mengenai peristiwa perkawinan Penggugat danTergugat, bahwa pengajuan perkara aquo, hal mana telah mendudukkanPenggugat cukup beralasan dan memiliki untuk dapat mengajukanpersengketaannya menjadi perkara di Pengadilan Agama, hal mana telahSasuai dengan ketentuan pasal 41 poln (7), pasal 2, pasal 49 ayat (2 dan pasalHal 4 dari 14 hal Put No. 0193/Pdt.G/2014/PA.MS, #3 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah digiah deh renga UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 serta perobahan kedua Undang= JUndang

Mto Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, olel hk are na yOTHperkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 aya Ce . eyUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang g Jundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biayaperkara kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masingmasing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatanPenggugat

BuktiT.3"berupa fotokopiaslinya, oleh.karena it Y@"9 telan bermaterai cukup dan telah cocok dengan JUndang Nomor 13 Ta bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undangun 1985. Bukti tersebut berupa surat biasa, bukan akta.yang nilai pembuktiainya tesera! pada penilaian Majelis Hakim. Bukti p.3 berupafot;;; y;:telah ::;terai cukup karena bukti ini sma dengan bukti T.3, makadapa dipertimbangkan lebih lanjut.

Mto Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, olel hk are na yOTHperkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 aya Ce . eyUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang g Jundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biayaperkara kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masingmasing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatanPenggugat

Bahwa unsurunsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f jo Pasal 134 Kompilasi HukumIslam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulanPutusan Perkara Nomor283/Pdt.G/2016/PA.Spn 19lyy *fi>/bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian,maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undangly$JUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim sepakat/untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Fotocopydari fot0COpy3 222 n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn cnn nnn n nn nn cnn nnnsUndangundang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik.AfBukti T.I9), Fotocopy dari fotocopy jundang RI Nomor 16 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,ngan, dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (Bukti T.IIpy sesuai dengnn asli buku terjemahan peraturan perundangan RI.fan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) Dr. MunirsMH, LLm. (Bukti T 1111).

0251/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg2, wat yt 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadiliperkara dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :Buang bin Saipan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan,bertempat kediaman di Dusun Krajan RT.0OO8 RW. 007 DesaBunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon I;Sumiani binti Muhamad Jundang

berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP maka perludipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Terdakwa tidak $= mendukung~ program ~pemerintah dibidangpemberantasan narkotika;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakui perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaberdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biayaperkara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat 1 jUndang

Direktur Tata Negara Nomor C4HL.04.05 639tanggal 27 September 2007 tentang pemgembalianpermohonan pendaftaran tas nama Krishna Lebenadalah sah ;Anak Penggugat telah kehilangan kewarganegaraan24Republik Indonesia berdasarkan Pasal 17 huruf jUndang Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan tidak berhakmemiliki kewarganegaraan ganda Indonesia AustraliaIV.

bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah(Terlawan lI), Nomor 170/77/2009, tentang Perubahan atasKeputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/72/2009 tanggal25 Juli 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab Kudus, karena diterbitkansebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Terlawan II, makamenurut Majelis Hakim Surat Keputusan Terlawan terkaitdengan hasil dari Pemilihan Umum dan masih dalam tahapanPEMILU sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf a sampai dengan jUndang

perludipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Bon Terdakwa tidak $=mendukung= program ~pemerintah dibidangpemberantasan narkotika;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakui perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaberdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biayaperkara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat 1 jUndang

ini9TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebutdiatas ;eee ee Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotocopy Kartu) Tanda Penduduk yang dilekati materai cukup,atas nama Penggugat, maka bukti P.1 tersebut dapatditerima sebagai alat bukti yang sah, mengingat pasal165 HIR, dan dengan demikian perkara tersebut adalahmerupakan wewenang Pengadilan Agama Jember untukmemeriksa dan mengadilinya, sesuai dengan ketentuan pasal73 ayat (1) jUndang

pidana (starfbaar feit) sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslahmemenuhi semua unsur dari pasalpasal sebagaimana yang didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaanyang berbentuk alternatif yaitu :Kesatu : Melanggar pasal 62 ayat ( 1 ) jo.pasal 8 ayat ( 1 ) huruf a,g,h,i dan huruf jUndang

Menyatakan Pemohon Banding/terdakwa SUHARMAY Brerabias atausetidaktidaknya dijatuhi dengan hukuman yang ringannya.Menimbang bahwa untuk menanggapi p honan banding tersebut,Majelis Hakim pengadilan tingkat ban rlebin dahulu akanmempertimbangkan putusan Majelis Hakim ilan tingkat pertama sepertitersebut di bawah ini.Menimbang, bahwa Terdakwa dida secara susidair/pengganti yaitu:Primair Pasal 114 Ayat (1) Undan RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, Subsidair Pasal 112 1)JUndang Undang RI Nomor 35

LaicaMarzuki yang menyatakanPasal 41 ayat 3 Peraturan Pemerintah ini justru secarategas telah menghapuskan hak dari Narapidana untukmendapatkan = Cuti Mengunjungi Keluarga yang telahnyata nyata diberikan oleh Pasal 14 ayat 1 huruf jUndang undang Nomor 12 Tahun 1995 TentangPemasyarakatan. (Vide mohon periksa Pendapat AM Prof.Dr. H.M.

berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP maka perludipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang pemberantasannarkotika;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakui perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaberdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biayaperkara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat 1 jUndang

ditemukan bahwakarung yang dijadikan kemasan gula pasir putin tidak memasang label ataumembuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isibersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibatsampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untukpenggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, tidakmencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasaIndonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf i dan huruf jUndang

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAJIR Z BIN ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan

Dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakanreaksi yang pantas menurut Majelis tetapi tetap Manusiawi ;Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perludipertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaanyang meringankan, sebagimana ditentukan dalam pasal 197 (1) huruf fKUHAP, Jo Pasal 23 ayat (1) jUndang undang No.14 tahun = 1970dipertimbangkan sebagai berikut :Keadaan yang memberatkan : Q Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;Q Terdakwamasih ada .........32Q

terhadap pelanggar Peraturan Daerah Bangunan terkaitpelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan merugikan kepentingan hukumPemohon;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohonkepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan danmemutuskan sebagai berikut:e Menyatakan materi muatan POIN E Lampiran IIPerda Kotamadya Daerah Tingkat II SurabayaNomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi jinMendirikan Bangunan bertentangan denganketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i dan huruf jUndang