JAWA TIMUR VS KOMISI INFORMASI PUBLIK PROVINSI JAWA TIMUR

PUTUSANNomor 287 K/Pdt.SusKIP/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Sengketa Informasi Publik pada tingkatkasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:DPD PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Raya Kendangsari IndustriNomor 57, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan SekretarisDewan Pimpinan Daerah (DPD), Drs. Sirmadji, TJ., M.Pd., danKusnadi, S.H.

,tanggal 28 Agustus 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi: DPD PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN(PDIP) JAWA TIMUR, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik dan Peraturan

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP),, DK

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP), diwakili olehDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan (DPPPDIP), Megawati Soekarnoputri dan kawan, berkedudukandi Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H.

Menyatakan Tergugat dan Tergugat Il dan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar (AD)dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan.4. Menyatakan Surat Keputusan Pemecatan Nomor 127/KPTS/DPP/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan Tergugat serta suratNomor 035/EKS/DPCPKP/IV/2016 perihal penyampaian dan usulanHal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 443 K/Padt.SusParpol/2018pemecatan H.

Muhammad Saleh tidak terbukti melakukanpelanggaran terhadap AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menyatakan Tergugat dan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukanperbuatan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar (AD) dan AnggaranRumah Tangga (ART) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menyatakan Surat Keputusan Pemecatan Nomor 127/KPTS/DPP/III/2016tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan Tergugat serta Surat Nomor035/EKS/DPCPKP/IV/2016 perihal penyampaian dan usulan pemecatanH.

Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenaipemberhentian terhadap Pemohon Kasasi oleh para Termohon Kasasidari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sertadari keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode2014 2019, yang menurut Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawanhukum;2. Bahwa menurut Judex Facti gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatanprematur karena sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri persengketaanHal. 5 dari 8 hal. Put.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP)melawanKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

PUTUSANNomor : 33/G/2013/PTUNSMDDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini dalam sengketa antara:DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN(DPP PDIP), yang dalam hal ini diwakili oleh MEGAWATISOEKARNO PUTRI DAN TJAHYO KUMOLO, dalamkedudukan dan jabatannya masingmasing selaku

Indonesia Perjuangan;foto copy dari buku saku Piagam Perjuangan Anggaran dasar AnggaranRumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 20102015;foto copy dari asli Surat Ketetapan Nomor : 031A/TAP/DPP/V/2011,tanggal 13 Mei 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan Danpenyaringan Calon Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Tingkatkabupaten/Kota Dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;foto copy sesuai asli Surat Ketetapan Nomor : 14A/TAPDPD/DPP/VI/2012, tanggal 30 Agustus

Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan;Bahwa pimpinan partai politik yang berwenang mengajukan pasangan calon gubernurdan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Timur adalah dewan Pimpinan Daerah PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Kalimantan Timur bukanDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), sehinggaapabila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) merasa Dirugikan olehpenyelenggaraan pemilu dalam hal ini Tergugat, maka yang berwenang

mengajukangugatan adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPDPDIP) Provinsi Kalimantan Timur;2.

Aji SofyanAlex sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Kalimantan Timur dan Edi Kurniawan, S.Esebagai Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P5 = bukti T2);Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, Penggugat telah mengeluarkan Surat PenetapanNomor 14A/TAPDPD/DPP/VIII/2012 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisidan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganProvinsi Kalimantan Timur (vide bukti P4 = bukti T3);Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013, Drs. H.

DALAM REKONVENSI: DALAM PROVISI: Menolak provisi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; DALAM POKOK PERKARA Mengabulkan gugatan rekonpensi para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian; Menyatakan: Surat Keputusan no:PDK/SK/DP/012/XI/2013 tertanggal 12 November 2013 tentang pemberhentian dengan hormat saudara Ir.Pilosopis Rusli dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan; Surat Keputusan no:PDK/SK/DP/014

Ibrahim dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan; Surat DPK PDK Kab. Luwu Utara No.19/DPK/PDK/LU/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013; Surat DPK PDK Kab. Luwu Utara No.20/DPK/PDK/LU/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013;Adalah sah secara hukum; Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;3.

PILOSOPIS RUSLI, Dk Vs DEWAN PENGURUS KABUPATEN PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN KABUPATEN LUWU UTARA, Dkk

BTNBlok C No. 11, Kelurahan Bone KecamatanMasamba, Kabupaten Luwu Utara;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;DEWAN PENGURUS PROPINSIPARTAI DEMOKRASI KEBANGSAANPROPINSI SULAWESI SELATAN, : Yang berkedudukan di Jl. Haji Bau No. 22Makassar;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATIl;DEWAN PENGURUS NASIONALPARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN, : Yang berkedudukan di JI.

Bahwa Penggugat I adalah Sekretaris dan Penggugat II adalah Wakil Ketuapada sturuktur organisasi Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten LuwuUtara sebagaimana dengan Surat Keputusan DPN PDK 1lo.PDK/SK/PPSJ/015/ll/2011 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan PengurusKabupaten (DPK) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten LuwuUtara masa bakti 20102014;2.

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukanpemberhentian sebagai kader terhadap Para TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai surat Keputusan DewanPertimbangan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan No.PDK/SK/DP/012/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 dan surat KeputusanDewan Pertimbangan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan No.PDK/SK/DP/014/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013, maupun surat KetuaDPK PDK Kabupaten Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara nomor19/DPK/PDK/LU/XI/2013

Ibrahim (Penggugat IIKonvensi/Tergugat II Rekonvensi) vide bukti T24 dan T25 pada poin keduamenyatakan anggota yang dimaksud pada poin pertama diatas tidak berhaklagi menggunakan segala haknya atas nama Partai Demokrasi KebangsaanKabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dan dinyatakan dicabuthaknya dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan.Menimbang, bahwa dengan mundurnya Para PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi dari Partai Demokrasi Kebangsaan makakonsekuensi logis dari pengunduran diri

Ibrahim darikeanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan vide bukti T25 dan P6; Surat DPK PDK Kab. Luwu Utara No.19/DPK/PDK/LU/XI/2013 tanggal 25Nopember 2013 vide bukti T26 dan P8; Surat DPK PDK Kab.

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN CIREBON 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP-PDI PERJUANGAN), 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN JAWA BARAT dan 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON 2. GUBERNUR JAWA BARAT 3. BUPATI KABUPATEN CIREBON 4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

PIMPINAN KOLEKTIF NASIONAL PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN ( PKN - PDP ); H. ROY BB. JANIS, SH., M. HUM., DKK.

No. 316 K/Pdt.SUS/201 1Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan danSebagai Anggota Partai Demokrasi Pembaharuan ;. Saudara Didi Supriyanto (Tergugat Il) dengan Surat Keputusan PKNPDP Nomor 4.5.003/S.Kep/PKNPDP/V/2009 tanggal 23 Mei 2009tentang Penonaktifan Saudara Didi Supriyanto, S.H. dari JabatanAnggota Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuandan Sebagai Anggota Partai Demokrasi Pembaharuan ;.

Saudari Noviantika Nasution (Tergugat Ill) dengan Surat KeputusanPKN PDP Nomor 4.5.004/S.Kep/PKNPDP/V/2009 tanggal 23 Mei 2009tentang Penonaktifan Saudari Noviantika Nasution dari JabatanAnggota Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuandan Sebagai Anggota Partai Demokrasi Pembaharuan ;.

Saudara Potsdam Hutasoit (Tergugat IV) dengan Surat KeputusanPKNPDP Nomor 4.5.005/S.Kep/PKNPDP/V/2009 tanggal 23 Mei 2009tentang Penonaktifan Saudara Potsdam Hutasoit dari Jabatan AnggotaPimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan danSebagai Anggota Partai Demokrasi Pembaharuan ;.

Partai Demokrasi Pembaharuandan Sebagai Anggota Partai Demokrasi Pembaharuan ;.

Saudara Faturrachman (Tergugat VII) dengan Surat Keputusan PKNPDP Nomor 4.5.008/S.Kep/PKNPDP/V/2009 tanggal 23 Mei 2009tentang Penonaktifan Saudara Faturrachman dari Jabatan AnggotaPimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan danSebagai Anggota Partai Demokrasi Pembaharuan ;.

Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN KOTABARU
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KALIMANTAN SELATAN
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP-PDIP) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KOTABARU
5.KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU) KABUPATEN KOTABARU

. ; AGUSTINUS KAKA, SHvs- DEWAN PENGURUS NASIONAL PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (DPN PDK), dkk

Bahwa olah karena penggugat telah mengundurkan diri baiksebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) maupunsebagai anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat makapenggugat bukan lagi merupakan kader dari Partai DemokrasiKebangsaan.

Bahwa penggugat telah mengundurkan diri baiksebagai anggota Partai Demokrasi Kebangsaan maupun sebagaianggota DPRD Kabupaten Sumba Barat bahwa denganpengunduran diri penggugat dan Il sebagai anggota DPRDKabupaten Sumba Barat periode 2009 2014 yang di usung olehPartai Demokrasi Kebangsaan maka sudah sangat tepat danberalasan Dewan Pengurus Nasional Partai DemokrasiKebangsaan (DPN PDK) mengeluarkan Surat Keputusanpemberhentian dengan hormat (SK) dan Pergantian Antar Waktu(PAW) kepada penggugat dan

Partai Demokrasi Kebangsaan (DPP PDK) di Kupangdan Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan(DPN PDK) di Jakarta lengkap dengan surat pengantarnya daripartai yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, danpatut diduga surat gugatan tersebut telah sampai kepadagubernur Propinsi Nusa Tengara Timur di Kupang;Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengampuni saudarapenggugat dan Il;5.1 Bahwa Dewan Pertimbangan Partai Demokrasi Kebangsaansebagai pelaksana Dewan Pengurus Nasional (DPN PDK)Hal. 15 dari

Bahwa dalam rangkakonsolidasi Partai Demokrasi Kebangsaan di berbagaitingkatan yang masih aktif di tahun 2014 DewanPertimbangan Pelaksana Tugas Dewan Pengurus NasionalPartai Demokrasi Kebangsaan dalam surat edarannyatanggal 31 juli 2013 nomor : PDK/A/KDP/08/VII/2013 untukmenata kembali kepengurusan PDK diberbagai tingkatandiseluruh Indonesia.

Olehkarena itu dapat kami tegaskan bahwa dewan PertimbanganPelaksana Tugas DPN mempunyai kewenangan untukmengusulkan susunan badan pengurus baru Dewan PengurusKabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten SumbaBarat karena pengurus lama telah pindah dan menjadi Calonlegislatif dari partai lain, sebagaimana pasal 13 UndangUndang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, antaralain ditegaskan bahwa partai politik berkewajiban menjunjungtinggi supremasi hukum,demokrasi dan Hak Asasi Manusiaserta

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN/DPC PDIP KABUPATENLABUHANBATU, VS TIO TJING KAW/LINDAWATI, DL

DEWAN PENGURUS KABUPATEN PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN KABUPATEN LUWU UTARA, DKK

No. 168 K/Pdt.SusParpol/2014Bahwa Penggugat I adalah Sekretaris dan Penggugat II adalah Wakil Ketua padasturuktur organisasi Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Luwu Utarasebagaimana dengan Surat Keputusan DPN PDK Nomor PDK/SK/PPSJ/015/11/2011tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Luwu Utara masa bakti 20102014;Bahwa Para Penggugat yang pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004, terpilihsebagai anggota DPRD Luwu Utara dari

yang diatur dalam AD/ART PDK, sebab Para Penggugat tidak pernahdiberikan peringatan dan hak mengajukan pembelaan diri, bahkan suratpemberhentian dari keanggotaan PDK dan pengusulan PAW Para Penggugat sebagaianggota DPRD Luwu Utara, tidak dikirimkan kepada Para Penggugat melainkandikirimkan secara langsung kepada Ketua DPRD Luwu Utara;Bahwa oleh karena itu, penerbitan SK DPN PDK Nomor PDK/SK/DP/012/ X1/2013dan Nomor PDK/SK/DP/012/XI/2013 tentang Pemberhentian Para Penggugatsebagai anggota Partai Demokrasi

;Subsidair, atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Eksepsi Diskualifikasi (disqualificatoire exceptie);Bahwa Para Penggugat tidak lagi mempunyai kedudukan hukum dalam terhadap ParaTergugat karena secara kualitas Para Penggugat telah menyatakan pengunduran diri baiksebagai anggota maupun pengurus Partai Demokrasi

No. 168 K/Pdt.SusParpol/20141Bahwa segala sesuatu yang terurai dalarn pokok perkara/Konvensi mohon dianggaptermuat pula dalam rekonvensi ini;Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukanpemberhentian sebagai kader terhadap Para Tergugat Rekonvensi/ PenggugatKonvensi sesuai Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Nasional Partai DemokrasiKebangsaan Nomor PDK/SK/DP/012/XI/2013, tanggal 12 November 2013 danSurat Keputusan Dewan Pertimbangan Nasional Partai Demokrasi KebangsaanNomor PDK

Kebangsaan) dan masuk menjadi anggota PDIP(Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan);Bahwa karena Para Penggugat menjadi anggota DPRD (Dewan PerwakilanRakyat Daerah) melalui PDK, kemudian mengundurkan diri sebagai anggota PDK,maka adalah sah tindakan Pengurus DPD PDK Luwu Utara menarik Para Penggugatdari kedudukan sebagai anggota DPRD melalui proses pergantian antar waktu;Bahwa selain itu alasanalasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan

RIYATI, disebut juga SITI MARYAM REATI VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, , DKK

PENGGUGAT :Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI.P ) TERGUGAT :1.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji

Pembanding/Penggugat : Rusmanita Diwakili Oleh : Coky Roganda Manurung, S.H
Terbanding/Tergugat I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Terbanding/Tergugat II : Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Terbanding/Turut Tergugat I : Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Rokan Hilir
Terbanding/Turut Tergugat II : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Tergugat:
1.Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-Perjuangan) Provinsi Sumatera Selatan
4.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-Perjuangan) Kabupaten Banyuasin
Turut Tergugat:
4.Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Banyuasin
5.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuasin<

BANSUHARI BASO TIKA
Terbanding/Tergugat : Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Dk

DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAIPENEGAK DEMOKRASI INDONESIA Cq. DEWAN PIMPINANCABANG (DPC) PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA,berkantor di TogoTogo, Kecamatan.

Batang, Kabupaten Jeneponto,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT , diwakili olen KuasanyaRAFIKA RUQAYA HARFA, S.Pd, Umur : 30 tahun, Pekerjaan : KetuaPartai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jeneponto,Bertempat Tinggal: Tabinjai, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba,Kabupaten. . .Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.1706XIII/KC/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 ;2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENJENEPONTO, Berkantor Jalan Pahlawan No.4 Kelurahan.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I yang menyetujui usulan Tergugat II untuk dilakukan pemberhentian terhadap para Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan atau untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/XII/2013 tertanggal 4 Desember 2013, dan tindakan Tergugat

Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur maupun untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang mempuyai hak politik dan kedudukan yang sama dimata hukum;3.

Menyatakan hukum bahwa :- Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/03/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat I dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan;- Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/02/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat II dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan;- Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/01/XII/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat III dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan;- Surat Keputusan Nomor : 02

/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat I (ARNOLDUS HUKI LALATAMA) dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Meri Yanto Ndjuru Mbaha;- Surat Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian

Penggugat II (AMOS KULANDIMA, SH) dari Keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Pergantian Antar Waktu/Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan calon pengganti atas nama Dra Oktavina Kopa Rihi;- Surat Keputusan Nomor : 01/DPK.PDK/ST/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Tentang Pemberhentian Penggugat III (DORKAS DAY DUKA) dari Keanggotaan Partai Demokrasi

DEWAN PENGURUS NASIONAL PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAANberalamat DI JALAN PEJATEN BARAT NOMOR 30 JAKARTA, 32. DEWAN PENGURUS NASIONAL PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN, CQ.DEWAN PENGURUS PROVINSI PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAANPROVINS NUSA TENGGARA TIMUR, CQ. DEWAN PENGURUSKABUPATEN PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN KABUPATEN SUMBATIMUR, beralamat DI JALAN MATAWAI AMAHU RT.17, RW.05,KELURAHAN KAMBAJAWA, KECAMATAN KOTA WAINGAPU,KABUPA TEN.

FraksiPartai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur maupununtuk dilakukan Pergantian Antar Waktu dari Anggota Fraksi PartaiDemokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten Sumba Timur, sebabmekanisme pengusulan yaitu harus diajukan ke Dewan Pengurus Provinsi(DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan selanjutnya Dewan PengurusPutusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.WnpProvinsi (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaan meneruskan usulan tersebutke Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan untukmendapatkan

=Bahwa dari sisi struktur organisasi/kewenangan, Surat Keputusan TergugatVDewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan yangditandatangani oleh Wakil Dewan Pertimbangan telah terbukti cacat hukumsebab yang seharusnya menandatangani Surat Keputusan pengantianAntar Waktu yaitu Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan PengurusNasional Partai Demokrasi Kebangsaan, bukan Dewan PertimbanganPartai Demokrasi Kebangsaan (vide Anggaran dasar Partai pasal 45 d)Tentang Tugas dan Wewenang Presiden

Il serta Surat Keputusan No : PDK/SK/DP/01/X1/2013Putusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp11Tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat Ill darikeanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan serta tindakan Tergugat Il yangmengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian terhadap para Penggugat dariKeanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai DemokrasiKebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRDKabupaten Sumba Timur maupun untuk dilakukan Pergantian Antar Waktudari Anggota

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang menyetujui usulanTergugat Il untuk dilakukan pemberhentian terhadap para Penggugat dariKeanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan/Pengurus Partai DemokrasiKebangsaan/Keanggotaan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRDPutusan Nomor 03 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp12Kabupaten Sumba Timur dan atau untuk dilakukan Pergantian Antar Waktudari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kabupaten SumbaTimur dengan Surat Nomor : PDK/PAW/DP/04/X1/2013 tertanggal 4