• Nursiati;v Berkas pengajuan ke koperasi AAP dan Koperasi BMT);Tetap dilampir dalam berkas perkara;Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 ( dua ribu rupiah);Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN BilSetelan mendengar nota pembelaan Para Terdakwa yang padapokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanPara Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan tanggapanPara Terdakwa yang

• Surjana Hilin, Tanggal 22 Maret 2021, Ditanda Tangani Kades Suka Merindu Saipudin Juhri Dan Dicap Stempel Kades Suka Merindu;
  Dilampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) Unit Monitor Merk ACER Warna Hitam;
  - 1 (satu) Unit CPU Merk POWERLOQIC Warna Hitam;
  - 1 (satu) Unit Keyboard Merk EYOTA Warna Hitam;
  - 1(satu) Unit Mouse Merk RLENS Warna Hijau;
  - 1 (satu) Unit Printer Merk CANON Warna Hitam.

  Surjana Hilin, Tanggal 22 Maret 2021, Ditanda TanganiKades Suka Merindu Saipudin Juhri Dan Dicap Stempel Kades SukaMerindu;Dilampir dalam berkas perkara; 1 (Satu) Unit Monitor Merk ACER Warna Hitam; 1 (Satu) Unit CPU Merk POWERLOQIC Warna Hitam; 1 (Satu) Unit Keyboard Merk EYOTA Warna Hitam; 1(satu) Unit Mouse Merk RLENS Warna Hijau; 1 (Satu) Unit Printer Merk CANON Warna Hitam.Dikembalikan kepada saksi JULIYUS Bin AHMAD JAUTI.6.

Dilampir dalam berkas perkara;

1. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

• Acara Pidana Terdakwa harus diputus lepas dari tuntutan hukum(ontslag van alle rechtsvervolging );Menimbang, bahwa oleh karena itu pula berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana Terdakwa berhak memperolehrehabilitasi; 3 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus diputus lepas dari tuntutan hukummaka biaya perkara dibebankan kepada Negara; Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umumdalam perkara ini akan dilampir

• Para Penggugat dan Para Saksi telahberkolaborasi, bersekongkol dan bermufakat jahat untuk mengelabuiMajelis Hakim dalam persidangan. ( semua alat bukti Tergugat dankesimpulan akhir dilampir kembali dalam Memori Banding in1 ).. Bahwa terhadap Suratsurat yang di ajukan Para Penggugat/ParaPembanding dimana Majelis Hakim telah salah menerapkan hukumnyadicocokkan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) Para Saksi yangdiajukan Para Penggugat tidak dapat menjelaskan batasbatas tanahtersebut.

• Simpang Dukuh No. 3840 Surabaya berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 11 Mei 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Mojokerto dengan Nomor 300/kuasa/6/2020/PA.Mr tanggal 04 Juni2020;Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebutdiatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yangbersangkutan, maka dengan adanya Surat Kuasa Khusus yang dilampir!

• TERGUGAT ;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli2016, yang dilampir anjuran atau risalah penyelesaian, yang telah didaftarkan diHalaman 1 dari 26 hal Putusan Nomor 52/Pdt.SusPHI/2016/PN PbrKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

• "Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding".Pasal 27 ayat (83) UndangUndang KUP menyatakan sebagai berikut:"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulisdalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulansejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampir dengan salinan SuratKeputusan Keberatan tersebut."

• sebagai dasar untuk mengajukan kebutuhan benihmelalui rencana usaha kelompok (RUK).(2) RDKK yg disusun oleh kelompok sasaran harus ditanda tangani oleh seluruhPutusan Nomor 04/Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm Hal 25 dari 242anggota kelompok dan diketahui oleh penyuluh/petugas perkebunan setempat,sedangkan RUK harus ditanda tangani oleh ketua kelompok sasaran dandisyahkan oleh ketua tim teknis kabupaten / kota.(3) Ketua kelompok sasaran menyampaikan RDKK dan RUK kepada ketua tim tekniskabupaten/kota yang dilampir

  sebagai dasar untuk mengajukan kebutuhan benihmelalui rencana usaha kelompok (RUK).(2) RDKK yg disusun oleh kelompok sasaran harus ditanda tangani oleh seluruhanggota kelompok dan diketahui oleh penyuluh/petugas perkebunan setempat,sedangkan RUK harus ditanda tangani oleh ketua kelompok sasaran dandisyahkan oleh ketua tim teknis kabupaten / kota.Putusan Nomor 04/Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm Hal 52 dari 242(3) Ketua kelompok sasaran menyampaikan RDKK dan RUK kepada ketua tim tekniskabupaten/kota yang dilampir

  bantuan menyusun rencana definitifkebutuhan kelompok (RDKK) sebagai dasar untuk mengajukan kebutuhan benihmelalui rencana usaha kelompok (RUK).(2) RDKK yg disusun oleh kelompok sasaran harus ditanda tangani oleh seluruhanggota kelompok dan diketahui oleh penyuluh/petugas perkebunan setempat,sedangkan RUK harus ditanda tangani oleh ketua kelompok sasaran dandisyahkan oleh ketua tim teknis kabupaten / kota.(3) Ketua kelompok sasaran menyampaikan RDKK dan RUK kepada ketua tim tekniskabupaten/kota yang dilampir

• telpon berkisarantara siang hari sampai dengan sore hari, dengan maksudmeminta klarifikasi dan penjelasan dari Penggugat terhadapkekurangan persyaratan berkas pendaftaran, namun tidak dapatterhubung.Bahwa dengan petunjuk dan arahan dari Penitia Pemilihan TingkatKecamatan maka Tergugat berkeyakinan bahwa Penggugat telahdengan sengaja mengabaikan apa yang menjadi ketentuan padaPasal 31 Ayat (3) huruf j Perda Pulpis Nomor 16 Tahun 2015berbunyi : Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dilampir

• website PU NET;3) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;4) Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak;5) Mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai DIPA;6) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan danlaporanlainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;7) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP/Pejabatpengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;8) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumenpengadaan barang/jasa dan menerima hasil pekerjaan pengadaanbarang/jasa dilampir

• Jika demikian halnyadam hukum dokumen tersebut harus dilampir dan terlampir menjadi satukesatuan dengan bukti T1, akan tetapi setelah diteliti dan dipelajariternyata: bukti T1 hanya tentang Perjanjian Kredit Nomor 0000379SPK73871110 dan tidak ada Akta Nomor 5 tanggal 21 Januari 2009 tentangSKUPK.

• Tanjung Kapal Kecamatan Rupat pada tanggal 9 Maret 2004 yang ditulistangan secara langsung oleh saudara Bapak DANI SOFIAN selaku LurahTanjung Kapal pada waktu itu atas Perintah Saudari MARIA selaku DirekturUtama PT.Marita Makmur Jaya yang dilampir dengan daftar hadir pertemuanpara ketua kelompok tani selaku anggota Koperasi Ujung Pasir KelurahanTanjung Kapal dengan PT.MARITA MAKMUR JAYA di Batupanjang ;Bahwa adapun hasil musyawarah antara Kelompok Tani Warga Sei Injabdengan PT.

• ., NIP.19630223199031001 selaku KepalaKantor Pertanahan Kota Salatiga tentang Undangan penyerahan sertifikatkondolidasi tanah, yang dilampir' daftar penerima sertifikat tanah tahap dantahap Il;Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sit8. 1 (satu) Lembar kwitansi atas nama Ahmad Kharis sebesar Rp. 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran operasionalkonsolidasi tanah 5 (lima) bidang;9. 1 (satu) Lembar kwitansi atas nama Ahmad Kharis sebesar Rp. 1.000.000,00

• KAHAR mengajukan proposal permohonan pencairan Dana Desa(DD) Tahap yang dilampir APBDes Desa Palo TA. 2016 ke PemerintahKabupaten Halmahera Tengah melalui Kantor Kecamatan Patani Timur, kKemudianproposal permohonan pencairan tersebut sudah memenuhi syarat dan langsungdiajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kabupaten Halmahera tengah untuk diterbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D).

  KAHAR mengajukan proposal permohonan pencairan DanaHalaman 17 dar 118 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN TteDesa (DD) Tahap yang dilampir APBDes Desa Palo TA. 2016 ke PemerintahKabupaten Halmahera Tengah melalui Kantor Kecamatan Patani Timur,kemudian proposal permohonan pencairan tersebut sudah memenuhi syarat danlangsung diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera tengah untuk diterbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D).Bahwa pada tanggal 20

• bantuan menyusun rencana definitif kKebutuhankelompok (RDKK) sebagai dasar untuk mengajukan kebutuhan benih melalui rencanausaha kelompok (RUk).(2) RDKK yg disusun oleh kelompok sasaran harus ditanda tangani oleh seluruh anggotakelompok dan diketahui oleh penyuluh/petugas perkebunan setempat, sedangkan RUKharus ditanda tangani oleh ketua kelompok sasaran dan disyahkan oleh ketua tim tekniskabupaten / kota.(3) Ketua kelompok sasaran menyampaikan RDKK dan RUK kepada ketua tim tekniskabupaten/kota yang dilampir

  bantuan menyusun rencana definitif Kebutuhankelompok (RDKK) sebagai dasar untuk mengajukan kebutuhan benih melalui rencanausaha kelompok (RUkK).(2) RDKK yg disusun oleh kelompok sasaran harus ditanda tangani oleh seluruh anggotakelompok dan diketahui oleh penyuluh/petugas perkebunan setempat, sedangkan RUKharus ditanda tangani oleh ketua kelompok sasaran dan disyahkan oleh ketua tim tekniskabupaten / kota.(3) Ketua kelompok sasaran menyampaikan RDKK dan RUK kepada ketua tim tekniskabupaten/kota yang dilampir

• Pengadilan Negeri Makassar (perkara a quo)menerangkan: Bahwa sepengetahuan saksi di bulan Januari 2008 PPTK dua kali memintaNota Ajuan senilai kurang lebih 1,7 miliar dan 3 miliar; Bahwa dalam pengajuan SPM dilampirkan namanama yang akan dicairkandananya; Bahwa untuk pencairan dana 3 miliar tidak ada namanama yang dilampir; Bahwa saksi tidak mempunyai fungsi verifikasi terhadap keluarnya dana,yang punya bagian itu adalah bagian akuntansi (H.

• luas dan batas batasobjek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983).e) Bahwa terhadap Peta situasi hasil Pemeriksaan Setempat yangdinyatakan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi yang dijadikan sebagai tambahan alat bukti, menurutpendapat kami bahwa alat bukti adalah apa yang diperlihatkanHalaman 44 dari 59 halaman, Perkara Pdt.Nomor 21/PDT/2021/PT.BGL.dipersidangan dengan dibuktikan keasliannya, kemudian terhadap petaSituasi hasil pemeriksaan setempat yang dilampir

• Surat tersebut dilampir!dengan dokumen berupa rincian Harga Perhitungan Sementara (HPS) sebesarRp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Kerangka Acuan Kerja,Rancangan Kontrak, SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) dan SyaratSyaratKhusus Kontrak (SSKK) untuk dilakukan proses pemilihan penyedia untuk paketpekerjaan tersebut.

• untukdimenangkan dimana terdakwa CATUR PRASETYO menangapi dengan menyarankanuntuk mengajukan dua perusahaan sebagai pendamping serta membuat hargapenawaran yang seimbang;Menimbang, bahwa begitu juga halnya berdasarkan keterangan saksi saksiJefriansyah Dwi Sahputra Amori, saksi Suparman, saksi Ramadhan, saksi Hamrullah,dalam pelaksanaan proses pelelangan terhadap pengadaan Alatalat Kesehatan,kedokteran dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Prov.Sulbar dimanadokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak dilampir