Ditemukan 275 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 18-09-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PN MAUMERE Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.MMR
Tanggal 18 September 2013 — - SILVIANA GO MELAWAN KEPALA KANTOR KEUANGAN NEGARA DAN LELANG
103165
  • ;Bahwa berdasarkan ketentuan UU Hak Tanggungan dimaksud, maka telah jelas bahwapelaksanaan ielang eksekusi barang jaminan Pelawan telah didasarkan pada ketentuan hukumyang berlaku.
Putus : 30-01-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1459 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Januari 2014 — Hj. MARLINAH, dan DR. UDIN WAHYUDIN, MM, vs PT.BANK PANIN Tbk Pusat Cq. PT.Bank PANIN CABANG BANDUNG, dkk
217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, kedudukan Tergugat II dalampermasalahan a quo hanyalah sebagai instansi perantara penjualan lelang yangtidak lain untuk memenuhi permintaan Ielang yang diajukan oleh Tergugat I ;Bahwa dikarenakan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam pokokpermasalahan a quo adalah tindakan Tergugat I yang terkait denganpermasalahan perjanjian kredit, maka sangat tidak tepat dan keliru apabilaPenggugat mengikut sertakan Tergugat I dalam gugatannya.
Putus : 26-08-2016 — Upload : 10-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 625/PDT.BHT/2014/PN.SBY
Tanggal 26 Agustus 2016 — HANKY SHINDO als HANKY SHINDO GUNAWAN Dkk melawan HERRY SANTOSO ALAMSYAH Dkk
342
  • Pasal 27 huruf (f) Peraturan MenteriKeuangan yang baru yaitu nomor:93/KIMK.06/2010 menentukan :Pembatalan Ielang sebelum pelaksanaan Ielang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang :() Penjual tidak dapat memperihatkan atau menyerahkan asli dokumen keoemilikan kepadaPejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;Pasal 18 ketentuan tersebut menentukan bahwa :itt.18.19.11Penjua/Pemilik Barang wejiob memperihatkan atau menyerahkan asl dokumen kepemilikan
Putus : 24-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1365/B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV DIMAS MOTOR
1510 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1365/B/PK/PJK/2016Pasal 1A:Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajakadalah:a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewabeli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara ataumelalui juru ielang;d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cumacuma atas BarangKena Pajak;e.
Putus : 12-02-2015 — Upload : 24-03-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.SDA
Tanggal 12 Februari 2015 — BAGYO WISMONO, DKK L a w a n : AYUB WISMANTO, DKK
2817
  • gugatan hak waris yang belum dibagi terkait bank dan lelang danbukan perabatalan sertipikat, dan alasan Turut Tergugat bukan substansi alasandalam eksepsi yang intinya telah masuk ranah pembuktian daiil dalam pokokperkara, yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pembuktian nantinya;Bahwa, menurut hukum pembatalan lelang meatpakan tindakan hukumbenar dari Turut Tergugat dan akibat hukumnya telah terjadi dan benarmenurut fakta hukum obvek sengketa ini, yang juga obvek lIelang telahdibatalkan Ielang
    tanggal 28 Pebruari2014;Bahwa. maka menurut hukum agar Eksepsi Turut Tergugat tidak diterimasetidaknya ditolak;DALAM POKOK PERKARA :67Bahwa, Para Penggugat tetap pada daiil dalam gugatannya, menolak tegasjawaban pertama Turut Tergugat, kecuali yang diakui tegas kebenarannya olehPara Penggugat, dan mohon yang ada relevansi uraian diatas dapat teruiangkembali disini;Bahwa. point 13, secara tegas Turut Tergugat mengakui fakta hukum faktahukum obvek sengketa ini, yang juga obvek lelang telah dibatalkan ielang
Putus : 14-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1107/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV DIMAS MOTOR
16652 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara ataumelalui juru ielang;d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cumacuma atas BarangKena Pajak;e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yangmenurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masihtersisa pada saat pembubaran perusahaan;Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1107/B/PK/PJK/2016f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atausebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;g.
Register : 17-01-2013 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 1/Pdt.G/2013/PN Pbg
Tanggal 20 Juni 2013 — MUSLIMIN melawan PT.Bank Danamon. TBK, Dkk
31588
  • uang jaminan sebesar Rp 25.000.000( Dua puluh lima juta rupiah ) melalui rekening Penampungan lelang KPKNLPurwokerto no 007701000520306 Pada PT BRI Cabang Purwokerto .27Peserta lelang datang sendiri di Kantor KPKNL pada tgl 1292012, sebelum lelangdimulai peserta lelang dan pengunjung yang lain kumpul di aula, pelaksanaanlelang,dan peserta lelang menyerahkan foto copi identitas diri / ktp dan foto copi buktisetoran ke rekening KPKNL ,lelang di mulai pukul 10.15 WIB dari 12 jamiman yangdi umumkan Ielang
    Begitu debitor wanprestasi, maka kreditorpemegang hak tanggungan diberi hak oleh UUHT untuk langsung mohon Ielang kepadaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
    dalam hal ini berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 801/783/PK/0907 tanggal18 September 2007, Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 24 Oktober 2007 dan APHT no:516/KJB/2007 tangal 11 September 2007, yang mana pada tanggal tersebut yakni tanggal06 Agustus 2012 telah ada Perjanjian Kredit nomor 2789/061/PP/ 0809, tertanggal11 Agustus 2009, sertifikat Hak tanggungan no 01743/2009 dan APHT Nomor611/KJB/2009, tertanggal 11 Agustus 2009, sehinga majelis melihat tidak ada kejujurandari Tergugat I dalam memohon Ielang
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 772 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV. DIMAS MOTOR;
197 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), antara lainmenyebutkan :Pasal 1A:Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang KenaPajak adalah:a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatuperjanjian;b. pengalinan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjiansewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagangperantara atau melalui juru ielang
Register : 12-04-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN LUMAJANG Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Lmj.
Tanggal 26 Februari 2014 — * PERDATA - TONY SURATMAN (PENGGUGAT) MELAWAN - PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, TERGUGAT I) - KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG (TERGUGAT II). - TONY HARTONO (TERGUGAT III)
13412
  • Menetapkan besaran hutang Para Penggugat sebesar Rp. 3).000.000, lima puluh juta Tupial ; oo visitas os5, Menyatakan hatal demi hukum Ielang yang dilakukun Tergugat atas harang agunanhari Kamis tanggal 16 Mci 2013 ; 6. Menghukum Tergugat 1 atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya berdasarkanIelang untuk mengembalikan objck hak tanggungan sebagai agunan tersebut kepada Pura Pengiugat :7.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1529 B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV. DIMAS MOTOR
197 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagangperantara atau melalui juru ielang;d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cumacuma atasBarang Kena Pajak;e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktivayang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan,yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atausebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang;g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; danh.
Putus : 14-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1106/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV DIMAS MOTOR
19344 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BahwaPenyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;Pengalihnan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewabeli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara ataumelalui juru ielang;. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cumacuma atas BarangKena Pajak;. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yangmenurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masihtersisa pada saat pembubaran perusahaan;.
Register : 21-11-2018 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN BATANG Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Btg
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat:
1.RUSWAN SUTRISNO, SH.
2.GANDA MURBAWAN, SH.
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. Cabang Batang Jawa Tengah
2.DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKALONGAN
3.OTORITAS JASA KEUANGAN OJK
8915
  • Oleh karena itu tidnk perlu raguragu lagi melayani permintaan ielang dan pihak perbankan atas obyek HakTanggungan berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan".Selanjutnya dalam angka 3 Surat Edaran tersebut ditegaskan : "LelangObyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan adalah tergolong pada Lelang Sukarela ".Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran No.
    Penggugat agar kreditnya memenuhi syaratuntuk diresterukturisasi.Namun demikian dari penilaian yang dilakukan Tergugat , ternyataPenggugat beserta istrinya sudah tidak memiliki prospek usaha yangbaik, bahkan tidak pernah menunjukkan i'tikad baik (tidak kooperatif) untukmenyelesaikan kewajibannya, sehingga tidak memenuhi syarat untukdirestrukturisasi. kecuali dengan lelang eksekusi hak tanggungan.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang padaintinya menyatakan bahwa nilai limit ielang
Register : 21-09-2012 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Pkl
Tanggal 2 April 2013 — SRI MONTO (PENGGUGAT) MELAWAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG PEKALONGAN (TERGUGAT I); KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CABANG PEKALONGAN (TERGUGAT II);
7817
  • Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidakdapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".20 Bahwa Tergugat I dengan tegasmenyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya terhadapielang objek perkara a quo, mulai dari penerimaan permintaan Ielang dari PT.BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan sampai dengan pelaksanaanIelang telah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
    Bahwa Tergugat II sebagai instansi Pemerintah yang bertanggungjawabmelakukan pelelangan hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.23 Bahwa dengan demikian jelas bahwapelaksanaan Ielang dalam Risalah Lelang Nomor:606 /2012 tanggal 25 September 2012yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukumsehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1527/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV DIMAS MOTOR
198 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BahwaPenyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewabeli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara ataumelalui juru ielang;. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cumacuma atas BarangKena Pajak;. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yangmenurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masihtersisa pada saat pembubaran perusahaan;.
Putus : 23-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826 B/PK/PJK/2017
Tanggal 23 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV DIMAS MOTOR
14734 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantaraatau melalui juru ielang;Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 826/B/PK/PJK/2017d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cumacuma atasBarang Kena Pajak;e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yangmenurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yangmasih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atausebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang;g.
Putus : 14-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV DIMAS MOTOR
15041 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa belidan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara ataumelalui juru ielang;Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cumacuma atas Barang KenaPajak;Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menuruttujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa padasaat pembubaran perusahaan;Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknyadan/atau penyerahan
Register : 23-05-2012 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 171/Pdt.Plw/2012/PN.Bks.
Tanggal 31 Oktober 2012 — Drs SATOTO MOEHANDONO sebagai Pelawan Melawan TUTI SUMARNI SH sebagai Terlawan I PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. sebagai Terlawan II KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI sebagai Terlawan III YULIUS HERMANUS. SE sebagai Terlawan IV Kantor Petanahan Kota Bekasi. sebagai Turut Terlawan
11018
  • Bahwa Cacat hukum tensebut disamping alasan tersebut diatas juga telahmelanggar ketentuan Ielang dimana sehanusnya Terlawan II dan TerlawanII memberitahukan kepada Pelawan atas dilakukan lelang terhadapbarang jaminan tersebut;Putusan No. 171/Pdt.Plw/2012/PN.Bks 3 dari 39 halaman21. Bahwa Pelawan masih sanggup clan bersedia membayar sejumlah uangyang dikeluarkan Terlawan IV ditambah dengan keuntungan yang wajaryang disepakati antara Pelawan dan Terlawan IV.22.
    Menyatakan Risalah Ielang No. 003/2012 tanggal 6 Januari 2012 cacathukum dan tidak sah maka harus dibatalkan, sehingga segala perbuatanhukum terkait dengan Risalah Lelang Risalah lelang No. 003/2012 tanggal 6 Januari2012 terhadap objek jaminan sertifikat Hak Milik No. 04136/Jatikramat danSHM 6152/Jatikramat tidak mengikat.7. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sertifikat Hak MilikNo. 04136/Jatikramat dan SHM 6152/Jatikramat;Putusan No. 171/Pdt.Plw/2012/PN.Bks 4 dari 39 halaman8.
Register : 29-04-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 220/Pdt.G/2014/PN Bdg.,.
Tanggal 18 Februari 2015 — H. WAWAN MEGANTARA,B.,Sc LAWAN HENDRIYANA
368
  • terietak di Kel.Dunguscariang, Kcc.Andir, Kota Bandungberdasarkan SHM No.894/Kel.Dunguscariang tertulis atas nama Ny.NendenSupriadi dan SHM No.966/Kel.Dunguscariang tertulis atas nama MariskaEffendi Megantara setempat dikenal dengan Blok Gang Halteu Jalan GarudaNo.7 Bandung bukan milik dan Tergugat melainkan rnilik dari Ny.NendenSupriadi dan Mariska Megantara ; Bahwa berdasarkan Bukti T dan T2 membuktikan bahwa Tergugathanya dipinjam nama saja untuk mengikuti lelang sedangkanseluruh uang mengikuti ielang
Register : 29-10-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN DONGGALA Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Dgl
Tanggal 22 Nopember 2021 — Penggugat:
Christian Frederik Kaunang
Tergugat:
HENRA
5916
  • Memberikan ijin kepada penggugat apabila tergugat tidak dapatmembayar kewajiban merely tersebut maka penggugat berhak untukmenjual sendiri atau melelang obyek jaminan untuk membayar semaukewajiban tergugat dengan ketentuan apa bila ada sisa atau kelebihandari hasil penjuaian atau ielang tersebut akan dikembalikan ataudiserahkan kepada tergugat.6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yangtimbul.Z.
Register : 13-03-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8845
  • Bahwa ielang tersebut merupakan pelaksanaan ielang ekseksi Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan yang dimohonkan oleh PT.Otomas Multifinance /Tergugat, sebagai PemegangHak Tanggungan Peringkat Pertama ;"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melaiui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebuf..