Irwasda, 3).

pidana;Menimbang, bahwa terhadap keputusan Tergugat, yang telah mengambilkeputusan PTDH Penggugat sebagai anggota POLRI terkait dengan pemidanaanHalaman 58 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PT UNSRGPenggugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah BHT, menurut pendapatMajelis Hakim, dikarenakan dalam proses sebelumnya, telah dilakukan juga rapatterbatas pelanggaran personel Polda Banten yang direkomendasikan PTDHberdasarkan Putusan Sidang KKEP (vide bukti T9), yang dihadiri diantaranyaoleh Irwasda

5.KASUBDIT HARDA POLDA METRO JAYA
6.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
7.IRWASDA INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA METRO JAYA
8.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
9.IRWASUM INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM POLRI
10.KARO WASSIDIK POLRI

Bahwa atas Putusan Praperadilan tersebut para Penggugatmengirimkan Putusan Praperadilan No. 3 / Pid.Pra / 2018 / PN.Olmuntuk mohon perlindungan Hukum dan keadilan dan Polda NTTmerespon berdasarkan hasil gelar perkara pada tingkat Polda NTTHalaman 4 dari 72Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN OlmTanggal 15 Januari 2019 dengan melibatkan unsur terkait (Direskrimum,Irwasda, Propam, dan Bidang Hukum Polda NTT) selaku PimpinanAtasan Kapolres Kupang telah memerintahkan dan merekomendasikanKapolres Kupang untuk

Fotokopi Irwasda Polda NTT di Kupang Nomor R/2203/X/2018Itwasda, Sifat Rahasia, Perihal penyampaian hasil klarifikasi terhadappenanganan kasus memberikan keterangan palsu yang ditujukankepada pengacara Andreas Klomanghitis SH., Hum, yang telahditunjukkan dengan aslinya, diberi tanda diberi P4;5. Fotokopi penetapan Tersangka atas nama Ayub Tosi, SH NomorTAP / 66 / IX / 2018 / Reskrim tanggal 20 September 2018, yang telahditunjukkan dengan aslinya, diberi tanda diberi tanda P5;6.

., MH, hal 22 s/d 23), dimana perbuatan tersebutsangat bertentangan dengan pasal 117 ayat (1) KUHAP oleh karena itu mohonkepada Majelis Hakim agar memutuskan dan menetapkan bahwa dakwaan JaksaPenuntut Umum Batal Demi Hukum karena bersumber dari alat bukti yangdiperoleh Penyidik dengan caracara yang menyimpang dan atau bertentangandengan Hukum.Bahwa sejak dimulainya Penyidikan terdakwa tidak pernah didampingi olehPengacara bahkan ketika Ditreskrim dan Bagian Irwasda POLDA Maluku Utarameminta agar

tersebutditandatangani oleh Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran yakni terdakwaselaku Bendahara dan Kapolres Ternate selaku KPA (saksi AKBP EDICHUMAEDI) namun untuk tandatangan KPA ditandatangani oleh terdakwasendiri tanpa sepengetahuan Kapolres Ternate (KPA) keterangan tersebutmengartikan bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan Kapolres Ternate untukcek pencairan dana, namun faktanya Kapolres Ternate AKBP EDI CHUMAEDIyang menandatangani cek pencairan dana Gaji 13 pada tanggal 24 Juni 2010,diruang IRWASDA

berdasarkan Berita Pemerikasaan No:BP/12/V1/2013/Dit Reskrimsus Tertangal 13 Juni 2013 (terlampir)pernah diperiksa dan ditetapkan sebagai Tersangka Kasus KorupsiPengadaan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibiayaiDAK Dinas Pendidikan Nasinonal Kabupaten Konawe TA 2010 nantisetelah Para Terdakwa Sudah Terlapor POLDA Sultra menyurati HMTIdengan Nomor : B/53/VII/2020/Dit Reskrimsus Tanggal 16 Juli 2020perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)yang di tujukan kepada IRWASDA

Lahasa, SEmeninggal dunia baru Para Terdakwa di laporkan,kenapa bukan padabulan Februari 2020 pada saat Para Terdakwa mengangkat kasus ini Sdr.Hermansyah Pagala, SE tidak melaporkan para Terdakwa;Bahwa bagi Para Terdakwa yang sangat menarik dalam kasus iniadalah di tengah tengah pemeriksaan para terdakwa sebagai saksiterlapor POLDA Sultra menyurati HMTI dengan NomorB/53/VII/2020/Dit Reskrimsus Tanggal 16 Juli 2020 perihal SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada IRWASDA

Amirudin dan bukti surat dari Terdakwa berupa :- Fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT BFI Finance, yang sesuai dengan aslinya;- Fotokopi Surat Kuasa Nomor 2019412RAL01791 tertanggal 14 Januari 2019, yang merupakan fotokopi dari fotokopi;- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Tjk, yang sesuai dengan salinan aslinya;- Fotokopi Surat dari Irwasda Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Nomor B/1804/IX/WAS.2.4./2019, yang

tidak menyalahi aturan hukum karena KUSWIDARTI adalah istri sahDAMIRI dengan bukti Akta Nikah dan kutipan nikah Nomor : 607/43/XII/1976 yangdikeluarkan oleh KUA Kepanjen Malang Jawa Timur (Bukti T16),Menimbang, bahwa dari bukti T17 berupa surat undangan gelar perkaraNomor : B/6874/VIII/2012/Ditreskrimum tanggal 10 Agustus 2012 membuktikan bahwaPenyidik melakukan gelar perkara terhadap perkara aquo kemudian pada tanggal 15Agustus 2012 dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Kabagwassidik, Bidkum,Irwasda

Pemohon:
HERU YOGASWARA
Termohon:
1.KASAT RESKRIM POLRESTABES BANDUNG JAWA BARAT
2.Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
3.KAPOLDA Jawa Barat
4.IRWASDA POLDA Jawa Barat
5.KABID PROPAM POLDA Jawa Barat
6.KABAG WASSIDIK KRIMUM POLDA Jawa Barat
7.Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi
8.IRWASUM POLRI
9.KADIV.PROPAM POLRI
10.KARO WASSIDIK POLRI
11.Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo
12.Yang Terhormat

Pada bulan April Wakapolda dan Irwasda Polda Kep. Babelkembali melakukan mediasi terhadap saya DEWI, dalam mediasitersebut Wakapolda dan Irwasda Polda Kep. Babel tetapmeminta PEMOHON untuk rujuk dan kembali kerumah dinas,namun PEMOHON tetap menolak;j. Pada bulan sama TERMOHON melaporkan PEMOHON kepadaDivPropam Polda Kep.

(sesuai dengan aslinya);T 15 Surat Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya Kepada Irwasda Metro Jaya Nomor :B/428/III/2012/Dir Reskrimsus tanggal 12 Maret 2012 perihal TindakLanjut LP Nomor: LP/555/VIII/2011/Bareskrim.

Nomor 66/PID.B/2015/PN.SbgBahwa cara Terdakwa memperoleh uang kebutuhan Kapolrestersebut yaitu dengan mendahulukan uang kantor yang merupakandana operasional untuk kegiatan di satuan kerja Polres Tapteng;Bahwa Kapolres curiga kepada Saksi telah menggandakan bundelanatau catatan tersebut;Bahwa Terdakwa adalah korban dari loyalitas terhadap pimpinan;Bahwa catatan tersebut tidak pernah diserahkan kepada BadanPemeriksa Keuangan (BPK) dan/ atau Irwasda;Bahwa ketika Kapolres meyuruh Saksi untuk menyerahkan

., M.Hum dan Tembusan:Kapolda Sumsel;Irwasda Sumsel:Wali Kota Palembang;Camat Ilir Timur Il Palembang;Lurah Kelurahan Duku;Ketua RT 034/001 Kelurahan Duku;Ketua RT 004/001 Kelurahan Duku;Bahkan isi surat tersebut sudah di laksanakan pembongkaran tepatnyaNO a KF WN =pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 mulai pukul 07.00 sampai pukullebih kurang 17.00 WIB.

Foto copy Surat dari Irwasda Polda Jateng tanggal 29 September 2011, diberitanda T.28; . Foto copy Tanggapan dari Irwasda Polda Jateng tanggal 12 Oktober 2011, diberi tanda T.29;.

Kepala Urusan Pemeliharaan dan Perbaikan (KaurHarkan) Subbid Tekkom Bid TI Polri Polda Sulteng pernah dilakukan wasrikoleh tim Irwasda Polda Sulteng mengenai pertanggungung jawaban yangsaksi buat mengenai kegiatan pada program peningkatan sarana danprasarana aparatur Polri TA. 2016,;Bahwa setahu saksi dana paguanggaran sebesar Rp740.470.000, untukBidang Manajemen Sarpras pada program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur Polri TA. 2016 belum terialisasi 100%;Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil

wasrik Irwasda Polda Sulteng yangterealisasi adalah sebesar Rp709.570.000, namun yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Bid TI Polri Polda Sulteng sebesarRp164.366.000,, sehingga tersjadi selisih sebesar Rp545.204.000,;Bahwa dari keempat item tersebut diatas bahwa untuk jumlah total daripemeliharaan ranmor R4 dengan jumlah total keseluruhan sebesarRp11.184.250, yang mana untuk dana tersebut tidak saksi terima;Bahwa untuk item dari pemeliharaan jaringan internet,genset dan

IRSAN selaku stafbensat Bid TI Polri Polda Sulteng;Bahwa saksi selaku Paur Harkan Subbid Tekkom Bid TI Polri Polda Sultengpernah dilakukan wasrik oleh tim Irwasda Polda Sulteng mengenaipertanggungung jawaban yang saksi buat mengenai kegiatan pada programpeningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri TA. 2016;Bahwa dana paguanggaran sebesar Rp/40.470.000, untuk BidangManajemen Sarpras pada program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur Polri TA. 2016 belum terialisasi 100%.

Setahu saksi berdasarkanhasil wasrik Irwasda Polda Sulteng yang terealisasi untuk sebesarRp709.570.000, namun yang bisa dipertanggung jawabkan oleh bendaharaBid TI Polri Polda Sulteng sebesar Rp164.366.000,, sehingga terjadi selisihsebesar Rp545.204.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta dua ratus empatribu rupiah).Tanggapan Terdakwa: tidak menanggapi.Saksi Ke7.

Polda Sulteng pernah melakukanPengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) dokumen PertanggungjawabanKeuangan (Perwabku) pada Satuan Kerja (Satker) Bidang Teknologi danInformasi (Bid TI) Polda Sulteng yaitu Wasrik tahap I pada Februari 2016dan Wasrik tahap II pada 14 September 2016 di Satker Bid TI PoldaSulteng; Bahwa dasar Itwasda Polda Sulteng melakukan Wasrik Tahap II dokumenPerwabku pada Satker Bid TI Polda Sulteng T.A. 2016 pada 14 September2016 di Satker Bid TI Polda Sulteng adalah Surat Perintah Irwasda

Irwasda Polda NTB selakuatasannya; Bahwa Para Penggugat I, II dan III dengan etikad baik sudah sering kalimelakukan pendekatan secara kekeluargaan sampai timbulnya suratpernyataan yang dibuat di depan penyidik kepolisian oleh Tergugat 11dengan maksud agar pihak Tergugat 1 segera mengembalikan uang milikPara Penggugat , namun usaha persuasif itu tetap tidak mendapatkan hasilsebagaimana yang diharapkan ParaPenggugat;1023242526Bahwa karena adanya etikad tidak baik dari Para Tergugat untukmengembalikan

Bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi, terlapor, dan buktibuktiyang diterima oleh TERMOHON (Bukti T6 s/d T48) melakukan gelarperkara dengan melibatkan Irwasda, Bidang Hukum, Bidang Propam,Pengawas Penyidik, Para Ahli dan pihak pelapor maupun terlapor yanghasilnya dituangkan dalam Laporan hasil gelar perkara (Bukti T49) yangpada pokoknya terlapor tidak memenuhi unsur melakukan tindak pidanayang dipersangkakan sehingga perkara dihentikan penyidikan denganalasan perkara bukan merupakan tindak

Ranang,tertanggal 15 Januari 2020 ;Foto kopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris,Nomor : /SKAW/KMLKBT/VII/2020, tertanggal 22 Juli 2020 ;Foto kopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP),atas nama Dullah, S.Ag ;Foto kopi sesuai dengan asli Surat Ombudsman RepublikIndonesia, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor :0256/KLA/0236.2018/MKS12/X/2018, perihal : PermintaanKlarifikasi Tertulis kepada Irwasda Polda Sulsel, tertanggal 31Oktober 2018 ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak

., Nrp.81100214, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian DaerahSulawesi Selatan;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota D/ND1197/VII/KEP/2020/RO SDM, tanggal 22 Juli 2020, yang dibuat oleh KepalaBiro Sumber Daya Manusia Polda Sulsel, perihal : RapatKoordinasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri, yang ditujukan kepada Irwasda Polda Sulsel,Kabidpropam Polda Sulsel dan Kabidkum Polda Sulsel ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Karo SDMKepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor

B/O4/VII/2018/ Reskrim tanggal 16 Juli 2018 diberi tanda bukti P14a;Photocopy Surat Rahasia Irwasda Polda JABAR NoR/608/IV/WAS.2.4/2020/Itwasda tertanggal 22 April 2020 tentang HasilKlarifikasi atas surat pengaduan dari kantor Hukum M.A.P & Partners,diberi tanda bukti P14b;Photocopy Bukti Kerugian Materil berikut Bukti Mutasi Rekening BCA danBukti Kwitansi, diberi tanda P15;Photocopy Bukti Rekap Kerugian Materil lainnya yang diderita Penggugatterkait penggunaan dan Penggugat untuk keperluan modal

SUKAMTO HANDOKO: Umur 53 Tahun, Pekerjaan Anggota Polri,Alamat Jl.Asrama Pakri Polda Kelurahan 8llir Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang(Rumah Dinas IRWASDA Polda Sumsel),dalam hal ini diwakili oleh Kuasa HukumnyaHj. LINA SAHARA, SH., RAHMADHARTOYO, SH., SRI LESTARIKADARIAH, SH. dan MUHAMMAD FADLI,SH.