dan memutusperkara No 21/Pdt.P/2019/PN Mkd;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetaopkan, yakni dalampersidangan tanggal 12 Pebruari 2019, Pemohon hadir sendiri dan telah membacakanpermohonannya, di mana atas substansi surat permohonannya tersebut Pemohonmenyatakan ada perubahanperubahan pada permohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dengan tegas dan eksplisitmenyatakan secara lisan di muka persidangan bahwa Pemohon tersebut mencabutpermohonannya, dengan alasan menyangkut formalitas

permohonan (formalitas suratpermohonan), yang atasnya Pemohon masih harus terlebih dahulu mempersiapkan alatalat buktinya tersebut;Menimbang, bahwa atas pernyataan atau pengajuan pencabutan permohonanoleh Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat banhwa dengan seutuhnya berpijakpada hakekat, esensi dan limitasi gugatan voluntair (permohonan) dalam perkara a quo,yang sematamata hanya menyangkut masalan berupa kepentingan pihak Pemohonsemata (bersifat exparte), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana

, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segalasesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuatdidalam Penetapan ini;Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 127/Pat.P/2019/PN Slit.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untukmenetapkan bila The, Hauw Soen (Ocky Sundari), atau Sundari Rahardjo, atau OckySundari adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon/ Ocky Sundari;Menimbang, bahwa pertama Hakim akan mencermati formalitas

Merdeka Utara b 5, Salatiga,demikian pula diterangkan oleh Para Saksi bila Pemohon dan Kuasa Hukummerupakan suami isteri yang tinggal di alamat yang sama;Menimbang, bahwa maka dengan demikian Hakim dapat menyimpulkan bilabenar Pemohon adalah principal yang berdomisili di wilayah hukum PengadilanNegeri Salatiga, sehingga Permohonan perihal identitas Pemohon telah dianggapcukup dan formalitas Permohonan terkait kewenangan relatif memenuhi syarat;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat permohonan ini

,M.Hum belum menerima kuasa dari Pemohon Ocky Sundari untuk mewakilinya dalammengajukan permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidak cermatan tersebutmengakibatkan formalitas Permohonan ini menjadi tidak terpenuhi, sehingga KuasaHalaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 127/Pat.P/2019/PN Slit.Hukum dapat dinyatakan belum memiliki Kedudukan hukum (legal standing) sebagaiKuasa Hukum bagi Ocky Sundari;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini mengandung cacat formilmaka Permohonan ini patutlah

Bahwa Ir.Sumardi Ahdah,MM selaku Kepala Dinas secara formalitas telahmenandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 932/108/5.2.01.01.100/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditunjukkan kepada CV. BaktiMandiri sebesar Rp 219.560.000,00 dan telah diperhitungkan (dipotong)PPh pasal 22 sebesar Rp 3.239.400,00 sedangkan terdakwa selaku PPTKdan Direktur CV.

Ir.Sumardi Ahdah), sedangkan terhadap Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Tahap Pertama No. 027/549/III.05WK/2007 yang diberikantanggal 20 Agustus 2007 tersebut secara formalitas Direktur CV. BaktiMandiri (Sdr.

Selanjutnya terdakwa selaku PPTK secara formalitas dengan diketahui dandisetujui oleh Ir.Sumardi Ahdah,MM selaku Kepala Dinas Pertanianmenandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 20 Agustus 2007senilai RP. 69.795.000,00,guna diterbitkannya Surat Perintah Membayar(SPM) No.932/109/5.2.01.100/2007 tanggal 20 Agustus 2007 senilai RP.69.795.000 ditujukan kepada CV.

Sumardi Ahdah),sedangkan terhadap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap PertamaNo. 027/549/III.05WK/2007 yang diberikan tanggal 20 Agustus 2007tersebut secara formalitas Direktur CV. Bakti Mandiri (Sdr.

Saumlaki Indah dengan harga penawaran Rp.988.402.403, (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta empatratus dua ribu empat ratus tiga rupiah), dan kemudian saksiArnesus Izaach,S.Pt menyerahkan Surat Usulan PenetapanPemenang Lelang formalitas tersebut, untuk ditanda tangani olehsdri.

; membuat sendiri kelengkapan administrasi lelanguntuk sebagai cara memenuhi persyaratan administrasi formalitas lelang yaituBerita Acara dan Lampiran; tidak juga mengevaluasi hubungan antara pemilikdatadata perusahaan yang dibawa saksi Ir.

Saumlaki Indah) atas perintah Terdakwa Maria Kanety,S.Pi, untuk membawa 3 (tiga) datadata perusahaan sekaligusmenyerahkan kepada saksi Arnesus lIzaach, S.Pt,selanjutnya didaftarkan untuk memenuhi tahapan ProsesPelelangan sifatnya formalitas, dengan datadata perusahaansebagai berikut :1. CV. Sitafal Putra (Teng Kok Siong sebagai Direktur)382. CV Wearlaku (Jonny R sebagai Direktur)3. CV.

Saumlaki Indah dengan Direktur Terdakwa MariaKanety, S.Pi adalah Istri dari Teng kok Siong,selanjutnya Saksi Arneus Izaach, S.Pt juga menyiapkanBerita Acara formalitas untuk ditandatangani oleh sdri. AnaPenina Balthazar, SE (Ketua Panitia Lelang), sdr. Yan ZamoraNoach, SP, sdr.

Saumlaki Indah dengan hargapenawaran Rp. 988.402.403, (Sembilan ratus delapan puluhdelapan juta empat ratus dua ribu empat ratus tiga rupiah),dan kemudian saksi Arnesus Izaach,S.Pt menyerahkan SuratUsulan Penetapan Pemenang Lelang formalitas tersebut, untukditanda tangani oleh sdri.

Istana Sarana Raya hadir pada setiaptahapan kegiatan pengadaan, dimana pada kenyataannya pihak PT.Istana Sarana Raya tidak pernah hadir ataupun mengikuti seluruh prosesyang dituangkan dalam dokumen dokumen tersebut, hal ini karenaseluruh dokumen tersebut dibuat hanya sebagai formalitas saja sebagaisyarat pencairan anggaran.

IstanaSaranaraya, lalu. terdakwa mengajukan Nota Dinas yang berisipermohonan untuk pencairan anggaran pembelian 1 (satu) unit mobilpemadam kebakaran sebesar Rp. 999.750.000, (sembilan ratussembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) denganmelampirkan seluruh dokumen dokumen pengadaan yang dibuatsecara formalitas oleh terdakwa kepada Drs. H.A. Madjid Muaz, MM.Dimana Drs. H.A.

IstanaSarana Raya, lalu terdakwa mengajukan Nota Dinas yang berisipermohonan untuk pencairan anggaran pembelian 1 (satu) unit mobilpemadam kebakaran sebesar Rp. 999.750.000, (sembilan ratussembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) denganmelampirkan seluruh dokumen dokumen pengadaan yang dibuatsecara formalitas oleh terdakwa kepada Drs. H.A. Madjid Muaz, MMselaku Bupati Tebo. Dimana Drs. H.A.

Madjid Muz yang sebelumnya telahmengetahui bahwa seluruh proses pengadaan yang dilakukan olehterdakwa tersebut hanyalah sekedar formalitas saja guna pembayaran 1(satu) unit mobil pemadam kebakaran ditahun 2005 tersebut, lalumenyetujui usulan pembayaran32tersebut.

MADJIDMUAZ,MM. e Bahwa Nota Dinas beserta seluruh dokumen pengadaan yangdibuat secara formalitas tersebut dan disetujui oleh Drs. H.A.MADJID MUAZ, MM. dimaksud kemudian telah dijadikan dasarditerbitkannya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) olehBagian Keuangan Setdakab Tebo ke rekening PT. Istana SaranaRaya pada Bank DKI Cab.

Kadiv Pertimbangan Hukum & Formalitas SKK Migas. berupa dokumen-dokumen.

Selanjutnya nanti sekitarpada tahun 2000, terjadi transasksi jual beli tanah terperkara dengan carajual beli purapura (formalitas). Jual beli yang terjadi tersebut denganmaksud hanya sekedar untuk memudahkan Penggugat mencari pinjamanuang dalam rangka penambahan modal usaha Penggugat, sebagaimanamaksud dan tujuan terjadinya jual beli secara formalitas yang disarankanoleh Penggugat sendiri.

Oleh sebabjual beli yang dikatakan hanya formalitas, sehingga para Tergugat tidakpernah keberatan dan tidak juga menuntut atau mempersoalkan kepadaPenggugat mengenai jumlah harga jual beli tanah yang tercantumdidalam akta jual belinya, oleh karena diketahui bersama Penggugat danpara Tergugat bahwa semua yang tercantum didalam akta jual belitersebut hanya formalitas belaka;Bahwa oleh karena dengan caracara seperti apa yang diuraikan dalam suratgugatan pihak Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat

Dan kalaupun ada terdapat transaksi jualbeli yang didalilkan Penggugat, mengenai jual beli diantara kedua belahpihak terhadap tanah terperkara tersebut, hanya sekedar jual beli purapura(formalitas saja) karena para Tergugat tidak pernah menerima sejumlahuang dari harga jual beli yang dimaksudkan oleh Penggugat. Dikarenakanpara Tergugat tidak pernah sama sekali menjual dan atau mengalihkantanah miliknya kepada Penggugat, maupun kepada pihak lain.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 14 yang benar adalah bahwa tanahtersebut adalah merupakan Tanah Kas Desa (TKD) sebagaimana dinyatakan dalamBerita Acara tertanggal 24 April 2001 dan telah ditandatangani oleh pihakpihakyang bersangkutan termasuk PenggugatPenggugat;Bahwa tidak benar sertifikat mengatasnamakan Para Penggugat tersebut dipinjamoleh Tergugat, akan tetapi sertifikat atas nama tersebut dikembalikan ke Desasebagai konsekwensi penandatanganan formalitas berdasarkan kesepakatan antaraTergugat

maka melalui Rapat antara Kepala Desa Beringin Lestari, BPD, LPM,masyarakat, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat maka dijadikanlah tanah tersebutsebagai Tanah Kas Desa untuk Pembangunan di Desa Beringin Lestari danmasyarakat yang terancam namanya tersebut mendapat kompensasi, dan sisanyadipergunakan untuk pembangunan desa;Bahwa ketidaktahuan Para Penggugat tanah kavlingan tersebut dijadikan Tanah KasDesa (TKD) adalah dalil yang berpurapura, karena tidak mungkin Para Penggugatmenandatangani proses formalitas

Quadnon TanahKas Desa tersebut adalah milik Penggugat, tentunya tidak perlu adanya persetujuandari Tergugat, BPD maupun LPM dalam pencairan dana tersebut, akan tetapi tanahtersebut adalah hanya formalitas saja dan secara sah adalah asset desa (Tanah KasDesa) tentunya segala sesuatunya harus melalui persetujuan Tergugat, BPD maupunLPM Desa Beringin Lestari;. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 6, karena dalam gugatan aquo tidak adapihak yang diposisikan sebagai Tergugat II;.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 1517 yang benar adalah bahwa tidak adakerugian yang dialami oleh Para Penggugat, malahan Para Penggugat mendapatkeuntungan/kompensasi sebesar Rp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus riburupiah) dari formalitas kepemilikan Tanah Kas Desa yang jelasjelas telahdisepakati dalam beberapa Berita Acara dan perbuatan mengatasnamakanmasyarakat sebagai pemegang asset desa (Tanah Kas Desa) buanlah merupakanperbuatan melawan hukum;Bahwa ganti rugi yang dimintakan

tanah kas desa untuk Kavling 15(lima belas) dan kavling 10 (sepuluh) bertanggal 24 April 2001, dihubungkan dengan buktibukti T3 yaitu berita acara rapat bertanggal 13 Agustus 2003 dan bukti T2 berupa BeritaAcarabertanggal 25 Agustus 2003tentang Penyerahan bantuan dana kepada 25 (dua puluhlima) KK masingmasing sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), yang ikut sertamenandatangani atas nama formalitas tanah kas Desa Beringin Lestari pada tanggal 13Agustus 2003, dihubungkan dengan bukti T4 yaitu

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksadan menangani Permohonan ini berpendapat lain mohon Penetapan yangseadiladilnya.Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon hadirsendiri di persidangan;Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahanapapun pada dalildalil dalam surat permohonannya;Bahwa, sebelum pemeriksaan masuk kedalam pokok perkara, MajelisHakim telah melakukan musyawarah terkait dengan formalitas

pokok dari permohonan Pemohonadalah dimana Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai satusatunya abhlliwaris dari almarhum Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli2021 dan menetapkan peninggalannya pada posita angka 2.1. s/d 2.14.menjadi harta waris, serta menetapkan harta waris tersebut menjadi milikPemohon;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokokperkara a quo (Hukum Materiil), Majelis Hakim memandang perlu untukmemeriksa, meneliti dan mempertimbangan kelengkapan formalitas

Majelis Hakimberpendapat bahwa kelengkapan formalitas (Hukum Formil) dalam suatuHal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 96/Padt.P/2021/PA.Botgperkara merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranyamenjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan Hakim.

Oleh karenamelaksanakan/menegakkan hukum materiil sebuah permohonan adalah wajib,maka melaksanakan halhal/ketentuan yang membuat kesempurnaan daripelaksanaan Hukum Materiil tersebut (dalam hal ini adalah WHukumFormil/kelengkapan formalitas surat permohonan) hukumnya adalah wajib juga.Pendapat tersebut didasarkan pada Kaidah Hukum Islam sebagai berikut:arly 949 wl GalgIl pixVLArtinya: Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecualidengan adanya sesuatu yang lain, maka keberadaan sesuatuyang

Bahwa putusan Hakim Pertama terdapat kekhilfan Hakim ataukekeliruan yang nyata, yaitu menjalankan peradilan bersifat formalitas(karena terpengaruh gugatan Pasal 120 HIR), tidak sesuai dengankebenaran materiel atau tidak sebagaimana makna peradilan gunamencari dan meneliti kebenaran materiel dari Suatu perjanjian yangsedang diperiksa dan diadilinya, yaitu :Telah menerapkan hukum ex Pasal 1792, 1793, 1457, 1458KUHPerdata, yang dihubungkan dengan rumusan kontan, riil dan terang,dan akta jual beli ex

Adat, (vide,putusan Mahkamah Agung No.1082 K/Sip/1976, tanggal 16 Juni 1976jo. putusan Mahkamah Agung No.601 K/Sip/1973 tanggal 14 Maret1973 jo. putusan Mahkamah Agung No.952 K/Sip/1974 tanggal 12Juni 1975) ;Rumusan Hukum Adat mengenai kontan, riil dan terang dari suatuperjanjian jual beli terdapat pada rumusan ex Pasal 1320 dan 1338KUHPerdata, dan bukan pada jawaban Kepala Desa Jambe/TurutTergugat Il tanggal 6 Juli 1999 dan Camat Kertasmaya/TurutTergugat tanggal 20 Juli 1999 yang isi jawabannya formalitas

untukmenegaskan formalitas administrasi akta jual beli No. 434/Kec.Ktm/1998 tanggal 17 Juni 1998 ex Pasal 26 UUPA jo PP No.10/1961yang dijadikan landasan hukum putusan Hakim Pertama adalahmerupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata (ex Pasal 67 UUNo.14/1985);Karena jawaban Kepala Desa Jambe dan Camat Kertasmaya tidakmenerangkan mengenai kebenaran materiel dari akta jual bellitersebut, misal : datang menghadap orang bernama, alamat,penjual dan pembeli/kuasanya, ijab kabul penerimaan uang danpenyerahan

Nomor : 516 PK/Pdt/2007pertama dinyatakan sah, adalah merupakan kekhilafan Hakim ataukekeliruan yang nyata (ex Pasal 67 UU No.14/1985) ;e Seharusnya akta jual beli No.434/Kec.Ktm/1998 tanggal 17 Juni1998 sebagai formalitas sentral konplik diuji Kebenaran materielnyadalam peradilan ini, Karena secara fisik (de facto) tanah sengketatidak beralih dan tetap berada di tangan Pemohon PeninjauanKembali sebagai bezitter eigenaar yang tidak pernah menjual/menguasakan untuk menjual ;oO.

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dpk tentang susunan formalitas amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

Berita Acara Penyerahan formalitas itu dibuat dibalikpapan ditandatanganioleh Penggugat sebagai yang menyerahkan dan Tergugat sebagaipenerima, turut disaksikan oleh Drs.

Bahwa pembuatan Akta Jual Beli itu hanya formalitas belaka karena secarameteril tidak terjadi jual beli, penyerahan aset, pembayaran harga jualsebagaimana lazimnya jual beli pada umumnya, maka untuk mengikat danmembenarkan bahwa AJB tersebut hanya formalitas maka dibuatlah suratpernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat lyang pada intinya berbunyi : Pemilik sebenarnya atas SHBG diatas adalah PT. Dian Yarpan JayaMandiri dan PT.

Bahwa tindak lanjut dari pinjam nama diatas (AJB formalitas) dan sebagaiantisipasi apabila terjadi balik nama sertifikat ke Tergugat sekaligus untukmengikat para pihak maka pada tanggal yang sama dan pada PPAT/Notarisyang sama (Tergugat II) dibuatlah Perjanjian Ikatan Jual Beli dan KuasaMenjual persil yaitu Tergugat sebagai Penjual dan Penggugat sebagaiPembeli, Perjanjianperjanjian dimaksud yaitu :1.

PPAT di Balikpapan(Tergugat II) hanyalah formalitas belaka dan peruntukan AJB tersebut tidakterlaksana yaitu sebagai jaminan kredit pada bank, sehingga dengandemikian maka akta tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;Berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMER:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

No. 317 / 2017, AJB No. 318 / 2017dan AJB No. 349 / 2017 hanya formalitas, diberi tanda bukti P 8 ;Fotocopy sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor :32, tanggal 8 Juni 2017 atas SHGB Nomor : 00226 / Margo Mulyo, diberitanda bukti P9;Fotocopy sesuai dengan aslinya Akte Kuasa Menjual Nomor : 33, atasSHGB Nomor : 00226 / Margo Mulyo tanggal 8 Juni 2017 , diberi tandabukti P 10;Fotocopy sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor :34, tanggal 08 Juni 2017, atas SHGB

hari persidangan yang telah ditetapkan, yaknidalam persidangan tanggal 6 Februari 2017 dan tanggal 14 Februari 2017,Pemohon hadir sendiri dan telah membacakan permohonannya, di mana atassubstansi surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tidak adaperubahanperubahan pada permohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dengan tegas dan eksplisitmenyatakan secara lisan di muka persidangan bahwasanya Pemohon tersebutmencabut permohonannya dalam perkara a quo, yakni dengan alasanmenyangkut formalitas

permohonan (formalitas surat permohonan);Halaman 1 dari 3 Penetapan No 13/Pdt.P/2017/PN MkdMenimbang, bahwa atas pernyataan atau pengajuan pencabutanpermohonan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwasanyadengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan voluntair(permohonan) dalam perkara a quo, yang sematamata hanya menyangkutmasalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat exparte), yaitudalam substansi permasalahan sebagaimana tertuang dalam suratpermohonannya

Pemohonsejak REVALINA EKA RAMADANI binti ALIONG berumur 2 hari tersebuttelah sesuai dengan Hukum Islam dan sesuai pula dengan pasal 171huruf h Kompilasi Hukum Islam, serta telah sesuai dengan pasal 39dan 40 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak, serta tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Sosial RlNomor 41/HUK/KEP/V1I1/1984 ; ere e ee Menimbang, bahwa tentang proses penyerahan dan pengambilananak angkat dari orang tua asal tidak harus disaksikan oleh aparatDesa/Kelurahan sebab formalitas

yang demikian tidak diharuskanberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 03 Juli 1980Nomor : 849 K/SIP/1977 yang menyatakanBahwa seseorang adalah anak angkat atau bukan tidak semata matatergantung pada formalitas formalitas pengangkatan anak, tetapidilihat dari kenyataan yang ada, yaitu sejak bayi dipelihara olehorang tua angkatnya, yang kemudian dikhitankan dan dikawinkan olehorang tua angkatnya pula.

Hakim Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat danmenjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa walaupun Tergugat pada jawabannya tidakmengajukan eksepsi, namun terlebin dahulu) Majelis Hakim sebelummempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, Majelis Hakim akanmeninjau terlebih dahulu mengenai aspek formalitas gugatan Penggugat

;Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulumengenai formalitas gugatan Penggugat walaupun tidak diajukan eksepsi dalamjawabannya, tidaklah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku diluar Jawa dan Madura yaitu RBg, dan tidak bertentangan pula dengan asashakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat halhal yang bersifatformalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifatmaterial dari suatu gugatan itu sendiri sehingga menurut

Majelis Hakim bahwasebelum sampai pada masalah keadilan substansial atau mengenai pokokperkara maka terlebin dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilanprosedural yaitu formalitas surat gugatan, sehingga jangan sampai suatu pokokperkara gugatan telah diperiksa dan dijatuhi putusan, namun putusan tersebuttidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi/non eksekutable karenaterdapat permasalahan formalitas dari gugatan itu sendiri;Menimbang, bahwa setelan Majelis Hakim mempelajari gugatanPenggugat

hanya menyebutkan nama saja padabatas sebelah selatan namun hal tersebut tidak menjadikan gugatan menjaditidak jelas, pendapat dari majelis hakim tersebut adalah pendapat yang kelirudan bertentangan dengan hukum acara perdata, dimana dalam hukum acaraperdata bentuk kekeliruan seperti itu merupakan kesalahan formil dalam sebuahgugatan dan semua bentuk kesalahan formil memiliki akibat hukum terhadapgugatan Pemohon banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkatpertama yang tidak mempertimbangka formalitas

gugatan penggugat dimanapada saat pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa di atas tanah objeksengketa berdiri 2 buah rumah dan 1 gardu/toko, yang secara formalitas sangatHim 3 dari 10 him Put.

Bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis HakimTingkat Pertama tidak mempertimbangkan formalitas gugatan penggugatdimana pada saat pemeriksaan setempat menurut para Tergugat diperolehfakta bahwa diatas objek sengketa berdiri 2 buah rumah dan 1 gardu/toko,yang secara formalitas sangat tidak sesuai dengan dali gugatan penggugat,padahal dalam hal keperdataan pihak penggugatlah yang memiliki bebanpembuktian adalah keberatan yang sangat mengadaada dan tidakberalasan hukum, karena justru

Para Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan mengubah dalil posita permohonannyaangka 5 dan 6 dengan dengan dalil baru sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Pemohon II berhak menjaga emas seberat 1 kgdan berlian milik Baharuddin (Alm); Bahwa Pemohon dan Pemohon II sebagai ahli waris Baharuddin (Alm)memelihara dan mengelola seluruh Asset atau harta peninggalan almarhumBaharuddin;Bahwa, sebelum pemeriksaan masuk kedalam pokok perkara, MajelisHakim telah melakukan musyawarah terkait dengan formalitas

dari permohonan ParaPemohon adalah dimana Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahliwaris dari almarhum Baharuddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 03Juli 2021 dan menetapkan peninggalannya pada posita angka 3.1. s/d 3.14.menjadi harta waris, serta menetapkan harta waris tersebut menjadi milik ParaPemohon;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokokperkara a quo (Hukum Materiil), Majelis Hakim memandang perlu untukmemeriksa, meneliti dan mempertimbangan kelengkapan formalitas

Majelis Hakimberpendapat bahwa kelengkapan formalitas (Hukum Formil) dalam suatuperkara merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranyamenjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan Hakim.

Oleh karenamelaksanakan/menegakkan hukum materiil sebuah permohonan adalah wajib,maka melaksanakan halhal/ketentuan yang membuat kesempurnaan daripelaksanaan Hukum Materiil tersebut (dalam hal ini adalah WHukumFormil/kelengkapan formalitas surat permohonan) hukumnya adalah wajib juga.Pendapat tersebut didasarkan pada Kaidah Hukum Islam sebagai berikut:arly 949 wl GalgIl pixVLArtinya: Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecualiHal. 6 dari 12 Hal.

menjaditertulis dan terbaca 2013;Menimbang, bahwa sebelum Hakim lebih lanjut memeriksa danmempertimbangkan materi Ssubstansi permohonan Para Pemohon, maka Hakimakan meninjau atau menguji terlebih dahulu mengenai Surat Permohonan ParaPemohon dari segi formalitasnya khususnya mengenai kewenangan mengadilisecara relatif dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan atas Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa langkah Hakim untuk meninjau atau menguji terlebihdahulu mengenai Surat Pemohonan Para Pemohon dari segi formalitas

knususnyamengenai kewenangan mengadili secara relatif dari Pengadilan NegeriTanjungpandan, dan sikap Hakim disini tidak bertentangan dengan asas Hakimbersifat pasif, karena Hakim berpendapat halhal yang bersifat formalitas darisuatu Permohonan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material darisuatu Permohonan itu sendiri, sehingga menurut Hakim bahwa sebelum sampaipada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harusdipertimbangkan masalah keadilan prosedural (

formalitas surat permohonan), danterhadap formiltas surat Permohonan Pemohon khususnya mengenai kewenanganmengadili secara relatif dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagaimanadiuraikan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan mempelajari isiPermohonan Pemohon dapat diketahui jika yang menjadi tuntutan pokok dalamPermohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Pengadian NegeriTanjungpandan memberikan izin kepada Pemohon untuk

Bahwa Hakim pertama salah menerapkan hukum karena tidak memberikanpertimbangan hukum yang cukup bahkan tidak sama sekali memberikanpertimbangan hukum atas dalil yang dikemukakan oleh Tergugat terutamadalam Replik dan kesimpulan dimana Tergugat memperoalkan surat ijin ceraidari atasan Penggugat kalaupun keberadaannya benar quod non maka apakahdapat dijadikan dasar hukum atau suatu bukti bahwa Penggugat sudahmemenuhi formalitas gugatan mengingat surat ijin cerai tersebut tidak pernahdiajukan dalam

sidang Pengadilan ;Bahwa kalaupun surat ijin cerai hanya merupakan formalitas gugatan dan bukanmerupakan suatu alat bukti maka seharusnya surat ijin cerai tersebut diajukandalam sidang Pengadilan agar Tergugat dapat menanggapinya untuk membelahak dan kepentingannya.

Bahwa formalitas Putusan Hakim Pertama cacad hukum karena secara kelirudinyatakan dalam putusan halaman 10 alinea terakhir bahwa : "Demikianlahdiputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Barat pada hari : Rabu, Tanggal 16 Januari 2000, oleh ........", pada haldalam sesungguhnya putusan perkara a quo diucapkan dalam sidang pada hariRabu Tanggal 16 Februari 2000.

MargonoRejowikromo yaitu melalui Notaris Saifudin Arief, SH. yang berkedudukan diCileduk Kabupaten Dati I Tangerang yang isinya Pengikatan JualBeli Tanahdan Bangunan di Desa Cipadu Kecamatan Cileduk Kabupaten Tangerang yaituseluas 700 Meter persegi dengan formalitas harga sebesar Rp.42.000.000,(empat puluh dua juta rupiah) yaitu dengan cara pembayarannya ialah sebagaiberikut :a.

MargonoRejowikromo dengan adanya Pengikatan JualBeli tersebut diatas yaitu denganharga formalitas harga sebesar Rp.42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah)dimana harga yang semestinya Rp.140.000.000, (seratus empat puluh jutarupiah) dan sisanya yang seharusnya dilunasi sebesar Rp.113.500.000, (seratustiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ternyata oleh terdakwa H. MargonoRejowikromo tidak pernah dibayar lagi ;Bahwa kemudian bulan Januari 2001 saksi H.

MargonoRejowikromo yaitu melalui Notaris Saifudin Arief, SH. yang berkedudukan diCileduk Kabupaten Dati II Tangerang yang isinya Pengikatan JualBeli Tanahdan Bangunan di Desa Cipadu Kecamatan Cileduk Kabupaten Tangerang yaituseluas 700 Meter persegi dengan formalitas harga sebesar Rp.42.000.000,(empat puluh dua juta rupiah) yaitu dengan cara pembayarannya ialah sebagaiberikut :a.

MargonoRejowikromo dengan adanya Pengikatan JualBeli tersebut diatas yaitu dengan13harga formalitas harga sebesar Rp.42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah)dan sisanya yang seharusnya dilunasi sebesar Rp.113.500.000, (seratus tigabelas juta lima ratus ribu rupiah) ternyata oleh terdakwa H. MargonoRejowikromo tidak pernah dibayar lagi ;Bahwa kemudian bulan Januari 2001 saksi H.