Bahwa menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunyayang berjudul Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian (hal. 56),tentang paksaan dalam KUHPerdata adalah paksaan secara kejiwaan ataurohani, atau suatu situasi dan kondisi di mana seseorang secara melawanhukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menuruthukum sehingga orang yang berada di bawah ancaman itu berada di bawahketakutan dan akhirnya memberikan persetujuannya dengan tidak secarabebas.

(catatan visioner Herlien Budiono tentang hukumperjanjian dalam bidang kenotariatan/bagian duawww.advishukumnotaris.com).

Herlien Budiono, SH, Asaskeseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, 2015, halaman 304305 Seimbang menunjuk pada pengertianHalaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Smnsesuatu Keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaanseimbang, Keseimbangan dimengerti sebagai suatu keadaan hening ataukeselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satupunmendominasi yang lainnya atau karena tidak ada satu elemen menguasailainnya, hingga

Angka : 28 Penggugat memuat keterangan Herlien Budinodalam catatan visioner Herlen Budiono tentang hukumperjanjian dalam bidang kenotariatan/bagian dua. Angka : 33 Penggugat mengemukakan pendapatProf.DR.Gr. Van der Brught tentang Undue influence atau misbruik van omstandigheiden. Angka : 34, Penggugat memuat Perkara Perdata Nomor :31/Pdt.G/2016/PN Btl Jo Nomor : 34/Pdt/2017/PT Yyk.

., dst.6 Menurut Herlien Budiono sebagaimana dikutip olehMuhammad Syaifuddin dalam bukunya berjudul HukumKontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori,Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan HukumPerikatan), Bandung, Penerbit CV.

Ini berarti bahwa setiap subjek hukum dapatmembentuk hukum (dalam hal ini hukum kontrak) sebagaimana halnyapembentuk undangundang.8 Selanjutnya menurut Herlien Budiono sebagaimana dikutifoleh Muhammad Syaifuddin dalam buka yang samamenyatakan asas hukum yang menyatakan bahwa suatukontrak mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan parapihak terikait untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual,dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakankembali.

Herlien,yang mana Laurensius Boedi Tjahjadi dan Julianti Widury mendapat warisdari Ny. Sianita Kustedja berdasarkan surat keterangan hak waris Nomor4/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 yang dibuat Notaris Josanti AnggrainiGunawan, SH . Sedangkan Ny. Sianita Kustedja mendapat hibah dari S.Kustedja / Khoe Sek Eng berdasarkan akta hibah No. 27/ 1985 tanggal 1931985 oleh Notaris Netty Tjandrania, SH. Dan SHM No. 422/ Ciumbuleuitberasal dari penggabungan dari SHM No. 379/ Kel.

Herlien, Ny.Sianita Kustedja.. Dalil Para Penggugat poin 12 angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan :TERGUGAT V (Ny. Wien Juliani ) seluas + 660 M? ( Jalan Cistu RayaNo.9) telah dikeluarkan sertifikat hak milik No. 311/ KelurahanCiumbuleuit, gambar situasi No. 6013/1982 tanggal 17 Desember 1982,terakhir tercatat atas nama Ny.

Herlien, dan Notaris Josanti Anggraini Gunawan, SH. Begitu pulaobjek sengketa yang dikuasai dan merupakan milik Tergugat V, TergugatVI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, secara fakta dalam prosesperalihannya melibatkan Drs. Hadi Masyhur,SH. SE. MM. Ak. selakupenjual sekaligus pula selaku pihak yang pernah melakukan perbuatanhukum dengan alm. Nyi Oneng (alm ibu oneng).Halaman 21 dari 64 halaman, Pts.No.135/PDT/2018/PT.BDG.Secara hukum pihak Laurensius Boedi Tjahjadi, Julianti Widury, PPAT Ny.Dr.

Herlien, Ny. Sianita Kustedja dan Drs. Hadi Masyhur,SH. SE. MM. Ak.,haruslah ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena mempunyai perananyang sangat penting, baik kaitannya dengan perbuatan hukum membeliobjek sengketa dari alm. Nyi Oneng (alm. ibu oneng) maupun perbuatanhukum jual beli dengan Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,dan Tergugat VIII.

Herlien, Ny. Sianita Kustedja danDrs. Hadi Masyhur,SH. SE. MM. Ak.,) yang secara hukum sangatberpotensi terlibat dan memiliki pertanggungjawaban untukmempertahankan hakhak terkait objek sengketa. Terlebih ParaPenggugat hanya mendasarkan pada sepenggal pertimbangan hukumdari Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1Agustus 1983, yang apabila dianalisa secara menyeluruh amar putusanpada pokoknya :"MENGADILI :Menerima permohonan kasasi dari pemohonpemohon kasasi : 1.

HERLIEN WIDJAJA. SH, Selaku pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) diJakarta yang beralamat di Jalan Pasangrahan No.11.B, MeruyaUtara, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagal..............:::eee4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia eg.

seadiladilnya (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebutPenggugat telah mengajukan Repliknya di Persidangan tertanggal 8 Desember2011, dan Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 15 Desember 2011 ;Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dalil gugatannya Penggugattelah menyerahkan buktibukti tertulis yaitu :Bukti P1 Foto copi sesuai dengan asli Akta jual beli No ; 32/SawahBesar/1997, tanggal 19 September 1997 yang dibuat olehPejabat Pembuat akta tanah DKI Jakarta HERLIEN

WIDJAJA,SH;Hal 66 Putusan No.214/Padt.G/201 1/PN.Jkt.PsiBukti P2Bukti P3Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9Foto copi sesuai dengan asli Akta jual beli No.49/SawahBesar/1997, tanggal 8 Oktober 1997, yang dibuat oleh PejabatPembuat Akta tanah DKI Jakarta HERLIEN WIDJAJA, SH;Foto copi sesuai dengan asli Akta jual beli No.215/Sawahbesar/1997, tanggal 30 Desember 1997 yang dibuat olehPejabat pembuat akta tanah THOMAS GONAWAN, SH ;Foto copi sesuai dengan asli Akta jual beli No.152/SawahBesar

dicantumkannya keterangan HPL pada sertifkatHMSRS yang terbit Tahun 1997 adalah melanggar azas Hukum adapt;Bahwa menurut pendapat ahli meskipun belum ada peraturan tertulisseharusnya pada sertifikat Tahun 1997 dicantumkan keterangan HPL ;Menimbang, bahwa Para Tergugat masingmasing mengajukan buktitertulis, yaitu :BUKTITERGUGATI & TERGUGATIl diberitanda TI & TIl.1 s/d Tl & TBukti Tl. & TI lL. 1 Foto copi sesuai dengan asli Akta Jual BeliNo.35/Sawah Besar/1997 dihadapan Pejabatpembuat akta tanah HERLIEN

/1993, Tanggal 21101993 ;Hal 95 Putusan No.214/Pat.G/201 1/PN.Jkt.Psid) lin Layak Huni: tanggal 01121995, Nomor 8436/IPB/95 ;e) Akta Pemisahan : Tanggal 08071997, Nomor 102/DIR/DP/VIV/97, dibuatPT.Duta Pertiwi, Disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta tanggal 13 Agustus1997, Nomor 1206 tahun 1997 ;f) Nilai perbandingan proporsional 0,071628% ;g) Gambar Denah tanggal 1581997, Nomor 2029/1997, Luas/Type 38 M2.h) Nama Pemegang Hak (berdasarkan pendaftaran peralihan hak) WANDYGUNAWAN, Jual Beli akta PPAT Herlien

Herlien Budiono, S.H., dalam bukunya Ajaran UmumHukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan pada halaman 99 diantaranya menuliskan Kekeliruan yang sebenarnya (elgenlijke dwaling) merujuk padasituasi kehendak dan pernyataan satu sama lain berkesesuaian, tetapi kehendak salahsatu pihak atau dari keduanya terbentuk secara cacat. Jadi, sekalipun perjanjian telahterbentuk, perjanjian tersebut tetap dapat dibatalkan.

Herlien Budiono, S.H. sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan sebagaimanaPertimbangan pertimbangan Hukum yang telah diuraikan di atas dimana pada intinyaMajelis Hakim menyatakan telah terjadi kesalahan dalam Perjanjian antara PARAPENGGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan belum diketahuinya luassesungguhnya dari bangunan Ruko yang diperjual belikan karena belum ada pengukuransebelumnya maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat layaklah Perjanjianantara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terwujud

pengesampingannya di dalam kontrak dapat dinilai sebagai syaratyang biasa diperjanjikan (bestendig gebruikelijke bedingen) oleh para pihakdan secara yuridis harus dianggap mengikat.Mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung No. 1527 K/Pdt/2007,menyatakan:Pengesampingan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata apabilatelahdisepakati oleh kedua belahpihakmerupakanUndangUndangbagipembuatnya, sehingga terhadapketentuanpembatalan perjanjiansebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdata telah tertutup...Bahwa menurut Herlien

Budiono (dalam bukunya Herlien Budiono, AjaranUmum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, CitraAditya Bakti, 2009, hlm. 199200) misalnya, Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdatabukan ketentuan hukum yang bersifat memaksa sehingga dapat disimpangioleh para pihak yang membuat perjanjian.

Terbanding/Pembanding/Penggugat : IVONNE ATMADIBRATA, NY
Turut Terbanding/Tergugat : MUKTAR WIDJAJA
Turut Terbanding/Tergugat : HERLIEN WIDJAJA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA BPN RI CQ. KAKANWIL BPN DKI JAKARTA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Turut Terbanding/Tergugat : PEMDA SKI JAKARTA CQ GUBERNUR KDKI JAKARTA CQ BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DKI JAKARTA

(Herlien Budiono, 2009.

Sedangkan menurut Herlien Budiono, perjanjian pengikatanjual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjianpendahuluan yang bentuknya bebas, vide Herlien Budiono, artikel PengikatJual Beli Dan Kuasa Mutlak, Majalah Renvoi, edisi tahun , Nomor 10 bulanMaret 2004, hal 5.

dalam bukunya HukumPerjanjian, (Bandung: Bina Cipta, 1987), Hal.75, Pengikatan jual belliadalah perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelumdilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsurunsur yang harusdipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertifikat hak atastanah belum ada karena masih dalam proses, atau belum terjadinyapelunasan harga atau pajakpajak yang dikenakan terhadap jual bellihak atas tanah belum dapat dibayar baik oleh penjual atau pembeli.Sedangkan menurut Herlien

Budiono, perjanjian pengikatan jual beliadalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjianpendahuluan yang bentuknya bebas, vide Herlien Budiono, artikelPengikat Jual Beli Dan Kuasa Mutlak, Majalah Renvoi, edisi tahun ,Nomor 10, Bulan Maret 2004, hal 5.

No. 217PK/Pdt/2009dihadapan Notaris HERLIEN SUMAMPOUWW, SH. setelahterlebih dahulu ditaksir harganya oleh PanitiaPenetapan Harga, dan karena Jual belli tersebutdilakukan oleh pemiliknya melalui Kuasanya yang syahdihadapan Pejabat yang berwenang, sesual denganpetunjuk Pejabat yang berwenang pula (DIRJENAGRARIA), maka kepemilikan Penggugat atas rumahtersebut syah adanya;C.Bahwa lebih lanjut PANGLIMA berpendapat agar MENTERISOSIAL berkenan menyatakan tidak keberatan ataspelepasan hak pakai tanah sengketa

TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 12 Maret2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal12 Maret 2014 Nomor : 118/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST, telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah Penyewa Rumah yang terletak di Jalan KomplekGreen Ville Blok AV No. 12 A, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk,Kota Administrasi Jakarta Barat dari pemilik rumah yaitu Herlien

Penggugat Mampu Menyewa Rumah, sebagaimana dalil PENGGUGAT padabutir 1 halaman 1 menyatakan bahwa Penggugat adalah penyewarumahyang terletak di Jalan Komplek Green Ville Blok AV No. 12 A Kelurahan DuriKepa Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat dari pemilikrumah yaitu Herlien Widjaja, SH., berdasarkan Akta Perjanjian SewaMenyewa No. 9 tanggal 18 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Martina, SH,Notaris di Jakarta;b.

Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannyadi Bidang Kenoktariatan, cet. 3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hal 189);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Surat Peringatan (SP ) tanggal 01 Maret 2015 Nomor 01/PBR.1/CCRU/SPI/III/2015 yang dikeluarkanoleh kantor cabang PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang ditujukankepada Raden Simanungkalit, bukti P4 berupa Surat Peringatan II (SP Il )tanggal 03 April 2015 Nomor 02/PBR.I/CCRU/SPII/IV/2015 yang dikeluarkanoleh kantor

Tidak dilakukannyatindakan hukum dalam bentuk yang diwajibkan oleh undangundangakan mengakibatkan batalnya tindakan hukum tersebut.Sebaliknya, nonexistent berarti bahwa suatu tindakan hukum dimata hukum tidak ada, yaitu karena salah satu unsur yangdiharuskan dalam perjanjian yang dimaksudkan oleh para pihak tidakterpenuhi.Jika diperhatikan pengertian perjanjian yang diberikan oleh C.Asser dalam Herlien Budiono, Perjanjian adalah suatuperbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya katasepakat

saat akad kredit antara Penggugat dengan Tergugat,Penggugat hanya diperintahkan untuk mendatangani suratsuratperjanjian kredit yang telah dipersiapkan oleh Tergugat sebelumpendatanganan akad kredit, tanpa diberikan kesempatan untukmembaca maupun mempelajarinya terlebih dahulu;Bahwa Penggugat juga di paksa untuk menandatangani suart kuasajual atas jaminan, karena pada saat itu Penggugat membutuhkan danamaka Penggugat secara terpaksa menandatangani surat kuasatersebut;Bahwa menurut Elly Erawati dan Herlien

Herlien Budiono,Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cetakan Kedua,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2008).Termasuk dalam pengecualian tersebut misalnya pemberian kuasa menjualuntuk melaksanakan jual beli yang telah diatur di dalam suatu PengikatanJual Beli atau Perjanjian Kerjasama Untuk Membangun Proyek Perumahan.Bahwa Surat Kuasa Menjual No. 27 tertanggal 23 Oktober 2015 yang dibuatdan ditandatangani di hadapan Notaris Afifah, SH hingga dijalankan melaluiAkta Jual beli No 1836/2016

Herlien Budiono,Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cetakan Kedua,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2008).Termasuk dalam pengecualian tersebut misalnya pemberian kuasa menjualuntuk melaksanakan jual beli yang telah diatur di dalam suatu PengikatanJual Beli atau Perjanjian Kerjasama Untuk Membangun Proyek Perumahan.Bahwa Surat Kuasa Menjual No. 27 tertanggal 23 Oktober 2015 yang dibuatdan ditandatangani di hadapan Notaris Afifah, S.H.

adanya hal tersebut, penggugat merasa terancam haknyadengan adanya surat kuasa menjual yang dibuat oleh Tergugat Il kepadaTergugat tertanggal 30 November 2015 atas obyek tanah milik penggugatsebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No:675 yang terletak diDesa Tegalsari Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung seluas 1010 m2tercatat atas nama WALGITI NITIDIHARJO (Penggugat) oleh karenanyaPenggugat menginginkan surat kuasa menjual tersebut di batalkan secarahukum.Bahwa menurut Elly Erawati dan Herlien

sadari dengan ditanda tanganinya akta notaris No 141/2008tertanggal 20 Juni 2008 tentang Akta Jual Beli yang dibuat dihadapanNotaris/PPAT Kabupaten Bantul Ratnawati, SH atas obyek tanah milikPenggugat sebagaimana di jelaskan dalam angka 1 (satu) pada gugatanini, yang di buat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Kabupaten BanitulHalaman 6 dari 15 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT YYK19.20.Ratnawati, SH dan oleh karenanya menginginkan akta akta tersebut dibatalkan secara hukum.Bahwa menurut Elly Erawati dan Herlien

Herlien, SH. Adriani Budiono, SH.; Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung; Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan/Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Cq. Kepala Kantor Lelang Negara Bandung.

/strong>

DALAM KONVENSI:

• DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat;

• DALAM POKOK PERKARA:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan harta sebagai berikut:
• Sebuah mobil Xenia warna abu-abu metalik tahun 2016 Nomor Rangka MKV5EA2JGR310135 Nomor Pol L 1874 EH atas nama Penggugat (Hendri Joko Masyithoh bin Suparno), yang sekarang dalam penguasaan Tergugat (Herlien

Jikalau yang diancamkan itu suatu perbuatan yangmemang diizinkan oleh Undangundang, misalnya aqncaman akanmenggugat yang bersangkutan di depan Hakim dengan penyitaanbarang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan ;Pendapat serupa juga dikatakan oleh Elly Erawati dan Herlien Budionodalam bukunya yang berjudul penjelasan hukum tentang KebatalanPerjanjian (hal. 56).