yang diterbitkan berdasarkan SuratKeputusan Gurbernur KDH Tkt Maluku, tanggal 16 Maret 1971,Nomor 428/ HM/PL/PA/1971 atas nama Hans Hateyong;Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Rumahtiga, tanggal 29April 1985, Gambar Situasi tanggal 9111984 Nomor 547/1984seluas 1.280 m? yang diterbitkan berdasarkan pemisahan dariSertipikat Hak Milik Nomor 71 sisa/Desa Rumahtiga dengannama pemegang hak pertama yaitu Lidya Tandjaya dan telahterjadi peralinan hak berdasarkan Akta PPAT, Abigael A.

yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gurbernur KDH Tkt Maluku, tanggal16 Maret 1971, Nomor 428/ HM/PL/PA/1971 atas namaHans Hateyong;Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Rumahtiga, tanggal 29April 1985, Gambar Situasi tanggal 9111984 Nomor 547/1984 seluas 1.280 m? yang diterbitkan berdasarkan pemisahandari Sertipikat Hak Milik Nomor 71 sisa/Desa Rumahtigadengan nama pemegang hak pertama yaitu Lidya Tandjayadan telah terjadi peralihnan hak berdasarkan Akta PPAT,Abigael A.

Agustus 2004 senilaiRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);Daftar penerimaan uang pesangon anggota DPRD Kabupaten Banggaiberdasarkan masa kerja;Daftar penerimaan uang pesangon anggota DPRD Kabupaten Banggai untukpembagian rata;Daftar penerimaan uang pesangon untuk pimpinan DPRD KabupatenBanggai;Daftar penerimaan uang pesangon untuk Badan Urusan Rumah Tangga(BURT);Daftar klaim habis kontrak kantor Askum Manado;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003;Keputusan Gurbernur

2015Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:OBJEK GUGATANBahwa yang menjadi objek Gugatan dalam Gugatan ini adalah SuratKeputusan Gurbernur

menurut ketentuan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasionalsekolah dan laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah yang dikeluarkan olehMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka yang berhakmenerima dana Bantuan Operasional Sekolah semua sekolah SD/SDLB Negeri,SMP/SMPLB/SMPT Negeri Wajib menerima Dana BOS, bila sekolah tersebutmenolak BOS maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tuaatau wali peserta didik.Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Gurbernur

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeriBerdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa terdakwaberdasarkan Surat Keputusan Gurbernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No 05 /G/UP/A/1984 tanggal 30 Januari 1984 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipilselanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No: 821./ 61/IV.06/2010 tanggal 09 April 2010 terdakwa diangkat sebagai Kepala Sekolah SDN 2Rangai Tunggal Kecamatan Katibung maka sebagai Kepala Sekolah SD 2 RangaiTritunggal

No.542/PDT/2016/PT.DKI Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara ini, karena yang dipermasalahkan adalah suratKeputusan Gurbernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1603 Tahun 2014Tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Rumah Susun Non Hunian Plaza Kenari Mas Jakarta tanggal 10Oktober 2014, karena merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara,maka yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Daya Beli Makin Nyungsep (fotokopi sesuai denganfotokopi);: Keputusan Gurbernur Kepulauan Riau Nomor 86 Tahun2018 Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan ProvinsiKepulauan Riau Masa Bakti 20182021 tanggal 3 Januari2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);: Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.232/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan KotaBatam Masa Bhakti 20182021 tanggal 6 Agustus 2018(fotokopi sesuai dengan fotokopi);: Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NomorB.337/M.NAKER/PHIJSKUPAH

Oktober 2017(fotokopi sesuai fotokopi);: Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NomorB.240/M.NAKER/PHISSKUPAH/X/2018, PenyampaianData Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan ProdukDomestik Bruto Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018(fotokopi sesuai fotokopi);: Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NomorBM/308/HI.01.00/X/2019, Hal: Penyampaian Data TingkatInflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik BrutoTahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 (fotokopi sesuaifotokopi);: Keputusan Gurbernur

dilingkungan TNI AL, termasuk obyek sengketa.Pasal 17 Pemenhan No 30 tahun 2009 menyatakan Kepala StafAngkatan dan Kepala Staf Umum TNI selaku PPBMNE1 berwenangdan bertanggung jawab atas pelaksanaan penggadaan, penggunaan,dan inventarisasi Rumah Negara berdasarkan persetujuan KuasaPengguna Rumah Negara dilingkungannya asingmasing.Bahwa pasal 1 huruf i Permenhan Nomor 30 tahun 2009 menyatakanPembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (PPBMNW) diDephan dan TNI adalah Koroum Sekjen Dephan, Pangkotama,Gurbernur

Fotocopy ke Fotocopy Surat Gurbernur Sumatera Utara No.539/9137/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, diberi tanda P2;.3. Fotocopy ke Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n. TASIMIN MT,diberi tanda P3;4. Fotocopy Akta Berita Acara PT. Pembangunan Prasarana SumateraUtara (PT. PPSU/ ic. Penggugat) No. 08 tanggal 15 Oktober 2015 yangditerbitkan oleh Faisal, SH. Notaris di Medan, diberi tanda P4;5. Fotocopy ke Fotocopy Surat Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia No.

Direktur Reserse Kriminal Kusus PoldaSumbar No.B/664/XII/2016/DITRESKRIMSUS tanggal 20 Desember 2016kepada Lehar prihal permintaan fotokopi legalisir peta pendaftaran danpengukuran surat ukurNo.30/1917;1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Jamaris tanggal 20 Februari2017;1 (Satu) rangkap Print Foto Surat Menteri Agraria dan tataruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional No.1692/50/IV/2017 tanggal 20April2017Halaman 36 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG191)192)193)194)195)196)197)kepada Gurbernur

Ketua Yayasan Bung Hatta, Ir.Soehintomelawan Lehar;1 (Satu) rangkap Salinan Surat Direktur Reserse Kriminal Kusus PoldaSumbar No.B/664/XII/2016/DITRESKRIMSUS tanggal 20 Desember 2016kepada Lehar prihal permintaan fotokopi legalisir peta pendaftaran danpengukuran surat ukur No.30/1917;1 (Satu) rangkap Asli SuratPernyataan Jamaris tanggal 20 Februari 2017;1 (Satu) rangkap Print Foto Surat Menteri Agraria dan tataruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional No.1692/50/IV/2017 tanggal 20 April 2017kepada Gurbernur

Dalam melakukan pemeriksaan saksi melakukan wawancaralangsung terhadap yang terkait yaitu sebanyak 10 orang dan melakukanpemeriksaan dokumen pengadaan tanah.Dari hasil pemeriksaan tersebutsaksi menemukan SK Gurbernur penunjukan tim Penaksir, SK Kepala BadanKekayaan Daerah Propinsi penunjukan tim Negosiasi dan foto copy SPM dankuitansi tidak ada diketemukan akta pelepasan hak dari pemilik tanah ALFIUSSUMAMPOUW.

Dari hasil pemeriksaan tersebutsaksi menemukan SK Gurbernur penunjukan tim Penaksir, SK Kepala BadanKekayaan Daerah Propinsi penunjukan tim Negosiasi dan foto copy SPM dankuitansi tidak ada diketemukan akta pelepasan hak dari pemilik tanah ALFIUSSUMAMPOUW.

pada tanggal 14 Januari 2013 terdakwa kembali mengambil sisadana hibah sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) di Bank BJB KasCijulang Kabupaten Pangandaran yang digunakan untuk kepentingan pribaditerdakwa ke Surabaya.Bahwa terdakwa kemudian membuat dan mengirimkan LaporanPertanggung Jawaban (SPJ) Penggunaan dan hibah pemerintah ProvinsiJawa Barat Tahun 2012 untuk pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru MTsAL IKHLAS KERTAHARJA sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluhjuta rupiah) kepada Gurbernur

Peraturan Gurbernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang TataCara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan EvaluasiBelanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakanbahwa Penerima Belanja Hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHDdan / atau Perubahan NPHD dan Pasal 24 Ayat (1) yang menyatakanbahwa Penerima Belanja Hibah bertanggung jawab baik secara formalmaupun material

Jakarta Utilitas Propertindo yang mengaku memiliki hak untukmengelola assetaset atau lahan Pemerintah Daerah DKI Jakartaberdasarkan Surat Keputusan Gurbernur Kepala Daerah Khusus IbukotaHalaman 19 dari 99 halaman.

Putusan Nomor 167/G/2019/PTUNJKT.Jakarta No 286 tahun 1992 tentang Pengelompokan Aset barang tidakbergerak Milik BPL Pluit sebagai Aset tetap (Inventaris) dan Aset usaha,tenggal 18 Februari 1992, dimana menjadi pertanyaan bagi Kami mengenaiasalusul terbitnya SK Gurbernur tersebut karena Pengembang yangmembangun Perumahan tersebut (PT.

Hakhak Barat, selanjutnya buktisurat diberi tanda T8;Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 TentangKetentuanketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanahasal konversi hakhak barat tanggal 22 Agustus 1979, selanjutnya bukti suratdiberi tanda T9;Fotokopi Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia NomorBtu.8/356/B/79 tanggal 30 Agustus 1979, Perihal: Keputusan Presiden Nomor : 32Tahun 1979 dan Peraturan Menteri No. 3 Tahun 1979, yang ditujukkan kepada 1.Gurbernur

Bahwa, menindaklanjuti Surat Keputusan Gurbernur Jawa TimurNomor : 566/2474/031/2012, tanggal 16 Februari 2012 tentangPelaksanaan Sistem Penyerahan Sebagian Pekerjaan KepadaPerusahaan Lain. (Bukti P.7);3.0..8. Bahwa, menindaklanjuti Surat kadisnakertranduk Provinsi JawaTimur No.566/1587/105.06/2012 tanggal 18 Juni 2012 danmemperhatikan hasil rapat antara Direktur pengawasan Norma Kerjadan Jamsostek dengan Direksi PT.

T5 Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sultra tentang rekapitulasiAsli penghitungan suara Pemilihan Gurbernur dan WakilGurbernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu,tanggal 12 Desember 2007 jam 09.00 WITA.6. T6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi /SulawesiAsli Tenggara Nomor 54 tahun 2007 tentang pasangan CalonTepilin dalam Pemilihan Umum Gubernur dan WakilGubernur Sulawesi Tenggara7.

T8 Surat Tugas Nomor ST34/DPD/ GOLKAR/XII/2007 yangAsli dikeluarkan oleh ketua Dewan Pimpinan Daerah PartaiGolongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mewakilicalon Gurbernur dan Wakil Gurbernur pasangan Ali Mazi, SH.dan H. Abdul Samad.9. T9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan SuaraAsli Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkatKABUPATEN KOLAKA oleh Panitia Pemilihan Kabupaten,pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2007.10.

perjanjian kerja harian lepas berubahmenjadi PKWTT, maka secara hukum Para Penggugat dapat dikatakanadalah Pegawai Tetap pada Perusahaan milik Tergugat mengingat ParaPenggugat bekerja sudah lebih dari 3 bulan;Bahwa dikarenakan Para Penggugat adalah Pegawai Tetap pada perusahaanTergugat dan wilayah kerjanya berada di Provinsi Bengkulu maka upahnyapun harus berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu yaitusebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hal iniberdasarkan Keputusan Gurbernur

Gurbernur Propinsi Jawa Tengah Cq.Bupati Kabupaten Purworejo Cq.

Andalas Merapi Timber mengirimkanPermohonan kepada Gurbernur; Bahwa saksi menerangkan dengan adanya penyampaian pencatatanData Terakhir berupa susunan pemegang saham, direksi dan komisarisPT.

2010 luas 155M2 (seratus lima puluh lima meter persegi), atas nama Nyonya MerryTandililing, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan KakantahKota Ambon tanggal 05 Mei 2011 Nomor 127/HM/BPN81.71/2011;Bahwa Tergugat juga telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor54/Desa Passo tanggal 24 Agustus 1983, Surat Ukur tanggal 19Oktober 1982 Nomor 910 luas 57.630 M2 (lima puluh tujuh ribu enamratus tiga puluh meter persegi) atas nama Liem Ena Richard Hiron,yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gurbernur

Adat Kaje Desa Banyuasri, yangpada tanggal 26 Maret 2020 melakukan penjagaan untuk membatasi aktivitasmasyarakat, berdasarkan himbauan dari Klian adat Banyuasri atas namaNyoman Mangku Widiasa, karena adanya surat edaran Gurbernur Bali Nomor :45/Satgascovid19/III/2020 tentang himbauan agar masyarakat tetap berada dirumah pada tanggal 26 Maret 2020; Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, saksi melihat Terdakwa ditempat tugassaksi, saat itu Terdakwa membawa mobil warna merah dan berhenti di perempatanjalan