kelayakan dan kepatutan pada 810 Juli 2019, juga bertentangandengan Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentangKelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 14 ayat 2. Bahwa:Calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan berjumlah 3 (tiga)Halaman 12 dari 101 halaman Putusan Nomor: 152/G/2019/PTUNJKT.kali lipat atau minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota KPI Pusatyang akan ditetapkan.

dan kelayakan;Bahwa mengingat sifatnya masih merupakan usulan/rekomendasi, maka objek sengketa bukan merupakankeputusan yang menetapkan namanama peserta seleksiyang dapat mengikuti uji kKepatutan dan kelayakan, karenausulan/rekomendasi objek sengketa masih memerlukantindak lanjut berupa penerimaan dari DPR RI apakahHalaman 33 dari 101 halaman Putusan Nomor: 152/G/2019/PTUNJKT.menyetujul atau. menolak objek sengketa, untukditindaklanjuti dengan pelaksanaan uji kepatutan dankelayakan yang hasilnya

Daerah Provinsi;Bahwa dengan demikian Seleksi Calon Anggota KPI Pusatmenjadi kewenangan sepenuhnya dari DPR RI untukmelakukan uji kKepatutan dan kelayakan (fit and proper test) danmengusulkannya kepada Presiden untuk ditetapkan;Halaman 41 dari 101 halaman Putusan Nomor: 152/G/2019/PTUNJKT.7.

Sehinggamenurut hukum hal tersebut menunjukan Penggugat bertindaksecara bebas (vrij will) yang artinya segala resiko kerugianmerupakan tanggung jawabnya sendiri;Bahwa seluruh perserta yang namanya tercantum dalam objeksengketa dan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yangdilaksanakan oleh DPR RI adalah peserta yang telah mengikutidan lulus seluruh tahapan seleksi, tidak ada peserta yangmemiliki hak istimewa untuk otomatis mengikuti uji Kepatutandan kelayakan.

Nomor: 152/G/2019/PTUNJKT.Periode 20192022 yang lulus seleksi Sampai dengan tahap wawancaradan berhak mengikuti seleksi selanjutnya yaitu uji Kepatutan dan kelayakan(fit and proper test) oleh Komisi DPR RI, maka Surat Penyampaian NamaCalon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 20192022tersebut bersifat konkret.

KTUN yang bersifatKonkret, Individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiHalaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 194 K/TUN/2015seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur didalam Pasal 1angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara.Konkret :Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu dan ataudapat ditentukan yaitu Keputusan Gubernur kalimantan Timur Nomor660/K.451/2012 Tentang Kelayakan

Muai Dan DesaKelekat Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai KartanegaraProvinsi Kalimantan Timur tersebut mohon dapat ditangguhkanpelaksanaannya;Berdasarkan uraian tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat(2) huruf (a) dan huruf (b) UndangUndang Peradilan Tata Usaha NegaraTahun 2004, maka alasan untuk dapat diajukannya gugatan ini adalahkarena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan surat keputusandalam hal ini Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor660/K.451/2012 Tentang Kelayakan

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 660/K.451/2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan UsahaPemanfaatan Hasil Hutan kayu Pada WHutan Tanaman Industri(UPHHKHT1) Dengan Luas Areal Pencadangan + 30.454 Ha Di DesaGunung Sari Kecamatan Tabang, Desa Long Beleh Halog, Desa LongBeleh Modang, Desa Muai Dan Desa Kelekat Kecamatan KembangJanggut Kabupaten Kutai Kartanegara

Provinsi Kalimantan tersebuttelah melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu antaralain : Asas KecermatanBahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan surat keputusanNomor 660/K.451/2012 Tentang Kelayakan Lingkungan HidupHalaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 194 K/TUN/2015Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu PadaHutan Tanaman Industri (UPHHKHTl) Dengan Luas ArealPencadangan + 30.454 Ha Di Desa Gunung Sari KecamatanTabang, Desa Long Beleh Halog, Desa Long Beleh Modang,

Lingkungan Hidup RencanaKegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan TanamanIndustri (UPHHKHT1) Dengan Luas Areal Pencadangan + 30.454 Ha DiDesa Gunung Sari Kecamatan Tabang, Desa Long Beleh Halog, Desa LongBeleh Modang, Desa Muai Dan Desa Kelekat Kecamatan Kembang JanggutKabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur oleh PT.Mahakarya perdana Gemilang Unit tertanggal 14 Juni 2012;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor660/K.451/2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup

Namun secara tibatiba Termohon Kasasimenolak memberikan Rekomendasi Kelayakan dengan alasan yangHalaman 31 dari 63 halaman.

KELIRU MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAKMEMPERTIMBANGKAN REKOMENDASI KELAYAKAN PEMOHONKASASI YANG TIDAK PERNAH DIBATALKAN;i:Bahwa dalam pertimbangan hukum, Judex Facti tidakmempertimbangkan fakta hukum mengenai Rekomendasi Kelayakanyang sudah dimiliki oleh Pemohon Kasasi (vide Bukti P 9) sejak tahun2008 yaitu Rekomendasi Kelayakan PT Matahari Yogya Televisi (MyTV) No. 13/lzin/KPID/DIY/V/08 tanggal 5 Mei 2008.

NamunRekomendasi Kelayakan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjutkarena kebijakan pemerintah saat itu.

Putusan Nomor 299 K/TUN/201610.Bahwa Pemohon Kasasi pada tahun 2008 telah mendapatkanRekomendasi Kelayakan sebagaimana dibuktikan denganRekomendasi Kelayakan Nomor 13/Ilzin/KPID/DIY/V/08, tanggal 5Mei 2008.

Semesta Matahari Televisi dan menjadikannya alasan untuktidak memberikan Rekomendasi Kelayakan dengan alasanDiversity of Ownership.

Conch BarruCement Indonesia Tanggal 18 Juli 2016,disebut Objek Gugatan;Il.Tenggang Waktu Kelayakan Obyek Gugatan Untuk Digugat.1. Obyek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Juli 2016. ParaPenggugat sebagai warga masyarakat Kab.

Pernyataan kelayakan lingkungan;c. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan RKLd. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkaitsebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) huruf c;2.

Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkunganhidup berdasarkan Andal dan RKLRPL;g. Penyampaian rekomendasi hasil penilaiankelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;Dengan demikian KPA dalam melaksanakan tugas telahmelanggar Pasal 9 ayat (2) (3) dan Pasal 12 ayat (2) sertalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barru Nomor: 306/KLH/ VII/ 2016 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas RencanaKegiatan Pembangunan Industri Semen di Kelurahan Mangempang,Kelurahan Sepee dan Desa Siawung, Kecamatan Barru, KabupatenPutusan Perkara Nomor : 30/G/LH/2017/PTUN.MKs.Halaman 17 dari 131 HalamanBarru Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT. Conch Barru CementIndonesia tanggal 18 Juli 2016;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati BarruNomor: 306/KLH/VII/ 2016 Tentang Kelayakan Lingkungan HidupAtas Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Semen di KelurahanMengempang, Kelurahan Sepee dan Desa Siawung, KecamatanBarru, Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT. ConchBarru Cement IndonesiaTanggal 18 Juli 201 6;4.

William Satriyadarmauntuk mengikuti test uji kelayakan kendaraan miliknya karena Kartu Uji BerkalaKendaraan Bermotor berikut stiker Uji Berkala Kendaraan Bermotor sudah habis masaberkalanya.Dengan membawa Kendaraan / Mobil merk Nissan Jenis CWK dengan Nopol.B9373UIV atas nama William Satriyadarma berikut fotocopy STNK dan Kartu Uji BerkalaKendaraan Bermotor yang sudah habis masa berkalanya, pergi untuk mengikuti tes UjiKelayakan Di Kantor Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan DKIJakarta

Jalan Raya Bekasi No.27 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung,Jakarta Timur.Setelah mengikuti tes uji kelayakan, ternyata kendaraan tersebut tidak lulus uji, olehsebab itu rencananya kendaraan tersebut akan saksi Rahman Surahman service terlebihdahulu dan akan saksi Rahman Surahman uji kembali setelah 1 (satu) minggukemudian..Hal. 3 Putusan No : 232/Pid/Sus/2017/PN.Jkt.TimKetika kendaraan / mobil yang saksi Rahman Surahman kendarai tersebut keluar dariKantor Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor

tidak lulus, beberapa orangmenawarkan kepada supir yang tidak lulus uji kelayakan kendaraan tidak lulus,beberapa orang menawarkan kepada supir yang tidak lulus uji kelayakan KIRuntuk membuat KIR dan Stiker uji kelayakan tanpa melalui tes uji kelayakandengan biaya Rp. 100 ribu rupiah sampai dengan 250 ribu rupiah dalam jangka 2hari bisa menerbitkan KIR dan Stiker Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor.Bahwa sekira pukul 16.00 wib atas informasi dari saksi Rahman Surahman untukmengurus Kartu Uji Berkala

tidak lulus, beberapa orangmenawarkan kepada supir yang tidak lulus uji kelayakan kendaraan tidak lulus,beberapa orang menawarkan kepada supir yang tidak lulus uji kelayakan KIRuntuk membuat KIR dan Stiker uji kelayakan tanpa melalui tes uji kelayakandengan biaya Rp. 100 ribu rupiah sampai dengan 250 ribu rupiah dalam jangka 2hari bisa menerbitkan KIR dan Stiker Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor.Hal. 10 Putusan No: 232/Pid/Sus/2017/PNJkt.TimBahwa sekira pukul 16.00 wib atas informasi dari saksi Rahman

Bahwa benar saksi menangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwadisekitar Kantor Pusat Pengujian KIR di JL Raya Bekasi Km 26 Ujung Mentengcakung Jakarta Timur ada beberapa ornag yg sedang menunggu supir yang sedangikut uji kelayakan kendaraan, setelah supir ikut uji kelayakan tidak lulus, beberapaorang menawarkan kepada supir yang tidak lulus uji kelayakan kendaraan tidaklulus, beberapa orang menawarkan kepada supir yang tidak lulus uji kelayakanKIR untuk membuat KIR dan Stiker uji kelayakan

Pluit Timur Blok MMK01115Apartemen Laguna Pluit Jakarta Utara sudah + 6 (enam)kali pengiriman;Bahwa dokumen yang harus dimiliki terhadap orang yang melakukanusaha perikanan di bidang pengangkutan, pengelolahan, danpemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia adalah : SIUP (surat izin usaha perikanan) yang dikeluarkan oleh BadanPelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal KotaBengkulu; SKP (Sertifikat Kelayakan Pengelolaan) yang dikeluarkan DirjenPungutan Daya Saing Produk

Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu KotaBengkulu atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Setiap orang yangHalaman 6 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bglmelakukan penanganan dan pengolahan ikan wajid memenuhi danmenerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dankeamanan hasil perikanan, dilakukan terdakwa dengan cara perbuatan sebagaiberikut : Berawal dari informasi yang beredar bahwa

SKP (Sertifikat Kelayakan Pengelolaan) yang dikeluarkan DirjenPungutan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KementrianKelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Dirjen PDSPK PKKPRI)dan khusus untuk usaha Pengangkutan Perikanan harus memiliki : Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) yang dikeluarkan oleh DinasKelautan dan Perikanan Surat Kesehatan Media Pengiriman dari Badan Karantina Ikan danPengendalian Mutu (BKIPM KKPRI Perwakilan Bengkulu).

Bahwa terdakwa dalam melakukan penanganan dan pengolahan ikanbelum mempunyai Sertifikat Kelayakan Pengelolaan (SKP) yangdikeluarkan Dirjen Pungutan Daya Saing Produk Kelautan danPerikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia(Dirjen PDSPK PKKP RI), Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) yangdikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Surat KesehatanMedia Pengiriman dari Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu(BKIPM KKPRI Perwakilan Bengkulu).

pengolahan dan pemasaran ikan dalam wilayah perikanan RepublikIndonesia tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) danSertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebagaimana dimaksud UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;Bahwa Terdakwa sebagai pemilik perusahaan Sinar Masyang bergerak di bidang pengangkutan, pengolahan dan pemasaranikan telah membeli atau mengumpulkan jenis ikan layur (bledang),ikan bawal dan udang dari Para Nelayan.

Putusan Nomor 60 PK/TUN/201612.13.14.Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana PemantauanLingkungan (RPL) bagi kelayakan lingkungan Apartemen City Terraceyang telah dinyatakan layak oleh Tergugat melalui Keputusan TataUsaha Negara objek gugatan a quo.

Bahwa perizinan pembangunan Apartemen City Terrace, termasukperizinan kelayakan lingkungan sesuai objek gugatan a quo yangdikeluarkan oleh Tergugat, adalah melanggar Perda RIRW KotaBekasi Nomor 13/2011.

Kemudian Tergugat secara lisan menyatakan dalam hal warga RT138 Kelurahan Jatibening in casu Para Penggugat inginmendapatkan salinan rekomendasi kelayakan lingkungan tersebut,maka harus membuat surat tertulis kepada Tergugat.

Putusan Nomor 60 PK/TUN/2016Berdasarkan halhal tersebut di atas, terobukti bahwa Keputusan KepalaBadan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor660.1/1534/BPLH.AMDAL tentang Kelayakan Lingkungan HidupRencana Kegiatan Pembangunan Apartemen City Terrace di JalanRaya Dr.

Putusan Nomor 60 PK/TUN/2016Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaBadan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi Nomor660.1/1534/BPLH.AMDAL tentang Kelayakan Lingkungan Hidup RencanaKegiatan Pembangunan Apartemen City Terrace di Jalan Raya Dr.

Paser Khususnya Komisi melakukan Uji kepatutan dan Kelayakan (Fit and proper test) makaterlebih dahulu meminta laporan Hasil Audit Pemeriksaan terhadapLaporan Keuangan Perusahaan Daya Prima Tahun 2016;2) Peserta seleksi uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and ProperTest) di DPRD Kab.

Panitia seleksi telah mengajukan saudara untuk mengikuti UjiKepatutan dan Kelayakan di DPRD Kabupaten Paser, namun hinggasaat ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya rekomendasidan pernyataan DPRD Kabupaten Pser agar peserta seleksi UjiKepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) di DPRD Kab. Paserdiharapkan lebih dari 1 (Satu) orang;b.

Dan terakhir Sekda juga mengelarkan Surat Nomor500/117/E3.3 tanggal 14 Desember 2017 Kepada Ketua DPRDKabupaten Paser penjadwalan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon DireksiPerusda Daya Prima.19.

Isi rekomendasi nomor 2 dari DPRD : Peserta seleksiuji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) di DPRD Kab.

Namun belum lulusuji Kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilaksanakan di kantorDPRD Kabupaten Paser, sehingga tentunya belum memenuhi syarat untukdapat diangkat sebagai Direksi Perusda Daya Prima Kabupaten Paser.6.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor660/K.451/2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri,(UPHHKHTI)Dengan Luas Areal Pencadangan + 30.454 Ha Di Desa Gunung Sari KecamatanTabang, Desa Long Beleh Haloq, Desa Long Beleh Modang, Desa Muai Dan DesaKelekat Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten KutaiKartanegara ProvinsiKalimantan Timur oleh PT.

Mahakarya PerdanaGemilang, melalui Surat Nomor 11.06/AMDAL/MPGI/06/2012Tanggal 11 Juni 2012 Hal Penympaian Dokumen ANDAL, RKL,RPL Dan Permohonan Pengesahan Kelayakan Lingkungan dan IzinLingkungan;Halaman 21 dari 33 Halaman, Putusan Nomor: 44/G/201 3/PTUNSMD32. Bukti T3233. Bukti T3334. Bukti T3435.

tindakanhukum tata usaha negara berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup RencanaKegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK HTT) Dengan Luas Areal Pencadangan + 30.454 Ha DiDesa Gunung Sari KecamatanTabang, Desa Long Beleh Halog, Desa Long Modang, Desa Muai, Dan Desa KelekatKecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,Oleh PT.

Mahakarya Perdana Gemilang UnitJ, berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana tercantum pada konsideran Mengingat dalam surat keputusanobjek sengketa a quo, bersifat konkrit karena tidak abstrak, memuat secara jelas tentangbadan hukum yang diberikan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, bersifat individualbahwa,surat keputusan,objek sengketa a quo menunjuk PT.

Mahakarya Perdana GemilangUnit I sebagai pihak yang dituju, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atasandan instansi Jain serta telah berakibat hukum berupa diberikannya Kelayakan LingkunganHidup bagi PT.

Lombok Baratyang ditetapkan oleh Tergugat tersebut, pada tanggal 13 Februari 2014Tergugat melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan di Hotel Puri SaronSenggigi Lombok Barat.

DimanaMarlan S.Pd termasuk dalam kelompok dua yaitu pada nomor urut 20yang dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh kakak kandungnyasendiri yang bernama YAN MARI/Anggota Komisioner KPU NTB.

Seharusnya Tergugat memberikan penjelasan kepada peserta seleksi KPULobar maupun kepada masyarakat mengenai apa dasar hukum sehinggaTergugat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 20 orang calonAnggota KPU Lobar, karena sesuai dengan pasal 24 ayat jo Pasal 23ayat 1 UU No. 15 Tahun 2011, Tergugat melakukan uji kelayakan dankepatutan terhadap 10 nama calon anggota KPU hasil seleksi dari timselbukan 20 orang, namun hal ini sama sekali tidak dilakukan olehTergugat ;4.

Sehingga untuk 20 orang tersebutpada tanggal 13 Pebruari 2014 dilakukan tes selanjutnya yaitu wawancara sertauji kelayakan dan kepatutan;Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2014, dilakukan tahapan seleksi selanjutnyayakni wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan oleh Tergugat.

dankepatutan;6 Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 4.6 yangmenyatakan hasil wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan ada rekayasa,semuanya dilakukan secara fair dan transparan dalam proses wawancara sertauji kelayakan dan kepatutan sebagaimana bukti surat hasil penilaian yang kamiajukan dalam persidangan ini;7 Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 4.7 yang benaradalah pada saat di tim seleksi sdr.

dan Kepatutanberdasarkan surat Nomor 363/PP06SD/05/KPU/III/2019 tanggal 6Maret 2019 perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan dan KepatutanCalon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Papua Periode 20192024 (Vide Bukti P7).

Bahwa berdasarkan surat Tergugat 363/PP06SD/05/KPU/III/2019tanggal 6 Maret 2019 perihal Pelaksanaan Uji Kelayakan danKepatutan (Vide Bukti P7) Calon Anggota KPU Kabupaten/KotaProvinsi Papua Periode 20192024, Para Penggugat telahmengikutinya di Hotel Horizon Jayapura pada tanggal 10 Maret 2019.Uji Kelayakan dan Kepatutan didasarkan atas lolosnya Para Penggugatdalam mengikuti tes Kesehatan dan Wawancara.

tersebut, terlebih lagi hasil uji Kelayakan danKepatutan yang dilakukan tanggal 10 Maret 2019 tidak ditetapkan dandiumumkan, oleh karenanya objek gugatan haruslah dinyatakan tidakdan batal demi hukum;Bahwa selain pelanggaran terhadap UU 7/2017 dan PKPU 7/2018 yangdilakukan Tergugat, perbuatan tidak menetapkan dan mengumumkanhasil uji Kelayakan dan Kepatutan, terpilinnya Anggota KPU Kab.Mamberamo Tengah (1) Natalis Walela, S.E, (2) Alam BarzahMuhammad Nur, dan (3) Engel Pegawak, tidak lolos Kesehatan

dan Kepatutan CalonAnggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Papua Periode 20192024 yaitutahapan;Halaman 19 dari 99 halaman, Putusan Nomor 195/G/2019/PTUNJKT3)4)5)Bahwa Para Penggugat berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnyaberupa Uji Kepatutan dan Kelayakan sesuai dengan Berita Acara Nomor07/BA/Timsel1KPU/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018;Bahwa Para Penggugat telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan padatanggal 10 Maret 2019 akan tetapi Tergugat tidak mengumumkan danmenetapkan hasilnya, akan tetapi

Pada point 1 surattersebut menyatakan:Bahwa KPU telah melaksanakan rapat pleno dan memutuskanuntuk melanjutkan pelaksanaan Uji Kelayakan dan KepatutanCalon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sesuaiPutusan PT.TUN Makassar yang memperkuat Putusan PTUNJayapura tesebut diatas (daftar peserta uji kelayakan dankepatutan terlampin);Adapun Lampiran yang memuat namanama untuk mengikuti UjiKelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU KabupatenMamberamo Tengah Provinsi Papua periode 20192024 adalah:1.

Bahwa dalam gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakartatersebut adalah mewajibkan Termohon Kasasi (salah satu kreditur) untukmelaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan perjanjian pemberianfasilitas pembiayaan kredit investasi dan modal kerja sesuai proposalstudy kelayakan yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut ;4.

Mengenai Pertimbangan Pembuktian Pokok Perkara Dalam Perkara A Quo ;1.Bahwa berdasarkan Bukti Tertulis yang disampaikan Termohon, (videbukti T.1) terobukti Pemohon dihukum untuk memenuhi pelaksanaanpemberian fasilitas kredit sebagaimana yang telah direncanakan dalamStudy Kelayakan yang diajukan Termohon (bukti T2) ;Bahwa berdasarkan bukti P3 yang disampaikan oleh Pemohon, bahwajangka waktu fasilitas kredit untuk PT.

Bahwa untuk pelaksanaan jangka waktu pemberian kredit modal Kerjadan kredit investasi tersebut merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan dalam perencanaan pembangunan SPBE sebagaimanastudy kelayakan yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut ;. Bahwa untuk kredit investasi belum jatun tempo, dan masih berjalanhingga bulan Juli 2016.

Bahwa sesuai adanya proposal study kelayakan yang menjadi dasar atasadanya persetujuan membuka kredit, maka oleh karena itu dengan tidakterpenuhinya pemberian fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerjasehingga telah bertentangan dengan tujuan pemberian fasilitas kredittersebut, dimana sesuai perencanaan pembangunan Stasiun PengisianBulk Elpiji (SPSE) oleh PT.

Bank BRI Tbk)memenuhi komitmennya sesuai dengan Study Kelayakan/Perencanaanyang telah dibuat oleh Pemohon Kasasi melalui Perusahaan KonsultanPerencanaan berdasarkan Rekomendasi dan Konsultasi sertapersetujuan dari Termohon Kasasi ;. Bahwa oleh karena kesepakatan dan komitmen pihak Termohon Kasasi(PT. BRI Tbk) dalam pemberian fasilitas kredit pembiayaan dan ModalKerja tersebut, sesuai dengan kebutuhan Pemohon Kasasi sebagaimanaperencanaan dalam proposal study kelayakan.

Bahwa, pada tanggal 10 November 2014 ditugaskan Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tertuang dalamsurat tugas Nomor 2245/UN.10.6/KP/2014, yang pada pokoknya untukmetakukan pemeriksaan terhadap keandalan dan kelayakan GedungSarana Pendidikan Islam (Gedung A dan 8B) Kantor WilayahHalaman 2 dari 20 hal. Put.

Gedung SaranaPendidikan Islam (Gedung A dan B) Kantor Wilayah KementerianAgama Provinsi Jawa Timur yang merupakan kejadian atau dasargugatan a quo; Bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannya menyebutkan padaposita Nomor 4 yaitu: pada tanggal 10 November 2014 ditugaskanTergugat , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana SuratTugas Nomor 2245/UN.10.6/kp/2014, yang pada pokoknya untukmelakukan pemeriksaan terhadap Keandalan dan Kelayakan GedungSarana Pendidikan Islam (gedung A dan B)

AgamaProvinsi Jawa Timur yang merupakan kejadian atau dasar gugatan a quo; Bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannya menyebutkan padaposita Nomor 4 yaitu: pada tanggal 10 November 2014 ditugaskanTergugat , Tergugat 11, Tergugat 111 dan Tergugat IV sebagaimanaSurat Tugas Nomor 2245/UN.10.6/kp/2014, yang pada pokoknya untukmelakukan pemeriksaan terhadap Keandalan Dan Kelayakan GedungSarana Pendidikan Islam (Gedung A dan 8B) Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Nomor 4 bahwa pada tanggal 10 November 2014 ditugaskanTergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Sebagaimana SuratTugas Nomor 2245/UN.10.6/kp/2014, yang pada pokoknya untukmelakukan pemeriksaan terhadap Keandalan Dan Kelayakan GedungSarana Pendidikan Islam (Gedung A dan B) Kantor Wilayah KementrianAgama Provinsi Jawa Timur.

Hal ini menyebabkan antaraposita dan petitum tidak bersesuaian sehingga surat gugatan menjadikabur, untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat agar dinyatakantidak dapat diterima;Eksepsi Tergugat IV:Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (Obscuur Libel); Bahwa Tergugat IV membantah seluruh dalil Penggugat dalamtuntutan provisi serta tuntutan pokok perkara, yaitu mengenaipelaksanaan pemeriksaan terhadap Keandalan Dan Kelayakan GedungHalaman 9 dari 20 hal. Put.

VTergugat asal, berdasarkan atau sesuai denganformat perencanaan pada study kelayakan pembangunan SPPBE PTJogjaraya Energy.

Bila tidak sesuai dengan format perencanaanstudy kelayakan yang telah dibuat tersebut, jelas akanmempengaruhi operasional perusahaan. Hal tersebut telah terbukti,bahwa akibat Termohon Kasasi VTergugat asal/Terbanding , tidakHal. 22 dari 29 hal. Put.

Karena pencairan tersebut,sebenarnya merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dariperencanaan dalam study kelayakan;C.Tentang Proposal Perencanaan Study Kelayakan;Bahwa fesibility study atau study kelayakan yang dibuat untuk suatukegiatan tertentu, merupakan perencanaan yang dibuat berdasarkankajian akademis maupun profesional.

Berkaitan denganpembuatan study kelayakan, Termohon Kasasi yang memberikanreferensi perusaan konsultannya adalah pihak Bank BRI sendiri, yangmelakukan peneltian dan perencanaan atas study kelayakan tersebutadalah rekanan dari PT Bank BRI Kanwil Yogyakarta.

Nomor 2881 K/Pdt/2013perencanaan yang tertuang dalam study kelayakan, bersifat tidak mengikat,bagi Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ; Menurut pendapat Pemohon Kasasi, bahwa surat persetujuan membukakredit yang dibuat antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi ,tidak akan terrealisasi bila tidak ada study kelayakan pembangunanSPPBE PT Jogjaraya Energy.

Kanigoro tahun 2010/2011 berikut 1 lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan dan Form Pemetaan kebun PG. Kanigoro.10. 1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebu tanah kas Desa Sambirejo ke PG.

Kanigoro tahun 2011/2012 berikut 1 lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan dan Form Pemetaan kebun PG. Kanigoro.11. 1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebu tanah kas Desa Sambirejo ke PG.

Kanigoro tahun 2011/2012 berikut 1 lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan dan Form Pemetaan kebun PG. Kanigoro.12. 1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebu tanah kas Desa Sambirejo ke PG.

Kanigoro tahun 2013/2014 berikut 1 lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan.14. 1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebu tanah kas Desa Sambirejo ke PG.

Kanigoro tahun 2013/2014 berikut 1 lembar Berita Acara hasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan.15. 1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebu tanah kas Desa Sambirejo ke PG.

ditandatangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO dan ketua BPD HARYANTO.1 lembar Surat penyerahan lahan tertanggal bulan Juli 2009 yangditanda tangani Kades Sambirejo KUSHARTOYO mengetahui CamatJiwan ANANG SULISTIYONO S.Sos, M.Si.1 lembar perhitungan BEP TSS Il MT 2010/2011 tertanggal September2009 yang ditanda tangani pejabat PG Kanigoro Sinder Kebun Wilayah(SKW) SUPARNO Dkk.1 lembar Laporan pemeriksaan tanah yang akan disewa oleh PG.Kanigoro tahun 2010/2011 berikut 1 lembar Berita Acarahasilpemeriksaan kelayakan

Kanigoro Sinder Kebun Wilayah(SKW) SUPARNO, Dkk.. 1 lembar Laporan pemeriksaan tanah yang akan disewa oleh PG.Kanigoro tahun 2011/2012 berikut 1 lembar Berita Acarahasilpemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan dan Form Pemetaankebun PG. Kanigoro.(satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebu tanah kasDesa Sambirejo ke PG.

SUMITRO.1 Lembar lampiran gambar pengajuan lahan yang ditanda tangani KadesSambirejo KUSHARTOYO mengetahui dan Sekcam Jiwan Drs.SUMITRO.1 lembar perhitungan BEP TSS Il MT 2013/2014 tertanggal bulan Mei2012 yang ditanda tangani pejabat PG Kanigoro Sinder Kebun Wilayah(SKW) SUPARNO Dkk.s1 lembar Laporan pemeriksaan tanah yang akan disewa oleh PG.Kanigoro tahun 2013/2014 berikut 1 lembar Berita Acarahasilpemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan.14. 1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa

lembar Surat pernyataan yang ditanda tangani Kades SambirejoKUSHARTOYO dan ketua BPD HARYANTO.1 lembar Surat penyerahan tanah yang ditanda tangani KadesSambirejo KUSHARTOYO mengetahui Camat Jiwan PUulRAHMAWATI S.Sos,Msi.1 lembar perhitungan BEP TSS Il MT 2012/2013 tertanggal bulan April2012 yang ditandatangani pejabat PG Kanigoro Sinder Kebun Wilayah(SKW) SUPARNO Dkk.1 lembar Laporan pemeriksaan tanah yang akan disewa oleh PG.Kanigoro tahun 2013/2014 berikut 1 lembar Berita Acarahasilpemeriksaan kelayakan

SUGIHARTO.1 Lembar lampiran gambar pengajuan lahan yang ditanda tanganiKades Sambirejo KUSHARTOYO mengetahui dan Camat Jiwan Drs.SUGIHARTO.1 lembar perhitungan BEP TSS Il MT 2014/2015 tertanggal bulan April2013 yang ditanda tangani pejabat PG Kanigoro Sinder Kebun Wilayah(SKW) OKTA HANS P., SP Dkk.17.18.19.10k. 1 lembar Laporan pemeriksaan tanah yang akan disewa oleh PG.Kanigoro tahun 2013/2014 berikut 1 lembar Berita Acara hasilpemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan.1 (satu) bendel pengajuan

Kanigoro tahun 2010/2011 berikut 1 lembar Berita Acarahasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan danForm Pemetaan kebun PG. Kanigoro.1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebutanah kas Desa Sambirejo ke PG.

Kanigoro tahun 2011/2012 berikut 1 lembar Berita Acarahasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan danForm Pemetaan kebun PG. Kanigoro.1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebutanah kas Desa Sambirejo ke PG.

Kanigoro tahun 2012/2013 berikut 1 lembar Berita Acarahasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan danForm Pemetaan kebun PG. Kanigoro.1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebutanah kas Desa Sambirejo ke PG.

Kanigoro tahun 2013/2014 berikut 1 lembar Berita Acarahasil pemeriksaan kelayakan lahan, Gambar kerawangan.1 (satu) bendel pengajuan dan realisasi sewa lahan tanam tebutanah kas Desa Sambirejo ke PG.

UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa sesuai dengan yang telah diatur dalam PKP2B, terhadappengusahaan Wilayah PKP2B akan berlaku tahapan Penyelidikan Umum,Eksplorasi, Kajian Kelayakan (Feasibility Study), Konstruksi, dan OperasiProduksi. Tahapantahapan tersebut kemudian telah dilalui/dilaksanakanoleh Penggugat berdasarkan halhal sebagai berikut :a.

Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor671.K/20.01/DJP/2000 tanggal 8 November 2000 tentang PermulaanTahap Kegiatan Studi Kelayakan Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara PT Senamas Energindo Mulia;Dalam Keputusan ini ditetapkan pembagian luas wilayah PKP2B74.460 Ha terdiri dari : Seluas 35.830 Ha dalam Tahap Kegiatan Studi Kelayakan; Sisanya seluas 38.630 Ha masih dalam Tahap KegiatanEksplorasi:c.

Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor801.K/20.01/DJP/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang PermulaanTahap Kegiatan Konstruksi Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara PT Senamas Energindo Mulia;Dalam Keputusan ini ditetapkan pembagian luas wilayah PKP2B49.080 Ha (setelah diciutkan) terdiri dari : Seluas 10.000 Ha dalam Tahap Kegiatan Konstruksi;Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 396 K/TUN/2013 Seluas 25.830 Ha masih dalam Tahap Kegiatan Studi Kelayakan; Sisanya seluas

Bahwa untuk menanggapi Surat Pernyataan Lalai tersebut, pada tanggal11,12.22 Maret 2010, Penggugat telah menyampaikan Laporan Eksplorasi danLaporan Studi Kelayakan PT Senamas Energindo Mulia kepada Tergugatdengan Surat No. 010/SEMDJB/DIRUT/III/2010 dan Surat No.011/SEMDJB/DIRUT/III/2010;Bahwa atas Laporan Eksplorasi dan Laporan Studi Kelayakan tersebut,Direktur pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubaramenyatakan dalam Suratnya Nomor 1961/07.07/DPP/2010 tanggal 9 Juni2010 bahwa Laporan

Eksplorasi dan Studi Kelayakan Penggugat tidakdapat diterima karena tidak sesuai dengan format penyusunan laporansebagaimana diatur dalam Kepmen Nomor 1453 Tahun 2000.

Nomor 197/PDT/2019/PT.MKSBahwa sesuai ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, Pasal22 ayat (8) yang menyatakan Calon incumbent (petahana) yang lolosseleksi administrasi tidak melalui proses uji kompetensi, tetapilangsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Propinsi.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (8) tersebut, maka DPRDPropinsi Sulawesi Barat (Tergugat Il) WAJIB mengikutkan Penggugatbersama dengan calon lain yang

Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS1.311.45Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan KomisiPenyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KP1I/07/2014 tentang KelembagaanKomisi Penyiaran Indonesia yang selengkapnya berbunyi Calonincumbent (petahana) yang lolos seleksi administrasi tidak melaluiproses uji kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dankepatutan di DPRD Provinsr SAH dan MENGIKAT Tergugat danTergugat Il serta semua orang yang mengikuti seleksi Calon AnggotaKPID Propinsi Sulawesi Barat

Selain itupada tahap seleksi uji kKompotensi juga terdapat dua peserta incumbent(petahana) atas nama FIRDAUS ABDULLAH, SH dan DEW/I HERLINA,S.KM yang tetap ikut dalam seleksi tersebut dan dinyatakan lulus ke tahapuji kelayakan (fit end proper test) di DPRD Provinsi Sulawesi Barat;. Bahwa keliru dalil penggugat pada poin 9 yang mendalilkan bahwa TergugatIl telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tergugat II tidakmenindak lanjuti laporan Penggugat terkait hal tersebut.

Nomor 197/PDT/2019/PT.MKS1.21.31.4kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutandi DPRD Propinsi.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (8) tersebut, maka DPRDPropinsi Sulawesi Barat (Tergugat II) WAJIB mengikutkan Penggugatbersama dengan calon lain yang sudah dinyatakan lolos uji kompetensiuntuk mengikuti uji Kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) olehkarena sesuai kehendak Pasal 22 ayat (8), Tergugat selaku calonincumbent (petahana) tidak perlu mengikuti uji Kompetensi

Pada tanggal bulan dan tahunterdaftarnya Gugatan Pembanding tersebut, tahapan seleksi belumsampai kepada uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test).

menyebutkan Tim Seleksimelaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnyamasa kerja Tim Seleksi;0Menimbang, bahwa ketentuanP asal 28 ayat (1) Peraturan KomisiPemilinan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas PeraturanKomisi Pemilinan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentangSeleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi PemilihanUmum Kabupaten/Kota menyebutkan KPU melakukan uji kelayakan

dankepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kotayang diajukan oleh Tim Seleksi, sedangkan dalam Pasal 30 ayat (1) (2) dan(3) menyebutkan :nnnnn nn nomenon nen nn nn nnn nn nn ne ne nnn nc nnnn(1) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal29 disusun berdasarkan peringkat;(2) KPU menetapkan dalam rapat pleno, nama calon anggota KPUProvinsidan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan Pasal 28 ayat (3) sebanyak jumlah anggota berdasarkan

2018 yang menyatakan bahwa TimSeleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng,Tabanan, Jembrana dan Bangli telah selesai atau berakhir masa kerjanyapada tanggal 3 September 2018; Tim Seleksi dibentuk oleh Komisi Pemilinan Umum yang bertugas/diberikewenangan untuk menyeleksi (menyatakan lolos dan tidak lolos)terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yangtelah diajukan oleh Tim Seleksi masih dilakukan uji kelayakan

dankepatutan oleh Komisi Pemilihnan Umum yang kemudian hasilnyaditetapkan dengan Keputusan KPU;Menimbang, bahwa oleh karena hasil seluruh tahapan seleksi dariTim Seleksi akan diserahkan kepada KPU melalui Sekretaris KPU Provinsiuntuk dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang nantinya akanmenghasilkan produk berupa Keputusan KPU maka dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa obyek sengketa a quo belum final ;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukumtersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha

usaha dan taksiran barangjaminan yang dilakukan Pegawai fungsional KUMK, ManajerCabang membuat nota persetujuan kredit dan menandatanganiformulir Aplikasi Kredit dan Hasil Analisis Kelayakan Usaha CalonNasabah KRISTA.

Mengajukan permohonan pinjaman ke kantor cabang pegadaianmelalui kelompok pembinanya sesuai kebutuhan dan kelayakan usaha.f. Produk yang dihasilkan calon nasabah jelas dan masih laku. g. Menyerahkan agunan yang diperlukan.h. Lolos uji kelayakan usaha yang dilakukan pegawai fungsionalKUMK; i. Mengisi dan menandatangani aplikasi kredit KRISTA (KRISTA1).j. Menandatangani surat perjanjian hutang piutang (KRISTA2)yang diketahui suami dan ketua kelompok/asosiasi.k.

Pegadaian (Persero) UPC BTC;1 (satu) eksemplar copy dokumen Register Nasabah Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian sampai dengan bulan Desember2013 PT.

Dengan demikian apabila Terdakwa melakukanantara lain analisis kredit dan menilai kelayakan usaha calon nasabah,maka kredit macet akan dapat dicegah atau diminimalkan.