Ditemukan 95 data
YAYASAN LEMBAGA PENELITIAN PENGKAJIAN dan PENGEMBANGAN BANTUAN HUKUM
Termohon:
1.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SORONG
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
115 — 25
Nirahua Salmon Eliazer Marthen, SH, M.Hum bahwa ahli mengenal Para Termohon secara insitusi sedangkandengan Pemohon saksi tidak kenal; bahwa ahli mengerti di hadirkan oleh Para Termohon secaravirtual ke persidangan untuk memberikan pendapat sehubungandengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor: : 2P583/R.2.11/Fd.1/04/ 2021, Tanggal 26 APRIL 2021, olehPara Termohon ; bahwa jenjang pendidikan ahli adalah, Stara 1 (S.1) padafakultas hukum Universitas Pattimura Ambon, Stara 1 (S.2
Nirahua Salmon Eliazer Marthen, SH, M.Hum yang menyatakan bahwasepengetahuan ahli, Legal Standing Pemohon dalam perkara a quo yangdapat dikategorikan sebagai pihak ke tiga dimana Pemohon sendiri telahmendalilkan dirinya adalah Para Advokad atau pengacara yang berkantor diLembaga Penelitian, Pengkajian, Dan Pengembangan Bantuan Hukumberdasarkan Akte Pendirian Yayasan Lembaga Penelitian, Pengkajian, DanPengembangan Bantuan Hukum maka seharusnya Pemohon Praperadilandalam perkara a quo harus memperoleh
ANDREW P. KEYA, SH
Terdakwa:
1.DESMON HUAN alias DIEGO
2.DES ELIASER NALUKH alias DES
3.JONI OKTOVIANUS MODOK alias ACUNG
48 — 0
JONI OKTOVIANUS MODOK alias ACUNGdengan pidana penjaramasing-masing selama6 (Enam) Bulan;
- Menyatakan Pidana yang dijatuhkandikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 100.000,- disita dari DES ELIAZER NALUKH;
- 3 (tiga) lembar uang kertas dengan pecahan
69 — 39
dengan batasbatas : Utara dengan tanah Eliazer Saeketu, SelatanHalaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Olmdengan Jalan Dua jalur 40, Timur dengan tanah Zakarias Seseli danBarat dengan tanah Yulius Lay.> Bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat berdasarkanSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 276 Surat Ukur tanggal 1 Juli 2015No.32/2015 dengan luas 1339M?
Pembanding/Tergugat II : KRISTIANTO TULAK SAMPELALONG
Terbanding/Penggugat : CLIF PESURNAY
Turut Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Repoblik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Repoblik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasinal Kota Ambon
194 — 49
Dr.Nirahua Salmon Eliazer Marthen, SH., M. Hum)..
306 — 893
NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, SH,M.Hum., yang juga telah di bawah sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :Hal. 70 dari 85 Hal. Putusan Perkara Nomor: 1/G/2019/PTUN.ABN.e PROF. DR. NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, SH, M.Hum.
105 — 9
telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-08012018-0012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Januari 2018 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan untuk memberikan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama :
- Sadrakh Eliazer
282 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr.Nirahua Salmon Eliazer, S.H., MHum. yang tercantum dalamPutusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 55 dan 56 padapokoknya keterangan Ahli tersebut tidak membuktikan bahwaobjek sengketa baru diterima pada tanggal 06 April 2015;Bahwa selanjutnya berdasarkan log book pada baris ke 11(sebelas) menurut Pemohon Peninjauan Kembali, PemohonKasasi Semula Pembanding/Tergugat tidak membuktikan bahwaobjek sengketa baru diterima tanggal 06 April 2015 oleh karenalog book Penggugat hanya berlaku intereen dalam
Nirahua Salmon Eliazer Marthen, S.H.
Dr.Nirahua Salmon Eliazer, S.H., M.Hum. yang tercantum dalamPutusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 55 dan 56 padapokoknya keterangan Ahli tersebut tidak membuktikan bahwaobjek sengketa baru diterima pada tanggal 06 April 2015;Bahwa selanjutnya berdasarkan log book pada baris ke 11(sebelas) menurut Pemohon Peninjauan Kembali, PemohonKasasi Semula Pembanding/Tergugat Il Intervensi tidakmembuktikan bahwa objek sengketa baru diterima tanggal 06April 2015 oleh karena log book Penggugat hanya berlaku
PAKILUS MAREY
Tergugat:
PT PLN Persero Unit Tiga Nabire Distrik Napan
Turut Tergugat:
YOSIAS WARAMI MAREY
131 — 129
Hanock Marey; Bahwa Saksi merupakan Kepala Kampung Napan saat ini; Bahwa sekitar tahun 1989 Saksi merupakan yang membuat konsepSurat Pelepasan Tanah Adat, Surat Kuasa dari Eliazer Marey kepadaMaklon Warami Marey dan Surat Pernyataan Tidak AkanMengajukan Tuntutan Ganti Rugi; Bahwa lahan yang digugat oleh Penggugat telah ada sejak jamanBelanda dimana dulunya sering digunakan untuk perayaan ulangtahun Ratu Wilhelmina dan Ratu Juliana;Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Padt.G/2021/PN
78 — 21
Nirahua Salmon Eliazer Marthen, S.H., M.Hum. dan 2(dua) orang Saksi atas nama Pdt. Demianus Ice, M.Th. dan Pdt.
243 — 60
Nirahua Salmon Eliazer Marthen, S.H., M.
Terbanding/Penuntut Umum : ALEXANDER D LUMBANTOBING,SH
29 — 0
menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik yang dapat mendatangkan kerugian;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar asli kutipan akte kelahiran Paiman Eliazer
Arbi M. Nur
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
437 — 353
NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H.,M.Hum, yang dibawah sumpahjjanji telah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :1. Keterangan Saksi DR. SYAWAL ABDULAUWID, S.H.
NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN,S.H.,M.Hum.
96 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 457 PK/Pdt/2017Bahwa Terdakwa sebagai saksi dari pihak penggugat yang saat itumemberikan keterangan setelah Saksi Eliazer Benggu (saksi ke.1)didengar keterangan juga dari pihak penggugat, dalam keterangannyaTerdakwa telah menyampaikan fakta pelaksanaan eksekusi atas tanahberdasarkan Putusan Perdata Nomor 54/PDT/G/1981, tanggal 10Desember 1991 tidak berkesesuaian dengan isi dari putusan tersebut danberbeda dengan Berita Acara Penyerahan yang di buatkan oleh Terdakwasendiri selaku petugas juru
DR. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
219 — 160
NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H.,M.Hum.:Bahwa Hal utama Aspek Legalitas pemerintahan dalam bentuk diterbitkannyaSK Bupati Maluku Tengah Nomor : 880/456/2019, Tanggal 21 Mei 2019Tentang PTDH atas nama dr.
79 — 24
Nirahua Salmon Eliazer Marthen, SH.M.Hum) ;Bahwa terhadap poin 11 (sebelas) gugatan Para Penggugat,merupakan pemutarbalikan fakta dikarenakan kepemilikan9 (Sembilan) Dusun Dati Termatury termasuk Dusun Tanusangadalah merupakan hak Tergugat , dimana Para Penggugat telahmenafsirkan yang lain dan yang bertentangan dari isi PutusanPengadilan Negeri Ambon No. 263/1955, tahun 1956, PutusanPerkara Peninjauan Kembali Nomor : 2 PK/Pdt. 1991 tanggal 19 Mei1993 yang menguji Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2484K
111 — 36
NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum., GuruBesar Ilmu Hukum dengan spesialisasi Hukum Adminstrasi Negara padaFakultas Hukum Universitas Pattimura yang menyatakan bahwa dari aspekkewenangan baik sumber dan cara memperoleh kewenangan akan diketahuiHal. 179 dari 191 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.secara jelas apakah Hardo dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalamperkara aquo karena setiap tindak pemerintahan diisyaratkan harus bertumpuatas kewenangan yang sah.
NIRAHUASALMON ELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum., Guru Besar Ilmu Hukum denganspesialisasi Hukum Adminstrasi Negara pada Fakultas Hukum UniversitasPattimura berpendapat bahwa HARDO yang bukan selaku Penyedia Barangdan/atau Subkontraktor dalam perkara a quo, tidak melakukan penyalahgunaanwewenang dan/atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugiannegara terkait Kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba JaringApung Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kelautan Dan Perikanan ProvinsiMaluku sehingga
NIRAHUASALMON ELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum., Guru Besar Ilmu Hukum denganspesialisasi Hukum Adminstrasi Negara pada Fakultas Hukum UniversitasPattimura berpendapat bahwa dengan ditetapbkan HARDO, yang bukan sebagaiPenyedia Barang dan/atau subkontraktor, sebagai terdakwa dan dimintapertanggungjawaban pidana atas kerugian negara tanpa hasil pemeriksaanBPK RI sebagai Lembaga Negara yang berwenang menetapkan kerugianNegara padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah badan yangmemperoleh wewenang konstitusional
93 — 57
Operasional Kredit Usaha Rumah Tangga KRISTA, diberitanda T3.b;Foto copy Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 175/UL.2.00.22 2/2011,Tentang Penghentian Sementara Penyaluran Pegadaian Krista (Kredit UsahaRumah Tangga), diberi tanda T4;Foto copy Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 233/US.2.00/2006Tentang Pedoman Operasional Kredit Rumah Tangga (KRISTA), diberi tanda TYjFoto copy Surat PT Pegadaian (Persero Deputy Administrasi dan SupportingNomor 18/120006/2014 tanggal 2 Juni 2014 kepada Ferdi Eliazer
82 — 30
NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H, M.H:Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberi pendapat sebagai ahli hukumTata Negara sehubungan dengan ada 2 (dua) sertifikat tanah pada 1 (satu)obyek tanah ;Bahwa menurut ahli apabila ada 2 (dua) sertifikat tanah dalam satu obyek/liokasi tanah adalah melanggar kepastian hukum yang membawa akibatketidakpastian hak ;Bahwa apabila ada 2 (dua) sertifikat tanah dalam satu obyek /lokasi tanahmaka itu berarti pejabat tidak menggunakan azas kerja yang baik dan tidakmeneliti
Terbanding/Terdakwa : HAIDEE A. R. VIGELEYN NIKIJULUW, M.Si
77 — 31
NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN,SH.M.Hum, bahwadelik inti dalam Tindak pidana korupsi dalam pasal 3 UU Tipikoradalah penyalahgunaan wewenang dan PPK boleh membuataddendum yang didalamnya boleh merobah harga jika tidak adayang menyalahi kontrak maka Majelis Hakim Tipikor pada tingkatbanding menyatakan bahwa dalam fakta persidangan terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakanwewenang (yaitu dalam kedudukannya selaku PPK untuk kegiatanpengadaan sarana prasarana penyuluhan berupa 1
101 — 46
., Advokat pada kantor hukumFerdie Eliazer Kiroh & Associates beralamat di Wisma Jaya,Jalan Kusuma Timur Il H, Blok D.24 No. 5 Bekasi Timur, Bekasi,Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal1 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MelawanPT PEGADAIAN (Persero), beralamat di Jalan Kramat Raya No. 162 JakartaPusat, yang diwakili oleh Direktur Utama Riswinandi, dalam halini memberikan kuasa kepada Guladi Aksiono,SH., HolilurRohman, SH., MH., MKn., Agus Mulyana, SH., Teja