Asli Surat Keputusan Gubernur Jambi Tentang Pemberian izin PerceraianPegawai Negeri Sipil atas nama Farida Ariany, S.Pd, Nomor469/KEP.GUB/BKD4/2017 tanggal 13 April 2017 yang ditanda tangani olehWakil Gubernur Jambi oleh Ketua Majelis di kode ( bukti P.2);B. Saksi:1.Nama Hj.Halimah.F binti H.Fahruddin, umur 62 tahun, agama Islam,pekerjaan Pensiunan PNS guru, tempat tinggal di JI.

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selamatidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwahubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalamperkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatanperceraian terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P.2 ) Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah mendapat Surat Izin Untuk melakukan perceraian yangdikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Jambi Nomor : 469/KEP.GUB

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) merupakan tindak pidanakejahatan.23Menimbang, bahwa perihal Upah Minimum Provinsi ( UMP ) tahun 2011 diatur dalamKeputusan Gubernur Jambi No.417/ Kep.Gub/Disosnakertrans/ 2010 tanggal 26 November 2010tentang Penetapan UMP jambi tahun 2011 sebesar Rp. 1.028.000.

Menimbang, bahwa perihal Upah Minimum Provinsi ( UMP ) tahun 2012 diatur dalamKeputusan Gubernur Jambi No.562/ Kep.Gub/Disosnakertrans/ 2011 tanggal 29 November 2011tentang Penetapan UMP Jambi tahun 2012 sebesar Rp. 1.124.500.

Menimbang, bahwa perihal Upah Minimum Provinsi ( UMP ) tahun 2013 diatur dalamKeputusan Gubernur Jambi No. 626/ Kep.Gub/Disosnakertrans/ 2012 tentang Penetapan UMP Jambitahun 2013 sebesar Rp. 1.300.000. = = = 2 === Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4 yang berisi daftar terima gaji karyawan secarakolektif dan dihubungkan dengan saksi penggugat atas nama Margi utomo dan Maryanto serta saksitergugat atas nama Munawar,M.Siguntur, Masriwanto dan Sugiyanto yang membenarkan perihalbukti T4 tersebut.

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat tentang kekurangan upah tahun 2012 sebesarRp. 5.904.000, maka majelis mempertimbangkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi No.562/Kep.Gub/Disosnakertrans/ 2011 tanggal 29 November 2011 tentang Penetapan UMP Jambi tahun2012 sebesar Rp. 1.124.500. Maka kekurangan upah yang wajib diberikan tergugat adalahRp.1..124.500 Rp.650.000 x 12 bulan = Rp.474.500 x 12 yaitu : Rp.5.694.000.

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat tentang kekurangan upah tahun 2011 sebesarRp. 4.536.000, maka majelis mempertimbangkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi No.417/Kep.Gub/Disosnakertrans/ 2010 tanggal 26 November 2010 tentang Penetapan UMP Jambi tahun2011 sebesar Rp. 1.028.000. Maka kekurangan upah yang wajib diberikan tergugat adalahRp.1.028.000 Rp.650.000 x 12 bulan = Rp.378.000 x 12 yaitu : Rp.4.536.000.

tempat kediamanbersama tanpa diusir oleh Pemohon ; Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun algidisebabkan Termohon melakukan tindakan kriminal berupa penipuan terhadappencari kerja yang ingin menjadi PNS ; Bahwa upaya damai dahulu sering dilakukan , namun tidak berhasil karenaPemohon dan Termohon samasama ingin berpisahMenimbang bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, telah memperolehizin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor : 318/KEP.GUB

mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka permohonan Pemohon dapatdikabulkan dengan verstekMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islammaka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talakterhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jambi setelah putusanberkekuatan hukum tetap ;Menimbang bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telahmemperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor : 318/KEP.GUB

IrfanRakhmanadani menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada PemerintahKota Jambi Provinsi Jambi.1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor :521/KEP.GUB/BKD4.1/2014, tanggal 22 Mei 2014.1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor :171/KEP.GUB/BKD5/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri SipilDalam Jabatan Sitruktural Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambitanggal 02 Februari 2015.1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor :378/KEP.GUB/BKD3.2/2017 tentang

NUR ASIAH,SE,tanggal 29 November 2007.Halaman 10 dari 199, Putusan Nomor: 17/Pid.SusTPK/2019/PN Jmb16)AYU ANDINI, SH 1(satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor :SK.813/299/BKD tanggal 25 Februari 2011 atas nama AYUANDINI, SH (SK CPNS); 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi nomor :011/KEP.GUB/BKD4.2/2012 tanggal 23 April 2012 atas namaAYU ANDINI, SH (SK PNS); 1 (Satu) lembar asli Kartu Pegawai No. M 850181 an.

(Dilegalisir)1 (satu) Lembar PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI Nomor :082/KEP.GUB/BKD4.1/2016, Tanggal 25 April 2016. .(Dilegalisir)6 (enam) Lembar SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADANPENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINANTERPADU PROVINSI JAMBI Nomor : 04 TAHUN 2014 PERUBAHANSK NOMOR : 01 TAHUN 2014 Tanggal 03 Maret 2014 tentangpenunjukan pejabat dalam pengelolaan keuangan sekretariat danbidangbidang pada BPMD dan ppt provinsi Jambi Tahun Anggaran2014. .

IrfanRakhmadani menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada PemerintahKota Jambi Provinsi Jambi.5. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor :521/KEP.GUB/BKD4.1/2014, tanggal 22 Mei 2014.6. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor :171/KEP.GUB/BKD5/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri SipilDalam Jabatan Struktural Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambitanggal 02 Februari 2015.Halaman 108 dari 199, Putusan Nomor: 17/Pid.SusTPK/2019/PN Jmb7.10.11.12.13.14.15.16

.ne18.19.20.21.22.23.1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor :378/KEP.GUB/BKD3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai NegeriDalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas di LingkunganDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiJambi, tanggal 22 Maret 2017.1 (satu) Buku Besar Daftar Gaji PNS BPMD & PPT Prov.

bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di DinasPendidikan Provinsi Jambi telah menyerahkan Surat Pemberian Izin PerceraianHal 3 dari 12 hal Putusan No. 152/Pdt.G/2019/PA.MS.Pegawai Negeri Sipil Nomor 616/KEP.GUB

untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipiltelah memperoleh Surat Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri SipilHal 5 dari 12 hal Putusan No. 152/Pdt.G/2019/PA.MS.Nomor 616/KEP.GUB

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat II Intervensi Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sisa Masa Jabatan tahun 2014

GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sisa Masa Jabatan tahun 2014 2019, tanggal 24 Oktober 2018 ;

-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sisa Masa Jabatan tahun 2014 2019, tanggal 24 Oktober 2018, dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA -2.2/2018, tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/ SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan

seluruh hakhaknya di persidangan, dan sidang dilanjutkandengan tanpa hadirnya Termohon;Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusahamenasihati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhanrumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, makaupaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;Bahwa, Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, telahmemperoleh izin dari atasannya dengan surat Nomor 894/KEP.GUB

Pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi HukumIslam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damaitidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai sebagai Pegawai NegeriSipil, telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian daripejabat atasan Pemohon dengan Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor 894/KEP.GUB/BKD4/2017, tertanggal 08 Agustus 2017, yangdikeluarkan oleh

Selain itu pula pada kenyataannya Gubernur Jambi telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 111/KEP.GUB/SETDA.PEM4/2012/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang PeresmianPemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari.

Untuk itudikarenakan materi gugatan yang ada dalam gugatan Penggugatberkaitan langsung dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor:111/ KEP.GUB/SETDA.PEM4/2012/2012 tersebut, maka sudahbarang tentu Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak berwenangmengadili sengketa Pergantian Antar Waktu anggota DPRD KabupatenBatanghari, karena hal tersebut adalah wewenang Pengadilan TataUsaha Negara Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Bahwa berdasarkan Peraturan organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai

Sehingga dengan demikian jika benar gugatan yang diajukan olehTermohon Kasasi tidak berkaitan dengan Surat Keputusan Gubernur JambiNomor: 111/KEP.GUB/SETDA.

14 Februari 2012Tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari, maka sudah barang tentuPutusan Pengadilan Negeri Muara Bulian mengenai Pengusulan dan PenetapanTermohon Kasasi sebagai Calon Anggota Legislatif Pengganti Antar Waktu(PAW) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten BatanghariPeriode 20092014 tidak dapat dilaksanakan, karena pada kenyataannya statushukum mengenai Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 111/KEP.GUB

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten BatangHari Periode 20092014 tidak dapat dilaksanakan, karena pada kenyataannyastatus hukum mengenai Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 111/KEP.GUB/SETDA.PEM4/2012/2012 yang tidak dipermasalahkan, makasudah barang tentu pengusulan dan penetapan Termohon Kasasi sebagaicalon anggota legislatif Pengganti Antar Waktu (PAW) pada DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari Periode20092014 tidak dapat dilakukan.Memori Kasasi Pemohon Kasasi III/Tergugat IV

Bahwa dikarenakan penggugat bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil di Rumah sakit Umum Radden Mattaher Provinsi jambi, sesuaidengan ketentuan yang berlakukan Penggugat sudah mendapatkan izincerai dari atasan sebagaiman tercantum dalam Surat Perintah TugasPerceraian Nomor ST.85/RSUD.2.2.1/x/2016 tertanggal 17 Oktober 2016dan Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 242/KEP.GUB/BKD4/2017Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil antara Yusrianidengan Riaji, oleh karenanya permohonan gugatan perceraian

meskipun menurut relaas panggilan Nomor:0259/Pdt.G/2017/PA.Jmb tanggal 04 April 2017, dan tanggal 17 April 2017,Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyataketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengankehendak Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, jo PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990, untuk melakukan perceraian telah mendapatizin dari Pejabat yang berwenang dengan suratnya Nomor242/KEP.GUB

tempat kediamanbersama tanpa diusir oleh Pemohon ; Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun algidisebabkan Termohon melakukan tindakan kriminal berupa penipuan terhadappencari kerja yang ingin menjadi PNS ; Bahwa upaya damai dahulu sering dilakukan , namun tidak berhasil karenaPemohon dan Termohon samasama ingin berpisahMenimbang bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, telah memperolehizin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor : 318/KEP.GUB

mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka permohonan Pemohon dapatdikabulkan dengan verstekMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islammaka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talakterhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jambi setelah putusanberkekuatan hukum tetap ;Menimbang bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telahmemperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor : 318/KEP.GUB

alasan yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikandengan cara menasehati Penggugat agar damai dan hidup rukun denganTergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir di persidangan;Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 464/Padt.G/2019/PA.JmbBahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKantor Gubernur Jambi, yang bersangkutan telah memperoleh izin untukbercerai dari Gubernur Jambi Nomor 618/KEP.GUB

tidak pernah hadir ke persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat danTergugat adalah suami istri sah yang tercatat di Kantor Urusan AgamaHalaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 464/Padt.G/2019/PA.JmbKecamatan Kota Baru, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihakyang berkompeten dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh Karena Pemohon yang berstatus sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Jambi telah memperoleh izinuntuk bercerai dari Gubernur Jambi Nomor 618/KEP.GUB

tempat kediamanbersama tanpa diusir oleh Pemohon ; Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun algidisebabkan Termohon melakukan tindakan kriminal berupa penipuan terhadappencari kerja yang ingin menjadi PNS ; Bahwa upaya damai dahulu sering dilakukan , namun tidak berhasil karenaPemohon dan Termohon samasama ingin berpisahMenimbang bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, telah memperolehizin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor : 318/KEP.GUB

mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka permohonan Pemohon dapatdikabulkan dengan verstekMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islammaka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talakterhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jambi setelah putusanberkekuatan hukum tetap ;Menimbang bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telahmemperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor : 318/KEP.GUB

/2017/PA.Jmb tanggal 12 Desember 2017 dan tanggal 12 Januari2018 telah dipanggil melalui Mass Media RRI Regional Jambi tetapi tidak hadirdan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalampersidangan;Bahwa Penggugat berstatus sebagai PNS untuk melakukan perceraiansebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 danPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah mendapatkan izin dariatasan yang bersangkutan sesuai Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor :1227/Kep.Gub

gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bagi seorang PNSterlebin dahulu harus melengkapi persyaratan administrasi sebagaimanadimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 danPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu berupa surat izin dari atasanyang bersangkutan, persyaratan mana telah dipenuhi oleh Penggugat yangdibuktikan dengan Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian yangdikeluarkan oleh Gubernur Jambi No. 1227/Kep.Gub

Dengan demikian, Penggugat telahberbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada PengadilanAgama Jambi;Bahwa Penggugat dan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmengurus izin perceraian dari atasan Penggugat dan telah diberikan izinoleh atasan Penggugat langsung sesuai dengan surat keputusanGubernur Jambi Nomor : 126/KEP.GUB/BKD4/2018 tentang pemberianizin terhadap Penggugat;Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak Penggugat denganTergugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untukmenetapkan

dart dujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas; ,Menimbang, bahwa berdasarka A 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 danpasal 430 HIR serta pasal 131 KHI MajelisHakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa Penggugat pada saat mengajukan gugatansampai sekarang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam hal iniberpropesi sebagai perawat, telah mengajukan Surat Keputusan Izin untukmelakukan perceraian Nomor : 126/KEP.GUB

No. 1012 /Pdt.G/2016 /PA.Jmb.Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 189/Kep.Gub/BKD4/2017 tentangPemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil a.n Mariani, S.Pt tanggal 16Februari 2017;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upayaperdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya danmempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapltidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir

Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bagi seorang PNSPenggugat terlebin dahulu harus melengkapi persyaratan administrasisebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu berupa surat izin dariatasan yang bersangkutan, persyaratan mana telah dipenuhi oleh Penggugatyang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian yangdikeluarkan oleh Gubernur Jambi No. 189/Kep.Gub

sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara iniadalah :e Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 457/Kep.GUB/SETDA.PEM4/2013Tanggal 29 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian DanPenggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sarolangun, yang berisikan Penetapan MeresmikanPemberhentian dengan

SLAMET sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dari PartaiPeduli Rakyat Nasional (PPRN) dan Meresmikan pengangkatan SaudaraNURKHOLIS, S.Pd sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sarolangun dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);e Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 458/Kep.GUB/SETDA.PEM4/2013Tanggal 29 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian DanPenggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sarolangun, yang berisikan Penetapan MeresmikanPemberhentian

Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 670/KEP.GUB/BKD4.2/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tertanggal 28 Mei 2019 ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 670/KEP.GUB/BKD4.2/2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanHal 4 dari 14 hal Putusan No.43/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Mei 2019 ;4.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo telah mendapatklan izin untukmelaksanakan proses perceraian dari atasan Pemohon berdasarkan suratKeputusan Gubernur Jambi Nomor 865/KEP.GUB/BKD4.2/2020 tentangPemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil an.

Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Teboberwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo telah mendapatkanizin untuk melaksanakan proses perceraian dari atasan Pemohon berdasarkansurat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 865/KEP.GUB

Bahwa menetapkan UMP Jambi dan UMK untuk 2 (dua) tahun terakhir sepertiyang dimaksud diatas, dengan ketentuan sebagai berikut; UMP Jambi untuk tahun 2015, SK No.554/KEP.GUB/DISOSSNAKERTRANS/2014, tgl 30 Oktober 2014sebesar Rp.1.710.000, (Satu juta tujun ratus sepuluh ribu rupiah). UMK jambi untuk tahun 2016, SKNo.514/KEP.GUB/DISOSSNAKERTRANS/2015, tgl. 9122015, sebesarRp. 1. 937. 775, (Satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuhratus tujuh puluh lima rupiah).

UMK Jambi untuk tahun 2017 SKNo.1106/KEP.GUB/DISOSSNAKERTRANS/2016,tgl. 9122016 sebesar Rp. 2. 146.860, (Duajuta seratus empat puluhenam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).Maka para Penggugat sesuai ketentuan atas kekurangan upah pihakTergugat AKLI Provinsi Jambi harus membayar kekurangan pembayaran upahdengan perhitungan sebagai berikut :Hal. 8 dari 32 halaman Putusan No.13/Pdt.Sus PHI /2017/PN Jmb.An.ISWAHYUDI BIN SINGGIHuntuk UMP tahun 2015 dari Februari s/d Desember menjadi 11 (sebelas)bulan

tanggal 19September 2011, yang pada pokoknya menyatakan pekerja berhak menerimaupah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja yang belum mempunyaikekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim wajar Tergugat dihukum untukmembayar uang proses kepada Para Penggugat masingmasing selama 6(enam) bulan upah.Menimbang, bahwa Upah Menimum Propinsi Jambi tahun 2017 adalahsebesar Rp. 2.063.948, (dua juta enam puluh tiga ribu Sembilan ratus empatpuluh delapan rupiah), sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor:919/Kep.Gub

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan10.Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat dimuka umum;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izindari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agamanomor 878/KEP.GUB/BKD4.2/2019 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambipada tanggal 29 Juli 2019;Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasatersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagiberumah tangga

minta izinperceraian melalui Gubernur Jambi tidak melalui SKPD tempat Penggugatbekerja;Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 8 Tergugat tetap pada daliljawaban Tergugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil yang diungkapkan , Hakim telahmemberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti sebagai berikut: Bukti SuratFotokopi Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Keputusan GubernuJambi Nomor 878/KEP.GUB

Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang Keputusan PemberianIjin Perceraian Nomor 878/KEP.GUB/BKD4.2/2019 yang dikeluarkan olehGubernur Jambi, maka Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi maksudpasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahanatas Peraturan Pemerintah nomor 10