(Lima Ribu Meter Persegi) tersebut terdapatpihakpihak lain yang tidak ikut digugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka untuk menghindari adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetaptidak dapat dieksekusi (non executabel), karena ada pihak lain selain Tergugat dan tergugat II di atas tanah seluas + 5.000 M?

Bahwa Judes Factie sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi dariTergugat / Pembanding yang nyatanyata berdasar fakta hukum, oleh JudesFactie telah mengabaikannya yang menyebabkan sekalipun dalam putusana quo telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat / Terbanding namunbila putusan nanti berkekuatan hukum tetap maka tidak dapat dilaksanakankarena putusan Non executabel, karena : Di dalam tanah sengketa masih ada pihak / subyek hukum yang tidakdigugat yaitu Andi Nilawati, bahwa yang bersangkutan

Bahwa tidak benar dan bertentangan dengan hukum Pengadilan Tinggimenyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.tanggal 28 November 2012 Nomor 277 PK/Pdt/2012 tidak bersifatcondemnatoir, karena itu tidak dapat dieksekusi (non executabel);Bahwa Mr. C. W.

Bahwa tidak benar dan bertentangan dengan hukum Pengadilan Tinggimenyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.tanggal 28 November 2012 Nomor 277 PK/Pdt/2012 tidak bersifatcondemnatoir, karena itu tidak dapat dieksekusi (non executabel);Bahwa Mr. C. W.

., tanggal 27 Mei 2010Nomor 109 K/PDT/2010 mengabulkan gugatan Terlawan I terhadap Terlawan II,Terlawan III dan Terlawan IV patut dibatalkan seluruhnya dan atau dinyatakantidak dapat dilaksanakan (non executabel);Bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan ini berdasarkan hak yang sah atasTanah Perladangan terperkara, maka putusan pengadilan yang mengabulkanperlawanan ini patut dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaarbij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan tidak jelas dan berteletele yang sangat membingungkan serta bertentangan dengan tatatertib Hukum Acara Perdata dan non executabel, dimana paraPenggugat meminta agar Tergugat tidak menuntut = ataumempergunakan haknya yaitu membangun Tongkonan Miliknya(Tongkonan lama = Panglodoran) dan memerintahkan para Tergugatatau siapa saja untuk tidak membuat kegiatan diatas tanahTongkonan tersebut, adalah suatu permintaan yang melanggar TataTertid Hukum Acara Perdata bahkan

Tergugat (Torampe) sebagai orang tidak mempunyai garisketurunan dengan Tongkonan Batuariri PaPuntian, tidak mempunyaihak untuk mengatur Pembangunan Tongkonan Batuariri Pa PuntianHalaman 51 dari 70 Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2019/PN Makadalah petitum gugatan bersifat Negatif, yang menurut Hukum AcaraPerdata harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan tidak jelas dan berteleteleyang sangat membingungkan serta bertentangan dengan tata tertibHukum Acara Perdata dan non executabel

tidak didukung oleh Dokumen Perjanjian Hutang yang sempurnaIpasti sebagai dokumen pokok dan tata caranya, tidak disebutkansecara jelas mengenai letak tanahnya, serta tidak dilandasi dokumenakta pemasangan hipotek dan tata caranya menyebutkan angkaPutusan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.Btl Hlm 17 dari 43 himhutangnya yang pasti maka Para Penggugat mohon pembatalannyadan Batal demi hukum terhadap Hak Tanggungan terhadap tanahobyek sengketa perkara a quo dengan Pemegang Hak oleh Tergugatsehingga menjadi Non Executabel

Menyatakan dalam hukum, Putusan Perdamaian PengadilanNegeri Kls 1B Lubuk Pakam No.45/Pdt.G/2006/PNLP, tanggal 8 November 2006 tersebut, tidak mempuyaiexecutorial (Non Executabel) teradap tanah terperkara I, Il yangmerupakan bahagian dari areal HGU Pelawan, sesuai denganSertifkat HGU No. 104/Desa Bandar Klippa tertangal 20 Juni2003 ;5.

namun PutusanProvisi dimaksud tidak dimintakan agar dikuatkan dalam putusan akhir,dan dalam petitum gugatan tidak ada dimintakan agar Turut Tergugat Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srhdan Turut Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawanhukum serta dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan objektanah terpekara, sehingga jika seandainya quadnon meskipun Putusandalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak akandapat dijalankan atau dilaksanakan (non executabel

menguasai objek tanahterperkara dan meminta Putusan Provisi, namun Putusan Provisidimaksud tidak dimintakan agar dikuatkan dalam putusan akhir, dandalam petitum gugatan tidak ada dimintakan agar Turut Tergugat dan Turut Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatanmelawan hukum serta dihukum untuk menyerahkan danmengosongkan objek tanah terpekara, sehingga jika seandainyaquadnon meskipun Putusan dalam perkara ini telah mempunyaikekuatan hukum tetap, tidak akan dapat dijalankan atau dilaksanakan(non executabel

PutusanPengadilan Negeri Medan No. 353/Pdt.G/2008/ PN.Mdn tanggal 07 Januari2009, menjadi putusan yang bersifat non executabel dikarenakan adanyaputusanputusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain atasobyek yang sama;Bahwa perlu dikemukakan dalam gugatan perlawanan ini, disampingadanya Putusan MARI No. 418 K/Pdt/2012 tanggal 30 April 2013 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 357/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 16April 2010 jo.

Bahwa batas objek sengketa yang tercantum dalam gugatan penggugatkhususnya sebelah Timur tidak berbatasan langsung dengan tanah NeSakaria akan tetapi berbatasan langsung dengan tanah ABDUL MALIK,akibatnya apabila batas tanah sebelah timur ini tetap dipertahankan makalogikanya tanah Ne Sakaria termasuk dalam objek sengketa yangmenimbulkan akibat hukum bahwa tanah sengketa tidak dapatdieksekusi( non executabel) karena merugikan pihak ketiga ;Bahwa terkait materi eksepsi pada poin 2 dan 3 terkait obyek

rumah Adat Toraja, yang disebut BanuaParapuan atau Banua Batuari NE KALAKA diatas tanah sengketaadalah semua rumpun keturunan NE KALAKA, sehingga dengantidak diikutsertakannya atau ditempatkannya orangorang atau pihakpihak tersebut yang menguasai secara nyata obyek sengketa tersebutdalam perkara a quo dan rumpun keluarga keturunan NE KALAKA yangsedang membangun rumah diatas tanah sengketa, mengakibatkangugatan Penggugat cacat formal / cacat hukum kurang pihak, PluriumLitis Consortium serta Non executabel

Nomor 432 PK/Pdt/2017berbeda dengan objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat dan Para TurutTergugat Pemohon PK dan putusan tersebut adalah non executabel, sehinggaberdasar menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard):Bahwa dari keterangan saksisaksi yang diajukan Para Penggugat/TermohonPK, ternyata tidak ada satupun saksi yang menerangkan mengetahui batasbatas dan luas tanah obyek sengketa, selain itu gugatan para Penggugat samasekali tidak

Nomor63 K/SIP/1953 adalah tidak dapat dieksekusi (Non executabel) karena objeksengketa tidak jelas (vide bukti P.27, P.29, P.380, P.31, P.382 , P.35, P.37,P.38 dan P. 42);Bahwa oleh karena perkara Nomor 8/PDT/1951 Jo. Nomor 19/1952 Jo.Nomor 63 K/SIP/1953 maupun perkara Nomor 6/PDT/G/1989/PN.Kpg Jo.Nomor 9/PDT/1990/PTK Jo.

Tentang identitas objek sengketa yang tidak jelas / kabur ; Bahwa dalam gugatannya para penggugat mempermasalahkan objek tanahpeninggalan orang tua para penggugat dan tergugat sebagaimana dalam sertifikatbernomor 105 dan 110 namun tidak mencantumkan nomor sertifikat tersebut,sehingga apabila Majelis Hakim dalam amarnya hanya mencantumkan tahunsertifikat, bukanlah hal tersebut, dapat putusan tersebut tidak dapat dieksekusi(Non Executabel).Dan apabila dalam putusan perkara a guo mencantumkan tahun

Dengan tidakditariknya KSP Intidana sebagai pihak maka akanmengakibatkan putusan dalam perkara a quo tidak mengikat Halaman 11 Put No.508 /Pdt/2016/PT.SMGKSP intidana sebagai recht persoon dan akan berakibatputusan dalam perkara a q uo non executabel";b. Bahwa materi gugatan a q uo adalah menyangkut hubunganhukum antara Penggugat dengan KSP Intidana cq. KSPIntidana Kantor Cabang Purwokerto.

K/ AG/ 2019tertanggal 12 tertenggal Adalah Keputusan Non Executabel (KeputusanDeklaratoir dan Putusan konstitutief) ;Dalam Buku II Edisi 2013 MARI Tentang Pedoman Pelaksana Tugas danAdministrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan menjelaskanPengertian Keputusan Deklaratoir dan Putusan konstitutief yang dapatkami kutip sebagai berikut:Keputusanya bersifat Deklaratoir adalah pernyataan hakim yang tertuangdalam putusan yang dijatuhkan, pernyataan itu merupakan penjelasan ataupenetapan tentang

PUTUSAN NON EXECUTABEL angka 1 huruf b :"suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapatdinyatakan Non Executabel oleh Ketua PN apabila barang yangakan dieksekusi tidak berada ditangan Tergugat/TermohonEksekusi16. Bahwa berdasarkan Buku "PRAKTEK KEJURUSITAAN PENGADILAN,Cetakan ke6 Edisi Revisi terbitan MARI tahun 2006 halaman 183angka 152 tentang : "DALAM HAL APA SAJA EKSEKUSI TIDAK DAPATDILAKSANAKAN ?

dalam Halaman 201 dari 211 Putusan Nomor 326/Padt.Bth/2020/PN DpsHIR atau RBg, tetapi dalam praktek Ketiga lIembaga hukum ini dapatdipergunakan dengan berpedoman pada Rv, Pasal 279 Rv., dst dan Pasal 70 Rvdat, sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalamhukum materiil maupun hukum formil;Menimbang, bahwa berdasarkan "PEDOMAN PELAKSANAAN TUGASDAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT ~ LINGKUNGANPERADILAN, Buku II Edisi 2007 MARI 2013 halaman 104 pada huruf "AN.PUTUSAN NON EXECUTABEL

angka 1 huruf b dinyatakan suatu putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan Non Executabel oleh Ketua PNapabila barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Tergugat/TermohonEksekusi.

tertanggal13 Februari 2016 dengan mengetahui istrinya ANITA WATY BARUS,menyatakan bahwa dengan sebenarnya sesungguhnya akanmengosongkan rumah yang terletak di Jalan Cikutra 211 E,RT.004/RW.002 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sesudah dibuat suratpernyataan ini yaitu tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12Mei 2016 dengan demikian petitum angka 4 gugatan Dalam Rekonpensiberalasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi (Vide pasal178 HIR) agar putusan perkara a quo adalah putusan yang executabel

yang mana majelishakim membenarkan dan menerapkan bahwa PerlawananPEMBANDING tentu saja merujuk pada pertimbangan putusanterdahulu i.c Putusan perkara No. 4/Pdt.G/2018/PN.Lgs, sebagaimanadijelaskan dalam posita perlawanan PEMBANDING, yang manaPEMBANDING telah menyampaikan dan mengemukakan fakta hukumadanya keterkaitan antara kekeliruan dan kekhilafan hakim yangberdampak serta berakibat terhadap pelaksanaan eksekusi putusanNomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lgs yang putusannya menjadi tidak dapatdieksekusi (non executabel