Di sisi lain volume usahaPemohon Banding mengecil karena adanya pristiwa jatuhnya harga komoditipanill;Bahwa Tata Cara Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK03/2007 menurut PemohonBanding terjadi pelanggaran dalam penerapan standarisasi pemeriksaan pajakoleh Tim Pemeriksa Pajak KPPPratama Tabanan;Bahwa terlepas dari pokok sengketa yang telah diuraikan di atas, sertapemaparan terhadap perhitungan pajak di bawah ini, Pemohon Bandingmemohon kebijaksanaan

diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksudtelah dibayar sebesar 50 %;Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Lembaga Peradilan Pajakdan kepatuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan/ditentukan, PemohonBanding belum bisa memenuhi persyaratan tersebut, karena kondisi keuanganperusahaan yang tidak memungkinkan dan dalam kondisi merugi Sampai saat ini.Di sisi lain Pemohon Banding mempunyai pengharapan yang besar, melaluipengajuan banding ini, akan memproleh perlindungan hukum, keadilan,kebijaksanaan

telah disebutkandi atas, khususnya pada Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002, tanpa mempertimbangkan halhal lain yang menjadi kendala wajibpajak dalam memenuhi persyaratan ketentuan formal tersebut;Melalui pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan PengadilanPajak tersebut di atas permohonan banding kami kiranya dapat diterima agardapat diproses lebih lanjut ke pemeriksaan materi sengketa banding;Dengan harapan sebagai wajib pajak kami memperoleh perlindungan hukum,keadilan, kebijaksanaan

Menurutkami terjadi pelanggaran dalam penerapan standarisasi pemeriksaan pajakoleh Tim Pemeriksa Pajak KPPPratama Tabanan, dan kami sudah terlebihdahulu dijadikan target pemeriksaan;Berpedoman dari Tata Cara Pemeriksaan Pajak berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK03/2007 (KronologiPemeriksaan Pajak) terlampir 2;Kami sebagai wajib pajak yang bersengketa, sudah melakukan berbagai carauntuk memperoleh perlindungan hukum, keadilan, kebijaksanaan dantransparansi dalam pemeriksaan

melainkan untuk pembayaran bunga dan denda, padahal sebelumnyaPenggugat sudah mengajukan permohonan keringanan pembayaran kepadaTergugat dengan alasan usaha Penggugat sedang mengalami kehancuran ;Bahwa sebenarnya Penggugat bermaksud mau membayar setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat akan tetapidikhawatirkan pembayaran selanjutnya akan selalu diperhitungkan bunga,denda dan bebanbeban lainnya sebagai tersebut di atas, sehingga Penggugatmenunda pembayaran sampai ada kebijaksanaan

dari Tegrugat akan tetapisampai saat ini belum ada kebijaksanaan untuk meringankan beban utangPenggugat kepada Tergugat ;Bahwa, sisa utang Pokok Penggugat sampai saat ini tinggal Rp.668.031.821, (enam ratus delapan puluh enam juta tiga belas ribu delapan ratusdua puluh satu rupiah) dari utang sebelumnya sebesar Rp. 754.000.000, (tujuhratus lima puluh empat juta rupiah) tanpa diperhitungkan bunga, denda danbebanbeban lainnya ;Bahwa, berdasarkan tindakan Tergrugat yang tidak menghiraukankeadaan ekonomi

Penggugat yang tidak memberi kebijaksanaan kepadaPenggugat untuk mengahapuskan bunga, denda dan bebanbeban lainnya, haltersebut tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Penggugat yangseharusnya Tergugat melindungi Penggugat selaku Nasabah untuk dibinabangkit kembali dalam usahanya sehingga Penggugat dapat membayar sesuaiaturan ;Bahwa, berdasarkan kemampuan saat ini mampu apabila Penggugatmembayar cicilan utang pokok setiap bulan sebesar Rp.10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) tanpa dibebani bunga,

Dalam pertemuan tersebut, Penggugat dipaksa untuk menandatangani suratpemutusan hubungan kerja dan akan diberikan kompensasi atas PHK sepihak tersebutberupa uang kebijaksanaan yang besarannya jauh dari nilai pesangon sesuai masa kerjaPenggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 156 Undangundang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;7 Dalam pertemuan dengan Tergugat tersebut, Penggugat dituduh telah melakukantindakan telah menggunakan fasilitas kantor dengan cara meminta bawahan Penggugatmelakukan

Karyawan yang diberhentikan bukan karena pelanggaran/kesalahan karyawanyang bersangkutan akan diproses sesuai Undangundang Ketenagakerjaan yangberlaku (UU No. 13 Tahun 2003)" Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 4 PeraturanPerusahaan tersebut, tidak menyebutkan dengan jelas mengenai kompensasinyaberupa uang kebijaksanaan. Dengan demikian Peraturan Perusahaan Tergugatyang berlaku sampai dengan 2014 ini sangatlah bertentangan dengan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Anjurannya mediatorsudinakertrans menganjurkan memberikan uang kebijaksanaan dengan pertimbangantelah terjadi kesalahan berat yang dituduhkan telah dilakukan oleh Penggugat.Pertimbangan mediator tersebut telah mengabaikan ketidakberlakuan Pasal 158UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Di samping itupula, dalam peraturan perusahaan tersebut tidak diatur klausul mengenai pemberianuang kebijaksanaan bagi pekerja yang melakukan kesalahan berat;Bahwa Peraturan Perusahaan Pasal 8 yang diberi judul "uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian Hak" ini secara substansinya tidakmengatur mengenai pemberian uang pesangon yang penghitungannya mengacukepada Pasal 156 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Peraturan Perusahaan Pasal 8 mengenai pengaturan

Di sampingitupula dalam pertimbangan hukum Judex Facti tersebut dinyatakan secara jelasalasan memberikan uang kebijaksanaan sebesar Rp25.000.000. (duapuluh lima juta rupiah) dengan dasar kesediaan Tergugat/Termohon Kasasi bukankarena berdasarkan atas peraturan undangundang.

Bahwa sudah ada uang kebijaksanaan yang cair dari tergugat tanpamelalui persidangan sebanyak 5 orang;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melaluiKuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13November 2018sebagai berikut ;A. DALAM EKSEPSIGUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG CACAT HUKUM DANGUGATAN YANG KADALUARSA SERTA TINDAKAN PENGINGKARANPERNYATAAN SENDIRI SAAT DIAJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIMPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERIBENGKULU1.

Bahwa TERGUGAT pernah mengeluarkan uang kebijaksanaan tidaklahdapat dijadikan rujukan oleh PENGGUGAT, bahwa secara yuridispekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, tidakberhak atas pemberian uang masa kerja.

Bahwa langkahlangkah apabila sales tidak mencapai target diberi motivasidan kesempatn selama 3(tiga) bulan;Bahwa setelah dievaluasi ada mencapai target ada juga yang down grade;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Bukti T1 setelah diperlinatkandidepan majelis hakim;Bahwa benar saksi mengajukan gugatan ke PHI karena tidak tercapalkesepakatan dimana sebelumnya ada 5(lima) orang karyawan PT ThaminBrothers Manna yang mengadu ke Disnaker lalu di mediasi dan tercapaikesepakatan dan mendapatkan uang kebijaksanaan

;Bahwa harapan saksi kalau yang lain dapat uang kebijaksanaan kenapasaksi dan penggugat tidak mendapat;Bahwa benar saksi bekerja di PT THamrin Brothers Manna;Bahwa benar setelah down grade masih diberi kKesempatan untuk naikgrade dengan catatan haru mencapai target;Bahwa benar sebelum diangkat lagi untuk naik grade ada membuat suratpernyataan;Bahwa setahu saksi kalau sudah mengundurkan diri tidak mendapat apaapa paling hanya diberi surat pengalaman kerja dan ijazah dikembalikan;Bahwa tugas sebagai

dan sudah mencairkan Jamsostek;Bahwa uang kebijaksaan diterima setelah dilakukan Mediasi di DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu;Bahwa uang kebijaksanaan yang saksi terima empat jutaan lebih;Bahwa saksi saat ini sudah bekerja ditempat lain;Bahwa saksi setelah berhenti bekerja di PT THamrin Brothers, ijazah aslidikembalikan dan diberikan surat pengalaman kerja;Bahwa seingat saksi yang menerima uang kebijaksaan waktu di Mediasi ituada 5(lima) atau 6(enam) orang;Halaman 13 dari 27 Halaman

Sus PHI /2014 PN PAL , dengan Perjanjian Damai,dengan ketentuan sebagai berikut:Pasal 1Bahwa Para Penggugat adalah Karyawan kontrak yang masa kontrak telah berahir dantidak diperpanjang lagi yang oleh Tergugat bersedia memberikan Uang kebijaksanaandan oleh Para Penggugat telah menerima baik jumlah sebagaimana tersebut dalam pasal 2Perjanjian ini;Pasal 2Bahwa adapun Uang kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atasdiberikan masing masing kepada Penggugat I sebesar Rp.11.000.000,(sebelas

jutarupiah),Penggugat IT sebesar Rp.5.000.000, ( Lima juta rupiah)dan Penggugat III sebesarRp.6.000.000, (Enam juta rupiah) dan/atau total seluruhnya sebesar Rp.23.000.000, ( Duapuluh tiga juta rupiah);Pasal 3Bahwa dengan pemberian Uang kebijaksanaan sebagaimana tersebut diatasmaka terhadapperselisihan hubungan Industrial antara Penggugat denganTergugat telah selesai,sekaligus Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugatberahir menurut Hukum;Bahwa dengan kesepakatan Damai tersebut di atas maka

Melaksanakan Perencanaan Teknis, pembangunan dan pengelolaan,pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum serta pemberianrekomendasi perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkanoleh kepala.b. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaanumum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala.c.

(+ Rp3.500.000.000,) nyaris runtuh dan didorong oleh rasatanggung jawab segera melakukan langkahlangkah pengamanan sesuaidengan bidang tugasnya yang tertera dalam Surat Keputusan BupatiBrebes No. 040 Tahun 2001 hurup (a) tentang Uraian Tugas PejabatStruktural Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Terdakwa selakuKepala UPTD Bantarkawung mempunyai Tugas melaksanakanPerencanaan Teknis, Pembangunan dan Pengelolaan, Pembinaan Teknisdi bidang Pekerjaan Umum serta pemberian rekomendasi perijinansesuai kebijaksanaan

Bank Century, Tok adalah Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Bab IV.5 Kebijaksanaan Persetujuan Kredit mengenai Persetujuan PencairanTerhadap mekanisme otorisasi transaksi sesuai dengan Ketentuan DanProsedur Operasi (KDPO) Admin Kredit Bab II A halaman 1 s/d halaman7, dijelaskan sebagai berikut : 2022020 20 ="a.

Pimpinan Cabang (KPO) serta diperiksaoleh Arga Tirta Kirana selaku Kadiv Legal) meskipun belum dilampirkanpersyaratannya secara lengkap yaitu Formulir persetujuan kredit (FPK)belum mendapat persetujuan dari komite kredit sesuai batas Kewenangandan Perjanjian kredit (PK) belum ditandatangani secara sempurna olehkedua belah pihak (Debitur dan Bank) 5Selain itu sesuai dengan Pasal 3 Surat Keputusan Direksi Bank IndonesiaNo.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang KewajibanPenyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan

Perkreditan Bank bagiBank Umum, Bank wajib mematuhi Kebijaksanaan Perkreditan Bankyang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalampelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secarakonsekuen dan konsisten ; 909 onSelanjutnya berdasarkan Pedoman Penyusunan KebijaksanaanPerkreditan Bank (PPKPB) yang merupakan lampiran yang tidakterpisahkan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia NO.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan danPelaksanaan Kebijaksanaan

Putusan Nomor 453/B/PK/Pjk/2012pengertian pengurus selain orang yang nyatanyata mempunyaiwewenang' ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambilkeputusan dalam menjalankan perusahaan, juga mempunyai tanggungjawab secara pribadi atau tanggung renteng;Bahwa dari General Manager job description yang disampaikan Penggugattidak dapat diketahui tanggung jawab seorang General Manager (dalamhal ini Sdr.

Adrian Agustinus tidaktermasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 32ayat (4) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu orang yang nyatanyata mempunyaiwewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambilkeputusan dalam menjalankan perusahaan;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Sdr.

PalliserIndonesia, selaku Penandatangan Surat Keberatan Nomor 03/FIN/Pall/ll/11. tanggal 21 Februari 2011, walaupun berwenang menandatanganicheque, pengeluaran uang, perjanjian dengan pihak ketiga,menandatangani Faktur Pajak Standar, SPT Masa PPN dan SPT PPhBadan, namun wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atauHalaman 11 dari 33 halaman.

Adrian Agustinus sebagaiGeneral Manager, yang merupakan pula pengurus Pemohon PeninjauanKembali tertinggi dilapangan, nyatanyata mempunyai wewenang dalammenentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangkamenjalankan kegiatan perusahaan karena pada kenyataannya Sdr.

MUSA ADAH)memberitahu bahwa pohon lamtoro milik saksi NASIJAN roboh dan mengenai ataprumah terdakwa bagian belakang sehingga atap rumah yang terbuat dari asbes dangenting ada yang rusak, kemudian terdakwa mencari saksi NASIJAN dan terdakwaajak ke lokasi robohnya pohon lamtoro tersebut dan di ikuti oleh Sdr MU (istriNASIJAN) dan terdakwa mengatakan Kak Jan sampean wis tak kandani bolakbalik nik pete ketoono sik gak ngebjui omah, gak lidok ambjuk temen,kebijaksanaan sampean yoopo ... 4 (Kan Jan ; kamu

di pukul pakai ranting lamtoro oleh ASFIYAH ;Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul NASIJAN ;Menimbang, bahwa terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa tidak memukul NASIJAN, tetapi menapuk mulutnya ;Bahwa kejadiannya setelah Dhuhur terdakwa sedang makan terus mendengar suaragrobyak dan pohon jatuh mengenai rumah terdakwa kemudian terdakwa bilang*kak JAN dulu sudah saya beritahu berkalikali pohon lamtoro supaya ditebang biartidak roboh, dengan kejadian ini bagaimana kebijaksanaan

Pebruari 2010, sekira pukul 12.00 wib istriterdakwa (Sdri MUSAADAH) memberitahu bahwa pohon lamtoro milik saksiNASIJAN roboh dan mengenai atap rumah terdakwa bagian belakang sehingga ataprumah yang terbuat dari asbes dan genting ada yang rusah ;Bahwa terdakwa mencari saksi NASIJAN dan terdakwa ajak ke lokasi robohnyapohon lamtoro tersebut dan diikuti oleh Sdri MU (istri NASIJAN) dan terdakwamengatakan kamu sudah saya beritahu berkalikali pohon pete tersebut supayaditebang biar tidak roboh ke rumah, kebijaksanaan

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, terdakwa MARSAN Bin DARMANmencari saksi NASIJAN dan terdakwa ajak ke rumahnya dimana pohon lamtoro yangtumbuh di rumah saksi NASIJAN roboh dan mengenai rumah terdakwa sehinggamenimbulkan kerusakan pada atapnya lalu terdakwa mencari saksi NASIJAN dan terdakwaajak ke lokasi robohnya pohon lamtoro tersebut dan diikuti oleh Sdri MU (istri NASIJAN)dan terdakwa mengatakan kamu sudah saya beritahu berkalikali pohon pete tersebutsupaya ditebang biar tidak roboh ke rumah, kebijaksanaan

PalliserIndonesia, selaku Penandatangan Surat Keberatan Nomor 05/FIN/Pall/V11 tanggal 14 Februari 2011, walaupun berwenang menandatanganicheque, pengeluaran uang, perjanjian dengan pihak ketiga,menandatangani Faktur Pajak Standar, SPT Masa PPN dan SPT PPhBadan, namun wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ataumengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaandibatasi dengan kewenangan pihak lain dan adanya Surat Kuasa Khususdari direksi, sehingga Majelis berpendapat Sdr.

Adrian Agustinus tidaktermasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 32ayat (4) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu orang yang nyatanyata mempunyaiwewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambilkeputusan dalam menjalankan perusahaan;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Sdr.

Putusan Nomor 454/B/PK/Pjk/2012cheque, pengeluaran uang, perjanjian dengan pihak ketiga,menandatangani Faktur Pajak Standar, SPT Masa PPN dan SPT PPhBadan, namun wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ataumengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaandibatasi dengan kewenangan pihak lain dan adanya Surat Kuasa Khususdari direksi, sehingga Majelis berpendapat Sdr.

Adrian Agustinus sebagaiGeneral Manager, yang merupakan pula pengurus Pemohon PeninjauanKembali tertinggi dilapangan, nyatanyata mempunyai wewenang dalammenentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangkamenjalankan kegiatan perusahaan karena pada kenyataannya Sdr.

Bahwa sudah ada uang kebijaksanaan yang cair dari tergugat 29112018 tanpa melalui persidangan sebanyak 5 orang;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melaluiKuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13November 2018sebagai berikut ;A.

Bahwa TERGUGAT pernah mengeluarkan uang kebijaksanaan tidaklahdapat dijadikan rujukan oleh PENGGUGAT, bahwa secara yuridisHalaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 30/Pdt.SusPHI/2018/PN Bglpekerja/oburuh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, tidakberhak atas pemberian uang masa kerja.

bekerja di PT THamrin Brothers Manna sebagai KepalaMekanik;Bahwa setahu saksi penggugat berhenti bekerja di PT Thamrin Brotherstahun 2015 karena mengundurkan diri;Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 30/Pdt.SusPHI/2018/PN BglBahwa saksi pertamakali kali masuk bekerja di PT Thamrin Brothers tahun2018 dan baru tandatangan perjanjian kerja tahun 2013;Bahwa benar saksi bekerja di PT THamrin Brothers Manna;Bahwa benar ada 5(lima) orang pekerja PT Thamrin Brothers Manna yangsudah mendapatkan uang kebijaksanaan

dan sudah mencairkan Jamsostek;Bahwa uang kebijaksaan diterima setelah dilakukan Mediasi di DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu;Bahwa uang kebijaksanaan yang saksi terima empat jutaan lebih;Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 30/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl= Bahwa saksi Saat ini sudah bekerja ditempat lain; Bahwa saksi setelah berhenti bekerja di PT THamrin Brothers, ijazah aslidikembalikan dan diberikan surat pengalaman kerja;" Bahwa seingat saksi yang menerima uang kebijaksaan

tentang Penyelesaian Perselishan Hubungan Industrial(Terbitan LEGALITY Yogyakarta) Pasal 8 Kewenangan absolut Mediator Kabupaten/Kota; Pasal 82 Daluarsa tuntutan lebih dari 1 (Satu) tahun;Photocopy (copy dari photocopy) Petikan salinan KeputusanMK 012/PUUI/2003)(Pembatalan/Pembatalan Pasal 158; Pasal159; Pasal 160 ayat (1); Pasal 170; Pasal 171 dan Pasal 186Undangundang Nomor 13 ~~ Tahun 2003 +#TentangKetenagakerjaan);Photocopy (Sesuai dengan aslinya)Berupa Surat HR POLICYPedoman Pemberian Uang Kebijaksanaan

Demikian, atas perhatian, kebijaksanaan, sertaterkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.nya tertanggal 19 Maret2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor:0104/Pdt.P/2019/PA.Clp telah mengajukan halhal sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir sendiri, kemudian diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim, agarPemohon menunda perkawinan anaknya sampai umur yang diperbolehkan olehUndangundang, tetapi tidak

Demikian, atas perhatian, kebijaksanaan,serta terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Demikian, atas perhatian, kebijaksanaan,serta terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.nya, Pemohon telahmengajukan buktibukti berupa :A. SU at ! 22 n ona nena nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnn ncn nnn6 2 1 Oy) ~ nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ence nn nnn nnn nen n enn nnn ennneB. SakSiSAKS !

Fungsi:Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Kepala Dinas Kesehatanmempunyai fungsi :(1) Pembinaan umum di bidang kesehatan yang meliputi pendekatanpeningkatan (promotif), bendekatan pencegahan (preventif), pbengobatan(kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yangditetapkan oleh Gubernur Provinsi lrian Jaya ;(2) Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar danupaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknisyang ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan ;(3) Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan olehWalikota Jayapura ;Dan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program KonpensasiPengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPSBBMBIDKES) pada bidang pendanaan tugas Terdakwa adalah :1.

Fungsi:Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Kepala Dinas Kesehatanmempunyai fungsi :(1) Pembinaan umum di bidang kesehatan yang meliputi pendekatanpeningkatan (promotif), pbendekatan pencegahan (preventif), pbengobatan(kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yangditetapkan oleh Gubernur Propinsi Irian Jaya ;(2) Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar danupaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknisyang ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan ;(3) Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan olehWalikota Jayapura ;Dan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi PenguranganHal. 7 dari 18 hal.

Bahwa sudah ada uang kebijaksanaan yang cair dari tergugat tanpamelalui persidangan sebanyak 5 orang;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melaluiKuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13November 2018sebagai berikut ;A.

Bahwa langkahlangkah apabila sales tidak mencapai target diberi motivasidan kesempatn selama 3(tiga) bulan;Bahwa setelah dievaluasi ada mencapai target ada juga yang down grade;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Bukti T1 setelah diperlinatkandidepan majelis hakim;Bahwa benar saksi mengajukan gugatan ke PHI karena tidak tercapalkesepakatan dimana sebelumnya ada 5(lima) orang karyawan PT ThaminBrothers Manna yang mengadu ke Disnaker lalu di mediasi dan tercapaikesepakatan dan mendapatkan uang kebijaksanaan

;Bahwa harapan saksi kalau yang lain dapat uang kebijaksanaan kenapasaksi dan penggugat tidak mendapat;Bahwa benar saksi bekerja di PT THamrin Brothers Manna;Bahwa benar setelah down grade masih diberi kKesempatan untuk naikgrade dengan catatan haru mencapai target;Bahwa benar sebelum diangkat lagi untuk naik grade ada membuat suratpernyataan;Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 31/Pdt.SusPHI/2018/PN BglBahwa setahu saksi kalau sudah mengundurkan diri tidak mendapat apaapa paling hanya diberi

dan sudah mencairkan Jamsostek;Bahwa uang kebijaksaan diterima setelah dilakukan Mediasi di DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu;Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 31/Pdt.SusPHI/2018/PN BglBahwa uang kebijaksanaan yang saksi terima empat jutaan lebih;Bahwa saksi saat ini sudah bekerja ditempat lain;Bahwa saksi setelah berhenti bekerja di PT THamrin Brothers, ijazah aslidikembalikan dan diberikan surat pengalaman kerja;Bahwa seingat saksi yang menerima uang kebijaksaan waktu

BuktiT6 : Photocopy (Sesuai dengan aslinya)Berupa Surat HR POLICYPedoman Pemberian Uang Kebijaksanaan No: 08/PolHR/IV/2018;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T1 sampai dengan T6 tersebuttelah dicocokkan aslinya dan telah di beri meterai, kecuali bukti Surat bertanda T5tidak ada aslinya;Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Kuasa Hukum Tergugat jugamengajukan 1(satu) orang saksi yaitu :Saksi IRWANSYAHtidakdisumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang Pembantu (

., Mediatortersebut melaporkan mediasi yang dilaksanakan telah gagal mendamaikan parapihak;Bahwa, telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukanjawaban yakni Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat danmenyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;Bahwa, Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antaraPenggugat dan Tergugat;Bahwa,

Penggugat, dan selain itu Tergugat tidakHalaman 5 dari 10, Putusan Nomor 7090/Pdt.G/2021/PA.Cbnmemberikan nafkah lahir dengan rutin dan layak, sehingga kebutuhan rumahtangga tidak tercukupi, puncaknya pada tanggal 23 November 2021 yangmengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu,antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Tergugatmenyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat danmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan

Majelis Hakim;Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat Majelis Hakim berpendapatbahwa sikap tersebut disebut referte (referte aan het oordeel des rechter).Referte adalah jawaban dari pihak Tergugat yang berupa menyerahkanselurunnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim.

BONIN dan Kwitansi Uang Kebijaksanaan (Kerohiman) an. H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;50. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap SUPRIYONO dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama SUPRIONO tanggal 23 Juni 2010;51. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap MARSAN Bin TISIN dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama MARSAN Bin TISIN tanggal 23 Juni 2010;52. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BISAN Bin H.

BONIN dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) an. H. BISAN Bin H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;53. Surat Pernyataan Penggarap DAWIS Bin PIIH dan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama DAWIS Bin PIIH;54. Foto copy Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;55. Foto copy hasil olah TKP Tanah;56. Foto copy legalisir 8 Akta yang dibuat oleh Notaris LILIK;57. Foto copy Putusan MA Kasasi TUN Nomor 193/TUN/2008 dimenangkan oleh Terlapor;58.

BONIN dan KwitansiUang Kebijaksanaan (Kerohiman) an. H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap SUPRIYONO dan kwitansiuang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama SUPRIONO tanggal 23 Juni2010;Hal 5 dari 68 hal Putusan Nomor : 814/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.51 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap MARSAN Bin TISIN dankwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama MARSAN Bin TISINtanggal 23 Juni 2010;52 Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H.

BONINdan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) an. H. BISAN Bin H.

BONIN dan KwitansiUang Kebijaksanaan (Kerohiman) an. H. BONIN tanggal 23 Juni 2010.Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap SUPRIYONO dankwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama SUPRIONO tanggal 23Juni 2010.Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap MARSAN Bin TISIN dankwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nnna MARSAN Bin TISINtanggal 23 Juni;Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BISAN Bin H. BONINdan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama H.

BONIN dan KwitansiUang Kebijaksanaan (Kerohiman) an. H. BONIN tanggal 23 Juni 2010;Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap SUPRIYONO dan kwitansiuang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama SUPRIONO tanggal 23 Juni2010;Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap MARSAN Bin TISIN dankwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) atas nama MARSAN Bin TISINtanggal 23 Juni 2010;5253545556575859Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Penggarap H. BISAN Bin H.

BONINdan kwitansi uang kebijaksanaan (kerohiman) an. H. BISAN Bin H. BONINtanggal 23 Juni 2010;Surat Pernyataan Penggarap DAWIS Bin PIIH dan kwitansi uangkebijaksanaan (kerohiman) atas nama DAWIS Bin PITH;Foto copy Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;Foto copy hasil olah TKP Tanah;Foto copy legalisir 8 Akta yang dibuat oleh Notaris LILIK;Foto copy Putusan MA Kasasi TUN Nomor 193/TUN/2008 dimenangkanoleh Terlapor;Hasil LABKRIM dari MABES POLRI terhadap tandatangan R.

persidangan telahdiperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudianMediator bernama Adhmi Muh Adil,S.H. telah berupaya mendamaikan parapihak akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupenambahan;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban yakni Tergugat tidak keberatan bercerai denganPenggugat dan menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan

gugatan Penggugat diketahuipokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak 2014 antara Penggugatdan Tergugat sering terjadi perselisinan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, dengan alasan karena masalah ekonomi, Tergugat egois, Tergugatbanyak hutang dan puncaknya pada Desember 2018 dan sejak itu antaraPenggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Tergugatmenyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat danmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan

G/2019/PA.Cbnselurunnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim. Tergugat tidak membantahdan tidak pula membenarkan gugatan, Tergugat memohon keadilan kepadaMajelis Hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itudiserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa referte ini bukan pengakuan dan bukan pulabantahan, sedangkan sangkalan bantahan (verweer) dapat berupa tangkisan(eksepsi) atau sangkalan.

DJOKO RIANTO, Sadr.DJASMER NAPITUPULU dan ROBBY PIETER NAYA berupa upah bulanPebruari 2005, sisa upah bulan Januari 2005 serta uang kebijaksanaan 1bulan upah dengan perincian sebagai berikut :a. Sdr.

DJOKO RIANTO : Sisa upah bulan Januari 2005 (16 hari) :Kerja 16/30 x Rp. 710.000, = Rp. 378.666, Upah bulan Pebruari 2005 = Rp. 710.000, Upah kebijaksanaan 1 bulan upah = Rp. 710.000.Jumlah = Rp. 1.798.666,Terbilang : Satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratusenam puluh enam rupiahb. Sdr. DJASMER NAPITUPULU : Sisa upah bulan Januari 2005 (23 hari) :Hal 4 dari 4 hal. Put.

No.022 PK/PDT.SUS/2008Kerja 23/30 x Rp. 710.000, = Rp. 544.333, Upah bulan Pebruari 2005 = Rp. 710.000, Upah kebijaksanaan 1 bulan upah = Rp. 710.000.Jumlah = Rp. 1.964.333,Terbilang : Satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratustiga puluh tiga rupiahc. Sdr.

ROBBY PIETER NAYA: Sisa upah bulan Januari 2005 (25 hari) :Kerja 25/30 x Rp. 710.000, = Rp. 591.666, Upah bulan Pebruari 2005 = Rp. 710.000, Upah kebijaksanaan 1 bulan upah = Rp. 710.000.Jumlah = Rp. 2.011.666,Terbilang : Dua juta sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiahIll. Putusan ini bersifat mengikat baik bagi Pengusaha maupun Pekerja ;VI.

berupaya mendamaikan para pihak.Namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 03 September 2020, prosesmediasi tidak berhasil;Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yakni mencabut gugatanPenggugat tentang hak asuh anak sehingga gugatan Penggugat hanya tentangperceraian saja;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telan mengajukanjawaban yakni Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat danmenyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan

;Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepadaPenggugat dan Tergugat untuk bertanya kepada saksi tersebut, Penggugat danTergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugattelah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakantetap pada jawaban yaitu Tergugat tidak keberatan untuk bercerai denganPenggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan

namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal03 September 2020 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil(gagal);Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pokokpermasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat yang ingin bercerai denganTergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugattersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Tergugatmenyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat danmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan

Majelis Hakim;Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat Majelis Hakim berpendapatbahwa sikap tersebut disebut referte (referte aan het oordeel des rechter).Referte adalah jawaban dari pihak Tergugat yang berupa menyerahkanselurunnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim.

AdrianAgustinus tidak termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksudPasal 32 ayat (4) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu orang yang nyatanyata mempunyaiwewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusandalam menjalankan perusahaan;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Sdr.

Palliser Indonesia,selaku penandatangan Surat Keberatan Nomor: 02/FIN/Pall/II/11 tanggal 14Februari 2011, walaupun berwenang menandatangani cheque, pengeluaranuang, perjanjian dengan pihak ketiga, menandatangani Faktur PajakStandar, SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan, namum wewenang dalammenentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangkamenjalankan kegiatan perusahaan dibatasi dengan kewenangan pihak laindan adanya surat kuasa khusus dari direksi, sehingga Majelis berpendapatSdr.

Adrian Agustinus tidak termasuk dalam pengertian pengurussebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu orang yangnyatanyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan ataumengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Sdr.

Pasal 32 ayat (4) UU KUPmenyatakan:(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf a adalah orang yang nyatanyata mempunyaiwewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambilkeputusan dalam menjalankan perusahaan;Selanjutnya, Penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP, yang merupakan penafsiranotentik atas Pasal 32 ayat (4) UU KUP, memberikan penjelasan mengenai orangyang nyatanyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/ataumengambil keputusan dalam menjalankan

Bahwa wakil Wajib Pajak atau pengurus mempunyai tanggung jawab secarapribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang sesuaidengan Pasal 32 ayat (2) UU KUP sesungguhnya merupakan persoalanhukum yang terpisah dengan persoalan Bahwa orang tersebut nyatanyatamempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambilkeputusan dalam menjalankan perusahaan.