Hal ini disebabkan karena kata Ketua/Kepaladan frasa Wakil Ketua/Wakil Kepala dalam tabel Tunjangan Hakimdi Lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Agama, Peradilan TataUsaha Negara dan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Bandingdalam Lampiran PP No. 94 Tahun 2012 tersebut, memuat normahukum yang menimbulkan multi penafsiran.

Putusan Nomor. 25 P/HUM/2017Tahun 2004 juncto UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agungyaitu Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim PengadilanTingkat Banding, maka sepanjang kata Ketua/Kepala, dan7997sepanjang frasa Wakil Ketua/Wakil Kepala dalam tabel TunjanganHakim di Lingkungan Peradilan Umum.

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas adalah sangat tepatapabila Mahkamah Agung menyatakan Lampiran II PP No. 94 Tahun2012, sepanjang kata Ketua/Kepala dan sepanjang frasa WakilKetua/Wakil Kepala dalam tabel Tunjangan Hakim di LingkunganPeradilan Umum.

Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negaradan Peradilan Militer untuk Hakim Tingkat Banding adalahbertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1985 juncto UU No. 5 Tahun2004 juncto UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.Dengan perumusan norma yang demikian, maka Para Pemohonmemohon kepada Ketua Mahkamah Agung untuk memberikanpenafsiran terhadap kata Ketua/Kepala, dan sepanjang frasa WakilKetua/Wakil Kepala dalam tabel Tunjangan Hakim di LingkunganPeradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha

Hal ini disebabkan karena kataKetua/Kepala dan frasa Wakil Ketua/Wakil Kepala dalam tabelTunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum. PeradilanAgama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer untukHakim Tingkat Banding dalam Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012tersebut, memuat norma hukum yang menimbulkan multipenafsiran.

Frasa berbangga atau caripencitraan merupakan penilaian dari La Ode Badaruddin terhadappenyelenggaraan tradisi kansodaa tersebut. Frasa tersebut bermaknasindiran bahwa penyelenggaraan tradisi kansodaa yang dilaksanakan olehkeluarga besar Yetty Nurliya hanya sebagai ajang pamer dan pencitraanbelaka. La Ode Badaruddin menilai secara negatif penyelenggaraan tradisikansodaa tersebut.

Frasa berbangga ataucari pencitraan merupakan penilaian dari La Ode Badaruddin terhadappenyelenggaraan tradisi kansodaa tersebut. Frasa tersebut bermaknasindiran bahwa penyelenggaraan tradisi kansodaa yang dilaksanakan olehkeluarga besar Yetty Nurliya hanya sebagai ajang pamer dan pencitraanbelaka. La Ode Badaruddin menilai secara negatif penyelenggaraan tradisikansodaa tersebut.

Frasa berbanggaatau cari pencitraan merupakan penilaian dari La Ode Badaruddinterhadap penyelenggaraan tradisi kansodaa tersebut. Frasa tersebutbermakna sindiran bahwa penyelenggaraan tradisi kansodaa yangdilaksanakan oleh keluarga besar Yetty Nurliya hanya sebagai ajangpamer dan pencitraan belaka. La Ode Badaruddin menilai secaranegatif penyelenggaraan tradisi kansodaa tersebut.

DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRIATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM; Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telahterpenuhilah

unsur tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atasbersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasasebagaimana yang terungkap dalam faktafakta persidangan;Menimbang, bahwa dengan maksud yaitu tujuan yang dikehendakioleh pelaku atau pelaku mengetahui akibat yang akan terjadi, dengan maksuddisini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum sehinggapelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnyamenjadi tujuan

DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU,DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN;Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN KpnMenimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian

terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telahterpenuhilah unsur tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atasbersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasasebagaimana yang terungkap dalam faktafakta persidangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah namayang digunakan bukan namanya sendiri atau aslinya melainkan nama oranglain, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain, jadi namatersebut dapat merupakan

MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKANBARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERIHUTANG MAUPUN MENGHAPUS PIUTANG;Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur

", lebihlebih lagi dengan melibatkan Turut Tergugat I dalamtransaksi tersebut baik sebagai saksi untuk "mengetahui" suatu surat pernyataansebagaimana telah disebutkan di atas maupun sebagai pihak yang "menyetujui"terjadinya transaksi itu, oleh karena Turut Tergugat I bukanlah suami atau bekas suamiPenggugat dan karenanya sangat janggal Turut Tergugat ditarik untuk "menyetujui"terjadinya transaksi tersebut;Bahwa seharusnya Tergugat mencantumkan dalam komparisi Akta jual belitersebut frasa yang pada

tersebut, maka sesuai denganketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sangatlah beralasan bagi Penggugat untukmemohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugatganti kerugian dengan seketika dan sekaligus, baik kerugian yang bersifat materielmaupun moril;Bahwa selain itu sangat beralasan pula bagi Penggugat untuk memohon kepadaPengadilan untuk menghukum Tergugat atas biaya Tergugat sendiri untuk membuat actavan rectificatie atas komparisi akta jual beli tersebut di atas, sehingga frasa

;untuk selanjutnya dianggap berbunyi dan tertulis:e Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta itu telahmemperoleh persetujuan dari bekas suaminya yaitu Tuan Kosin Kunardisebagaimana ternyata dari surat kesepakatan yang dibuat oleh Tuan KosinKunardi, Nyonya Janda Idahjaty Kusni, Tuan Yuswadi Kunardi, dan TuanMinardi Aminudin, pada tanggal 01 Desember 1996;selain menyatakan tandatangan yang telah dibubuhkan oleh Turut Tergugat Ipada halaman 7 akta jual beli tersebut dan juga frasa

No. 356 PK/Pdt/20121 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;3 Menghukum Tergugat atas biaya Tergugat sendiri untuk membuat Acta VanRectificatie atas komparisi Akta Jual Beli No. 7/2003 Tanggal 17 Januari2003 yang dibuat di hadapan Tergugat, sehingga frasa pada halaman aktaJual Beli tersebut yang berbunyi:Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini tidakmemerlukan persetujuan dari suaminya yaitu Tuan Kosin Kunardi

No. 356 PK/Pdt/2012selain menyatakan tanda tangan yang telah dibubuhkan oleh Turut Tergugat I padahalaman 7 Akta Jual Beli tersebut dan juga frasa pada halaman 6 Akta Jual Belisebagai tidak pernah ada atau dihapus;4 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;5 Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp584.000,00(lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)6 Menolak gugatan lain dan selebihnya;Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 23/Pdt.G/2006

pula dimana hasil hutan kayu adalahobjek dari masingmasing keadaankeadaan tersebut;Menimbang, bahwa frasa mengangkut dalam unsur ini adalahkegiatan membawa hasil hutan kayu dengan menggunakan alat angkut darisuatu tempat menuju ke tempat lain;Menimbang, bahwa frasa menguasai dalam unsur ini berarti hasilhutan kayu itu ada dalam penguasaan pelaku sebagai beziter;Menimbang, bahwa frasa memiliki dalam unsur ini berarti pelakumempunyai alas hak milik terhadap hasil hutan kayu itu;Menimbang, bahwa dihubungkan

dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif dimana apabila salahsatu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa frasa Yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut serta melakukan mengandung pengertian sebagai berikut:Menimbang, bahwa frasa yang melakukan dalam unsur ini adalahpelaku (dader/doer), yaitu orang yang memenuhi semua unsur deliksebagaimana dirumuskan oleh undangundang, baik unsur objektif maupununsur Subjektif;Menimbang, bahwa frasa yang menyuruh

melakukan dalam unsur inadalah pelaku (dader) tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untukmelakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lainyang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepadanya;Menimbang, bahwa selanjutnya frasa yang turut melakukan dalamunsur ini adalah identik dengan frasa bersamasama, yaitu Seseorangdikatakan bersamasama dengan orang lainnya harus ada kerjasama secarafisik dan kesadaran sedang bekerjasama;Menimbang, bahwa di persidangan

Dengandemikian unsur ini telah pula terpenuhi;Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukanMenimbang, bahwa oleh karena pengertian frasa yang melakukan,frasa yang menyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalamunsur ini adalah sama dengan pengertian frasa yang melakukan, frasa yangmenyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalam unsur 3dakwaan kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka demimempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan

ini Majelis Hakimmengambil alin pertimbangan tentang pengertian frasa yang melakukan, frasayang menyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalam unsur 3dakwaan kesatu dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa selanjutnya tanda baca , (koma) dan kata hubungatau dalam frasa Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif dimana apabilasalah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

Yang menyebabkan suatu luka;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad. 1.barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapasebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disiniadalah orang (een elder) atau manusia (naturlijkke persoon) yang dianggapcakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;Menimbang, bahwa secara

Tentang unsur dimuka umum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "di muka umumadalah suatu tempat dimana publik dapat melihat, tidak hanya ditempat umumnamun lebih kepada tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, artinyaapabila bukan ditempat umum, namun dapat dilihat oleh knalayak umum makasudah termasuk dalam rumusan unsur ini.

Bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, frasa "bersamasamaoleh Pembentuk Undangundang ditempatkan di awal perumusan, sehinggabersamasama disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yaknibersamasama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dankekerasan tersebut merupakan suatu kekerasan yang menimbulkan luka;Menimbang, bahwa oleh karena frasa orang atau barang diatasbersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

unsurunsurHalaman 11 dari 15 putusan nomor 74/Pid.B/2015/PN Wop.yang sesuai dengan faktafakta yang diperoleh dari hasil pembuktian danapabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "Bersamasamaadalah sedikitdikitnya ada dua orang atau lebih yang melakukan perbuatantersebut, orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan perbuatantersebut tidak dapat dituntut dengan pasal ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa melakukankekerasan

terhadap barang atau orang yaitu kekerasan yang dimaksud disiniadalah pengerusakan terhadap barang orang lain atau penganiayaan terhadaporang, dalam kaitanya dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umumdalam Pasal ini sesuai dengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganperbuatan Para Terdakwa merupakan penganiayaan terhadap orang;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas pengertianutun dari frasa "Bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang ataubarang adalah suatu perbuatan

Penempatan frasa rumah negaradalam muatan Pasal 5 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 94 Tahun 2012 telah tepat, namun belumterlaksana sampai saat ini.

Padahal asashierarki telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturanperundangundangan;Apabila frasa dapat dan sesuai dengan kemampuan keuangan negarapada Pasal 5 ayat (2) dan frasa dibidang pensiun pegawai negeri sipilpada Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012dibiarkan akan menimbulkan konflik norma dan norma yang kabur (vagenormen);B.

Putusan Nomor 28 P/HUM/2015Bahwa adanya frasa dapat, frasa sesuai dengan kemampuan keuangannegara dan frasa di bidang pensiun pegawai negeri sipil adalah penyebabtidak terealisasinya hakhak Para Pemohon. Frasa tersebut merupakan normahukum yang tidak jelas, bias dan menimbulkan multi tafsir. Karena makna katadapat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mampu,sanggup, bisa, boleh dan mungkin.

Frasa dapat dalam Pasal 5 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tidak jelas pengertiannya dan apakah itumerupakan suatu kewajiban? Penggunaan frasa dapat mengakibatkanmenggamangkan suatu norma. Sedangkan frasa "wajib mengartikan suatuperintah yang tidak boleh dilanggar.

Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawahMahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 213), sepanjang frasa dapat, frasa sesuai dengan kemampuankeuangan negara dan frasa di bidang pensiun pegawai negeri sipiladalah inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 19, Pasal 31dan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangkekuasaan kehakiman junctis Pasal 122 UndangUndang Nomor

kelainanKESIMPULAN :Dijumpai tandatanda trauma seperti diatas diduga akibat traumatumpul.Perbuatan terdakwa Rafli Siregar tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1)KUHPidana jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997tentang Pengadilan Anak Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut,terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak adamengajukan keberatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi No. 1/PUUVIII/2010 dalam amar putusannyadisebutkan:Menyatakan frasa

,... 8 (delapan) tahun...,. dalamPasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3668), besertapenjelasan UndangUndang tersebut khususnyaaterkait dengan frasa ...8 (delapan) tahun... adalahbertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat(conditionally unconstitutional), artinyainkonstitusional

:e Menyatakan frasa,... 8 (delapan) tahun..., dalamPasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3668), besertapenjelasan UndangUndang tersebut khususnyaaterkait dengan frasa ...8 (delapan) tahun... tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat secarabersyarat (conditionally unconstitutional), artinyainkonstitusional, kecuali dimaknai ...12

Unsur Mengqunakan kekerasan terhadap orang atau baranq :Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frasa yang bersifatalternatif yakni kKekerasan yang ditujukan terhadap orang atau kekerasan yangditujukan terhadap barang, tidak mesti dari kedua frasa dibuktikan untukmemenuhi unsur ini, Cukup salah satunya saja misalnya terhadap orang sajayang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berhubung dalam perkara ini kekerasan yangdilakukan Terdakwa bersama Sdr.

FIRMAN adalah kekerasan terhadap orangmaka dari itu frasa inilah yang akan dibuktikan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasanterhadap orang disini bahwa adanya penggunaan kekuatan atau tenaga yangtidak begitu kuat dalam membuat seseorang merasakan kesakitan.

Unsur Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasanyang dilakukan mengakibatkan luka:Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menerangkankeadaan yang memberatkan pelaku kekerasan, yang mana terdapat frasa yangsifatnya alternatif yakni antara frasa dengan sengaja menghancurkan barangdengan frasa kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka, sehingga cukupsalah satu dari frasa tersebut yang dibuktikan maka secara keseluruhan unsurini dipandang terbukti, yang mana dalam perkara ini,

yang akan dibuktikanadalah frasa kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka, karena lebihtepat dan sesuai dengan fakta hukum yang ada;Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dalam unsur ini secaramutatis mutandis menggunakan pengertian kekerasan dari unsur Pasalsebelumnya yang telah dibuktikan (poin c), sehingga dalam hal ini tidak perlulagi diuraikan pengetian dari kekerasan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya cedera,lecet, pecah pada kulit karena tekena seuatu yang

Penafsiran gramatikal atas frasa belum di tetapbkan pada ayat (2),saat ini dalam praktik, paling tidak ada 3 penafsiran yangberkembang yaitu:Hal. 16 dari 42 hal.Put.Nomor 1272 K/Pdt.SusPHI/2017i.

Dengan demikian menurut ahli frasa belumditetapkan harus mengacu kepada Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;2. Frasa belum ditetapkan menjadi penting karena terkait dengan hakdan kewajiban dari para pihak, misalnya terjadi PHK, maka ketikasalah satu pihak menolak terjadilah perselisihan/dispute yangkemudian akan dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);3.

Oleh karena itu, menurut ahli, frasa belum ditetapkanmenimbulkan kerancuan penafsiran dari hakim, khususnya yangselama ini bertanggungjawab memeriksa kasuskasus terkaitperselisihan ketenagakerjaan, sehingga menurut ahli, frasa itu harusdipertegas dengan menggunakan preseden yang sudah ada saja yaituHal. 20 dari 42 hal.Put.Nomor 1272 K/Pdt.SusPHI/2017ketika P4, P4D maupun P4 Pusat (P4P) ada, di mana upah proses itusampai putusan yang inkracht van gewijsde;4.

dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang 13/2003bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Dasar 1945 dan menyatakan frasa belum ditetapkankonstitusional bersyarat sepanjang frasa belum ditetapkanditafsirkan sampai berkekuatan hukum tetap;3.10.2 Undang Undang 13/2003 dan Undang Undang 2/2004 telahmengatur tentang mekanisme pemutusan hubungan kerjaHal. 21 dari 42 hal.Put.Nomor 1272 K/Pdt.SusPHI/20173.10.3(selanjutnya disebut PHK).

13/2003 dikaitkan dengan mekanisme penyelesaianHal. 22 dari 42 hal.Put.Nomor 1272 K/Pdt.SusPHI/20173.10.4perselisihan hubungan industrial, maka terdapat potensiketidakpastian hukum bagi para pihak tentang makna frasa belumditetapkan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang 13/2003.Apakah frasa belum ditetapkan adalah diartikan pada saatputusan dijatunkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial ataukahpada saat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap?

Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual,Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika;Menimbang, bahwa untuk membuktikan frasa Tanpa Hak atau MelawanHukum dari perbuatan Terdakwa terlebih dahulu lebih baik jika dijelaskan frasaMenawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, karena frasa TanpaHak atau Melawan Hukum merupakan unsur yang pembuktiannya ditujukandan

digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada TerdakwaISKANDAR SALEH Als ISKANDAR;Menimbang bahwa frasa Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli,Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika, merupakan frasa bersifat alternatif sehingga setiap pembagian darisub frasa tersebut tidak perlu dibuktikan semua, sehingga dengan terbuktinyasalah satu sub dari frasa tersebut maka secara yuridis unsur ini dianggap telahterpenuhi;Menimbang, bahwa menurut Kamus

bahwa bermaksud untuk menggunakan narkotika jenis sabuyang telah dibeli tersebut di dalam sebuah kamar No 7 pada Wisma Kusnijaya,yang beralamat di Desa Payamaram, Kecamatan Kute Siantan, KabupatenKepulauan Anambas, pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa ISKANDAR SALEH AlsISKANDAR ditangkap dan digeledah oleh Saksi OTAR WELFREDO GULTOMbeserta Sat Resnarkoba Polres Anambas setelah dilakukan penyelidikan danpenangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi INDRA;Menimbang, bahwa oleh karenanya sub frasa

Dengan demikian sub frasa membeli telah terpenuhi dalamperbuatan Terdakwa ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya frasa membeli padaunsur ini, secara tidak langsung frasa Tanpa Hak atau Melawan Hukum jugatelah terpenuhi, namun diperkuat dalam Keterangan SaksiSaksi dan faktahukum yang saling bersesuaian, yaitu dalam pembelian narkotika jenis sabuoleh Terdakwa ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR kepada Saksi SAPARLIsecara tunal, tidak memperoleh izin dari instansi yang berwenang

atau DinasKesehatan, oleh karenanya frasa Tanpa Hak atau Melawan Hukum telahterpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;Ad. 3.

Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islammenyebutkan Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akadyang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah danmelaksanakannya merupakan ibadah.Menimbang, bahwa dalam kedua ketentuan tersebut digunakan frasa"ikatan lahir batin dan frasa "akad yang sangat kuat.

Kedua frasa tersebutmerupakan frasa pembaharuan hukum perkawinan dengan memandangperkawinan bukan sebagai perjanjian perdata biasa yang sepenuhnya menjadiwilayah hukum privat dan berhubungan dengan hakhak privat suami isteri saja.Negara dan masyarakat memiliki kepentingan terhadap keutuhan perkawinansebab perkawinan merupakan lembaga untuk mengembangkan kepribadianindividu untuk mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.

Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya danPasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dan membatasi perceraianhanya untuk alasanalasan tertentu saja, yang di antaranya disebutkan padahuruf f ketentuan tersebut yaitu bahwa untuk melakukan perceraian harus adacukup alasan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.Bahwa frasa perselisihan dan pertengkaran

pada ketentuan tersebutdisertai frasa dan klausa ajektiva terusmenerus dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dandiakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbuktibahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau eror in persona;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa yangdiarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa

dalam unsur ini telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterbukti, maka unsur ini telah teroukti untuk seluruhnya;Ad. 3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telahterbukti

binti Sobinan selaku pemilik dari barangbarang tersebutyang pada saat itu sedang tidur dan perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa sebelum subuh yang mana saatitu matahari belum terbit;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, Terdakwa telah mengambil barang orang lain pada waktu malam dalamsebuah rumah yang tidak diketahui oleh pemilik dari barangbarang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa

dalam unsur ini telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterbukti, maka unsur ini telah teroukti untuk seluruhnya;Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuksampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh

SIM card: 0812272190773, sertauang sejumlah kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu kembalike luar dengan cara yang sama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Terdakwa telah masuk ke rumah untuk mengambil barangbarang tersebutdengan cara memanjat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterbukti, maka

No. 285/Pdt.G/2017/PA Mrs.adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzanuntuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Menimbang, bahwa dalam kedua ketentuan tersebut digunakan frasa"ikatan lahir batin dan frasa *akad yang sangat kuat.

Kedua frasa tersebutmerupakan frasa pembaharuan hukum perkawinan dengan memandangperkawinan bukan sebagai perjanjian perdata biasa yang sepenuhnyamenjadi wilayah hukum privat dan berhubungan dengan hakhak privatsuami isteri saja. Negara dan masyarakat memiliki kepentingan terhadapkeutuhan perkawinan sebab perkawinan merupakan lembaga untukmengembangkan kepribadian individu untuk mencapai kesejahteraan spirituildan materiil.

Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya danPasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dan membatasi perceraianhanya untuk alasanalasan tertentu saja, yang di antaranya disebutkan padahuruf f ketentuan tersebut yaitu bahwa untuk melakukan perceraian harusada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga.Bahwa frasa perselisihan dan pertengkaran

pada ketentuan tersebutdisertai frasa dan klausa ajektiva terusmenerus dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

setujudan membeli motor tersebut dari Saksi Tohid Tasakur (berkas perkaraterpisah) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwamendapat Rp3.000.000,00 dan Saksi Tohid Tasakur (berkas perkaraterpisah) mendapatkan bagian Rp2.500.000,00, sehingga akibat kejadiantersebut Saksi Vivi Meilani mengalami kerugian Rp9.000.000,00 (sembilanjuta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat frasa

unsur mengambil barang sesuatu yangseluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal inibersifat alternatif, dengan terpenuhinya frasa unsur mengambil barangsesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum dari unsur ini, maka unsur ini dapatdinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Ad.3.

Unsur Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkanataumempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetapmenquasai barang yang dicuri: Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsurini, makaunsur ini dapatdinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa yang

dalam unsur ini telahterpenuhi;Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kot.Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur initelah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;Ad.4.

Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsurini, makaunsur ini dapatdinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabilasalah satu frasa dalam unsur ini telah teroenuhi, maka seluruh unsur inidinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan pada hari Minggu tanggal

termuat dalam surat dakwaan yang telahdibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri,dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang ataueror in persona;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa yangdiarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabilasalah satu frasa

dalam unsur ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur initelah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;Ad.3 Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah ataupekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan olehorang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki olehyang berhak;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabilasalah satu frasa dalam unsur ini telah teroenuhi, maka seluruh unsur inidinyatakan telah

dalam unsur ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur initelah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;Ad.4.

Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atauuntuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan denganmerusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anakkunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabilasalah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur inidinyatakan telah terbukti seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dariketerangan Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa

alias llinmendekati TV tersebut dan melepaskan dari dudukan yang menempel didinding, kemudian mengambil Receiver yang berada di bawah TV, kemudianTerdakwa dan Saksi Tohirin alias llin keluar melalui jendela dan pulangmenuju rumah Saksi Tohirin alias llin;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Terdakwa telah mengambil barang di dalam rumah dengan caramerusak dan memanjat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JK Bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat denganpertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang mengabulkan gugatancerai dan mengabulkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak kepadaPenggugat/Terbanding dan menghukum Tergugat/Pembanding untukmembayar nafkah anak selain biaya pendidikan dan kesehatan denganpertambahan setiap tahun 10% sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor3 Tahun 2015, akan tetapi tidak sependapat dengan amar putusan poin angka3 dengan frasa

99Artinya :Apabila suami bercerai dengan isteri, karena cerai talak atau cerai gugat,ataupun karena lian, sedangkan mereka punya anak yang belummumayyiz baik lakilaki, perempuan atau wadam, maka pihak isteri (ibu)lebin berhak mengasuhnya (Igna II hal. 194) ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat padapoin angka 3 dengan frasa "dengan memberikan akses kepada TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangkepada ke 4 empat anak tersebut, dengan tidak

dihalanghalangi oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi, "tidak sependapat adanya frasa tersebut denganpertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini Majelis HakimHim. 9 dari 13 hlm.

Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.JKPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa frasa tersebut tidakperlu untuk dicantumkan dalam amar putusan dan cukup dipertimbangan hukumkarena frasa dalam amar tersebut tidak bersifat condemnatoir dan eksekutorialsehingga tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu frasa dalam amar putusantersebut harus dihilangkan sehingga selengkapnya pada diktum putusan a quo;Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak sebagaimana telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan amar putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 23 Nopember 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal1440 H perlu diperbaiki;
3. Menetapkan amar putusan tersebut di atas yang perlu diperbaiki sebagai berikut:
   1. Bunyi amar dalam konvensi pada halaman 114 tertulis dengan tanda baca garis datar dan garis datar tersebut diganti dengan angka 5 dan penyebutan frasa angka 3 diganti dengan

angka 4 sehingga semula tertulis yakni - Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama pada diktum Nomor 3 di atas adalah 1/3 bagian untuk Penggugat Konvensi dan 2/3 bagian untuk Tergugat konvensi, kemudian diubah dan diganti frasa angka 3 tersebut harus dibaca menjadi angka 4 sehingga bunyi lengkapnya amar putusan tersebut adalah menjadi 5.

Bahwa berdasarkan bunyi atau ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 Ayat(1), (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang secara tegas menyebutkan frasa kata PermohonanPembatalan Perkawinan, maka sangat jelas sekali terhadap upayaPembatalan Perkawinan diajukan melalui mekanisme Permohonan;Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Hukum AcaraPermohonan Pembatalan Perkawinan.:1.Bahwa pada kesempatan ini pula kami akan menyampaikan tanggapanatas pertimbangan hukum Majelis Hakim

Bahwa diawal bunyi Pasal 38 ayat (2) tersebut juga terdapat frasa kataPermohonan Pembatalan Perkawinan, sehingga terhadap perkarapembatalan perkawinan pengajuannya juga melalui mekanismepermohonan;5. Bahwa terhadap frasa kata .............dilakukan sesuai dengan tata carapengajuan gugatan perceraian, penafsirannya atau yang dimaksuddalam frasa tersebut adalah mengenai proses pemeriksaan perkaranya,bukan berkas permohonannya;6.

Bahwa oleh karena lanjutan dari Pasal 38 ayat (2) PeraturanPemerintah tentang Pelaksanaan UndangUndang Perkawinanmengatur mengenai tata cara pemeriksaan perkara permohonanpembatalan perkawinan, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwateketentuan frasa kata ..........dilakukan sesuai dengan tata carapengajuan gugatan perceraian dalam Pasal 38 ayat (2) tersebutmengarah kepada tata cara pemeriksaan, bukan mengarah kepadaberkas perkara;IV. Tentang Materi Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan:1.

Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadiliperkara pengujian terhadap pasal 19 ayat (1) huruf (e) Peraturan DaerahKota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruangdan Peraturan Zonasi Tata Ruang Kota Medan Tahun 20152035 khususterhadap frasa SBWP Terjun blok 200103 yang bertentangan denganHalaman 3 dari 28 halaman.

Putusan Nomor.13P/HUM/2017Bahwa berkaitan dengan frasa Kawasan Perkotaan dimanaKelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan termasuksebagai kawasan perkotaan (vide Peraturan Presiden Nomor62 Tahun 2011) maka penetapan Lokasi Blok 200103Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan sebagai zonaPertanian patut dinyatakan sangat bertentangan Pasal 1 angka25 U.U. No. 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah kami kutipdiatas.D. 3.6.

Menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf (e) sepanjang frasa blok 200103Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tata Ruang Kota Medan Tahun20152035, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi yakni UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturanperundangundangan jo. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang jo.

Menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf (e) sepanjang frasa blok 200103Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tata Ruang Kota Medan Tahun20152035 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlakuumum;4.

Memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal 19 ayat (1) huruf (e)sepanjang frasa blok 200103 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi TataRuang Kota Medan Tahun 20152035;5.