Banding tidak dapat diberikan fasilitasPreferensi Tarif ACFTA dengan pertimbangan belum ada konfirmasi dari pihak ShanghEntryExit Inspection and Quarantine Bureau akan keabsahan penerbitan Form E dimakstdan menetapkan klasifikasi atas barang berupa Stainless Steel in Coil yang diberitahukandalam PIB Nomor 456452 tanggal 12 November 2012, dengan Bea Masuk yang berlakuumum (MEN) 10%;bahwa Pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEANChina Free Trade Area (ACFTA), yaitu keraguan

sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP1522/KPU.01/2013 tanggal 19 Maret 20berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah Pembebanan Tarif Bea Masul(Umum/MEN) Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 7219.34.0000, jenis barang Stainless SteelCoil, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor:456452 tanggal 12 November 2012 dengan Pembebanan Tarif Bea Masuk (ACFTA)sebesar 0%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Pembebanan Tarif Bea Masuk(Umum/MEN) sebesar 10% karena keraguan

buktibukti yang diserahPemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, dapat dikemukakan halhal sebberikut:bahwa yang menjadi permasalahan adalah Pembebanan Tarif Bea Masuk (Umum/MEIKlasifikasi Pos PIB Pos Tarif 7219.34.0000, jenis barang Stainless Steel in Coil, negasal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 456452 tang12 November 2012 dengan Pembebanan Tarif Bea Masuk (ACFTA) sebesar 0%, ditetapkan oleh Terbanding menjadi Pembebanan Tarif Bea Masuk (Umum/MEN) sebe10% karena keraguan

Bilamana hasil penjaluran adalah SPPB, kemudian Pejabat Seksi Pabeanatau PFPD dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari didalam memeriksadokumen PIB timbul keraguan serta tidak meyakini atas nilai pabean yangdiberitahukan dalam PIB, maka Pejabat Seksi Pabean atau PFPD akanmenulis surat kepada importir untuk meminta INP / DNP beserta buktitransfer atau LC dan dokumen lainnya untuk pembuktian kebenaran nilaitransaksi atau nilai pabean atas PIB dimaksud ;g.

Bilamana hasil penjaluran adalah SPPB dan Pejabat Seksi Pabean atauPFPD dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari didalam memeriksadokumen PIB timbul keraguan serta tidak meyakini atas pos tarif yangdiberitahukan dalam PIB, maka Pejabat Seksi Pabean atau PFPD akanmembuat surat konfirmasi uraian barang dan berhak meminta dokumenlengkap berikut contoh barang untuk dilakukan perbandingan danpengujian ;Bahwa pada kenyataannya PIB No.001235 tanggal 18 Januari 2010 atasimportasi 1400 package Carlse Board

menyebabkanPejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) tidak mungkin melakukancek fisik terhadap barang, sehingga penetapan tarif oleh TermohonPeninjauan Kembali tersebut telah nyatanyata bertentangan denganPeraturan Nomor P01/BC/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PenetapanNilai Pabean untuk Menghitung Bea Masuk dan Surat Edaran Nomor SE22/BC/2006 yaitu : Bilamana hasil penjaluran SPPB dan Pejabat Seksi Pabean atau PFPDdalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari didalam memeriksa dokumenPIB timbul keraguan

serta tidak meyakini atas nilai pabean yangdiberitahukan dalam PIB, maka Pejabat Seksi Pabean atau PFPD akanmenulis surat kepada importer untuk meminta INP / DNP dan buktitransfer atau LC dan dokumen lainnya untuk pembuktian kebenaran nilaitransaksi atas PIB dimaksud ;* Bilamana hasil penjaluran SPPB dan Pejabat Seksi Pabean atau PFPDdalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari didalam memeriksa dokumenPIB timbul keraguan serta tidak meyakini atas pos tarif yang diberitahukandalam PIB, maka Pejabat

diperlukan untuk mendukung pendapatterbanding.Bahwa dengan tidak dilakukannya uji melalui laboratorium atas carlse boardnails maka tidak akan pernah diketahui material apa yang dipakai sebagaibahan dasar dari paku tersebut sehingga sangat tidak layak apabila MajelisHakim hanya dengan mendasarkan pada gambar/sket dari dictionary dapatmengidentifikasinya, selain dari pada itu sesuai dengan ketentuan yangberlaku dalam penentuan tarif secara tegas telah diatur: ".......didalammemeriksa dokumen PIB timbul keraguan

dibantah tentang refleksi keraguanbatin dan hati nurani Judex Facti yang mengadili perkara ini, dimana tindakpidana yang didakwakan pada dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum,melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana kepada PemohonKasasi/Terdakwa sama sekali tidak terbukti, sebab sekiranya Judex Factibenarbenar yakin kesalahan Terdakwa terbukti berdasar alat bukti yangdibenarkan oleh Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, maka sudah barang tentuputusan Judex Facti a quo tidak diliputi oleh refleksi suasana keraguan

Bahwa, keraguan (twijfel, doubt) dan ketidakpastian (onzekerheid,uncertainty) seperti itu) jelas menggambarkan keraguan mengenaiketerbuktian kesalahan atau kejahatan pidana yang dilakukan Terdakwa,telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabiladengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah telah memperolehkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwaTerdakwalah yang bersalah melakukannya.

Keyakinan hakim atas keterbuktian kesalahan Terdakwa akan tindakpidana yang didakwakan kepadanya, tidak boleh sedikitpun cacat secarayuridis;c. keyakinan (overtuiging, convincing) atas keterbuktian kesalahanTerdakwa yang didakwakan kepadanya tidak boieh dicemari ataudibayangi oleh keraguan (twijfel, doubt) atau ketidakpastian(onzekerheid, uncertainty), harus benarbenar keyakinan itu murni danbulat berada dalam keadaan beyond a reasonable doubt;d.

(1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa PenuntutUmum, karena tidak terdapat 2 (dua) alat bukti sah yang dapatmembuktikan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksikorban Sukma Indra, untuk itu jelas dan terang adanya kekhilafan Hakimdan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengadili dan memutuskanputusan dalam perkara pidana ini:Bahwa, kesalahan dan/atau suatu kekeliruan nyataputusan Judex Facti a quo tersebut adalah merupakan bukti yang tidakdapat dibantah tentang refleksi keraguan

oleh Kepala KUA Kecamatan Dompu tertanggal 12 Juli2012, maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara peristiwa nikahdengan tanggal penerbitan atau dikeluarkannya bukti perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat, sementara Penggugat sendiri meragukan peristiwadikeluarkan buku nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu,maka Majelis Hakim menilai sebagai fakta dalam mempertimbangkan perkaraa quo;Menimbang, bahwa ternyata legal standing perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat terdapat keraguan

terhadap tanggal, bulan dan tahunpernikahan Penggugat dan Tergugat dengan tanggal, bulan dan tahundikeluarkannya buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang, sementara Penggugat sendiri dimuka sidang telah menunjukansikap adanya keraguan terhadap buku nikah tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat terlebih dahulu mengklarifikasi atas peristiwadikeluarkannya bukti perkawinan kepada pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa apabila Penggugat setelah mengklarifikasi

dikeluarkannya dengansendirinya menjadi tidak berkekuatan hukum lagi;Menimbang, bahwa apabila Penggugat setelah mengklarifiksi peristiwapencatatan nikah kepada pejabat yang berwenang dan ternyata peristiwapencatatannya telah tepat, maka tentunya terindikasi bahwa peristiwapernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10Januari 1969 tanpa diproses melalui jalur hukum sebagaimana ketentuanPasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tentang itsbat nikah dengan adanyapengakuan Penggugat atas keraguan

terhadap penetapan pembebanantarif bea masuk atas impor Steel Bolts & Nuts, Negara asal Malaysia, pos tarif 7318.15.00.00, yangdiberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 249752 tanggal19 Juni 2012 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ATIGA), dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi12,5% (MEN);Mbahbyut fermasdiagan yang terjadi berkenaan dengan penerbitan Form D nomor JB070659P017240yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2012 bahwa berdasarkan penelitian terdapat keraguan

2012 (dengan telepon), diperoleh informasi dari pihak MITI Johor bahwa surat daripihak Customs Indonesia baru diterima oleh petugas MITI Malaysia, dan bahkan segera dijawab baik viasurat maupun via di fax langsung ke Bea dan Cukai Tanjung Priok, tapi disayangkan bahwa suratketetapan sudah terlanjur diterbitkan tanggal 6 September 2012;Mbahwa Sdsyalikeputusan keberatan Nomor: KEP4912/KPU.01/2012 tanggal 06 September 2012,Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian terdapat keraguan

PXBEISMAODEJeBisaPsfakukTaike PajakPdkahinSeyake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penerbitan Surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP3106/KPU.01/2013 tanggal 28 Mei 2013;Mbahbyvut didrhamdinm terdapat keraguan atas tanda tangan pada Form D yang dilampirkan serta belumterdapat jawaban atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensitarif Bea Masuk dalam rangka skema ATIGA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum;Mbahbyet Patnbhnarighnldimekan

atas keraguan tanda tangan di Form D dan sampai saat ini belum adajawaban atas surat kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Type A Tanjung Priok Nomor: S391/KPU.01/2012 tanggal 08 Februari 2013 dari penerbit Form D ( MITIKuala Lumpur ).

, perkara a quo dalam lingkup wewenang PengadilanAgama;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikorelasikan denganUndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1),permohonan para Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah datangmenghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah karenaadanya keraguan

hukum Islam maupunperaturan perundangundangan;Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon II dikaruniai3 orang anak,Bahwa Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan yang melaranguntuk dilangsungkannya pernikahan antara mereka;Bahwa Pemohon Idan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap agamaIslam;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak memberitahukan pernikahantersebut ke PPN/KUA setempat sehingga tidak tercatat;Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahkarena adanya keraguan

tidak melanggar laranganperkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal53, Pasal41, Pasal 42,Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebutsah menurut syariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalamhuruf (c), yaitu adanya keraguan

Keraguan akan kebenaran terhadap Surat Hasil Visum Et RepertumNomor:180/ 874/2016, Tanggal 02 Juli 2016, An Korban RAHMAWATIBinti ABDULLAH, yang di buat dan di Tanda tangani Oleh dr.

DeviFasrah Pemeriksa pada Puskesmas Samalanga, Keraguan tersebuttimbul dengan alasan : Sewaktu Kejadian Penganiayaan tersebut Pemohon Kasasi adamenghayunkan Jilobab yang digunakan oleh Korban ke arah mukaKorban sebanyak 1 kali dan Hasil Pemeriksaan Visum sangatlahtidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya; Pemeriksaan atau pengambilan Visum terhadap Korban oleh drDevi Fasrah pemeriksa di Puskesmas Samalanga tidak di dasaridengan aturan Hukum yang berlaku dikarenakan PemeriksaanVisum Et Repertum

tersebut tanpa adanya permintaan ataupengantar dari pihak Penyidik Polsek Samalanga , berdasarkanSurat Permintaan Pemeriksaan Korban Luka, disini jelas bahwakejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016sekira pukul 07.30 wib, sehingga timbul keraguan akan kebenaranhasil visum tersebut.

., pada halaman 6 putusan Pengadilan Negeri TulungagungTanggal 24 Juli 2014, Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Ta yang menerangkanpada pokoknya pada waktu proses jual beli Saksi ada keraguan,karenanya saksi meminta kepada Penjual dan Pembeli untuk membuatsurat pernyataan yang isinya bahwa tanah itu telah dijual kepada Sri Utamidan sudah ada kesepakatan antara Para Ahli Waris.

perkara ini saksi Edy Prayitna, S.H., selaku Notaris PPAT pembuatAkta Jual Beli Nomor 54 Tahun 2004 (bukti T6), nyatanyata telahmelakukan kecerobohan, sehingga mengakibatkan Para Ahli waris yanglain yaitu anakanak kandung Pemohon Kasasi yang pula merupakansaudara kandung Termohon Kasasi telah dirugikan dengan timbulnya AktaJual Beli Nomor 54 Tahun 2004, demikian pula sebagai seorang Pejabatsaksi Edy Prayitna, S.H., dapat menghadirkan anakanak kandungPemohon Kasasi lainnya jika menurutnya telah timbul keraguan

baikkeraguan terhadap pihakpihak yang berkepentingan dengan transaksiJual Beli dan dirugikan maupun keraguan tentang ada tidaknya secaramateriil pembayaran harga Jual Beli oleh Termohon Kasasi kepadaPemohon Kasasi dengan mempertimbangkan keadaankeadaan lainkapan dan dimana Termohon Kasasi melaksanakan pembayaran kepadaPemohon Kasasi berikut siapa SaksiSaksi yang mengetahui adanyapembayaran dimaksud, sehingga akan didapat fakta hukum bahwa JualBeli yang dilakukan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon

Pdt.G/ 2010/ PN.Bjw terdahulu telahdibahas berkaitan dengan adanya perbedaan ukuran luas sebagaimana yangdisebutkan dalam Putusan Akta Perdamaian No. 15/ Pts.Pdt.G/ 1987/ PN.Bjw,tanggal 28 Januari 1988, Jo Akta Jual beli Nomor : 18/ PPAT/24/09/08/06/1.a/2004 dengan hasil pengukuran kadesteral sebagaimana dalamsurat ukur yang dibuat pada tanggal 24 April 1998 telah terjadi ketidakpastianhukum menyangkut ukuran luas bidang tanah tersebut , sehingga akibat dariadanya perbedaan tersebut menimbulkan keraguan

07/ Pdt.G/ 2010/ PN.Bjw terdahulu telahdibahas berkaitan dengan adanya perbedaan ukuran luas sebagaimana yangdisebutkan dalam Putusan Akta Perdamaian No. 15/ Pts.Pdt.G/ 1987/PN.Bjw,tanggal 28 Januari 1988, Jo Akta Jual beli Nomor18/PPAT/24/09/08/06/1.a/2004 dengan hasil pengukuran kadesteralsebagaimana dalam surat ukur yang dibuat pada tanggal 24 April 1998 telahterjadi ketidakpastian hukum menyangkut ukuran luas bidang tanah tersebut ,sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut menimbulkan keraguan

Hal i2 Putusan No. 111/PDT/2014/PTKsehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut menimbulkan keraguan ataupersengketaan hukum .Bahwa Para Terbanding / Para Terlawan sependapat dengan pertimbanganjudex fakti dalam perkara a quo selama persidangan para Pelawan tidakdapat membuktikan sebaliknya untuk menyingkirkan bukti otentik tersebut,yang dapat melemahkan akta otentik tersebut oleh karenanya penerbitansertifikat merupakan akta otentik yang merupakan kekuatan pembuktiansempurna, dan selama persidangan

Pdt.G/ 2010/ PN.Bjw terdahulu telahdibahas berkaitan dengan adanya perbedaan ukuran luas sebagaimana yangdisebutkan dalam Putusan Akta Perdamaian No. 15/ Pts.Pdt.G/ 1987/ PN.Bjw,tanggal 28 Januari 1988, Jo Akta Jual beli Nomor : 18/ PPAT/24/09/08/06/1.a/2004 dengan hasil pengukuran kadesteral sebagaimana dalamsurat ukur yang dibuat pada tanggal 24 April 1998 telah terjadi ketidakpastianhukum menyangkut ukuran luas bidang tanah tersebut, sehingga akibat dariadanya perbedaan tersebut menimbulkan keraguan

Nikah dari PegawaiKantor Urusan Agama tersebut;Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.TA.e Bahwa saksi tahu pada saat menikah bapak kandung Pemohon II masihhidup;e Bahwa, saksi tahu selama menikah mereka tidak pernah bercerai, sertamereka tetap beragama Islam sampai sekarang;e Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungandarah, hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan;e Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikahadalah karena adanya keraguan

UrusanAgama Kedungwaru sehingga mereka tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikahdari Pegawai Kantor Urusan Agama tersebut;Bahwa saksi tahu pada saat menikah bapak kandung Pemohon II masih hidup;Bahwa, saksi tahu selama menikah mereka tidak pernah bercerai, serta merekatetap beragama Islam sampai sekarang;Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan;Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalahkarena adanya keraguan

adalah saksi sendiri, Ibu Pemohon II SAKSI NIKAH I danWALI NIKAH (adik kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah);e Bahwa saksi tahu pada saat menikah bapak kandung Pemohon II masih hidup;e Bahwa, saksi tahu selama menikah mereka tidak pernah bercerai, serta merekatetap beragama Islam sampai sekarang;e Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan;e Bahwa maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karenaadanya keraguan

2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahannikah adalah karena para Pemohon telah menikah di Desa Majan dan juga belumtercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal paraPemohon ( Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulunaggung)sehingga para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama tersebut, karenanya para Pemohon masih ada keraguan

Penetapan No. 360/Pdt.P/2016/PA.Mlg.Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah datangmenghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah karenaadanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan Pemohon denganPemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 1998 di rumahorang tua Pemohon di Wilayah Kelurahan Bumiayu, KecamatanKedungkandang, Kota Malang,;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, paraPemohon Il telah mengajukan buktibukti tertulis dan saksisaksi;

menurut = syariat Islam maupunperaturan perundangundangan; bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon Il namunbelum dikaruniai keturunan bahwa Pemohon dan Pemohon Il, tidak pernah bercerai dan tidakpernah keluar dari agama Islam, serta tidak ada pihak lain yangkeberatan atas pernikahan tersebut; bahwa Pemohon dan Pemohon Il tidak memberitahukan pernikahantersebut ke PPN/KUA setempat sehingga tidak tercatat; bahwa Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonan itsbat nikahkarena adanya keraguan

Penetapan No. 360/Pdt.P/2016/PA.Mlg.Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalamhuruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untukkepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti status perkawinannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dikorelasikandengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (8) huruf (c) Kompilasi

Penetapan No. 437/Pdt.P/2016/PA.Mlg.dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1),permohonan para Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah datangmenghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah karenaadanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan Pemohon denganPemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2003 di rumah orang tuaPemohon di Wilayah Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru, kotaMalang;Menimbang

kawinmenurut syariat Islam ;bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon II dandikaruniai 2 orang anak bernama Syahranny Nurcahyani, umur 13 tahundan Khoirun Nisa Putranti, umur 4 tahun; bahwa Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan tidakpernah keluar dari agama Islam, serta tidak ada pihak lain yangkeberatan atas pernikahan tersebut; bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak tercatat di PRN/KUAsetempat; bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahkarena adanya keraguan

Penetapan No. 437/Pdt.P/2016/PA.Mlg.perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalamhuruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untukkepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti status perkawinannya

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.56196/PP/M.1XB/19/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Bea Cukai: 2013: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapanTarif Bea Masuk atas jenis barang berupa Children Plastic Battery Car B/O Elite Car,Negara asal China;: bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor E133800045 160005 tanggal13 Juni 2013 terdapat keraguan atas keabsahan Form E tersebut dibandingkandengan yang

keberatan Nomor: KEP5589/KPU.01/2013 tanggal 16 September 2013,dengan alasan antara lain bahwa menurut perhitungan, Pemohon Banding tidakmempunyai hutang kepada Negara, karena barang impor yang diberitahukan denganPIB Nomor 270129 tanggal 4 Juli 2013 berupa Children Plastic Battery Car B/O EliteCar (Pos 1) telah dilampiri Form E Nomor E 1338000451 60005 tanggal 13 Juni 2013yang sah;: bahwa menurut Terbanding, berdasarkan penelitian terhadap Form E NomorE1338000451 60005 tanggal 13 Juni 2013 terdapat keraguan

dengan Tergugatmasih melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 kali dan dilakukan secarasadar dan suka sama suka;Menimbang, bahwa atas pemyataan Penggugat tersebut majelismenjelaskan adanya hubungan erat dan akibat hukum antara fakta bahwaPenggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri dengangugatan yang telah didaftarkan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas penjelasan majelis hakim tersebut Penggugatmenyatakan dapat menerima dan memahaminya serta menyadari bahwaPenggugat masih ada keraguan

HakimHalaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1203/Pdt.G17/PA.Tnkmenunjuk pada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak dapatdipisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabutperkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaTanjungkarang dalam register nomor 1203/Pdt.G/2017/PA.Tnk tanggal, 18Oktober 2017;Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh Penggugat adalahkarena telah menyadari bahwa masih ada keraguan

perkara a quo dalam lingkup wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikorelasikan dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), permohonan para Pemohon termasukwewenang Pengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah datang menghadap sidangyang pada pokoknya memohon pengesahan nikah karena adanya keraguan

bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon Il telah dikaruniaiketurunan 9 orang anakHal.6 dari 10 halm.Putusan Nomor 0394/Pdt.P./2016/PA.Mlg bahwa Pemohon dan Pemohon Il, tidak pernah bercerai dan tidak pernahkeluar dari agama Islam, serta tidak ada pihak lain yang keberatan ataspernikahan tersebut; bahwa Pemohon dan Pemohon Il tidak memberitahukan pernikahan tersebutke PPN/KUA setempat sehingga tidak tercatat; bahwa Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonan itsbat nikah karenaadanya keraguan

melanggar larangan perkawinan yang diatur dalamketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctoPasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi HukumIslam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurutUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (8) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (c),yaitu adanya keraguan

adalah teman dekat suami Pemohon ;e Bahwa suami Pemohon adalah OMO;e Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon;e Bahwa yang menjadi Wali Nikah ayah kandung Pemohon yaitu Bapak MAATBIN SAMAIT;e Bahwa nikahnya dihadiri oleh dua orang saksi, dengan mas kawin berupa Cincinemas seberat 3 gram (lima ratus rupiah) dibayar tunai;e Bahwa pernikahan syah berdasarkan syariat Islam;e Bahwa Pemohon dan suaminya hidup rukun tidak pernah cerai dan tidakberpoligami suaminya;e Bahwa itsbat ini diajukan bukannya ada keraguan

pada hari itu tanggal 26 Oktober 1963, telahterjadi pernikahan dan selama itu pula antara Pemohon dan suaminya tidak pernahterjadi perceraian ataupun suami Pemohon berpoligami;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan almarhum suaminya ODORUKMANA bin KARMA telah terjadi pernikahan terpenuhi syarat dan rukun nikah,maka perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam;Menimbang, bahwa Itsbat nikah ini diajukan bukannya ada keraguan

;e Bahwa saksi menghadiri waktu pemohon melangsungkan pernikahan denganSuaminya ;e Bahwa benar Pemohon bekerja Mengurus Rumah Tangga sedangkanSuaminya pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada CabangDispenda Jawa Barat, Kabupaten Cirebon II Ciledug di Kabupaten Cirebon ;e Bahwa benar pemohon mengajukan pemohonan ini karena ketika suaminyamelengkapi persyaratan untuk pengajuan pensiun pihak Badan KepegawainNegara Regional Bandung, meragukan Akta Kelahiran kedua anaknya ;e Bahwa yang menjadi keraguan

jugamasih duda ;Bahwa saksi menghadiri waktu pemohon melangsungkan pernikahan denganSuaminya ;Bahwa benar Pemohon bekerja Mengurus Rumah Tangga sedangkanSuaminya pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada CabangDispenda Jawa Barat, Kabupaten Cirebon II Ciledug di Kabupaten Cirebon ;Bahwa benar pemohon mengajukan pemohonan ini karena ketika suaminyamelengkapi persyaratan untuk pengajuan pensiun pihak Badan KepegawainNegara Regional Bandung meragukan Akta Kelahiran kedua anaknya ;Bahwa yang menjadi keraguan

Dedi Gunadi ( suami pemohon )yang dilakukan secara Agama Islam pada tanggal 15 Mei 2000 telah disahkandengan Penetapan Nomor 83/ Pdt.P/ 2006/ PA.Smd. tanggal 24 Juli 2006 yaituPenetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Sumedang ;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan keraguan adalahterbitnya Akta kelahiran kedua anak pemohon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :476/42/X/2010 tertanggal 16 Nopember 2010 atas nama Pemohon dengan Sadr.Dedi Gunadi ( suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

kelahiran Nomor : 09955/IST/DKKBCS/2007 tertanggal 9 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas KependudukanKeluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang bukti Surat P3 danP4 tersebut, dengan didasarkan pada Penetapan Isbat Nikah dari PengadilanAgama Sumedang Nomor 83/ Pdt.P/ 2006/ PA.Smd. tanggal 24 Juli 2006, makapenerbitan Aktaakta kelahiran tersebut telah sesuai dengan peraturan yangberlaku sehingga kedua anak pemohon tersebut anakanak kandung yang sahmenurut hukum oleh karena itu tidak ada keraguan

Bapak MAAT BIN SAMAIT; Bahwa nikahnya dihadiri oleh dua orang saksi, denganmas kawin berupa Cincin emas seberat 3 gram (lima ratusrupiah) dibayar tunai; Bahwa pernikahan syah berdasarkan syariat Islam; Bahwa Pemohon dan suaminya hidup' rukun tidak pernahcerai dan tidak berpoligami suaminya; Bahwa itsbat ini diajukan bukannya ada keraguan akantetapi untuk mengurus Janda Purnawirawan Polri;2.

bahwapada hari itu tanggal 26 Oktober 1963, telah terjadipernikahan dan selama itu pula antara Pemohon dan suaminyatidak pernah terjadi perceraian ataupun suami Pemohonberpoligami;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksitersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antaraPemohon dan almarhum suaminya ODO RUKMANA bin KARMA telahterjadi pernikahan terpenuhi syarat dan rukun nikah, makaperkawinan tersebut sah menurut syariat Islam;Menimbang, bahwa Itsbat nikah ini diajukan bukannyaada keraguan

Bahwa ketika proses pengajuan keberatan, Pemohon Banding telahmenjelaskan keraguan atas penanda tangan dari SKA Form E ini kepadaTerbanding dan Pemohon Banding telah melakukan konfirmasi keabsahan tandatangan tersebut dan Pemohon Banding mendapatkan surat pernyataan/suratsertifikasi (Certification Letter) dari instansi terkait.3.

Spesimen Tanda Tangan;bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding telah melampirkan SKA FormE yang sebenarnya berasal dari Guangdong EntryExit Inspection and QuarantineBureau of The Peoples Republic of China yang merupakan pengajuan untukpembebasan bea masuk dan ketika proses pengajuan keberatan, Pemohon Bandingtelah menjelaskan keraguan atas penanda tangan dari SKA Form E ini kepadaTerbanding dan Pemohon Banding telah melakukan konfirmasi keabsahan tandatangan tersebut dan mendapatkan surat pernyataan