No. 74 K/TUN/2008Penjualan Barang Sitaan dilakukan dengan bantuan Kantor Lelang ataumenurut Pertimbangan Ketua (Ketua Pengadilan) dan Pasal 224 HIR yang padaintinya menyatakan bahwa penjual lelang adalah Pengadilan Negeri bukanpihak kreditur, demikian pula dalam penjualan lelang berdasarkan grose akta,baik grose akta pengakuan hutang maupun akta hipotik Pengadilan Negeriadalah pihak penjual. Sehingga pihak PT.

No. 74 K/TUN/2008melanggar ketentuan Pasal 200 (1) HIR Penjualan Barang Sitaan dilakukandengan bantuan Kantor Lelang atau menurut pertimbangan Ketua (KetuaPengadilan) dan pasal 224 HIR yang pada intinya menyatakan bahwapenjual lelang adalah Pengadilan Negeri bukan pihak kreditur, demikian puladalam penjualan lelang berdasarkan grose akta, baik grose akta pengakuanhutang maupun akta hipotik Pengadilan Negeri adalah pihak penjual ;.

Bahwa namun Perlawanan yang diajukan Pelawan dalam perkara aquo bukanlah Perlawanan yang diajukan oleh Pihak Ketiga yangberkepentingan terhadap Sita Jaminan dan atau Sita Eksekusisebagaimana diatur dalam hukum Acara Perdata di Indonesia, namundiajukan oleh Pihak yang membuat perjanjian kredit (Sebagai PihakKedua/Debitur/Nasabah) dengan Terlawan (sebagai PihakPertama/Kreditur) sebagaimana dinyatakan dalam Grose Akta PerjanjianKredit dengan Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Kuasa MenjualNo. 45 tanggal

Bahwa sebagaimana posita angka 3 perlawanan, atas pinjamanfasilitas kredit yang diterima Pelawan dari Terlawan /Tergugatsebagaimana dinyatakan dalam Grose Akta Perjanjian Kredit DenganKuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Kuasa Menjual No. 45Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Padt.G/2019/PN Blatanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat Notaris Yani Dwi Rahayu, SH, MKn,notaris di Blora sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 angka 1,dinyatakan bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman, baik pokok

BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora kepada TriAtminingsin tentang permohonan kredit yang disetujui Rp.1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangkawaktu 12 bulan;2) Grose Akta Pesrjanjian Kredit Dengan Kuasa Membebankan HakTanggungan dan Kuasa Menjual No. 45 tanggal 9 Oktober 2017 yangdibuat Notaris Yani Dwi Rahayu, SH, MKn, notaris di Blora dalambentuk Kredit Usaha Produktif (KUPRC), sebesar Rp. 1.500.000.000,(Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu

Bahwa atas pinjaman yang telah diterima Tergugat Rekonpensi dariPenggugat Rekonpensi sebagaimana dinyatakan dalam Grose AktaPerjanjian Kredit Dengan Kuasa Membebankan Hak Tanggungan danKuasa Menjual No. 45 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat Notaris YaniDwi Rahayu, SH, MKn, notaris di Blora sebagaimana dalam pasal 6dinyatakan bahwa untuk menjamin fasilitas kredit/pelunasan pinjaman,baik pokok, bunga serta ongkos dan beban lainnya penerimakredit/Debitur/ Tergugat Rekonpensi dan atau pemilik barang

Bahwa seluruh jaminan/obyek Hak Tanggungan perkara a quountuk menjamin pinjaman Tergugat Rekonpensi sampai dengan kreditlunas, sebagaimana Grose Akta Perjanjian Kredit Dengan KuasaMembebankan Hak Tanggungan dan Kuasa Menjual No. 45 tanggal 9Oktober 2017 yang dibuat Notaris Yani Dwi Rahayu, SH, MKn, pasal 10huruf a menyebutkan: Bank berhak memberhentikan perjanjian kredit inisecara sepihak dan menagih jumlah pinjaman, baik pokok berikut bungaserta ongkos dan beban lainnya dengan seketika dan tunai

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan nama anak pemohon DAVE HERMANTO, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 02 September 2016 diganti/ditetapkan menjadi DALVIN KANE ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai supaya dengan segera mencatatkan dalam buku tentang kelahiran yang sedang berjalan berdasarkan salinan grose dari Penetapan ini tentang penggantian nama anak pemohon

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kota Binjai supaya dengan segera mencatatkandalam buku tentang kelahiran yang sedang berjalan berdasarkansalinan grose dari Penetapan ini tentang penggantian nama anakpemohon ;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon hadir ke persidangan.

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kota Binjai supaya dengan segera mencatatkandalam buku tentang kelahiran yang sedang berjalan berdasarkansalinan grose dari Penetapan ini tentang penggantian nama anakpemohon ;Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Bnj.4.

ESKA JAYA I;

ESKA JAYA I; 1 (satu) Unit Tongkang TK ESKA JAYA 01; Pas Besar Sementara, tanda pendaftaran 2013 QQb No. 9O1/N,diterbitkan di Sabang pada tanggal 18 Oktober 2013; Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 70/QQI, dikeluarkan di Meulabohtanggal 03 September 2013 oleh KSOP Kelas V Meulaboh; Grose Akta Pendaftaran Kapal Nomor 901 tanggal 18 Oktober 2013; Pas Besar Sementara, diterbitkan di Meulaboh pada tanggal 30 Januari2017 oleh KSOP Kelas V Meulaboh; Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 82/QQI, dikeluarkan

SALIM (alm);Bahwa sepengetahuan Saksi Grose Tonase (GT) kapal kapal KM ESKAJAYA dan TK ESKA JAYA01 dan kapal KM ESKA JAYA dan TK(tanpa nama) adalah sebagai berikut : Kapal KM.ESKA JAYA I adalah 12 (dua belas) Grose Tonese. Kapal KM.ESKA JAYA adalah 9 (Sembilan) Grose Tonase. Kapal TK.ESKA JAYA adalah01 adalah 26 (dua puluh enam)GroseTonase.

Kapal TK tanpa nama adalah 23 (dua puluh tiga) Grose Tonase.Bahwa sepengetahuan Saksi jika dilinat dari dokumennya kapal KMESKA JAYA I, Kapal TK ESKA JAYA 01, Kapal KM ESKA JAYA dankapal Tongkang tanpa nama yang dinakhodai oleh Saksi a.n. DASRILHalaman 21 dari 33 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Mboalias MUCIN bin ANSHARI (alm) dan Saksi a.n. SYAHRIZAL aliasATENG bin M. SALIM (alm) hari kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul15:36 Wib di Kolam Pelabuhan Kelas IV Meulaboh Jl. Tgk Chik DitiroDesa.

ESKA JAYA I; 1 (Satu) Unit Tongkang TK ESKA JAYA 01; Pas Besar Sementara, tanda pendaftaran 2013 QQb No. 9O1/N,diterbitkan di Sabang pada tanggal 18 Oktober 2013; Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 70/QQI, dikeluarkan di Meulabohtanggal 03 September 2013 oleh KSOP Kelas V Meulaboh; Grose Akta Pendaftaran Kapal Nomor 901 tanggal 18 Oktober 2013; Pas Besar Sementara, diterbitkan di Meulaboh pada tanggal 30 Januari2017 oleh KSOP Kelas V Meulaboh; Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 82/QQI, dikeluarkan

Erwin (pemilik kapal) pada hari Kamistanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 09:00 Wib melalui Hand Phone (HP)dengan kalimat Pak Hari kamis kita kerja, disiapkanlah kapalnyakemudianTerdakwa jawab iya oklahdan Hand Phone Terdakwa matika;Bahwa sepengetahuan Terdakwa jika dilihat dari dokumen kapal tersebutGrose Tonnage (GT) kapal KM ESKA JAYA adalah GT 12 (dua belasgrose tonnage) dan TK ESKA JAYA 01 memiliki Grose Tonnage 26 GT (duapuluh enam Grose Tonnage);Bahwa, di kapal KM ESKA JAYA yang Terdakwa Nakhodai

MAKASSAR yang dituangkandalam GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG No. 43 Tanggal 14 Juli 2009yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT HUSTAM HUSAIN, SH, dimanadidalamnya Penggugat selaku avalist atas hutang nasabah sebesarRp.64.480.075.580.

(enam puluh empat milyarempat ratus delapanpuluh juta tujuh puluh lima ribu lima ratus delaoan puluh rupiah);Bahwa untuk menjamin Grose Akta Pengakuan Hutang tersebut,sebagaiman lazimnya dalam tekhins perbankan pada hari yang samaPenggugat telah menyerahkan jaminan dengan kuasa menjual sesuaiNotaril Akta No. 44 Tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dihadapanNotaris/PPAT HUSTAM HUSAIN, SH, dan jaminan yang diserahkan olehPenggugat adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) bidang tanah yangdibuktikan dengan sertifikat

Bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang bersifatsubstansial/materil karena Tergugat dalam hal melakukan auditinvestigative telah mengabaikan eksistensi Grose Akta yangmempunyai kekuatan sama dengan putusan yang berkekuatanhukum tetap dalam arti Surat Pengakuan Utang No. 43 Tanggal 14Juli 2009 Dan Kuasa Menjual, yang dibuat dihadapan Notaris/PPATHUSTAM HUSAIN, SH, yang membuktikan adanya suatu hubunganhukum perikatan, dan andaikata hal ini diperhatikan oleh Tergugat,maka secara hukum

Utr.10.11.Foto copy Surat Keterangan Status Huku Kapal Pasal 46 PermenhubNomor PM 39 Tahun 2017 (diberi tanda P4);Foto copy Permohonan Surat Pengantar Pengurus Gross Akte KM.MarlinSMK Negeri 36 Jakarta tertanggal 2 Oktber 2019 (diberi tanda P5);Foto copy Permohonan Surat Pngantar Pengurusan Grose Akte KM. MarlinSMK Negeri 36 Jakarta tertanggal 11 September 2019 (diberi tanda P6);Foto copy Pas Besar atas nama Kapal Marlin tertanggal 26 April 2014(diberi tanda P7)Foto copy Halaman Pengukuran No.

Pencarian tetap dilakukankeesokan harinya oleh Wakil Bidang Sarana dibantu staff sekerjanyasampai dengan malam hari, namun tidak juga membuahkan hasilBahwa atas hilangnya Grose Akte tersebut Engkos Koswandi, S.Pdmelaporkan kehilangan Grosse Akta (Grosse Ton) KM.

Pencarian tetap dilakukankeesokan harinya oleh Wakil Bidang Sarana dibantu staff sekerjanyasampai dengan malam hari, namun tidak juga membuahkan hasile Bahwa atas hilangnya Grose Akte tersebut Engkos Koswandi, S.Pdmelaporkan kehilangan Grosse Akta (Grosse Ton) KM.

nomor 03765/Banguntapan/2005 tanggal 30 Juni2005 sebagaimana ternyata dalam sertifikat (tanda bukti hak) yangditerbitkan tanggal 7 Juli 2006, terdaftar atas nama Nyonya LilisSetiyani (in casu: Tergugat Il dalam Rekonvensi/Penggugat II dalamKonvensi), berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dansegala bagian dan turutanturutannya, yang telah dibebani haktanggungan peringkat sebesar Rp. 218.750.000, (dua ratus delapanbelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana ternyatadalam Grose

No. 492 K/Pdt/201 1Rekonvensi/Penggugat IV dalam Konvensi), berikutdengan bangunanyang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutanturutannya,yang telah dibebani hak tanggungan peringkat sebesarRp. 137.500.000, (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)sebagaimana ternyata dalam Grose Akta pemberian hak tanggungannomor 103/2007 tanggal 24 September 2007 juncto Sertifikat haktanggungan nomor 01314/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dibuatdihadapan Esnawan, Sarjana Hukum, PPAT di Kotamadya

persegi) yang diuraikan denganSurat Ukur nomor 01642/Margokato/99 tanggal 8 Maret 1999sebagaimana ternyata dalam sertifikat (tanda bukti hak) yangditerbitkan tanggal 9 Maret 1999, terdaftar atas nama Bagyo Raharjo (incasu:Tergugat VI dalam Rekonvensi/Penggugat VI dalam Konvensi),berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnyadan segala bagiandan turutanturutannya, yang telah dibebani hak tanggungan peringkat sebesar Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah)sebagaimana ternyata dalam Grose

diuraikan denganSurat Ukur Nomor 06412/2007 tanggal 27 Maret 2007 sebagaimanaternyata dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan tanggal 25Juni 2007, terdaftar atas nama Nyonya Kemi Puji Atmojo (in casu: ibuTergugat Vil dalam Rekonvensi/Penggugat VII dalam Konvensi),berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnyadan segala bagiandan turutanturutannya, yang telah dibebani hak tanggungan peringkat sebesar Rp. 375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)sebagaimana ternyata dalam Grose

dengan bangunan yang didirikan di atasnya dansegala bagian dan turutanturutannya, yang telah dibebani haktanggungan peringkat sebesar Rp.262.500.000, (dua ratus enampuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalamGrose Akta pemberian hak tanggungan nomor 09/2007 tanggal 31Januari 2007 juncto Sertifikat hak tanggungan nomor 00859/2007tanggal 25 Maret 2007 dan hak tanggungan peringkat Il sebesarRp. 37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)sebagaimana ternyata dalam Grose

Dan Ironisnya lagiTERLAWAN tidak mencantumkan jumlah hutang secara terperinci danpasti.Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 224 HIR,dimana telah ditentukan didalam Grose akta tersebut tercantum denganpasti jumlah yang harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur maupunbatas waktu pelunasan hutang Kredit ;8.

Bahwa meskipun suatu) Grose akta bertitel "Demi KeadilanBerdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa" akan tetapi jika tidak dipenuhisyaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR, maka Hakim dapatmenetapkan bahwa Grose akta tersebut tidak mempunyai kekuatanEksekutorial, dan untuk penyelesaiannya TERLAWAN harus mengajukangugatan perdata biasa untuk menetapkan jumlah hutang yang pasti.Bukan seperti yang ditetapkan oleh TERLAWAN dengan cara bungaberbunga, yang sangat' bertentangan/melanggar UndangundangPerbankan

Pemisahan beberapa lingkungan peradilan inidimaksudkan untuk menciptakan kewenangan mengadili secara absolutesesuai dengan jenis perkara yang diperiksa.Menimbang bahwa hal ikhwal mengenai grose akta, permohonansita eksekusi, pelaksanaan sita eksekusi (executorial beslag) dan upayahukum atau perlawanan terhadap eksekusi grose akta adalah merupakanruang lingkup hukum perdata yang merupakan kewenangan badanperadilan umum yakni pengadilan negeri dalam memeriksa jenis perkaraperdata dan secara mutlak

No. 1912 K/PDT/2010pejabat yang berwenang membuat akta mengenaiperbuatan, perjanjian atau penetapan yang olehundangundang ditentukan harus dengan aktaotentik ;19.Bahwa Notaris adalah pejabat publik yang diberikepercayaan untuk menyimpan rahasia para pihakyang membuatkan akta kepadanya, sebagaipejabat umum Notaris diberi kepercayaan olehNegara dan diangkat oleh Negara berdasarkanundangundang, sehingga kepadanya diberiwewenang untuk mencantumkan titel eksekutorialpada grose akte yang dibuatnya ;20.

Bahwa Notaris diawasi dan tunduk pada kekuasaankehakiman, hakim mengawasi pelaksanaan dalammenjalankan jabatannya termasuk dalampenerbitan grose akta yang mempunyai titeleksekutorial, maka pemberian wewenang kepadaNotaris untuk mencantumkan titel eksekutorial padagrose aktanya dibenarkan oleh hukum akan tetapipemberian wewenang kepada pejabat Tata UsahaNegara yang tidak berada dibawah pengawasanlembaga peradilan tidak dapat dibenarkan ;21.Bahwa kontruksi hukum sertifikat hak tanggunganyang diberi

sebagaiinstitusi yang memberikan fiat eksekusisebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR (RIB) ;22.Bahwa kontruksi semula yang diatur Pasal 224 HIR(RIB) adalah titel eksekutorial ditempatkan padagrose akte (hipotik) yang dibuat pejabat umum(Notaris) yang diawasi oleh hakim, maka apabilagrose akte tersebut akan di eksekusi secara paksaharus meminta fiat eksekusi dari Pengadilan ;23.Bahwa adalah sangat lucu) dan rancu jikaPengadilan diberi kKewajiban untuk memberikan fiateksekusi atas sertifikat (bukan grose

Bahwa Pejabat Badan Pertanahan Nasional jelas berbeda denganNotaris yang merupakan pejabat umum (openbaar amtenaar)sebagai pejabat yang berwenang membuat akta mengenalperbuatan hukum, perjanjian atau penetapan yang oleh undangundang ditentukan harus dengan akta autentik, maka kepadanyadiberikan hak mencantumkan titel eksekutorial pada grose akte ;i.

Nomor 1937 K/Pdt/2018Sebelah Utara objek sengketa (Sertifikat Hak Milik 761, Jalan UtariIB/6);Sebelah Selatan Jalan Larasati;Sebelah Timur rumah Nomor IB/12;Sebelah Barat rumah Nomor IB/10;Sebagaimana Salinan/Kutipan Grose Risalah Lelang NomorRL.002/PL.1I.4/2012, tanggal 25 September 2012 adalah sah danberharga;3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pembelisekaligus pemilik yang sah dan berharga atas objek sengketa, yaitu:a.

Nomor 1937 kK/Pdt/2018dengan Jalan Larasati IB.11, Komplek Pondok Indraprasta, KotaSemarang atas nama Wahjuning, dengan batasbatas: Sebelah Utara objek sengketa (Sertifikat Hak Milik 761, Jalan UtariIB/6); Sebelah Selatan Jalan Larasati; Sebelah Timur rumah Nomor IB/12; Sebelah Barat rumah Nomor IB/10;Sebagaimana salinan/kutipan Grose Risalah Lelang NomorRL.002/PL.1I.4/2012, tanggal 25 September 2012 adalah sah danberharga;3.

(lebih kurang dua ratussembilan puluh delapan meter persegi), Gambar Situasitertanggal 1231985, Nomor 1820/1985, terletak di KalurahanPlombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang,setempat dikenal dengan Jalan Larasati IB.11 Komplek PondokIndraprasta, Kota Semarang, atas nama Wabhjuning, denganbatasbatas yaitu:Sebelah Utara objek sengketa (SHM 761 Jalan Utari IB/6);Sebelah Selatan Jalan larasati;Sebelah Timur rumah Nomor IB/12;Sebelah Barat rumah Nomor B/10;Sebagaimana Salinan/Kutipan Grose

kurang dua ratussembilan puluh delapan meter persegi), Gambar Situasitertanggal 1231985, Nomor 1820/1985, terletak di KelurahanPlombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang,setempat dikenal dengan Jalan Larasati IB.11, Komplek PondokIndraprasta, Kota Semarang atas nama Wabhjuning, denganbatasbatas: Sebelah Utara objek sengketa (Sertifikat Hak Milik 761,Jalan Utari IB/6); Sebelah Selatan Jalan Larasati; Sebelah Timur rumah Nomor B/12; Sebelah Barat rumah Nomor IB/10;Sebagaimana Salinan/Kutipan Grose

TbkBahwa ketikaPemohonmembelikapaldilengkapidengansuratsurat.Bahwa saksibelum pernah melihat Grose aktakapal, akan tetapisaksi sudah lihat fotocopynya.Bahwa setahusaksi, pemohonbiasamenyimpansuratsuratkapaldirumahakantetapimengenaitempatpenyimpanannyasaksitidakmengetahui.Bahwa saksi mengetahuiGroseAktaKapalsudahtidakadalagi (hilang)sejakDesembertahun 2016 ;BahwaaktaKapalsudahberusahadicaridirumahakantetapitidakketemu.Bahwa setahusaksi AktaKapaltidakadadiagunkankeBankatauketempat lain.Bahwa saksi

di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karenasaksiadalahagenkapalyang seringmembantupemohonmengurussuratsuratkapal;Bahwa saksimenerangkan pemohon ada memiliki kapal KM.MAHARANI:;Bahwa kapaldipergunakanuntukmenangkapikan di Wilayah Natuna.Bahwa kapal KM MAHARANImemilikisuratsurat yang lengkap.Bahwa saksimengetahuiKapal KM MAHARANI memiliki suratsuratyang lengkap karena dari awal pemohon memiliki kapal KMMAHARANIsaksi yang urusurus surat dan di Grose

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan, menyatakan bahwa Grose Akte Balik Nama Kapal No.7915 tanggal 20 Desember 2017 dan Buku Kapal No.

nama Kapal HASAN PUTRA Nama Pemilik GEK HENG, yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal pada Kantor Pendaftaran dan Balik Nama Kapal Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak , telah hilang sejak tanggal 13 Nopember 2019 ;

3. Menetapkan, memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengajukan permohonan dan mengurus penerbitan Grosse Akta dan Buku Kapal pengganti atas hilangnya Grose

sejak semula tidak berdasarkan hukum ;Bahwa berdasarkan uraian diatas, surat permohonan Eksekusi Lelangterhadap Tanah terperkara (obyek lelang Eksekusi) diajukan Terlawan I kepadaPengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempunyai kekuatan berikut segala akibathukumnya, karena sejak semula tidak berdasarkan hukum ;Bahwa atas permohonan Eksekusi Lelang Terlawan I ditujukan kepadaPengadilan Negeri Pekanbaru, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru menerbitkanSurat Penetapan tanggal 23 Januari 1997 No.I / Pdt / EX / GROSE

/ 1997 /PN.PBR. dan telah disita Eksekusi pada tanggal 8 Desember 1997 terhadaptanah terperkara (obyek tereksekusi Lelang) sebagai pelunasan hutang dariTerlawan IV dan V kepada Terlawan I ;Bahwa berdasarkan surat penetapan yang diterbitkan Pengadilan NegeriPekanbaru No.I / Pdt / EX / GROSE / 1997 / PN.PBR maka terhadap tanahterperkara berikut bangunan diatasnya akan dijual lelang melalui Telawan IItanggal 3 Maret 1998 ;Bahwa semua suratsurat penetapan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Menghukum para Terlawan untuk membayar ongkos perkara yang timbuldalam perkara ini ;SUBSIDAIR : Ex aequo et bono, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yangseadiladilnyaMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Terlawan Idan II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :Eksepsi Terlawan I :Bahwa..............65Bahwa Perlawanan Pelawan terhadap permohonan Eksekusi haktanggungan yang diajukan oleh Terlawan I dalam perkara No.11 / Pdt / Eks /Grose / 1997 / PN.PBR

Foto copy SuratKeterangan/Pengantar Nomor : 470 / 341 dari Kelurahan Palebontertanggal 26 Mei 2014 ;Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor : 01755/KT/VV/2016, tertanggal25 Juni 2016, antara Yulianto Suhadi, ST Jabatan Direktur Utama yangdalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPR Muncul ArthaSejahtera, selanjutnya disebut Bank, dengan Agustinus Hariyanto,selanjutnya disebut Debitur, foto copy mana telah dicocokkan sesuaidengan aslinya, diberitanda T.I3 ;Foto copy Salinan/Grose Akta Perjanjian

Bank Perkreditan Rakyat MunculArtha Sejahtera, selanjutnya disebut Bank, dengan Agustinus Hariyantoyang telah mendapat persetujuan istrinya Nyonya Restituta Sriyati,selanjutnya disebut Debitur, dibuat oleh dan dihadapan Nisa Rachmasari,SH, Mkn, Notaris Kota Semarang, foto copy mana telah dicocokkansesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I4a ;Foto copy Salinan/Grose Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 109tertanggal 25062016, antara Yulianto Suhadi, ST Jabatan DirekturHalaman 12 dari 32 Putusan

Bank PerkreditanRakyat Muncul Artha Sejahtera Nomor : 52, tanggal 30 April 2013, dibuatoleh Subiyanto Putro, SH, Mkn, Notaris di Semarang, foto copy manatelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I9 ;Foto copy Salinar/Grose Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BankPerkreditan Rakyat Muncul Artha Sejahtera Nomor : 31 tanggal 07 AprilHalaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pat.G/2017.

, dilampiri foto copy Surat Kabar Tribun Jateng, Selasa, 15Agustus 2017 hal.2 kol.34 ;Menimbang, bahwa bukti T.l8e, T.8f, T.8g & T.8h dari mulai akandilakukan Pendaftaran Lelang ke KPKNL Semarang (Tergugat Il), kKemudiansudah proses Pendaftaran Lelang di Kantor Lelang (KPKNL) Semarang,kemudian penetapan hari dan tanggal lelang oleh Tergugat Il (KPKNL)Semarang dan pengumuman lelang melalui harian/Koran Tribun Jateng,Selasa, 15 Agustus 2017 hal.2 kol.34 ;Menimbang, bahwa bukti T.I9 berupa Turunan/Grose

Bank Perkreditan Rakyat Muncul Artha SejahteraNomor : 52, tanggal 30 April 2013, dibuat oleh Subiyanto Putro, SH, Mkn,Notaris di Semarang, ;Menimbang, bahwa bukti T.I10 yaitu Salinan/Grose Akta PernyataanKeputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Muncul Artha SejahteraNomor : 31 tanggal 07 April 2017, dibuat oleh dan dihadapan Notaris NisaRachmasari, SH, Mkn ;Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pat.G/2017.

Menyatakan menolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapatditerima permohonan sita eksekusi dari Terlawan atas Grose RisalahLelang Nomor 619/2016, tanggal 15 Juli 2016 diterbitkan oleh TerlawanIV yang didasarkan pada harga limit dibawah normal/wajar dan tidaksesuai prosedur yang layak;9. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isiPutusan;10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu,walaupun ada verzet, banding dan kasasi11.

Aanmaning yang dikeluarkan oleh KetuaPengadilan Negeri Bangil Nomor 05/Pen.Amn/2016/PN.Bil tanggal 17November 2016 haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima;Membatalkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 619/2016 tanggal 15 Juli2016 yang diterbitkan oleh Terlawan IV harus dinyatakan tidak sah danbatal demi hukum dan harus diangkat berkenaan sita eksekusipengosongan dimaksud;Menyatakan menolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapatditerima permohonan sita eksekusi dari Terlawan atas Grose

Grose kedua Risalah Lelang No. 626/2013 tanggal 28 Agustus2013 atas Sertipikat Hak Millik No. 1751/Kel. Tanjungsari tanggal 31May 2000 atas nama : Nyonya Janda LANNY TEDJAKUSUMA( The Lan Ing Nio) Surat Ukur tanggal : 631990 No. : 665/U/1990Luas 375 M2 terletak di Jalan Satelit Indah VI Blok JN12 PropinsiJawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan : Tandes, KelurahanTINE SEUNG = === nm a= nnn nano11.2.

Grose kedua Risalah Lelang No. 626/2013 tanggal 5 September2013 atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1427 / Kel.Bongkaran tanggal 12111997 atas nama : Nyonya THE LANNYTEDJAKUSUMA Gambar Situasi tanggal : 1091997 No.11032/1997 Luas 39 M2. terletak di Ruko Kartika Ceria JalanKembangjepun No. 129 S Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya,Kecamatan Pabean Cantikan, Kelurahan Bongkaran;11.3.

Grose Pertama Risalah Lelang No. 626/2013 tanggal 5 September2013...2013 atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1355/Kel.

Grose kedua Risalah Lelang No. 626/2013 tanggal 5 September2013 atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1427 / Kel.Bongkaran tanggal 12111997 atas nama : Nyonya THE LANNYTEDJAKUSUMA Gambar Situasi tanggal : 1091997 No.11032/1997 Luas 39 M2 terletak di Ruko Kartika Ceria Jalan1718Kembangjepun No. 129 S Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya,Kecamatan Pabean Cantikan, Kelurahan Bongkaran;13.3.

Grose Pertama Risalah Lelang No. 626/2013 tanggal 5 September2013 atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1355/Kel.

dengan asli menjadikan buktitersebut merupakan alat bukti yang sah dan dengan bukti P1 yang merupakan akta otentikyang menerangkan tentang Jual Beli Kapal Motor dengan nama Kapal ARMADA 3A, danbukti ini telah menerangkan bahwa Pemohon telah membeli Kapal tersebut dari AMBOSAKKA, sehingga oleh karenanya bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti yangmembuktikan dalil pbemohon dalam permohonannya.Menimbang, bahwa bukti P7 adalah merupakan akta otentik yang dapatdigunakan untuk membuktikan bahwa Grose

ARMADA 3A sebagaimanadibuktikan dalam bukti P7;Menimbang, bahwa untuk mengganti Grose Akta yang hilang adalah hakPemohon sebagai pemilik Kapal KMN.

Grose Akta sama nilai kekuatannya dengan putusan Hakim yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian setiap groseakta dengan sendirinya menurut hukum dapat langsung dijalankaneksekusinya;2. Bahwa pelaksanaan lelang didasarkan diluar hukum acara perdataatau PARATE EKSEKUSI yang mendasari proses lelang samakekuatan hukumnya dengan putusan Peradilan yang Inkracht vanGewijsde;3.

Pada saat Debitur tidak menepati pemenuhan grose akta dan pihakKreditur mengajukan permintaan eksekusi kepada Pejabat Lelang,apabila telah memenuhi syarat maka Pejabat Lelang harusmelaksanakan eksekusinya;4.

Eksekusi Grose Akta hanya dapat dihindari dengan jalan :e Debitur melaksanakan sendiri pemenuhannya dengansukarela; ataue Terjadi PERDAMAIAN antara pihak debitur dengan pihakKreditur;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwaterhadap eksekusi yang akan dijalankan oleh Terlawan II sebagai Kelas Makassar, Pejabat Lelang hanya berwenang menunda pelaksanaaneksekusi grose akta dan diperkenankan hukum dengan syarat apabila:Debitur melaksanakan sendiri pemenuhannya dengan sukarela,

atau TerjadiPERDAMAIAN antara pihak Debitur dengan pihak Kreditur,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwaPerdamaian yang dapat menunda atau menggugurkan kekuatan hukumeksekutorial grose akta, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwadalil pokok Gugatan yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :1.

Maka secara Yuridis dimana pada pasal 224 HIR/258 RBG hanya di perkenankan eksekusi terhadap perjanjian dalambentuk GROSE AKTE yang ber irahirah Demi Kadilan yangbedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ............. St... ..cccccccccccsccceeeeDan apakah risalah lelang yang dijadikan dasar oleh Tergugat I itumerupakan GROSE AKTE untuk dapat di laksanakan eksekusipengosongan yang menjadi objek perkara. Karena dalam risalah lelang tidakterdapat irahirah . Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha8.

Walaupunpada pasal 258 RBG memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian utangpiutang , asal perjanjian tersebut berbentuk GROSE AKTE.9.

Menyatakan risalah lelang Nomor: 281 / 2010 tanggal 23 Desember2010 tidak mempunyai kekuatan GROSE AKTE dan tidak mempunyaikekuatan hukum untuk melaksanakan Eksekusi pengosongan ;3.

1) dan ayat(2) dari PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelangdinyatakan bahwa kepada pihakpihak yang berkepentingan meliputi Pembeli danPenjual dapat memperoleh Grose Risalah Lelang sesuai kebutuhan.

Kemudian padaBab I Ketentuan Umum Pasal I angka 36 dari PMK No.93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanan Lelang disebutkan bahwa Grose Risalah Lelang adalahSalinan asli dari Risalah lelang yang berkepala Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa .Sehingga jelaslah bahwa Risalah Lelang Nomor:281/2010 merupakan GROSE AKTE sebab berirahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga mempunyai kekuatanEksekutorial.7.

Bangunan No. 153,Kelurahnan Babakan seluas 185 M2 atas nama Lusiana (PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi) yang terletak di Jalan Brawijaya No. 48Villa Indah Pajajaran (VIP), Kelurahan Babakan, Kecamatan Kota BogorUtara, Kota Bogor yang tercantum dalam Surat Penetapan Ekskeusi tersebutdi atas adalah Obyek Sengketanya BUKAN BERADA di Kecamatan BogorUtara yang BENAR adalah Kecamatan Bogor Tengah;Halaman 2 dari 33 putusan No.222/Pdt.Plw/2019/PN.Bgr.Bahwa perkara perdata Perlawanan Lelang terhadap grose

KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUHPdt), dikutif :Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, diwaktu hidupnya,dengan CumaCuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkansesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerimapenyerahan itu;Bahwa TerlawanPemohon Eksekusi adalah pemenang lelang dari prosesLelangatas Rumahmilik Pelawan Eksekusitersebut di atas berdasarkangrose Risalah Lelang Nomor. 066/2006 tertanggal 3 Pebruari 2006 , dan atasdasar lelang umum berdasarkan grose

akta tersebut di atas;Bahwa terhadap lelang yang didasarkan pada grose Risalah Lelang Nomor.066/2006 tertanggal 3 Pebruari 2006 tersebut di atas, pada saat ini sedangdalam proses pengadilan di Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara perdataNo. 78/Pdt.G/2019/PN.Bor ;Bahwa dengan adanya gugatan Perlawanan Lelang tersebut di atasterhadaplelang yang didasarkan pada grose Risalah Lelang Nomor.066/2006 tertanggal 3 Pebruari 2006 yang saat ini masih dalam prosespersidangan di Pengadilan Negeri Bogoryang

No. 4/Pdt.G/2014/PN.Bgr, ;Bahwa atas dasar kenyataan tersebut di atas, maka dengan adanya rencanaPelaksanaan Eksekusi berdasarkan pada Grose Risalan Lelang No.066/2006 Jo. No. 4/Pdt.G/2014/PN.Bgr Jo. No. 26/PDT/2015/pT.BDG Jo. No.3135 K/2015 Jo. 883 PK/Pdt/2018 dengan Penetapan Nomor: 10/Pdt/EkHalaman 4 dari 33 putusan No.222/Pdt.Plw/2019/PN.Bgr.s.Akte/2019/PN.Bgr. Jo. Risalan lelang No. 066/2006 Jo. No.21/Pdt/Plw/2006/PN.Bgor Jo.

Menyatakan Penetapan Eksekusi berdasarkan pada pada Grose RisalahLelang No. 066/2006 Jo. No. 4/Pdt.G/2014/PN.Bgr Jo. No.26/PDT/2015/pT.BDG Jo. No. 3135 K/2015 Jo. 883 PK/Pdt/2018 denganPenetapan Nomor: 10/Pdt/Eks.Akte/2019/PN.Bgr. Jo. Risalah lelang No.Halaman 5 dari 33 putusan No.222/Pdt.Plw/2019/PN.Bgr.066/2006 Jo. No. 21/Pdt/Plw/2006/PN.Bgr Jo. No. 4/Pdt.G/2014/PN adalahCACAD HUKUM;6. Memerintahkan menunda pelaksanaan Eksekusi berdasarkan pada GroseRisalan Lelang No. 066/2006 Jo.