Ditemukan 72 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : gebog geboh gebo genok geble geboy gebok gebol gebot
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-03-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 29/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
Ulul Absor
Tergugat:
Plt. Bupati Tegal
123 — 65
  • pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara darisegi prosedur adalah berkaitan dengan tahapantahapan yang harus dilakukanoleh pejabat atau badan tata usaha negara sebelum menerbitkan suatuKeputusan Tata Usaha NeQara;2n enn nnn n nn enn nee n cece neeMenimbang, bahwa dalam menilai tindakan Pejabat/Badan Tata UsahaNegara apakah telah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan, makaperlu dipahami setiap kaedah/ norma hukum yang diatur dalam Pasalpasalisinya dibagi 3 (tiga) yaitu suruhan (Verbod), larangan (Gebod
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 31-03-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 102/Pid.B/2017/PN.Plw.
Tanggal 20 Juni 2017 —
57 — 22
  • Dalam ilmu tentang kaedah(vide Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,Perihal Kaedah Hukum), kaedah dibedakan ke dalamkaedah verbod (larangan), gebod (perintah) danmogen (kebolehan). Dalam hukum pidanda baiklarangan maupun perintah dapat diformulasikanHalaman 45 dari 78.Ptsn.No.102/Pid.B/2017/PN.Plw.sebagai tindak pidana.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 36/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
FREDERICH FRANSISKUS BABA DJOEDYE
Tergugat:
BUPATI SIKKA
202 — 355
  • Ditetapbkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris,makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.Menimbang, bahwa isi dari suatu kaidah hukum pada pokoknya terbagimenjadi 3 yaitu kaidah hukum yang berisikan tentang : 1) Suruhan / gebod; 2)Larangan / verbod; 3) Kebolehan / mogen, dan ditinjau dari sifanya maka, kaidahhukum dapat bersifat imperatif yang berati tidak dapat dikesampingkan ataumemaksa (suruhan dan larangan) atau dapat pula bersifat fakultatif yang berartitidak
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 01-05-2012 — Putus : 15-10-2012 — Upload : 01-04-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 11/G/2012/PTUN.MTR.
Tanggal 15 Oktober 2012 — JAKARIA IDRIS vs BUPATI BIMA
79 — 35
  • Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap ;e Bahwa dari sudut pandang teori norma, maka norma dalam pasal 2 ayat (2) huruf asampai dengan huruf d tersebut diatas mengandung adanya unsur syarat norma(condities norm) yang harus dipenuhi oleh karena frasa harus mengandung isinorma yang berupa keharusan (gebod/obligattere);Bahwa ....e Bahwa berdasarkan temuan faktafakta hukum sebagaimana tersebut diatas, makaDaftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Rangga
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 13-04-2020 — Putus : 07-08-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 7 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
NARSO Als NARSO
257 — 85
  • Dalamiimu tentang kaedah dibedakan ke dalam kaedah verbod (larangan), gebod(perintah) dan mogen (kebolehan). Dalam hukum pidana baik larangan maupunperintah dapat diformulasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yangHalaman 48 dari 83 Halaman Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2020/PN. Pbr dirumuskan sebagai larangan adalah delik komisi dan tindak pidana yangdirumuskan sebagai perintah untuk melakukan sesuatu disebut delik omisi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-07-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — FRANCOLLYN MANDALIKA, DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
269 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ditentukanbagi mahasiswa seleksi mandiri tersebut, yang dikutip sebagaiberikut:Daya Tampung mahasiswa seleksi lainnya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap Program Studi padaPerguruan Tinggi Negeri selain Perguruan Tinggi Negeri badanhukum ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen):Oleh karenanya, kekhawatiran Pemohon VI tidak sudahterakomodasi dalam Permendikbud 6/2020:Sebagai otonomi Perguruan Tinggi Negeri, seluruh ketentuan diatas bersifat fakultatif dan merupakan norma kewenangan/gebod
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Pemerasan
Register : 11-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 April 2019 — ROSMAWATI BINTI H. RAZALI (ALM)
185 — 88
  • Dalam ilmu tentang kaedah dibedakan ke dalam kaedah verbod(larangan), gebod (perintah) dan mogen (kebolehan). Dalam hukum pidanabaik larangan maupun perintah dapat diformulasikan sebagai tindakpidana. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai larangan adalah delikkomisi dan tindak pidana yang dirumuskan sebagai perintah untukmelakukan sesuatu disebut delik komisi.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ZULKIFLI EDDY Als PAK ITAM Bin M. YUNUS ALI. Alm
145 — 43
  • Dalamiimu tentang kaedah dibedakan ke dalam kaedah verbod (larangan), gebod(perintah) dan mogen (kebolehan). Dalam hukum pidana baik larangan maupunperintah dapat diformulasikan sebagai tindak pidana.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Umum
Register : 01-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 127/Pid.B/2019/PN Plw
Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
YONGKI ARVIUS,SH.MH
Terdakwa:
SYAFARUDIN ALS SAPAR BIN BOSE, Alm
51 — 27
  • Melawanhukum yaitu. perbuatan melanggar peraturan perundangundangan.Dalam ilmu tentang kaedah (vide Purnadi Purbacaraka dan SoerjonoSoekanto, Perihal Kaedah Hukum), kaedah dibedakan ke dalam kaedahverbod (larangan), gebod (perintah) dan mogen (kebolehan). Dalamhukum pidana baik larangan maupun perintah dapat diformulasikansebagai tindak pidana.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Umum
Register : 01-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 125/Pid.B/2019/PN Plw
Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ANAS Als KOMBET Bin MAKKUL ALM.
62 — 18
  • Melawanhukum yaitu. perbuatan melanggar peraturan perundangundangan.Dalam ilmu tentang kaedah (vide Purnadi Purbacaraka dan SoerjonoSoekanto, Perihal Kaedah Hukum), kaedah dibedakan ke dalam kaedahverbod (larangan), gebod (perintah) dan mogen (kebolehan). Dalamhukum pidana baik larangan maupun perintahn dapat diformulasikansebagai tindak pidana.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 23-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 295/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
304 — 161
  • Dengan kata lain, adanya norma hukum perintahdan larangan (gebod en verbod) oleh undangundang terhadapPenggunaan Nama Yayasan THHK Pimpinan Penggugat IlRekonvensi berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No. 43,tertanggal 16 Desember 2009 oleh Tergugat Rekonvensi;Bahwa perkara Cohen melawan Lindenbaum menjadiYurisprudensi di Belanda yang dianut di Indonesia untukmenentukan kriteria Perbuatan Melawan Hukum Hukum (Prof.Dr. Rosa Agustina, S.H.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2339 — 668
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Kalau aturan itubersifat normatif, maka aturanaturan hukum selalu bersifat suatu penyuruhanpenyuruhan, yaitu ada suatu kewajiban dan ada suatu larangan, ada suatukebolehan dan ada suatu pengijinan, atau biasa disebut gebod, verbod,vriistelling dan toestemming. Tanpa aturan itu, maka sebetulnya itu bukan suatunorma. Apabila ada undangundang yang kemudian melengkapi dengan komisikomisi, lembagalembaga peradilan yang ada, maka perlu dipermasalahkanbenar atau tidaknya.