proses posting ke Buku Besar (General Ledger),Jurnal Penyesuaian serta Jurnal Pembalik sampai dengan penyusunan Trial Balancedilakukan secara otomatis oleh sistem akuntansi ters ebut.bahwa saldo akhir dari akun 55099000 merupakan bagian dari proses otomatistersebut, tidak ada transaksi ekonomi maupun bukti transaksi dalam proses tersebut,proses tersebut hanyalah proses internal di dalam sistem, tidak ada transaksi denganpihak eksternal.bahwa laporan keuangan perusahaan keuangan Pemohon Banding telah diaudit

Ltx tidakterdapat keuntungan atau kerugian namun Pemohon Banding tidak dapatmenyampaikan bukti lebih lanjut.bahwa menurut Pemohon Banding, sengketa ini terkait kesalahan pencatatan padapembukuan Pemohon Banding yang telah dikoreksi auditor pada Laporan Keuanganyang diaudit dan Pemohon Banding tidak pernah melaporkan adanya penghasilan diSPT karena menurut Pemohon Banding perusahaan dalam proses likuidasi dan tidakmendapatkan penghasilan.bahwa Majelis dalam persidangan telah memberikan kesempatan

Surabaya AgungIndustri Pulp & Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekandan dilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia bahwaPT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas memiliki hutangHal. 2 dari 63 hal. Put. No. 231 K/Pid/2015kepada ZT Holding Pte.Ltd, PT. BRI (persero), DeutscheBank AG Surabaya, PT.

Surabaya AgungIndustri Pulp & Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekandan dilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia bahwaPT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas memiliki hutangkepada ZT Holding Pte.Ltd, PT.

Surabaya Agung Industri Pulp& Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telah dilaporkan keHal. 13 dari 63 hal. Put. No. 231 K/Pid/2015Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan maupunBursa Efek Indonesia memiliki piutang terhadap PT.

SAIP yang sudah diaudit akuntanpublik per tanggal 31 Desember 2012 bahwa sebenarnya 7 (tujuh)Kreditur yang tagihannya ditolak oleh Terdakwa selaku pengurustermasuk Kreditur ZT Holding tersebut justru Kreditur yangmemiliki jaminan kebendaan sebagaimana dalam laporankeuangan PT.

SAIP yang telah diaudit akuntanpublik per tanggal 31 Desember 2012 piutang ZT Holding tercatatRp273.045.910.640,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar empatpuluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus empatpuluh rupiah) karena sudah dilakukan retsrukturisasi hutang danterhadap tagihan ZT Holding sebesar sekitar 3,9 trilyun tersebutDebitur PT. SAIP mengakui (membenarkannya) karena pengurusjuga telah mengakui tagihan PT.

Oleh karena itu Pemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan LaporanKeuangan yang telah diaudit oleh PB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapatperbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang terutang menurut SPT adalahRp0,00/NIHIL tetapi menurut Surat Keberatan menjadi Lebih Bayar sebesarRp824.171.922,00 dan menurut Surat Banding tetap sebesar Rp824.171.922,00 (Cfm SuratBanding dalam sengketa PPh Badan halaman 18),. bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yangdalam Banding atau Gugatan, SUB atau Bantahan, atau Tanggapan belum terungkap,bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas data bukti LaporanKeuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co dan telahdisampaikan pada tahap keberatan dan pada persidangan di PengadilanPajak adalah merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan bahanpertimbangan.8. bahwa dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor: KEP805/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26

September 2012, yang tidak mempertimbangkan data bukti Laporan KeuanganPemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co adalah keliru dan bertentangan denganketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan.bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulanuntuk mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding, danmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP805/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26 September 2012, sehingga perhitungan PPN Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2008 menjadi sesuai dengan

Oleh karena itu Pemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan LaporanKeuangan yang telah diaudit oleh PB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapatperbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2009 yang terutang menurut SPT adalahRp809.485.600,00 tetapi menurut Surat Keberatan menjadi Lebih Bayar sebesarRp2.991.149.848,00 dan menurut Surat Banding tetap sebesar Rp3.339.704.888,00 (CfmSurat Banding dalam sengketa PPh Badan halaman 18),. bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yangdalam Banding atau Gugatan, SUB atau Bantahan, atau Tanggapan belum terungkap,bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas data bukti LaporanKeuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co dan telahdisampaikan pada tahap keberatan dan pada persidangan di PengadilanPajak adalah merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan bahanpertimbangan.8. bahwa dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor: KEP809/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26

September 2012, yang tidak mempertimbangkan data bukti Laporan KeuanganPemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co adalah keliru dan bertentangan denganketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan.bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulanuntuk mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding, danmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP809/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26 September 2012, sehingga perhitungan PPN Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2009 menjadi sesuai dengan

saksi Hj.Juairiah tidak disumpah;Di dalam menjatuhkan Putusannya tersebut Majelis Hakim PerkaraNomor 101/Pdt.G/2013/PN PI.R, hanya berdasarkan Kesaksian/Keterangan Saksi Hj.Juairiah yang tidak dicatat oleh PaniteraPengganti dengan jujur dan cermat;Di dalam menjatuhkan Putusannya tersebut Majelis Hakim PerkaraNomor 101/Pdt.G/2013/PN PI.R, tidak berdasarkan Kesaksian/Keterangan Saksi Hj.Juairian yang pada pokoknya telahmenerangkan bahwa jika hasil audit yang telah dilakukan olehPenggugat itu telah diaudit

No.295 K/Pdt/20157.11.Water House Cooper atau telah diaudit lagi oleh Kantor AkuntanPublik Ernst & Young atau telah diaudit lagi oleh Kantor AkuntanPublik Prasetyo Sarwoko Sanjaya maka Hj.

Rusnadi tersebut tidak diaudit lagi olehKantor Akuntan Publik;f. Bukti T5 yang tidak dibantah oleh Penggugat dan tidak dibantaholeh Kuasa Hukum Penggugat itu telan membuat sangat terangmengenai Khairil Anwar yang telah menandatangani sebagai"saksi" di Bukti P3 itu telah menarik diri atas dasar Khairil Anwartelah menyadari bahwa Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2010 /Bukti P3 tersebut dibuat berdasarkan itikad tidak baik;.

lagioleh Kantor Akuntan Publik Price Water House Cooper atau diauditlagi oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young atau diaudit lagi olehKantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko Sanjaya;Majelis Hakim Perkara Nomor 101/Pdt.G/2013/PN PI.R, telahmenjatuhnkan Putusan yang menghukum Tergugat untuk membayarkerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp70.300.000,00 (tujuh puluhjuta tiga ratus ribu rupiah) tanpa syarat apapun itu didasarkan pada:a.

Kesaksian/Keterangan Saksi Hj.Juairiah yang pada pokoknya telahmenerangkan bahwa Jika Hasil Audit yang telah dilakukan olehPenggugat itu telah diaudit lagi oleh Kantor Akuntan Publik PriceWater House Cooper atau telah diaudit lagi oleh Kantor AkuntanPublik Ernst and Young atau telah diaudit lagi oleh Kantor AkuntanPublik Prasetyo Sarwoko Sanjaya maka Hj. Juairian bersediamembayar sisa pembayaran Maulidah yang sebesarRp70.300.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);Hal. 21 dari 28 hal.

Oleh karena itu Pemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan LaporanKeuangan yang telah diaudit oleh PB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapatperbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2007 yang terutang menurut SPT adalahRpO /NIHIL tetapi menurut Surat Keberatan menjadi sebesar Rp533.375.307,00 danmenurut Surat Banding tetap sebesar Rp533.375.307,00 (Cfm Surat Banding dalam sengketaPPh Badan halaman 18),. bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang KetentuanUmum

Dalampersidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atauGugatan, SUB atau Bantahan, atau Tanggapan belum terungkap,bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas data bukti Laporan KeuanganPemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co dan telah disampaikan padatahap keberatan dan pada persidangan di Pengadilan Pajak adalahmerupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan.8. bahwa dengan demikian keputusan Terbanding No.KEP793/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal26 September

2012, yang tidak mempertimbangkan data bukti Laporan Keuangan PemohonBanding yang diaudit oleh PB&Co adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan yangberlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan.MemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulanuntuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, danmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP793/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26 September 2012, sehingga perhitungan PPN Barang dan Jasa MasaPajak

Dalam hal ini Pemohon Banding tidak melakukan RUPSyang menyetujui adanya pembagian dividen, oleh karenanya pengambilan tunai yang tidakdidasarkan pada RUPS, bukan merupakan pengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit oleh auditorindependen KAP Drs. Harry & Rekan.

Dalam Neraca dan Laporan LabaRugi tersebuttidak terdapat pengurangan Saldo Laba dalam tahun 2009 untuk keperluan pembagiandividen;bahwa saldo laba tahun 2009 dan 2008 yang disajikan pada halaman 2, 3, dan 28 LaporanAudit, adalah sebagai berikut:Saldo Laba: 2009 2008Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap Rp 12.130.520.850, Rp Saldo Laba Rp 2.353.243.944, Rp = 18.872.336.116,Menimbangbah :waolehkarenakoreksiTerbandingbahwa dalam halaman 24 Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen,auditor

putusan Pengadilan Pajak tersebut memuatpertimbangan Majelis yang tidak sesuai dengan peraturanperundang undanganBahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangatkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak pada halaman 20 alinea 6 s.d halaman 21alinea 1, yang berbunyileas bahwa dari data yang terdapat dalam berkas bandingdan bukti pendukung yang diperlihatkan Pemohon Bandingdalam sidang tersebut Majelis dapat mengambil kesimpulansebagai berikut preestablishment cost telah diaudit

Puncakbaru Jayatama (PT.PJ)telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai /aporanaudit Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta &Harsono; Pemeri ntah dalam hal ini PT. Aneka Tambang telahmengakui preestablisment cost tersebut yaitu modalPT. Aneka Tambang yang semula berupa utang dan telahdilunasi oleh PT. Aneka Tambang pada Tahun 2005Hal 9 dari 16 hal. Put.

No. 90/B/PK/PJK/200812kontrak karya; Pengeluaran tersebut diaudit oleh Akuntan Publik; Pengeluaran tersebut disetujul oleh DirektoratJenderal Pajak.Bahwa syarat pengeluaran' sebelum perusahaan didirikantersebut dapat dibebankan sebagai biaya tersebut bersifatkumulatif, maksudnya apabila salah satu syarat tidakterpenuhi, maka pengeluaran sebelum perusahaandidirikan tersebut' tidak dapat dibebankan sebagaibiaya.Bahwa didalam Surat Keberatannya, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) sudah

Oleh karena itu Pemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan LaporanKeuangan yang telah diaudit oleh PB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapatperbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang terutang menurut SPT adalahRp0,00/NIHIL tetapi menurut Surat Keberatan menjadi Lebih Bayar sebesarRp824.171.922,00 dan menurut Surat Banding tetap sebesar Rp824.171.922,00 (Cfm SuratBanding dalam sengketa PPh Badan halaman 18),. bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yangdalam Banding atau Gugatan, SUB atau Bantahan, atau Tanggapan belum terungkap;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas data bukti LaporanKeuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co dan telahdisampaikan pada tahap keberatan dan pada persidangan di PengadilanPajak adalah merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan bahanpertimbangan;8. bahwa dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor: KEP797/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26

September 2012, yang tidak mempertimbangkan data bukti Laporan KeuanganPemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co adalah keliru dan bertentangan denganketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan.bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulanuntuk mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding, danmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP797/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26 September 2012, sehingga perhitungan PPN Barang dan Jasa MasaPajak Februari 2008 menjadi sesuai dengan

Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publikyang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;Setelah selesai dibuat Akta dan Minuta Akta tersebut, selanjutnyasekitar jam 19.00 Wib Sdr. Irwan Santoso bersama Sdr.

Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publikyang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;Bahwa setelah rapat tersebut selesai selanjutnya sekitar jam 16.00Wib Terdakwa Norman Alias Ameng menghadap ke Notaris IranSantoso, SH. di Ruko Graha Mas pemuda Blok. AC No. 11 Jl.Pemuda Jakarta Timur dengan membawa notulen rapat tanggal 11Februari 2015 memohon untuk dibuatkan Akta PernyataanKeputusan Rapat PT.

Maka untukkeberlangsungan perseroan pemegang saham mayoritas sepakatuntuk memberhentikan Tuan The Sung Seng selaku DirekturUtama dan memberhentikan Tuan Yusri sebagai KomisarisPerseroan;Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publikyang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;Setelah selesai dibuat Akta dan Minuta Akta tersebut, selanjutnyasekitar jam 19.00 Wib Sdr. Irwan Santoso bersama Sdr.

Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publikyang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;Bahwa setelah rapat tersebut selesai selanjutnya sekitar jam 16.00Wib Terdakwa Norman Alias Ameng menghadap ke Notaris IranSantoso, SH di Ruko Graha Mas pemuda Blok. AC No. 11 Jl.Pemuda Jakarta Timur dengan membawa notulen rapat tanggal 11Februari 2015 memohon untuk dibuatkan Akta PernyataanKeputusan Rapat PT.

Oleh karena itu Pemohon Bandingdengan itikad baik menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh PB&Copada proses keberatan, sehingga terdapat perbedaan perhitungan PPh BadanTahun Pajak 2007 yang terutang menurut SPT adalah RpO /NIHIL tetapi menurutSurat Keberatan menjadi sebesar Rp533.375.307,00 dan menurut Surat Bandingtetap sebesar Rp533.375.307,00 (Cfm Surat Banding dalam sengketa PPh Badanhalaman 18);bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndangKetentuan Umum

Dalam persidangan para pihak tetap dapatmengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, SUB atau Bantahan,atau Tanggapan belum terungkap;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas data bukti Laporan KeuanganPemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co dan telah disampaikan pada tahapkeberatan dan pada persidangan di Pengadilan Pajak adalah merupakan alat buktiyang sah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan;bahwa dengan demikian keputusan Terbanding No.KEP819/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26 September

2012, yang tidak mempertimbangkan data bukti LaporanKeuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co adalah keliru danbertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan;bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulan untukmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, danmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP819/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal26 September 2012, sehingga perhitungan PPN Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2009 menjadi sesuai dengan

VII/13/2010 tanggal 15 Juni 2010, Halaman 21 Alineake7 bahwa saat pemeriksaan tidak bisa menyampaikan LaporanKeuangan Konsolidasi Tahun 1999 yang sudah diaudit oleh AkuntanPublik karena kesulitan untuk mengumpulkan datadata dan harusmeminta ke Auditor KPMG di Singapura.

VII/15/2010 tanggal 15 Juni 2010 yangmerupakan dasar dari diputusnya perkara a quo telah terungkap halhalsebagai berikut:1 Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) hanya menyampaikan Laporan KeuanganKonsolidasi yang telah diaudit oleh Auditor KPMG Singapuratanpa menyerahkan bukti pendukung/dokumen pembentuklaporan keuangan tersebut.

Laporan Keuangan Konsolidasi yangdiserahkan tersebut merupakan data yang sama yang telahdisampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dalam proses keberatan.2 Bahwa berdasarkan data dalam persidangan berupa LaporanKeuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh Auditor KPMGuntuk tahun 1999 dapat dijelaskan sebagai berikut:Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 436/B/PK/PJK/20111616a bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audited olehKPMG Singapore halaman 16, Beban Kantor Pusat

Pasal 1Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP62/PJ./1995 tanggal24 Juli 1995 maupun Pasal 7 ayat (3) Persetujuan PenghindaranPajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia denganPemerintah Singapura;7 bahwa selain daripada itu, Laporan Keuangan Konsolidasi KantorPusat yang telah diaudit oleh KPMG Singapore tersebut, juga tidakmengungkapkan rincian serta jenis dan besarnya biaya administrasiyang dibebankan kepada masingmasing bentuk usaha tetap diNegara tempat perusahaan yang bersangkutan

Pasal 1 KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP62/PJ./1995 tanggal 24Juli 1995 serta Pasal 7 ayat (3) Persetujuan PenghindaranPajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia denganPemerintah Singapura;2713143 bahwa dalam Laporan Keuangan Konsolidasi kantor pusatyang telah diaudit oleh KPMG Singapura tidak diungkapkanrincian serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing bentuk usaha tetap diNegara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukanusaha atau kegiatan

Terbanding menyebutkan sebagai berikut :telah dicek buktibukti yang menjadi dasar pembuktian;telah ditrasir ke Buku Besar;telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian berdasarkan buku penjualan, faktur dan buktipendukung lainnya;berdasarkan pemeriksaan atas data ekspor rekonsiliasi Bea Cukai terdapat ekspor yangbelum dilaporkan;bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding atas penjualan eksporkarena Pemohon Banding telah melaporkan seluruh penjualan ekspornya dalampembukuannya yang telah diaudit

190.936.192,00 ( PEB Nomor 82356dan 120376 ) telah didukung dengan PEB dan dokumen ekspornya tetapi dalam bentukfotokopi, dengan demikian koreksi sebesar Rp 7.445.756.810,00 tetap dipertahankan;bahwa menanggapi pendapat Terbanding di atas Pemohon Banding menyampaikanketidaksetujuannya atas koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut :atas seluruh penjualan ekspor telah Pemohon Banding laporkan dengan benar sesuaidengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2006;Laporan Keuangan Pemohon Banding telah diaudit

ayat (1) huruf a Undangundang Pajak Penghasilan Tahun 2000;bahwa selanjutnya secara terperinci dapat Pemohon Banding jelaskan alasan tidak setujuPemohon Banding atas koreksi biaya di dalam Harga Pokok Penjualan sebagai berikut:Raw Material Used sebesar Rp. 9.132.626.678,00bahwa Pemohon Banding tidak memperoleh penjelasan yang terperinci untuk koreksi iniselain hanya disebutkan adanya selisih dari perhitungan pembelian, berdasarkan catatanpembukuan dan Laporan Keuangan Pemohon Banding yang telah diaudit

biaya lainnya sehubungan dengan pembelian bahanbaku; bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia dandalam pembelian bahan baku sebelum menerima tagihan dari supplier untuk keperluanpencatatan Pemohon Banding mencatat dengan standard cost; bahwa pada saat menerima tagihan dari supplier maka dilakukan pencatatan denganharga sesungguhnya dimana dilakukan dengan adjustment PPV untuk mencerminkanbiaya material sesungguhnya; bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding telah diaudit

Retirement Plan sebesar Rp. 134.331.864,00Foods and Beverages sebesar Rp. 3.948.441,00Jumlah Rp. 208.298.685,00Pemohon Banding menerima koreksi Terbanding tersebut di atas;bahwa penelitian Majelis terhadap pendapat dan bukti pendukung yang disampaikan olehPemohon Banding dan Terbanding dapat disampaikan sebagai berikut:bahwa berdasarkan penelitian Majelis, nilai pemakaian bahan baku yang dilaporkan olehPemohon Banding sebesar Rp 246.730.808.409,00 telah sesuai dengan Laporan Keuanganyang telah diaudit

Oleh karena itu Pemohon Bandingdengan itikad baik menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh PB&Copada proses keberatan, sehingga terdapat perbedaan perhitungan PPh BadanTahun Pajak 2008 yang terutang menurut SPT adalah Rp0,00/NIHIL tetapi menurutSurat Keberatan menjadi Lebih Bayar sebesar Rp824.171.922,00 dan menurut SuratBanding tetap sebesar Rp824.171.922,00 (Cfm Surat Banding dalam sengketa PPhBadan halaman 18);bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndangKetentuan

Dalam persidanganpara pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan,SUB atau Bantahan, atau Tanggapan belum terungkap;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas data bukti Laporan KeuanganPemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co dan telah disampaikan pada tahapMenimbangMenimbangMengingatMemutuskankeberatan dan pada persidangan di Pengadilan Pajak adalah merupakan alat buktiyang sah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan;bahwa dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor:

KEP799/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, yang tidak mempertimbangkan data buktiLaporan Keuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co adalah keliru danbertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan;bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulan untukmengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding, dan membatalkan KeputusanTerbanding Nomor: KEP799/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012,sehingga perhitungan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak

berikut :a. 50% (lima puluh perseratus) dari kredit yang digolongkan diragukansetelah dikurangi nilai agunan ; danb. 100% (seratus perseratus) dari kredit yang digolongkan macet setelahdikurangi nilai agunan ;(4) Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk danacadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah pokokpinjaman yang diberikan oleh bank ;(5) Pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagihsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diaudit

huruf h UU Nomor 7 Tahun 1983 mengenai PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 17 Tahun2000 jo Pasal 1Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP238/PJ./2001;Bahwa sesuai dengan Pasal angka 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkansebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor 68/KMK.04/1999 yang menyatakan bahwa pembentukan danperhitungan dana cadangan piutang tak tertagih wajib diaudit

Bahwa atas syarat tersebut juga tidak dapatdipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding)karena dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan PublikPrasetio, Sarwoko & Sanjaya untuk tahun yang berakhir pad a tanggal 31Desember 2005, beban cadangan piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagihtidak termasuk penghapusan piutang yang telah dilakukan secara komersial padatahun 2004 dan 2005;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KEP238/PJ./2001 tanggal 28Maret

ini, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak melakukan mekanisme dan tidak memenuhi syaratsyarat yang telah diuraikan di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) langsung memasukkan piutang tak tertagih tahun 2003, 2004dan 2005 ke dalam saldo akhir Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif(PPAP);Bahwa untuk mengembalikan writeoff piutang ke cadangan dengan caramerevisi laporan komersial yang telah di audit, restatement dilakukan atasseluruh laporan keuangan yang diaudit

Tanpa restatement seluruhlaporan keuangan yang diaudit tersebut maka tidak bisa dilakukan pengembalianwriteoff piutang ke dalamcadangan piutang. Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding)menyatakan tahun 2005 sebenarnya tidak membebankan biaya penghapusanpiutang.

Penghasilan luar usaha cfm SPT Rp 2.669.052.430,00Penghasilan luar usaha cfm Terbanding Rp 8.861.450.430,00Selisih Rp 6.192.397.722,00 bahwa koreksi penghasilan dari luar usaha sebesar Rp.6.192.397.722,00 tersebut diperoleh dari perhitungan kembali laba (rugi) selisih kurs; Menurut bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi penghasilan dari luar usaha yangPemohon dilakukan oleh Terbanding karena perhitungan Pemohon Banding atas selisih kurs sertaBanding laporan keuangan Pemohon Banding telah diaudit

sebagaiberikut:e Pemohon Banding melakukan pinjaman (yang menimbulkan kewajiban) kepada PTMedco Energi International Tbk yang merupakan pemegang saham mayoritas (99,9%)e Tingkat Debt to Equity Ratio Pemohon Banding minus (43,49), tidak wajar dibandingusaha sejenis, sehingga tidak lazim bila masih mendapat pinjamanbahwa Pemohon Banding menyanggah koreksi Terbanding dengan mendalilkan bahwalperhitungan penghasilan diluar usaha yang berasal dari laba/rugi selisih kurs sudah dihitungsecara benar dan sudah diaudit

Oleh karena itu Pemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan LaporanKeuangan yang telah diaudit oleh PB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapatperbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2009 yang terutang menurut SPT adalahRp66.056.358,00 tetapi menurut Surat Keberatan menjadi Lebih Bayar sebesarRp2.971.394.008,00 dan menurut Surat Banding tetap sebesar Rp3.749.437.291,00 (CfmSurat Banding dalam sengketa PPh Badan halaman 18),. bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yangdalam Banding atau Gugatan, SUB atau Bantahan, atau Tanggapan belum terungkap,bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas data bukti LaporanKeuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co dan telahdisampaikan pada tahap keberatan dan pada persidangan di PengadilanPajak adalah merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan bahanpertimbangan.8. bahwa dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor: KEP817/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26

September 2012, yang tidak mempertimbangkan data bukti Laporan KeuanganPemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co adalah keliru dan bertentangan denganketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan.MemperhatikanMengingatbahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulanuntuk mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding, danmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP817/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26 September 2012, sehingga perhitungan PPN Barang dan Jasa MasaPajak September

Oleh karena ituPemohon Banding dengan itikad baik menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit olehPB&Co pada proses keberatan, sehingga terdapat perbedaan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2007 yang terutang menurut SPT adalah RpO /NIHIL tetapi menurut Surat Keberatan menjadisebesar Rp533.375.307,00 dan menurut Surat Banding tetap sebesar Rp533.375.307,00 (CfmSurat Banding dalam sengketa PPh Badan halaman 18);bahwa Terbanding mengacu pada ketentuan Pasal 26A ayat (4) UndangUndang Ketentuan Umumdan

Dalam persidangan para pihak tetap dapatmengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, SUB atau Bantahan, atau Tanggapanbelum terungkap;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas data bukti Laporan Keuangan Pemohon Bandingyang diaudit oleh PB&Co dan telah disampaikan pada tahap keberatan dan pada persidangan diPengadilan Pajak adalah merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan;bahwa dengan demikian keputusan Terbanding No.KEP786/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 MengingatMemutuskanSeptember

2012, yang tidak mempertimbangkan data bukti Laporan Keuangan Pemohon Bandingyang diaudit oleh PB&Co adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,sehingga tidak dapat dipertahankan;bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnyapermohonan banding Pemohon Banding, dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP786/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, sehingga perhitungan PPN Barang dan Jasa Masa PajakApril 2007 menjadi sesuai dengan

Tanjung Saba KecamatanLubuk Begalung Kota Padang dari pengakuan terdakwa sendin; Bahwa Yang menjadi Pelaku atas penggelapan tersebut yaitu YENI ROZA PelICA dan menjadi korbannya adalah saya sendiri sebagai pimpinan CV RimbunPadi Berjaya; Bahwa Jenis barang saksi yang digelapkan oleh terdakwa yaitu uang pembayaranpenjualan gula pasir dari sales setelah diaudit sebesar RP. 237.000.000, (duaratus tiga puluh juta rupiah) lebih dan terdakwa juga membuat surat pengakuansebesar RP 125.000.000, (seratus

Tanjung Saba KecamatanLubuk Begalung Kota Padang;Bahwa Yang menjadi Pelaku atas penggelapan tersebut yaitu YENI ROZA PelICA dan menjadi korbannya adalah pimpinan CV Rimbun Padi Berjaya;Bahwa Jenis barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu uang pembayaranpenjualan gula pasir dari sales setelah diaudit sebesar RP. 237.000.000, (duaratus tiga puluh juta rupiah) lebih dan terdakwa juga membuat surat pengakuansebesar RP 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah);Bahwa Terdakwa sebekerja di CV

dan setelah buku diaudit ditemukan adakejanggalan antara fisik dengan data yang ada, setelah itu semua tanda terimadari kasir 2 mulai dari bulan maret 2013 sampai bulan juli 2013 dikumpulkan,kemudian tanda terima tersebut dicek/diperiksa, setelah diperiksa ternyata tandatangan yang ada bukan asli tanda tangan saksi (palsu);Bahwa saksi ada menemukan kecurangan yang dibuat oleh terdakwa yaitu adapada tanggal 16, kesokan harinya terdakwa memberikan bukti uang sebesarRp.8.000.000, dan Rp. 3.000.000,

olehKantor Akuntan Publik (Lampiran 6);Keuangan Interim akhir bulan sebelumpembagian dividen interim TCM yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik (Lampiran 6);Halaman 18 dari 86 Halaman.

Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017f)9)h)Fotokopi Laporan Keuangan PT Indominco Mandiri dan PT TrubaindoCoal Mining untuk tahun 2011 dan 2010 yang telah diaudit KantorAkuntan Publik;Fotokopi SPT PPh Badan Tahun 2011 atas nama PT Indominco Mandiridan PT Trubaindo Coal Mining;Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 dan per 31Desember 2010 atas nama PT Indominco Mandiri dan PT TrubaindoCoal Mining yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik;Fotokopi SSP Angsuran PPh Pasal 25 Masa Januari sampai

Laporan Keuangan Interimper 30 Juni 2011 PT Indominco Mandiri danPT Trubaindo Coal Mining yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik;Halaman 45 dari 86 Halaman.

Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/201721.22.23.24.29.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.Fotokopi Laporan Keuangan interim per 30 Juni 2011 PT IndomincoMandiri yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT TrubaindoCoal Mining yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari Juni 2011 PTIndominco Mandiri;Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari Juni 2011 PT TrubaindoCoal Mining;Fotokopi Akta Pendirian PT Indominco

Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017m Laporan Keuangan Interim akhir bulan sebelum pembagiandividen interim IMM yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik (Lampiran 6);m Laporan Keuangan Interim akhir bulan sebelum pembagiandividen interim TCM yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik (Lampiran 6);m= Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh IMMsampai dengan 30 Juni 2011 (Lampiran 7); danm Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh TCMsampai dengan 30 Juni 2011 (Lampiran 7);Pembuktian