• JICT daritahun 2000.810111213Tergugat mengetahui antara bulan AprilSeptember 2012 (5 bulan)Penggugat hanya kali mendapat uang sekitar Rp. 1,1 juta dari pekerjaanpertama Penggugat bersama Henry Supardi Simaremare ke TarakanKalimantan Barat meliput kegiatan Pusat Pengembangan SDMPerhubungan Darat Badan Pengembangan SDM Kementerian PerhubunganRI (Pusbang SDM Hubda BP SDM Kemenhub RI) selama 3 hari (79 Mei2012) nominal uang didapat Penggugat dilihat Tergugat karena tertulis diluar amplop yang di antar

  Henry Supardi Simaremare ke rumah padatanggal 6 Mei 2002 atau hari sebelum Penggugat dan Henry SupardiSimaremare ke Tarakan.Tergugat tidak mengetahui dan tidak pernah bertanya kepada Penggugatberapa uang di dapat pada waktu Penggugat meliput kegiatan PusbangSDM Hubda BP SDM Kemenhub RI selama 2 hari di Bali (78 Oktober2012) dan selama 3 hari di Medan (2527 Nopember).Uang yang didapat Tergugat selama meliput 3 kali kegiatan di daerahdiberikan langsung oleh Pusbang SDM Hubda BP SDM Kemenhub RItidak

• meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menyatakan barang bukti berupa :33 (tiga puluh tiga) batang besi bantalan Kereta Api;Dikembalikan kepada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub

• Sukun Kota Malang, saksi mengetahui karena ditelpon olehsaudara saksi karena pada saat itu saksi sedang diluar kota;Bahwa benar barangbarang yang hilang antara lain :1. 1 (Satu) buah tas Ransel merk Calibree warna Hitam variasi merahyang berisi : 1 (Satu) buah shaver/cukuran jenggot. 1 (Satu) buah Charger Handphone Xiaomi. 1 (Satu) buah charger shaver/cukuran jenggot. 11 (Sebelas) lembar Dokumen Pelaut dari Kemenhub. 1 (Satu) buah HT merk Icom warna Hitam. 1 (Satu) buah charger HT merk Icom.2. 1

• Siregar,SST.M.Mar Kasi Kebandaraan di Direktorat Kesatuan Penjaga Laut danHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.PlwPantai Kemenhub RI, Kapal yang berlayar ke laut wajib memiliki SuratPersetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkanSyahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentangPelayaran.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penunitut Umum, Terdakwa

• Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO miliksaksi SUPRIADI tersebut, oleh saksi Indra Yunan Kurniawan, SE yang bertugasdi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) SingosariKabupaten Malang BPTD XI Jawa Timur Ditjen Hubdat Kemenhub, sehinggamelaporkan temuan tersebut ke pihak Kepolisian Resort Malang dan setelahdilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPRIADI diperoleh keterangan 1 (Satu)paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit TrukMitsubishi N9452UA

  Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO miliksaksi SUPRIADI tersebut, oleh saksi Indra Yunan Kurniawan, SE yang bertugasdi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) SingosariKabupaten Malang BPTD XI Jawa Timur Ditjen Hubdat Kemenhub, sehinggamelaporkan temuan tersebut ke pihak Kepolisian Resort Malang dan setelahdilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPRIADI diperoleh keterangan 1 (satu)paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit TrukMitsubishi N9452UA

  Mesin :6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO milik saksi SUPRIADI tersebut, olehsaksi Indra Yunan Kurniawan, SE yang bertugas di Unit PelaksanaPenimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Singosari Kabupaten MalangBPTD XI Jawa Timur Ditjen Hubdat Kemenhub, sehingga melaporkan temuantersebut ke pihak Kepolisian Resort Malang.

• PNS Kemenhub Tahun 2008 Sekarang.Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Srge. Diklat Kapal Patroli Tahun 2009.f. Diklat Marine Inspector Tahun 2014.g. DiklatKesyahbandaran Tahun 2015.Bahwa benar ahli memiliki sertifikat Kesyahbandaran Kelas B yang lulustahun 2015.Bahwa benar ahli mempunyai Surat Perintah Tugas Nomor : KP.104/22/3/KSOP.

• Banggai;Bahwa karena adanya permintaan Kemenhub Kantor Bandar UdaraSyukuran Amir Luwuk, berdasarkan hasil Survey teknis oleh Tim SurveyDirektorat Navigasi Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementrian Perhubungan pada tanggal 16 Oktober 2009 dimana telahmenentukan lokasi penempatan alat DVOR/DME pada Bandar udaraSyukuran Aminudin Amir Luwuk;Bahwa kemudian dari hasil pelaksanaan Survey tersebut ada 2 pilihanalternative pengukuran sebagai berikut :Alternatif 1 (satu) peralatan DVOR dan

  ;Bahwa DVOR adalah berfungsi guna menentukan pesawat udara daritempat badara asal kebandara tujuan, sedangkan DME adalah gunamengukur jarak antara bandara dengan pesawat udara;Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lanan tersebut;e Bahwa perluasan lahan atau areal Bandar Udara tersebut dilakukan sejaktanggal 16 Oktober 2009;e Bahwa pembanguan DVOR/DME diselesaikan pada akhir Desember2010, dan setelah terbangun digunakan;e Bahwa setelah selesai pembangunan DVOR/DME tahun 2010 kemudiandikuasai oleh Kemenhub

• Bahwa Penggugat bekerja sebagai Honorer di Kemenhub serta mempunyaipenghasilan cukup untuk membiayai kebutuhan anak, karena nyatanyaselama anak bersama Tergugat, yang membiayai sekolah anak tersebutadalah Penggugat (bukti saksisaksi);6.

• Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO miliksaksi SUPRIADI tersebut, oleh saksi Indra Yunan Kurniawan, SE yang bertugasdi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) SingosariKabupaten Malang BPTD XI Jawa Timur Ditjen Hubdat Kemenhub, sehinggamelaporkan temuan tersebut ke pihak Kepolisian Resort Malangdan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPRIADI diperolehketerangan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu ataskendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N9452UA

• keTerdakwa sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah)n dan untuk saksi antaraRp.50.000, (lima pukuh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000, (seratus riburupiah) untuk biaya percepatan pembuatan buku pelaut;3.Saksi ADY CATUR SANTOSO.Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa, tetapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang telahdiberikan di BAP adalah benar;Halaman 22 Putusan Nomor : 21/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.PstBahwa tahun 2009 saksi honorer di Kemenhub

  membayar honor atau gaji para tenaga bantuan (honorer) yang bekerja diRuang Pelayanan Pembuatan Buku Pelaut Dan SID, ketika saksi mendapat kabaradanya wacana akan ada pemberhentian tenaga bantuan (honorer) tersebutsambil memastikan kebenaran adanya informasi wacana tersebut ke saksiGUNAWAN PARLINDUNGAN selaku Kasi yang baru.Bahwa saksi tidak tahu pasti muasal informasi adanya wacana pemberhentiantenaga bantuan (honorer) yang bekerja di Ruang Pelayanan Pembuatan BukuPelaut Dan SID, (Lantai 6, Gedung Kemenhub

  RI), namun isu atau informasitersebut saksi mencoba untuk pastikan dan berinisiatif sendiri untuk bertemu dankonfirmasi langsung ke saksi GUNAWAN PARLINDUNGAN selaku KasiPengawakan Dan Perlindungan Awak Kapal, yang membawahi danbertanggungjawab pada Pelayanan Pembuatan Buku Pelaut Dan SID, diPelayanan Terpadu Satu Atap, Lantai 6 Gedung Kemenhub RI, dan setelah saksibertemu pada sekitar bulan Mei 2015, di Kantor saksi GUNAWANPARLINDUNGAN, yakni Lantai 12, Gedung Kemenhub Ri,saksi mendapatkepastian

• AB 6149 NZBahwa Saksi menerangkan sebagai sopir utama melaju dari arah timurmenuju barat dari giwangan menuju jakarta mengantar penumpangmudik gratis dari PT Jasa Raharja dengan Kemenhub JakartaBahwa saksi menerangkan berangkat dari Giwangan sekira jam 02.00Wib penumpang kosong hanya ada 3 dengan saya sopir cadanganbernama Agus Widodo serta Kernet bernama SandiBahwa saksi menerangkan saat itu berhenti membeli makanan berupapecel lele dan mesin dalam keadaan mati lampu kedip menyala sertalampu kota

• AB6149 NZ Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai sopir utama melaju dari arahtimur menuju barat dari giwangan menuju jakarta mengantar penumpangmudik gratis dari PT Jasa Raharja dengan Kemenhub Jakarta Bahwa terdakwa menerangkan berangkat dari Giwangan sekira jam02.00 Wib penumpang kosong hanya ada 3 dengan saya sopir cadanganbernama Agus Widodo serta Kernet bernama SandiHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Smn Bahwa terdakwa menerangkan saat itu berhenti membeli makanan berupapecel lele

• Suwandi Bin Sugiyarto, dibawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semuaketerangan saksi tersebut adalah benar; Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memilikihubungan keluarga; Bahwa benar saksi tahu sebab saksi dihadirkan di persidangan ini yaitumengenai tindak pidana yang telah di lakukan terdakwa karena telahmemalsukan surat/dokumen; Bahwa benar Saksi menjadi PNS Kemenhub sejak tanggal 31Desember 2008, jabatan saksi saat ini

Dikembalikan kepada KEMENHUB RI Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai Tekhnik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan melalui Saksi SUGIYATNO selaku kepala Gudang

6. Membebankan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

• 2006tentang persyaratan dan tata cara perijinan pembuangan limbah ke laut,Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat,energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatanmanusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yangmenyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan ataufungsinya maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi Pencemaran air laut;Bahwa Ahli yaitu Muhammad Syaiful dari Direktorat Perkapalan danKepelautan Ditjen Hubla Kemenhub

• Adanya kasus tersebut di jelaskan bahwa Penamparan berawaldari rasa kesal akibat pesawat yang akan ditumpangi mengalamipenundaan keberangkatan, seperti yang dialami Penggugat dalam perkaraa quo, sehingga atas kejadiankejadian keterlambatan penerbangan yangsangat sering terjadi dan mengecewakan banyak penumpang pesawat,maka dalam berita media cetak koran Sinar Harapan tanggal 29 Oktober2013 juga memberi judul: Kemenhub Bentuk Tim Evaluasi Delay.

• ., selaku Notaris dalamperkara ini, sidang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2009dan Majelis Pengawas Notaris Daerah Jaktim telah memutuskan bahwafotocopy asli pertama Akta Jual Beli Nomor 850/2004 dapat diserahkankepada Kemenhub guna proses pengurusan SPH dan Sertifikasi. Faktahukum ini membuktikan bahwa akta jual beli tersebut merupakan sebuahproduk hukum yang sah.

• Print Out Keterangan Jam Operasional Bandara GunungSitoli Nias yangdikeluarkan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, diberi tanda Bukti T4;5. Fotocopy Claim Pax / Bukti Pemberian Kompensasi Kepada Penumpang ,diberi tanda Bukti T5;6. Foto Counter Check in Wings Air pada Bandara Kualanamu Medan diberitanda Bukti T6;7. Print Out Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 TentangTanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Pasal 22 ayat 1 (Satu) danayat 2 (dua), diberi tanda Bukti T7;8.

• bendahara UPT Haluoleo untuk disetorkanke kas daerah, hal tersebut terjadi atas kebijakan dari pimpinan(Kadishub);Halaman 51 dari 96 halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.KdiBahwa UPTD mempunyai bendahara sendiri, namun tidakdifungsikan, bendahara UPTD berfungsi dalam uang sewaruangan, dil namun dalam perihal uang PSC hanya sebagaianggota saja;Bahwa bendahara UPTD tidak difungsikan karena berdasarkan SKKadishub pada Dictum 3 perihal uang hasil retribusi disetorkankepada bendahara UPT Dirjen Kemenhub

  perda tersebut pada dictum 1, disampaikan kepadapetugas UPTD Bandara untuk didampingi dan tidak terpisahkan,namun pada kenyataannya hanya dilakukan sendiri dan tidakdidampingi;Bahwa terdakwa tidak membuat laporan kepada kadishub karenaterdakwa tidak pernah mengetahui jumlahnya berapa;Bahwa sebelum perda berlaku harga stiker/kupon retribusi sebesarRp.13.000, pemungutan dilakukan oleh petugas bandara, setelahperda berlaku dimana harga stiker/kupon retribusi sebesarRp.24.000, ada surat dari UPT Dirjen Kemenhub

  dimana isinyamenanyakan apakah ada persetujuan dari dari Menteri Keuangan,namun kadishub tidak mau mengkonfirmasi apabila sudah adarekomendasi dari menteri Keuangan;Bahwa saksi pernah mengecek langsung kepada korlap perihalpelaksanaan pemungutan retribusi, dan saksi tidak mendapat suratatau laporan baik dari bendahara UPT Kemenhub ataupun dariBendahara Dinas Perhubungan;Bahwa saksi sebagai kepala UPTD Bandara pernah bertanyakepada Kadishub namun tidak mengetahui apakah kendalakendala yang dihadapi

• Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Kemenhub RI
  3.Pemerintah Kota Pemkot Surakarta
  4.Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Surakarta