Ditemukan 69 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-06-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2550 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 11 Juni 2014 — Ir. DANAL GINANJAR
72 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Naga Sakti dan CV.Catur Perkasa tidak pernah melakukan sanggahan, hal tersebut bertentangandengan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 BAB Ibagian A huruf j yakni pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan olehpanitia/pejabat pengadaan kepada para peserta selambatlambatnya 2 (dua)hari kerja setelah diterimanya surat penetapan Penyedia Barang/Jasa dariPejabat berwenang.
Register : 13-09-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 29_Pdt_G_2016_PNBkt_Kabul_31052017_PMH Tanggal 31 Mei 2017 — SUGIARTO Dkk (P) >< ABDURRAHMAN RAFIQ M. ADAM Dkk (T)
120 — 35
120 — 35
perkara ini;Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Tergugat Ill danKuasa Tergugat IV, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il masingmasingtelah mengajukan Kesimpulan tanggal 27 April 2017;Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 29Pdt.G/2016/PN.Bkt.Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak adahalhal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuatdalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan inidianggap telah termuat dan menjad ibagian
Register : 30-03-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 10/PID.B/TPK/2012/PN.PDG Tanggal 17 Juli 2012 — SUWARDI,S.Pd.SD
73 — 23
73 — 23
Kantor Dinas PendidikanHalaman 33 dari 262Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Sekolah Dasar Negeri diKecamatan Sipora Utara dan selanjutnya pada tanggal 12September 2009 dilakukan sosialisasi untuk seluruh KepalaSekolah Dasar Negeri penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) diKantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.e Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana AlokasiKhusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 pada Lampiran IBagian
diKecamatan Sipora Selatan, di Kantor Dinas PendidikanKabupaten Kepulauan Mentawai untuk Sekolah Dasar Negeri diKecamatan Sipora Utara dan selanjutnya pada tanggal 12September 2009 dilakukan sosialisasi untuk seluruh KepalaSekolah Dasar Negeri Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dikantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana AlokasiKhusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 pada Lampiran IBagian
Dan dalam hal ini seharusnyadilakukan oleh penerima hibah (sekolah).e Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 Lampiran IBagian III. B. 5 yang menyatakan bahwa DAK Bidang Pendidikandilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolahHalaman 175 dari 262dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistemmanajemen berbasis sekolah (MBS).Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa Suwardi membantahnya :1.
Putus : 24-11-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/PID.SUS/2011 Tanggal 24 Nopember 2011 — Ir. ABDUL HARIS NADJAMUDDIN, ME, DK ; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
MMS) tidak memenuhi persyaratan dan kriteria yangharus dimiliki oleh penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran IBagian Ketiga (Tata Cara Prakualifikasi) butir 5,khususnya persyaratan dan kriteria huruf : a, b dan f dalam Petunjuk TehnisPelaksanaan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 dan bersesuaian pula denganketerangan ahli Prof. DR.
Register : 13-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi Tanggal 20 Maret 2014 — Ir. RAHANSI Bin Suludin
56 — 11
56 — 11
Paiman saja;Bahwa menurut ahli terhadap dana yang sudah keluar sebesarRp.311.250.000, dikembalikan lagi ke Daerah, karena lahan150 hektar bukan milik masyarakat/petani dan tidak sesuaikontrak;Bahwa menurut ahli aturan yang dilanggar dalam proyekrehabilitasit hutan rakyat ini adalah: Peraturan MenteriKehutanan Nomor: P.03/MENHUTV/2004 tanggal 22 Juli2004 tentang Pedoman Pembuatan Tanaman Hutan RakyatGerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan lahan lampiran Ibagian kelima huruf c angka 1 yang menyebutkan
Register : 29-02-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Snt. Tanggal 15 Agustus 2016 —
98 — 41
98 — 41
dibangun 12 ruko untuk yang punya tanah,kemudian selebihnya seluas tanah yang belum dibangun untuk yang bangunruko;Bahwa perjanjian bagi bangun tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian yangdimulai sejak ditandatangan Akta Perjanjian pada bulan November 2012 yaituselama 30 (tiga pulah) bulan, dan pembangunan baru bisa dimulai pada bulanApril 2013;Bahwa setelah lima bulan baru dimulai pembangunan, karena Pak Sarpinbelum membongkar bangunan lama yang ditempatinya;Bahwa pembanguna ruko dimulai pada ibagian
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tahun 2017 2079 — 290
- Tentang : Pemilu
,Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan danpengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur:dengan Peraturan Presiden. iBagian KesembilanPeranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia danKepolisian Negara Republik Indonesia dalam KampanyePasal 306Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah..kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan /desa memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan.fasilitas umum untuk penyampaian materi
Register : 05-03-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN MAKALE Nomor 19/PDT.G.INT/2014/PN.MKL Tanggal 5 Februari 2015 — Yohana Pakulla' alias Nenek Meta, Saguni, Mintje Towu (PENGGUGAT) VS Yohani A Palinggi, Ruruk Buri', Ludia, Mince DKK (TERGUGAT) VS Jacobus Padandanan, Fransiska Padandanan, Antonia P Dannari, SE.MM (PENGGUGAT INTERVENSI)
358 — 316
358 — 316
Dari inti keterangan Tato Bese, obyek sengketa I pemah digarap oleh NePareman, walaupun Tato Bese ada menerangkan kalau obyek sengketa Ibagian dari To'long. Namun, karena Tato Bese menerangkan bahwa To'longitu sama dengan Paken, padahal dengan pertimbangan akan hal tersebut sudahMajeiis Hakim berikan sebelumnya, Majeiis Hakim meragukan pengetahuanTato Bese akan obyek sengketa I merupakan bagian dari To'long;Mengenai obyek sengketa II vang ditempati mmahnya Fransiskus Dannari danHermin Dama:a.
Register : 25-05-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 8 Oktober 2015 —
352 — 409
352 — 409
Pos Properti Indonesia), Terdakwa tidak ada menerima fee Ibagian terkait dengan adanya penempatan deposito senilai Rp. 75.000.000.000,(tujuh puluh lima milyar rupiah) di Bank Syariah Mandiri Cabang GatotSubroto ;Hal.213 dari hal.273 Putusan No.530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.SelBahwa terdakwa mengaku tidak mengetahui mengenai adanya penerbitan SuratKredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diajukan oleh pihak PT.Haeyasshi Internasional dengan jaminan Deposito atas nama PT.