dalampertimbangan hukumnya membuat suatu kesimpulan yang mengabulkanEksepsi Tergugat II Intervensi dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima, dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda tidak berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa inidikarenakan obyek sengketa a quo masih terdapat permasalahan kepemilikanyang harus dibuktikan terlebih dahulu;Bahwa hemat Pemohon PK pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda tersebut adalah sebagai suatu kehilafan

namunmasih saja diperjual belikan dan kemudian diterbitkan obyek sengketa terhadapTergugat II Intervensi pada tahun 2012 ;Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka nyatalah bahwa MajelisHakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili serta memutuskanperkara ini telah melakukan suatu kehilafan atau kekeliruan yang nyata, yangmenyebabkan Putusan dari Majelis Hakim tersebut beralasan untuk dibatalkan ;Bahwa terlepas adanya sengketa kepemilikan yang harus dibuktikanterlebin dahulu sebagaimana pertimbangan

Putusan Nomor 136/PK/TUN/2014adalah tidak sah dan beralasan hukum untuk dibatalkan dan untukpembatalan dimaksud menjadi kKewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan hal tersebut maka nyatalah bahwa dalampemeriksaan dan memutuskan perkara ini terdapat suatu kehilafan hakim atausuatu kekeliruan yang nyata, karena itu Putusan yang demikian sangatberalasan hukum untuk dibatalkan dalam proses Tingkat Peninjauan Kembaliini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali

lain yang bernamaWiwik warga Kalikunting, Hal ini diketahui Oleh Penggugat melalui HPTergugat yang mana ada foto berdua antara Tergugat dengan wanitatersebut, selain itu Penggugat juga mengetahui dalam HP Tergugatterdapat banyak foto telanjang wanita tersebut yang memang sengaja dikirim oleh wanita tersebut dan di simpan oleh Tergugat, ketika ditanyamengenai hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, awalnya Tergugattidak mengakui namun ketika didesak oleh Penggugat akhirnya mengakuikesalahan dan kehilafan

lain yang bernama Wiwik warga Kalikunting, Hal inidiketahui Oleh Penggugat melalui HP Tergugat yang mana ada foto berduaantara Tergugat dengan wanita tersebut, selain itu Penggugat juga mengetahuidalam HP Tergugat terdapat banyak foto telanjang wanita tersebut yangmemang sengaja di kirim oleh wanita tersebut dan di simpan oleh Tergugat,ketika ditanya mengenai hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, awalnyaTergugat tidak mengakui namun ketika didesak oleh Penggugat akhirnyamengakui kesalahan dan kehilafan

Bahwa adapun yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali (PK)dengan Pasal 67 huruf F dari Undangundang Nomor 18 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yangmenyebutkan: alasan permohonan Peninjauan Kembali diajukan apabiladalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata adalah sebagai berikut:Keberatan Pertama:Bahwa kekeliruan dalam

Putusan Nomor 475 PK/Pdt/2012Sebelah Utara dengan Telaga Pece;Sebelah Timur dengan tanah Negeri Singkil sekarang KelurahanWaworuntu dahulu tanah family Hamijok;Sebelah Barat dengan sekarang Kelurahan Takaen dengan danKelurahan Lombo;Sebelah Selatan dengan dahulu tanah Dotu Gontha dan kebun kelapadari Munte sekarang SHM Nomor 70/Kombos Timur;Bahwa seperti uraian yang tersebut di atas inilah yang dimaksud olehPemohon PK Putusan terdapat suatu Kehilafan Hakim atau suatukekeliruan nyata seiring pula

untuk memenuhi maksud rumusan Pasal67 huruf F Undangundang Nomor 18 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 5Tahun 2004 tentang Perubahan Undangundang Nomor 14 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2009tentang Mahkamah Agung;Bahwa apabila suatu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyatatadi yang tertuang dalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat PertamaNomor 170/Pdt.G/2008/PN.Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi ManadoNomor 100/Pdt

/2009/PT.Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor946 K/PDT/2010 dipertahankan maka Pemohon PK sangat yakin pastimelaksanakan putusan tersebut nanti akan ada masalah baru dilapangan sebab tanah yang akan dieksekusi adalah tanah milik orangyang tidak diperkarakan;Bahwa barangkali tidak keliru dan tidak berlebinan jika Pemohon PKberpendapat dan kiranya Majelis PK sependapat bahwa seandainyaMajelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan suatu kekeliruan hukumatau mungkin karena suatu kehilafan, kemudian

kehilafan hakim tingkatpertama tadi tanpoa meneliti dengan baik langsung dikuatkan olehPengadilan Tinggi Manado, barangkali perkara in casu tidak diperiksa lagidi Tingkat Kasasi;Keberatan kedua:Bahwa Judex Juris Mahkamah Agung RI dalam pertimbangannyahalaman 15 putusan Nomor 946 K/Pdt/2010 dengan tegas menyebutkan:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaHal. 22 dari 26 Hal.

melibatkan TurutTerlawan dan Turut Terlawan Il, sehingga bertentangan dengan ketentuanPasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi :untuk sahnya suatu perjanjian/perikatan harus terpenuhi 4 (empat) syarat yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;Maksudnya adalah setiap pihak yang ingin membuat perjanjian/perikatanharus ada kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatuperjanjian/perikatan yang sah, dan dianggap' tidak ada jikaperjanjian/perikatan itu telah terjadi karena paksaan (dwang), kehilafan

No. 2065 K/Pdt//2009kekuatan mengikat menurut hukum yang berlaku Pasal 1821 KUHPerdata yangberbunyi :tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena paksaan (dwang)kehilafan (dwaling) atau diperolehnya dengan penipuan (bedrog);Bahwa karena Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 26 Mei 2003 danAkta Jual Beli No. 2 tanggal 14 Juli 2003 adalah dibuat dan dilakukan dengandasar itikad tidak baik atau dengan dasar paksaan (dwang) kehilafan (dwaling)atau diperolehnya dengan penipuan (bedrog

telahterjadi TIPU MUSLIHAT sehingga pengikatan jual beli tersebut bertentangandengan Pasal 1320 KUHPerdata, yang bunyinya sebagai berikut :Untuk sahnya suatu perjanjian/perikatan harus terpenuhi 4 syarat yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;maksudnya adalah setiap pihak yang inginmembuat perjanjian/perikatanharus ada kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatuperfanjian/perikatan yang sah, dan dianggap tidak ada jikaperjanjian/perikatan itu telah terjadi karena paksaan (dwang) kehilafan

No. 2065 K/Pdt//2009semula Terbanding IV/Terlawan Il dan Termohon Kasasi Ill semulaTerbanding Il/Terlawan Ill dengan melibatkan Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding VTurut Terlawan dan Turut Termohon Kasasi Ilsemula Turut Terbanding IV/Turut Terlawan Il maka kedua Akta tersebuttidak sah menurut hukum yang berlaku Pasal 1321 KUHPerdata, yangberbunyi :tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu dibenkan karena paksaan(dwang) kehilafan (dwalig) atau diperolehnya dengan penipuan (bedrog).Bahwa

karena Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 26 Mei 2003 danAkta Jual Beli No. 2 tanggal 14 Juli 2003 adalah dibuat dan dilakukandengan dasar itikat tidak baik atau dengan dasar paksaan (dwang) kehilafan(dwaling) atau diperolehnya dengan penipuan (bedrog) oleh TermohonKasasi Il semula Terbanding Il/Terlawan Il dan termohon Kasasi semulaTurut Terbanding/Turut Terlawan dan Turut Termohon Kasasi Il semulaTerbanding VWTerlawan Il maka Termohon Kasasi Il/TerbandingVTerlawan Il, Termohon Kasasi Ill

(tidakada paksaan, kehilafan, atau penipuan) Vide Surat PerjanjianPengikatan Pembelian Rumah/Ruko (SP3R) No 0856/TSB / PMS / SC/ Vi 2015 menyatakan diri sebagai pihak pertamadanpihak kedua.Nyatanya adalah peranjian pembelian rumah dari yang seharusnyaadalahpenjual danpembeli.karenanya perjanjiantersebut didasarikehilafan yang nyta oleh pihak pertama dan pihak kedua. Mengenai Objek Perjanjianya ditentukan:a.

Nyatanya JualbeliantaraPenggugat dan Tergugat tidakdisertai dengan Penyerahan (levering) Objek Perjanjian sehingga Perjanjiantersebut telahmelanggar syaratobjektifperjanjianAquo sebagai dasarmengajukan gugatan Pengqugat.Bahwa Surat Perjanjian Pengikatan Pembelian Rumah/Ruko (SP3R) No0856/TSB/PMS/SC/V/2015 antara Penggugat dan Tergugat Adalah CacatKehendak (Misbruik Van Omstandigheden/Undue Influence)didasarialasan terjadinya kehilafan yang nyata oleh para pihak yang membuatperjanjian tersebut.

Tersebutdidasari adanya kehilafan yang Nyata oleh para pihak. Perihal LegalStanding / kedudukan hukum Managing Director yang mewakili Perseroansebagai Pihak Pertama. Dari yang seharusnya adalah Direktur Perseroan.Dan Penggugat menyatakan sebagai pihak Kedua dari yang seharusnyaadalah Pembeli.Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor575/PDT/2019/PT.BDG.2.

(tidakada paksaan, kehilafan, atau penipuan) Vide Surat PerjanjianPengikatan Pembelian Rumah/Ruko (SP3R) No 0856/TSB / PMS / SC/ Vi 2015 menyatakan diri sebagai pihak pertamadanpihak kedua.Nyatanya adalah peranjian pembelian rumah dari yang seharusnyaadalah penjual dan pembeli.karenanya perjanjiantersebut didasarikehilafan yang nyta oleh pihak pertama dan pihak kedua. Mengenai Objek Perjanjianya ditentukan:a.

Tersebutdidasari adanya kehilafan yang Nyata oleh para pihak. Perihal LegalStanding / kedudukan hukum Managing Director yang mewakili Perseroansebagai Pihak Pertama.

Keberatan Pertama.Bahwa Judex Juris (Mahkamah Agung RI) telah melakukan kehilafan ataukekeliruan yang nyata, sehingga mengabulkan permohonan kasasi daripemohon kasasi/ AMAQ PURE dkk dengan membatalkan putusanPengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/PDT/2014/PT.MTR, tanggal 5 Juni2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor02/Pdt.G/2013/PN.Pra, tanggal 10 Oktober 2013, karena:Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan semuapersetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang

Keberatan KetigaBahwa Judex Juris (Mahkamah Agung RI) telah melakukan kehilafan ataukekeliruan yang nyata dalam menerapkan Hukum Acara Perdata, knususnyamengenai batas minimal pembuktian, karena bukti surat yang diberi tanda P.dan Il 1 s/d PI dan Il 7 dan keterangan 5 (lima) orang saksi yang diajukanoleh Para penggugat sekarang Para pemohon kasasi bersifat salingmendukung, saling menguatkan dan saling melengkapi (link and macth),sehingga memenuhi batas minimal pembuktian untuk membuktikankepemilikan

Keberatan Keempat.Bahwa Judex Juris (Mahkamah Agung RI) telah melakukan kehilafan ataukekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian, kKhususnyadalam memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti lawan (tegenbewisatau counter proof) yang diajukan oleh tergugat 6, karena :a.

Keberatan Keenam.Bahwa Judex Juris (Mahkamah Agung RI) telah melakukan kehilafan ataukekeliruan yang nyata, karena tidak cermat dan tepat memberikanpertimbangan dan penilaian yuridis terhadap bukti lawan (tegenbewisj ataucounter proof) berupa bukti surat yang diberi tanda T.13 yang diajukan olehtergugat 13.Justru Judex Factie (Pengadilan Tinggi Mataram) telah cermat dan tepatmemberikan pertimbangan dan penilaian yuridis terhadap bukti surat yangdiberi tanda 1.13 yang diajukan oleh tergugat 13, karena

Bahwa, jauh lebih baik kedua anak Terlawan dan Pelawan dibesarkanbersama dalam ikatan pernikahan karena perhatian terhadap anakanak akanlebih intensif dalam menghatarkan mareka dalam pergaulan masyarakat yangsemakin komplek8. .Bahwa, sebagai manusia biasa Pelawan tentu banyak melakukankesalahan dan kehilafan, Pelawan menyakini, Pelawan dapat memperbaikikekeliruan dan perilaku serta sikap yang tidak berkenan dimata Terlawan.9.

Bahwa, sebagai manusia biasa Pelawan tentu banyak melakukankesalahan dan kehilafan, Pelawan menyakini, Pelawan dapatmemperbaiki kekeliruan dan perilaku serta sikap yang tidak berkenandimata Terlawan.9.

2 intinya memuatasli SHM No.24 tanggal 29 Juni 1978 yang copynya dilekatkan/tidak terpisahdengan surat keterangan No.B.041/UNIT/IX/2001 berada DiBRI Unit Suppa karena sementara dalam proses pengikatan sebagai agunan kredit;Pertimbangan Mahkamah Avgung Peninjauan Kembali:Bahwa alasanalasan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali dalam halini tergugat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;e Bahwa YUDEX JURIS tidak melakukan kehilafan/kekeliruan yang nyata dalammemeriksa

pada keberatan kedua) bahwa bukti Novum PK.2 intinya memuat.asli SHM No.24 tanggal 29 Juni 1978 yang copynya dilekatkan/tidak terpisahdengan surat keterangan No.B.041/UNIT/IX/2001 berada DiBRI Unit Suppakarena sementara dalam proses pengikatan sebagai agunan kredit:;Pertimbangan Mahkamah Avung Peninjauan Kembali; Bahwa alasanalasan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembalidalam hal ini tergugat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;Bahwa YUDEX JURIS tidak melakukan kehilafan

pada keberatan kedua) bahwa bukti Novum PK.2 intinya memuatasli SHM No.24 tanggal 29 Juni 1978 yang copynya dilekatkan/tidak terpisahdengan surat keterangan No.B.041/UNIT/IX/2001 berada DiBRI Unit Suppakarena sementara dalam proses pengikatan sebagai agunan kredit;Pertimbangan Mahkamah Avgung Peninjauan Kembali: Bahwa alasanalasan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembalidalam hal ini tergugat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;Bahwa YUDEX JURIS tidak melakukan kehilafan

2 intinya memuatasli SHM No.24 tanggal 29 Juni 1978 yang copynya dilekatkan/tidak terpisah15dengan surat keterangan No.B.041/UNIT/IX/2001 berada DiBRI Unit Suppa karena sementara dalam proses pengikatan sebagai agunan kredit; Pertimbangan Mahkamah Aveung Peninjauan Kembali; Bahwa alasanalasan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembalidalam hal ini tergugat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;Bahwa YUDEX JURIS tidak melakukan kehilafan/kekeliruan yang nyata dalammemeriksa

2 intinya memuatasli SHMNo.24 tanggal 29 Juni 1978 yang copynya dilekatkan/tidak terpisahdengan suratketerangan No.B.041/UNIT/IX/2001 berada DiBRI Unit Suppakarena sementara dalam proses pengikatan sebagai agunan kredit;Pertimbangan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali; Bahwa alasanalasan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembalidalam hal ini tergugat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;e Bahwa YUDEX JURIS tidak melakukan kehilafan/kekeliruan yang nyata dalammemeriksa

dalam point 3 dan 4 dalam Gugatannya, Tergugat telahmelaksanakan dengan itikad baik serta tanggung jawab, sebelum padaakhirnya Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah melakukanserangkaian tipu daya (bedrog) sejak sebelum ditandatangani KesepakatanJualBeli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem hingga saat pelaksanaanHalaman 18 Putusan Nomor 548/Pdt/201 7/PT SMG19.Kesepakatan JualBeli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, yang mana akibatdari serangkaian tipu daya yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebutterjadilah kehilafan

sembilan enam Kilometer Persegi);Mohon perhatian serius kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa danPemutus Perkara a quo, penting JTergugat sampaikan disini, bahwaKesepakatan JualBeli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem adalah perjanjianyang mana Obyeknya adalah Proyek itu sendiri, dimana jika terdapat datayang tidak benar dan/atau tidak konsisten (bedrog) di dalamdokumendokumen penunjang untuk melaksanakan Proyek PLTM/PLTMHtersebut dengan realita hasil studi lapangan hal tersebut menyebabkanterjadinya Kehilafan

/Kesesatan/Kekeliruan (Dwaling) bagi Pembeli(Tergugat);Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat point 7, 8, 9, dan 10 dalamGugatannya, karena Tergugat telah melaksanakan dengan itikad baik sertabertanggung jawab, sebelum pada akhirnya Tergugat mengetahui bahwaPenggugat telah melakukan serangkaian tipu daya (bedrog) yangHalaman 23 Putusan Nomor 548/Pdt/2017/PT SMG25.mengakibatkan terjadinya kehilafan/kesesatan/kekeliruan (dwaling) dalamKesepakatan JualBeli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem, oleh karenanyaTergugat

(seratus dua puluh satukoma delapan Kilometer Persegi), sedangkan menurut Laporan Review dariKonsultan Penggugat Rekonpensi/Tergugat adalah, nilai luas DaerahTangkapan Sungai/Daerah Aliran Sungai (Catchment Area) hanya seluasadalah 15 Km# (lima belas Kilometer Persegi);Terdapatnya Kehilafan/Kesesatan/Kekeliruan (Dwaling) Dalam KesepakatanJualBeli Proyek Pltm/Pltmh Sirukem68.69.Mohon perhatian serius kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa danPemutus Perkara a quo, penting JTergugat sampaikan disini

/Kesesatan/Kekeliruan (D waling) yang dialamioleh Pembeli/Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam menandatanganiKesepakatan JualBeli Proyek PLTM/PLTMH Sirukem;Kehilafan/Kesesatan/Kekeliruan (D waling) yang Pembeli/PenggugatRekonpensi/Tergugat maksudkan kembali terbukti, karena pada pertemuantanggal 23 Agustus 2016 lrawan Hari Putranto dan Datu Junaidi, S.H., yangmerupakan Kuasa/Wakil dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat mengusulkankepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat untuk mencari pembeli lain.Sebuah fakta

facebook;Bahwa Termohon selalu mengungkitngungkit kebaikan Termohonterhadap keluarga Pemohon, dan yang paling menyakitkan hatiPemohon adalah ketika Termohon membelikan kain kaffan untukalmarhum ayah Pemohon dengan mengucapkan anaknya sendiri(maksudnya Pemohon) tidak bisa member pakaian kepada ayahnya;Bahwa pada bulan Juni tahun 2011 Pemohon terlanjur melakukanpengusiran terhadap Termohon yang disebabkan oleh karenaTermohon berkatakata yang merendahkan orang tua Pemohon,namun kemudian Pemohon menyadari kehilafan

Bahwa pada bulan Juni tahun 2011 Pemohon terlanjur melakukanpengusiran terhadap Termohon yang disebabkan oleh karena Termohonberkatakata yang merendahkan orang tua Pemohon, namun kemudianPemohon menyadari kehilafan Pemohon terebut dan meminta maaf kepadaTermohon yang selanjutnya Pemohon melakukan tajdidun nikah di depanustadz, namun kemudian pada bulan Januari tahun 2012 Termohon malahpergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan kabarterakhir yang Pemohon terima adalah Termohon sudah

Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo, denganmengangkat sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena teman dekatorangtua Penggugat; Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telahdikaruniai 3 orang anak; Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidupbersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat; Bahwa, pada April 2018 terjadi pemukulan Tergugat terhadapPenggugat sampai mulut Penggugat keluar darah dan Tergugatmengakui kehilafan

sudahbersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalamPasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidanganmenyampaikan sebagai berikut; Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telahdikaruniai 3 orang anak; Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidupbersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat; Bahwa, pada April 2018 terjadi pemukulan Tergugat terhadapPenggugat sampai mulut Penggugat keluar darah dan Tergugatmengakui kehilafan

1982, tetapi di dalam KutipanAkta Kelahiran Nomor : 615/DIS/2005 tertulis danterbaca ANI PUTRI HANDAYANIK lahir diKendal pada tanggal 27 Nopember 1976;e Bahwa nama dan tahun kelahiran Pemohon yangtertulis di dalam Dokumendokumen yang lainseperti Kartu Tanda Penduduk, STTB MTs, KutipanAkta Nikah tertulis nama ANIK PUTRIHANDAYANI lahir 27 Nopember 1982;e Bahwa penyebab ketidak samaan penulisan namadan tahun kelahiran Pemohon dai dalam KutipanAkta Kelahiran No. 615/DIS/2005 adalah sematamata karena kehilafan

Nopember 1982, tetapi di dalam KutipanAkta Kelahiran Nomor : 615/DIS/2005 tertulis danterbaca ANI PUTRI HANDAYANIK lahir diKendal pada tanggal 27 Nopember 1976;Bahwa nama dan tahun kelahiran Pemohon yangtertulis di dalam Dokumendokumen yang lainseperti Kartu Tanda Penduduk, STTB MTs, KutipanAkta Nikah tertulis nama ANIK PUTRIHANDAYANI lahir 27 Nopember 1982;Bahwa penyebab ketidak samaan penulisan namadan tahun kelahiran Pemohon dai dalam KutipanAkta Kelahiran No. 615/DIS/2005 adalah sematamata karena kehilafan

Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal04 April 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap;Menimbang, bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Il pada pokoknya sebagaiberikut:KEHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATAKekeliruan Judex Facti dan Judex Juris Karena Salah Menerapkan HukumAcara Pidana Pembuktian Sehingga Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan(Onvoldoende Gemotiveerd) dalam Memutuskan Perkara a quo.Bahwa kehilafan

No. 24 PK/Pid.Sus/2017lalai memperhatikan dan menilai bukti atau telah mengesampingkan hukumpembuktian, dengan uraian sebagai berikut:1.KEHILAFAN ATAU KEKELIRUAN HAKIM MENGENAI PERAN AKTIFPEMOHON PENINJAUAN KEMBALI / TERDAKWA IIBahwa pada pertimbangan Judex Juris halaman 18 sampai denganhalaman 19 Putusan Nomor 514 K/Pid.Sus/2011, menyatakan (penebalandan garis bawah ditambahkan): Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdi atas, maka patut dan memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakatbilamana Terdakwa

KEHILAFAN ATAU KEKELIRUAN HAKIM MENGENAI PERAN PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI / TERDAKWA II SELAKU SUAMI DARITERDAKWA Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah keliru dalam mempertimbangkanbahwa status Terdakwa : Lim Fong Yee alias Connie Lim adalah sebagaiistri dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II;Hal. 14 dari 25 hal. Put.

Kembali / Terdakwa II tidak pernah menikahiTerdakwa baik di Indonesia maupun di Malaysia sehingga tidak benarstatus mereka adalah sebagai suami istri;Bahwa fakta yang sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa IImempunyai istri di Malaysia bernama Lee Kim Kuan (bukti terlampir);Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah nyata Judex Facti dan JudexJuns keliru dalam mempertimbangkan bahwa Terdakwa : Lim Fong Yeealias Connie Lim hanya mengikuti perintah Terdakwa II: Lee Chee Henselaku suaminya;KEHILAFAN

KEHILAFAN ATAU KEKELIRUAN HAKIM MENGENAI PERAN PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI MENGIMPOR NARKOTIKABahwa pada pertimbangan Judex Juris halaman 20 sampai denganhalaman 21 Putusan Nomor 653/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, menyatakansebagai berikut (penebalan dan garis bawah ditambahkan):Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawanhukum adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatantersebut bertentangan hukum atau peraturan yang berlaku sebagaiperbuatan yang dilarang, sedangkan yang

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganHakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam Perkara Nomor159/Pid/2015/PT.Bdg, karena menurut hemat Terdakwa/Pemohon Kasasi,Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara a quo terdapatsuatu kehilafan dan atau suatu kekeliruan yang nyata;2. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan PertimbanganHakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan a quo halam 5 sampaiHal. 4 dari 9 hal. Put.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara aquo telah membuat suatu kesalahan atau suatu kehilafan/kekeliruan yangnyata antara lain;a.

Bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmelakukan kehilafan/kekeliruan yang sangat nyata, baik pertimbangan ataudalam mengambil kesimpulan sangat teledor (ERROR), dimana keduaorang saksi yang diajukan oleh kami para Pemohon Kasasi/Penggugatdibawah sumpah, keduanya pada pokoknya memberi keterangan sebagaiberikut : Dalam persidangan hari kamis tanggal 4 Maret 2010, saksi MUHAMMADABDOLLAH menyatakan dalam catatan kami; Saksi tahu yangdisengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat

No. 1888 K/PDT/201 1kesimpulan mejelis Hakim Tingkat Pertama yang nyatanyata telahmelakukan kekeliruan, kehilafan, sehingga putusannya sangat merugikanpihak pencan keadilan, dalam hal ini kami Para Pemohon Kasasi/ParaPenggugat.

Mahkamah Agung dalam hal menilai tidak sahnya pernyataan bandingyang diajukan kuasa hukum pada tanggal 20 Februari 2004 didasarkanpada alasan surat kuasa khusus yang digunakan adalah surat kuasatanggal 29 Juni 2001 Nomor 112 berakhir berlakunya pada tanggal 31Desember 2003 ;Bahwa alasan Mahkamah Agung aquo apabila dikaji dari sisi formalmaupun dari sisi materil adalah justru merupakan kehilafan/kekeliruanyang nyata oleh karena :a.

sebagai dasar pemberiannya berakhir pada tanggal 31Desember 2003 ;Sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Kasasi yangmenyatakan tidak sah pernyataan banding tanggal 20 Februari 2004dengan alasan surat kuasa yang digunakan adalah surat kuasakhusus tanggal 29 Juni 2001 Nomor 112 yang berakhir masaberlakunya pada tanggal 31 Desember 2003 tanpamempertimbangkan baik eksistensi maupun esensi suratkuasa tanggal 1 Januari 2004 (padahal merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan) adalah merupakan kehilafan

Adhi Karya Persero Tbk berdasarkan Pasal 53 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 ;Namun justru Hakim pertama yang disetujui oleh Hakim kasasimengabulkan gugatannya dan selanjutnya membatalkan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 20002/Maccini Sombala sepanjang tanah yangdikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding adalah merupakan kehilafan/kekeliruan nyatadalam hal menerapkan Hukum Acara Pembuktian

keberatankeberatan menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukupmengabulkan Kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : Mutersebut, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TataNo. 56/BDG.TUN/2004/PT.TUN.Mks tanggal 10 Januari 2005 yangputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.65/G.TUI is tanggal 11 Februari 2004 serta Mahkamah Agung merperkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebTiie Putusan Mahkamah Agung Halaman 9).Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung aquo adalah jelas kedan merupakan kehilafan

Dengan demikian sangatjelas kehilafan atau kekeliruan nyata Majelis Agung Majelis Banding danTingkat pertama sehingga demi hukum putusan dalam perkara iniharuslah ditolak;Bahwa kemudian Pengadilan tingkat kasasi, banding dan PengadilanNegeri juga telah salah menerapkan hukum terhadap buktibukti dariPemohon Peninjauan Kembali dimana foto copy surat pengakuantertanggal 2 April 2006 menjadi alat bukti yang sah yang dipertimbangkanoleh Majelis Hakim yang menyatakan surat pernyataan tanggal 2 April2006

putusanPengadilan Tinggi Medan No.401/Pdt/G/2009/PT.MDN tertanggal 21April 201 jo putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.50/Pdt /G/2008/PN.PMS, tanggal 29 April 2009 sudah selayaknya dibatalkan(Vide Pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg jo putusan Mahkamah Agung RINo.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970) dan ini menunjukkankekhilafan nyata Majelis Hakim pada tingkat kasasi, banding dan tingkatpertama;Berdasarkan halhal tersebut diatas, telah terbukti dengan nyata danmenyakinkan bahwa adanya suatu kehilafan

danPenggugat; Pihak keluarga Tergugat termasuk orang tua/ibu Penggugat dan pihakkeluarga Tergugat tidak menginginkan dan tidak menghendaki cerai antaraPenggugat dan Tergugat; Bahwa jika ada sesuatu sikap, tingkah laku dan perbuatan Penggugat yangtidak disukai dan tidak disenangi Penggugat, maka dengan ini ikhlas danrela Tergugat untuk membuat pernyataan untuk tidak melakukan halhalyang tidak disukai dan tidak disenangi Penggugat; Bahwa Tergugat sebagai manusia biasa yang tidak lupuk dari kesalahandan kehilafan

, sehingga jika ada kesalahan dan kehilafan yang selama inidilakukan Tergugat terutama terhadap Penggugat, maka dengan hormatdan rendah hati Tergugat mohon maaf, dan Tergugat bersedia untuk tidakmengulangi lagi kesalahan dan kekhilafan tersebut;Bahwa Tergugat dipersidangan telah mengemukakan kepada MajelisHakim Yang Mulia, Tergugat bersedia untuk membuat pernyataan untukmerubah dan tidak akan mengulangi sikap dan perbuatan Tergugat yang tidakdisukai dan disenangi olen Penggugat;Karenanya Tergugat

Pasal 1330KUHPerdata, maka seluruh perbuatan hukum anak yang belum genap berumur21 tahun dan belum kawin sebelumnya, berada di bawah kekuasaan orang tuaatau walinya;Menimbang, bahwa Pasal 13 KUHPerdata telah mengatur bahwa Jikaregisterregister tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kehilafan, kekuranganatau kekeliruan lainnya, maka yang demikian

mempertimbangkanapakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya hendakmerubah nama anak kesatu Pemohon dari Kinanti Hapsari Putri Setiawanmenjadi Kinanti Putri Cordier;Menimbang, bahwa Pasal 13 KUHPerdata telah mengatur bahwa Jikaregisterregister tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kehilafan

oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding yangpada tanggal 3 April 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembalidari Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memoripeninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batampada tanggal 28 April 2009;Menimbang, bahwa meneliti Risalah Pernyataan PermohonanPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Memori Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ternyata permohonan Peninjauan Kembalidiajukan berdasarkan suatu kehilafan

Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f UndangUndang No. 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 huruf c UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka tenggang waktu untukmengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan diajukan berdasarkanadanya suatu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan