Ditemukan 431818 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kematian kelautan kebaruan kepatuhan kepatutan
Penelusuran terkait : I. hanry sulistio. Ii. abdul rahim S.h. Iii. faizal amri darmawan S.h vs i. pemerintah negara kesatuan republik indonesia cq. institusi kepolisian negara kesatuan republik indonesia. Ii. pemerintah negara kesatuan republik indonesia cq. institusi kepolisian daerah kalimantan timur.;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-02-2008 — Upload : 28-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136K/TUN/2007
Tanggal 5 Februari 2008 — SITI SOENDARI, Dkk ; KEPALA BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA
40 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SITI SOENDARI, Dkk ; KEPALA BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-09-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — KESATUAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
274 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KESATUAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 29-10-2007 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102K/MIL/2007
Tanggal 29 Oktober 2007 — Asweli
22 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
170 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
    Nomor 14Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi danInformatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan JasaTelekomunikasi yang kemudian diubah kedua kalinya dengan PeraturanMenteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi,pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalamperkara antara:PERKUMPULAN KESATUAN
    masyarakat hukum adat sepanjang masih hidupdan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalamundangundang; atauHalaman 22 dari 105 halaman.
    Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.10.11.12.13.14.116.Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 (Bukti P1.b);Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Kesatuan Niaga CellulerIndonesia (KNCI), Nomor 42 Tanggal 29 Maret 2017 (Bukti P2.a):Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM NomorAHU0006105.AH.01.07.Tahun 2017 Tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Kesatuan Niaga Cellu/er
    Indonesia (BuktiP2.b);Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah NasionalPerkumpulan Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Nomor 01Tanggal 27 Februari 2019 (Bukti P2.c):Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan HAM NomorAHU0000233.AH.01.08.Tahun 2019 Tentang Persetujuan PerubahanBadan Hukum Perkumpulan Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (BuktiP2.d);Fotokopi UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Bukti P3);Fotokopi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan (
    Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari PemohonPERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER' INDONESIAtersebut;2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah):Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-08-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2021
Tanggal 11 Oktober 2021 — PERKUMPULAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN NEGARA KESATUAN RI (ASOSIASI UPK NKRI) VS PRESIDEN RI;
419 — 306 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN NEGARA KESATUAN RI (ASOSIASI UPK NKRI) VS PRESIDEN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-09-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 K/TUN/TF/2022
Tanggal 25 Oktober 2022 — PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. INSTITUSI KEPOLISIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA., II. PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. INSTITUSI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.;;
117 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. INSTITUSI KEPOLISIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA., II. PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. INSTITUSI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.;;
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-01-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 73/PDT/2012/PTK
Tanggal 7 Januari 2013 — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPPPKD Indonesia) sekarang berubah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPPPKDI) di Jakarta Cq. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPDPKD Indonesia) sekarang berubah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPDPKDI) Propinsi NTT di Kupang Cq.
64 — 35
  • Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPPPKDIndonesia) sekarang berubah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPPPKDI) di Jakarta Cq. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPDPKD Indonesia) sekarang berubah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPDPKDI) Propinsi NTT di Kupang Cq.
    Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPCPKD Indonesia) sekarang berubah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPCPKDI) Kabupaten Alor di Kalabahi (di Jl. Patimura, No..., Watatuku, Welai Timur) dalam hal ini diwakili oleh RUDISON KAMAU LILY selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPCPKDI) Kabupaten Alor vs PERMENAS LAMMA KOLLY, SE
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPPPKDIndonesia) sekarang berubah menjadi Ketua DewanPimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia(DPPPKDI) di Jakarta Cq. Ketua Dewan Pimpinan DaerahPartai Kasih Demokrasi Indonesia (DPDPKD Indonesia)sekarang berubah menjadi Ketua Dewan PimpinanDaerah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPDPKDI)Propinsi NTT di Kupang Cq.
    Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPCPKDIndonesia) sekarang berubah menjadi Ketua DewanPimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia(DPCPKDI) Kabupaten Alor di Kalabahi (di Jl. Patimura,No..., Watatuku, Welai Timur) dalam hal ini diwakili olehRUDISON KAMAU LILY selaku Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPCPKDI) Kabupaten Alor ; =Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding I ; ooo2. Ketua.....22.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951
311 — 184
  • Tentang : Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelengarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan -Pengadilan Sipil
  • Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelengarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan -Pengadilan Sipil
    Naz *y 7 AYNAz NY)4 wgW44 NZSSSKpPRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANGUNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 1951TENTANGTINDAKAN TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNANKEKUASAAN DAN ACARA PENGADILANPENGADILAN SIPILMenimbangMenimbang pulaMengingatA.
    MencabutPresiden Republik Indonesia,bahwa perlu diadakan peraturan tentang tindakantindakansementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan. kekuasaandan acara pengadilanpengadilan sipil;bahwa karena keadaankeadaan yang mendesak, peraturan iniperlu segera diadakan;1.pasalpasal 96, 101, 102, 103, 132, 133 dan 142 Undangundang Dasar Sementara Republik Indonesia;Undangundang tentang penghapusan PengadilanRaja(Zelfbestuursrechtspraak) di Jawa dan Sumatera (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1947
    MenetapkanUNDANGUNDANG DARURAT TENTANG = TINDAKANTINDAKANSEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN,KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILANPENGADILAN SIPIL.(1).PRESIDENREPUBLIK INDONESIA2Pasal 1.Pada saat peraturan ini mulai berlaku, dihapuskan :a.
    INDONESIA13Pada saat Negara Kesatuan telah didirikan, maka kekuasaan daerahdaerahbagianR.1.S. tidak seketika itu juga berhenti.Baharu sekaranglah kekuasaan daerahdaerahbagian R.I.S. beradalah, baik de juremaupun de facto, dalam tangan Pemerintah Republik Indonesia, yang dengan tidakmenunggu lagi telah menyampaikan sebuah rancangan Undangundang tentangsusunan, kekuasaan dan cara Pengadilanpengadilan Negeri dan PengadilanpengadilanTinggi kepada Dewan Menteri.Rancangan Undangundang itu mengandung azas
    Pendirian rancangan Undangundang itu berakar dalam azashukum yang tersebut di bawah ini.Dalam "suatu negarahukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan, dalam hal iniNegara Republik Indonesia (pasal 1 Undangundang Dasar Sementara) , Rakyat yangmemegang Kedaulatan harus percaya, bahwa dalam Negaranya terdapatlah suatu alatnegarahukum itu yang tak berpihak (artinya yang tidak tunduk begitu saja pada alatperlengkapan negara yang lain) dan yang memenuhi :"sematamata pada syarat kepandaian, kecakapan
Pengadilan PN TUBAN Pidana Khusus
Register : 05-09-2023 — Putus : 22-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PN TUBAN Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Tbn
Tanggal 22 September 2023 — TAKIM
Termohon:
KAPOLRES TUBAN KESATUAN SATRESKRIM KESATUAN UNIT RESKRIM
23 — 14
  • TAKIM
    Termohon:
    KAPOLRES TUBAN KESATUAN SATRESKRIM KESATUAN UNIT RESKRIM
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 08-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bjn
Tanggal 8 Mei 2020 — Pemohon:
AYU BULAN PURNAMASARI
Termohon:
KAPOLRES BOJONEGORO, KAPOLSEK BOJONEGORO, KESATUAN SATRESKRIM, KESATUAN UNIT RESKRIM
52 — 212
  • Pemohon:
    AYU BULAN PURNAMASARI
    Termohon:
    KAPOLRES BOJONEGORO, KAPOLSEK BOJONEGORO, KESATUAN SATRESKRIM, KESATUAN UNIT RESKRIM
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Militer Kesusilaan
Register : 01-07-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 67 - K / PM III - 18 / AD / VII / 2016
Tanggal 13 September 2016 —
118 — 50
  • Suyono Serma Nrp 630942 Kesatuan Kodim 1502 / Masohi.
    Bahwa benar sesuai Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkaradari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep / 64 / VI / 2016 tanggal 17Juni 2016, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNIAD berpangkat Serma NRP 630942 kesatuan Kodim 1502/Masohiyang oleh Papera perkaranya diserahkan ke Dilmil Ill18 Ambonuntuk disidangkan.5.
    Bahwa benar benar sesuai Surat Keputusan tentang PenyerahanPerkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep / 64 / VI / 2016tanggal 17 Juni 2016, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorangPrajurit TNI AD berpangkat Serma NRP 630942 kesatuan Kodim1502/Masohi yang oleh Papera perkaranya diserahkan ke Dilmil Ill18 Ambon untuk disidangkan.5.
    Neltje Huwae) dan Terdakwamelakukan Asusila.Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, sejak awalmerupakan 1 (satu) kesatuan dengan berkas perkara dan berkaitandengan perkara Terdakwa, perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat : Pasal 281 ke1 KUHP jo Pasal 189 ayat (4) Undangundang Nomor 31tahun 1997 dan ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI1.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer Kesusilaan
Register : 15-05-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 089-K/PM.II-09/AD/V/2017
Tanggal 4 Juli 2017 —
212 — 116
  • Kesatuan : .......
    Karena perbuatan tersebut dilakukan terhadap keluargabesar TNI (KBT) yang oleh Panglima TNI sendiri menjadi perhatian khususterhadap perkara zinah/ asusila berdasarkan Surat Telegram Panglima TNINomor : STR/198/2015, dan apabila tetap dipertahankan dalam dinas TNIdikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendisendi disiplin dantata tertib kehidupan prajurit TNI, terutama kesatuan Terdakwa Denzibang1Zidam Jaya/ Jayakarta.Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidakmenemukan
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-06-2016 — Putus : 02-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 61 - K / PM. III - 18 / AU / VI / 2016
Tanggal 2 September 2016 — Tri Kirmadi Kopka Nrp 520003 Kesatuan Lanud D Dumatubun
132 — 38
  • Tri Kirmadi Kopka Nrp 520003 Kesatuan Lanud D Dumatubun
    Selain itu perouatan Terdakwa dapat merusak citra dankewibawaan kesatuan Terdakwa Lanud Dominicus Dumatubunpada khususnya dan TNI AU pada umumnya di matamasyarakat.....
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-10-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AU/X/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — Tri Kirmadi Kopka Nrp 520003 Kesatuan Lanud D Dumatubun
91 — 22
  • Tri Kirmadi Kopka Nrp 520003 Kesatuan Lanud D Dumatubun
    Selain itu perouatan Terdakwa dapat merusak citra dankewibawaan kesatuan Terdakwa Lanud Dominicus Dumatubunpada khususnya dan INI AU pada umumnya di matamasyarakat.....
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-05-2012 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/TUN/2012
Tanggal 15 Mei 2012 — KEPALA KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KKPH) NGAWI
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KKPH) NGAWI
    KEPALA KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KKPH)NGAWI, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 10, Ngawi;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Tardi, SH, MH, kewarganegaraan Indonesia, Kepala BiroHukum & Kepatuhan, berkedudukan di Kantor Pusat PerumPerhutani, Gd Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 11, JalanGatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat;2.Bambang Eko Supriyadi, SH, MH, kewarganegaraanIndonesia, Petugas Khusus Kepatuhan berkedudukan diKantor Pusat Perum Perhutani, Gd.
    Administrasi Perhutani/KKPH Ngawi (yang lama), jadi bukanseperti Kesatuan Pemangku Hutan (KKPH) Ngawi yang beralamat diJalan Yos Sudarso Nomor 10 Ngawi, tetapi ditujukan kepada DirekturUtama PT. Perhutani (Persero) cq. Kepala Unit Il PT. Perhutani (Persero)Jawa Timur cq.
    Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Ngawi cq.
    PerumPerhutani Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Ngadong, makasurat Nomor 100/058.2/Rhs/Kam/Ngw/ll tanggal 14 Mei 2001 perihalPermohonan Keterangan ljin Penebangan Kayu Jati, merupakanpelaksanaan dari surat Keputusan Menteri Kehutanan dan PerkebunanNomor 116/MenhutbunVil/99 tanggal 19 Agustus 1999 yang isinyamenyatkan antara lain bahwa lokasi tersebut merupakan tanah kawasanhutan dimana penguasaan tanah kawasan hutan oleh DepartemenKehutanan cq.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 31-12-2010 — Putus : 22-07-2011 — Upload : 19-08-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 38-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2011
Tanggal 22 Juli 2011 — /Kesatuan : Yonarhanudse 14.
31 — 20
  • /Kesatuan: Yonarhanudse 14.
    PENGADILAN MILITER TINGGI IIJAKARTAP UT US ANNOMOR: 38 K/BDG/PMTI1/ AD/VI /2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer Tinggi Il Jakarta yang bersidang diJakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkatbanding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawahinit dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : MEIRAMADHAN.Pangkat / Nrp : Prada/31090607010589.Jabatan : Ta Yonarhanudse 14.Kesatuan : Yonarhanudse 14.Tempat dan tg!
    Bahwa sejak tanggal 21 Pebruari 2010 Terdakwameninggalkan kesatuan' tanpa ijin dari Komandansatuan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan dikarenakan Terdakwa sebagai anggota INImerasa gajinya kecil karena pada saat bekerja diJayapura sebelum masuk TINI gaji Terdakwa per harisebesar Rp. 200.000, (dua ratus~ ribu rupiah)sehingga Terdakwa seakan akan menyesal menjadianggota INI AD.3.
    Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpaijin Dansat pihak kesatuan telah berupaya melakukanpencarian ke beberapa tempat yang sering dikunjungiTerdakwa, namun tidak berhasil diketemukan, kemudiankesatuan memberhentikan gaji dan ULP Terdakwa danketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijindari Komandan satuan Terdakwa membawa baranginventaris berupa 1 (satui) buah sangkur M16 danmembawa baju PDL loreng milik Prada Roekan.5.
    Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijindari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Pebruari 2010sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 sesuai BeritaAcara Belum diketemukan dari Denpom III/3 Cirebonatau. selama lebih kurang 192 (seratus sembilangpuluh dua) hari secara berturut turut.6.
    Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuantanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkanuntuk melaksanakan tuigas tugas operasi Militer atauekspedisi militer dan negara Kesatuan RepublikIndonesia dalam keadaan damai.Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhiunsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dandiancam dalam pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM.Il.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
784 — 520
  • KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
    KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, yang beralamat di Jl.Yusuf Adiwinata No. 33 Menteng, Jakarta,berdasarkan Anggaran Dasar KNTI Pasal 12 untukbertindak didalam dan diluar pengadilan/nukummewakili perkumpulan diwakili oleh badan pengurusyakni salah satu diantara adalah :MUHAMMAD RIZA ADHA DAMANIK,Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl.Beranda Ganesha Blok F9 11 Rt. 005 Rw. 013Kemang, Bogor Jawa Barat, Pekerjaan KetuaUmum Perkumpulan Kesatuan Nelayan TradisionalIndonesia (KNTI), selanjutnya
    Bahwa dalildalil TERGUGAT II INTERVENSI yang dalam Eksepsi tersebutdi atas merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara inidan tidak dapat dipisahkan.
    (Fotokopi dari website);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 29Tahun 2007 Tentang Pemerintahan ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Sebagai lbukotaNegara Kesatuan Republik Indonesia.
    Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatana quo (error in subjecto);Penggugat (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) tidak punyakapasitas untuk mengajukan gugatan karena Bukan Badan Hukum Perdatasebagaimana ketentuan dan penjelasan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2009 karena Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia ( KNTI)sebagaimana Jimly Asshiddige dalam artikelnya yang berjudul Badan Hukum harus memenuhi 2 syarat yaitu :A.
    , bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangan lagi adalahapakah Perkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia telahmelaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua)tahun ?
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-09-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 171/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 27 Februari 2014 — HERMAN SUGIHARTO melawan KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
47 — 38
  • HERMAN SUGIHARTO melawan KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
    PENGGUGAT ;Melawan :KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGANMASYARAKAT ; Tempat Kedudukan: Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 24Surabaya ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,Nomor : 800/16608/436.7.3/2013, tertanggal16 Oktober 2013, dengan Hak substitusi,memberikan....memberikan kuasa kepada :A.1. M.T. EKAWATI RAHAYU, SH.MH ; KepalaBagian Hukum ; 2. IGNATIUS HOTLAN H. SH ; Kepala SubBag. Bantuan Hukum 53. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH; Staf SubBag. Bantuan Hukum 54. DJOENEDIE DODIEK S.
    Hubungan Antar Lembagapada Bidang Kesatuan Bangsa;2. BAMBANG NDARU SETIOKO ; Staf SubDit Fasilitasi Politik pada Bidang KesatuanKeduanya pada Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat KotaSurabaya.....SUlaDAaYa == = n= nnn nnn nnn ne oe neon nnSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Dan:GEREJA ABDIEL JEMAAT GLORIA ; beralamat di Jalan Wisma PermaiBarat FP12A & FP14, RT. 04.
    Dikeluarkan oleh badan / pejabat tata usaha negara, yaituBadan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindugan MasyarakatSurabaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangDera KUs =scnee neste senna settee ae nen eee nentne Hem eeeEEc.
    Bahwa, berawal dari Penggugat bersurat secara formal dengan No.02/AdNR/VII/2013, memohon keterangan tentang keberadaan Gerejatersebut kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan PerlindunganMasyarakat Surabaya melalui Kuasa Hukumnya, berdasarkan SuratKuasa tanggal 19 Januari 2013; Bahwa, selanjutnya Penggugat mendapat jawaban Surat Keterangandari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan MasyarakatSurabaya, Nomor : 4522/12887/436.7.3/2013, tanggal 11 Juli 2013, darisini Penggugat dengan sejelasjelasnya
    Bahwa, Berita Acara TIM Pertimbangan Pemberian Permohonan jinTempattempat lbadah Nomor : 188.45/1749/402.5.3/2003, tanggal 31Juli 2003 oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan PerlindunganMasyarakat Surabaya, yang pada dasarnya secara final berisikantentang pemberian ijin pendirian Gereja Kristen Abdiel Jemaat Gloria,berlokasi di Jl. Wisma Permai Barat FP12A & FP14, RT 04/RW 07,Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya; 9.Bahwa.....9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-10-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 31-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 PK/TUN/TF/2023
Tanggal 20 Desember 2023 — PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. INSTITUSI KEPOLISIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA., II. PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. INSTITUSI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR;;
53 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. INSTITUSI KEPOLISIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA., II. PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. INSTITUSI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR;;
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 10-01-2022
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 47/G/TF/2021/PTUN.SMD
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat: 1.HANRY SULISTIO 2.Abdul rahim.SH 3.Faizal Amri Darmawan, SH Tergugat: Pemerintah negara kesatuan republik indonesia cq institusi kepolisian negara kesatuan republik indonesia
152 — 50
  • Penggugat:1.HANRY SULISTIO2.Abdul rahim.SH3.Faizal Amri Darmawan, SHTergugat:Pemerintah negara kesatuan republik indonesia cq institusi kepolisian negara kesatuan republik indonesia
    ;Indonesia;Swasta;:Jalan Palaran Indah, RT/RW 12, Kelurahan RawaMakmur, Kecamatan Palaran;Penetapan Dismissal Nomor: 47/PENDIS/TF/2021/PTUN.SMD Halaman 1 dari 8 HalamanSelanjutnya disebut Penggugat III:Untuk selanjutnya Penggugat sampai Ill disebut sebagai PARAPENGGUGAT.MELAWANPEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq.INSTITUSI KEPOLISIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta SelatanDaerah Khusus ibukota JakartaUntuk selanjutnya disebut
    pemeriksaan yang dilakukandimaksudkan untuk menilai dan mempertimbangkan, apakah gugatan yang diajukanPara Penggugat secara hukum telah memenuhi unsur dari kriteria sebagaimanadimaksudkan dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) UndangUndang tentang PeradilanTata Usaha Negara atau tidak;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta mencermati gugatan yangdiajukan Para Penggugat Ke Pengadilan Tata Usaha Negara samarinda, ParaPenggugat dalam gugatannya hendak mengajukan gugatan terhadap PEMERINTAHNEGARA KESATUAN
    INSTITUSI KEPOLISIANNEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, Jalan Trunojoyo No.3, KebayoranBaru, Jakarta Selatan Daerah Khusus ibukota Jakarta 12110. ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang berbuny!