Negeri Yogyakartayang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang seringanringannya dengan alas an sebagai berikut :Halaman 3 dari 19 Halaman Perkara No.321/Pid.B/2014/PN Yyk Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anakanak yangmasih kecil kecil ; 222 22 2222 enn ene nn nnn ene eee nee nee Bahwa terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi ; 2n2 nnn onan nnn nnn noe nnn nen nce cne nenaSetelah mendengar Jawaban atas Permohonan keringanan

hukuman (Replik)dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan tanggal 08 Oktober 2014 yang padapokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semulapada Surat Tuntutan Pidana yang diajukan dan dibacakan pada tanggal tanggal 08Oktober 2014, demikian pula Para Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikansecara lisan pada tanggal 08 Oktober 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetappada Permohonan Keringanan Hukuman yang diajukan pada tanggal 08 OktoberDONA 9 sasassnscncnenacnsisietne nicest

Hukuman/Pledooi dariPara Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa, dijatuhi hukumanyang seadiladilnya dengan alasan: Bahwa terdakwa mohon keringan hukuman yang seringanringannya denganalasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anakanak yang masih kecil; Bahwa terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi; 22202 nnn n ne ne nen nn ce ncn cenceMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikanserta menelaah Permohonan Keringanan

Hukuman/Pledooi dari Para Terdakwa,Majelis Hakim berpendapat ternyata Permohonan Keringanan Hukuman /Pleidooiyang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat melunakan (melemahkan) unsurunsur yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa seperti apa yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai diatas, sehingga dengandemikian Permohonan Keringanan Hukuman /Pledooi dari Terdakwa tersebut tidakdapat melemahkan atau menggugurkan unsurunsur yang telah terbukti secara sahdan meyakinkan tersebut

Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaanjera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pulaagar tidak melakukan kesalahan serupa 5"Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan halhal tersebut di atas,Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Keringanan Hukuman/Pleidooi dariTerdakwa, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhnkan terhadap diri Terdakwasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadarkesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa

seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah),tunggakan bunga Rp203.075.902 (dua ratus tiga juta tujuh puluh lima ribusembilan ratuS dua rupiah) dan denda Rp69.253.368 (enam puluh sembilan jutadua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) diluarkewajiban bunga berjalan berikut biayabiaya lainnya yang akan timbul saatpelunasan.PASAL 2PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk melunasi hutangnya kepada PIHAKKEDUA dengan rincian sebagai berikut :(1) PIHAK KEDUA memberikan keringanan

/diskon kepada PIHAKPERTAMA sebesar 93% dari tunggakan bunga, denda dan ongkos(BDO), yaitu sebesar Rp261.197.132, (dua ratus enam puluh satu jutaseratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).(2) Dengan keringanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAKPERTAMA sebagaimana ayat 1 pasal ini, maka kewajiban PIHAKPERTAMA kepada PIHAK KEDUA menjadi sebesar Rp280.000.000,(dua ratus delapan puluh juta rupiah).(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ayat2 pasal ini

LampiranAgunan dalam Perjanjian Kredit PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, kepadapihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalamsurat pemilikan jaminan.PASAL 5(1) Apabila PIHAK PERTAMA tidak mentaati atau melanggar aktaperdamaian ini, maka PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAKPERTAMA berhak untuk melelang jaminan PIHAK PERTAMA yangdijaaminkan pada PIHAK KEDUA, melalui eksekusi lelang haktanggungan dan/atau dengan mekanisme eksekusi jaminan sesuaidengan ketentuan yang berlaku, dan keringanan

/diskon yang diberikanPIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana ditentukandalam pasal 2 ayat 1 dan 2 menjadi batal.(2) Dengan batalnya keringanan/ diskon sebagaimana ditentukan dalam ayat1 pasal ini, maka kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUAmenjadi sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 akta perdamaian ini.(3) Bahwa yang dimaksud dengan PIHAK PERTAMA tidak menaati ataumelanggar akta perdamaian ini adalah : PIHAK PERTAMA tidak tepatwaktu / terlambat membayar angsuran atau jumlah angsuran kurang

Saidsebagai pemenang lelang;Perkara adalah gugatan pembayaran utang dengan keringanan, bukan gugatanpembatalan lelang (pemenang lelang belum ada waktu gugatan didaftarkan diPengadilan Negeri Jember);1.Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan gugatan tanggal 6 November 2014khusus tentang gugatan bersedia membayar utang dengan keringanan(meminta keadilan pengadilan) karena status kredit macet bukan mengenaipembatalan lelang. Jadi gugatan Penggugat bukanlah mengenaipembatalan atau pelaksanaan lelang.

Artinya Pemohon Kasasi telah lebin dahulu menggugatmeminta pembayaran utang dengan keringanan dan diantaranya memintajadwal lelang dihentikan daripada pelaksanaan lelang yang dilaksanakanTurut Termohon kasasi Il (KPKNL Jember) tanggal 11 November 2014;Bahwa Pemohon Kasasi sudah menyerahkan surat dan meminta TermohonKasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II agar tidakmelanjutkan lelang, namun tetap melaksanakan lelang.

Said) tidak relevandan tidak berdasar bertentangan dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan tentang telah ada gugatan keringanan pembayaran utang terlebihdahulu daripada adanya pelelangan apalagi pemenang lelang. Lagipula adalahhak Pemohon Kasasi untuk menentukan siapasiapa yang terkait dan dijadikansubjek Tergugat dalam suatu gugatan. Maka sudah sepatutnya pertimbanganJudex Facti dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan dan harusdibatalkan;Dalam Pokok Perkara:I.

Judex Facti keliru dalam menerapkan hukum terkait fakta hukum yangterungkap di persidangan;Gugatan pemohon Kasasi adalah tentang keringanan pembayaran utangBahwa pokok permasalahan dalam gugatan Pemohon Kasasi adalahmempermasalahkan tentang jumlah pembayaran utang yang memberatkanPemohon Kasasi, karena status kredit macet yang seharusnya semuabunga dan denda berhenti sejak dinyatakan kredit macet oleh kreditur(Termohon Kasasi).

Sementara Pemohon Kasasi dalam gugatannyabersedia untuk membayar utangnya dengan keringanan kepada TermohonKasasi namun ditolak oleh Termohon Kasasi. karena itu Pemohon Kasasimengajukan gugatan pembayaran keringanan utang untuk memintakeadilan kepada Pengadilan;1.

Tergugat dijatuhi hukuman mati kemudian mendapat keringanan hukumanmenjadi menjadi hukuman seumur, pada tanggal 13 Juli 2011 Penggugatmengunjungi ke Malaysia dalam pertemuan tersebut Tergugat mengatakansudah tidak menginginkan Penggugat dan mengharapkan Penggugat jugasudah tidak menginginkannya Tergugat lagi dalam kondisi seperti keadaanTergugat sekarang ini ; 2200220 202222024.

Foto copy Surat dari Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen LuarNegeri Republik Indonesia Nomor; perihal Keringanan Hukumanterhadap Tergugat (Bukti P.4) ;e. Foto copy Surat dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Nomor ;perinal Saudara Termohon divonis hukuman mati oleh MahkamahTinggi Malaysia di Tawau pada tanggal 30 September 2005 telahmengajukan permohonan keringanan hukuman, (Bukti P.5) ;f.

tahun, kKemudian Penggugat kembali ketempat orangtuanya sebagaimana alamat tersebut diatas; e Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namunsejak tahun 2001 Tergugat dipenjara dalam kasus kepemilikan senjata,Penggugat mengetahui jika Tergugat ditangkap polisi Malaysia pada tahun2006 tersebut lewat pemberitahuan dari KBRI, tahun 2000 Tergugat pamitKe Malaysia =s2s22esqsssesennseeee seen enienssesere nee ieneeneeericeneenneeeeeese Tergugat dijatuhi hukuman mati kKemudian mendapat keringanan

di rumahorangtua Penggugat, selama dua bulan kemudian pindah ke Sukoharjoselama 3 tahun, kemudian Penggugat kembali ketempat orang tuanyahingga sekarang sebagaimana alamat tersebut di atas dan telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;e Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namunsejak, tahun 2000 Tergugat pamit ke Malaysia, kKemudian kena kasuskepemilikan senjata api, Tergugat pada tahun 2005 dijatuhi hukuman matinamun kemudian mendapat keringanan

menikahPenggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul)sehingga sudah dikaruniai keturunan seorang anak ; Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikandari Tergugat adalah karena tahun 2000 Tergugat pamit ke Malaysia dan sejaktahun 2001 Tergugat dipenjara dalam kasus kepemilikan senjata api, Penggugatmengetahui jika Tergugat ditangkap polisi Malaysia pada tahun 2006 lewatpemberitahuan dari KBRI, Tergugat dijatuhi hukuman mati namun kemudianmendapat keringanan

Apabila Para Tergugat bisa menyelesaikan pinjaman hingga 29Agustus 2019 maka akan diberikan keringanan pembayaran sebesarRp8.528.139,00 (Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan RibuSeratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) kepada Para Tergugat. Denganadanya keringanan tersebut maka Para Tergugat akan membayar sebesarRp55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pelunasanpinjaman.

Keringanan bunga Rp 8.528.139,00 Total pembayaran Rp 55.000.000,002. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat pembayaran ParaTergugat sebesar Rp55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) akandilakukan dengan cara pembayaran sebagai berikut: Pada tanggal 27 Juni 2019 akan dibayar sebesar Rp. 1.000.000,00 Pada tanggal 29 Juli 2019 akan dibayar sebesar Rp. 1.000.000,00 Pada tanggal 29 Agustus 2019 akan dibayar Rp 53.000.000,00 (Lunas)Jumlah Rp. 55.000.000, (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)3.

tarif 50% tersebut yangdiberikan sejak tahun 2000 sidli 2005 atau dengan kata lain TergugatRekonvensi telah menikmati keringanan tarif tersebut selama 5 tahun;Disamping itu Tergugat Rekonvensi juga menikmati keringanan tariftersebut di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) sejak 2006 sampaidengan 2008;6.

TPKS Surabaya Rp 1.767.225.075; Total keringanan Rp 9.572.371 .306,25;8.

Butir 2 INPRES Nomor 5 Tahun 2005 tentangPemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yangmengharuskan dilakukannya pemberian insentifkepada kapalkapal dengan trayek tetap dan teraturantara lain dengan pemberian keringanan tarif jasakepelabuhanan;e. Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) a Peraturan MenteriPerhubungan Nomor 72 Tahun 2005.6. Bahwa, gugatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap PT.

Bahwa penegasan Tergugat telah memberikan keringanantarif dan pemberian keringanan tarif dimaksud tidak mungkindiberikan secara terus karena berdampak pada kemampuanTergugat merupakan alasan yang tidak dapat diterimakarena tidak didukung dengan fakta dan atau penjelasansejauh mana dampak dari aturan 50% dari tarif mata uangUS dollar terhadap Pengguna Jasa.

Butir 2 INPRES Nomor 5 Tahun 2005 tentangPemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yangmengharuskan dilakukannya pemberian insentifkepada kapalkapal dengan trayek tetap dan teraturantara lain dengan pemberian keringanan tarif jasakepelabuhanan;f.

berwenang memeriksa sengketa administrasipemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan terlebih dahulueksepsi dari Tergugat/ Pembanding pada angka 2 yang substansinyamempersoalkan tentang pengajuan upaya administratif didalamnya;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada eksepsi angka 2 padapokoknya mempersoalkan surat dari Kuasa Hukum ParaPenggugat/Terbanding tanggal 19 Desember 2018 Nomor: 04/LH.S/SMDKT/2018 Perihal: Permohonan Keringanan

3 (tiga) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan;Menimbang, bahwa sebab musabab (asbabun nuzul) diterbitkannyaobjek sengketa 1. a), b), c), dan d) bukti P1, P2, P3, dan P4 yangditerbitkan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 September 2018 danobjek sengketa 2 bukti P5 diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding padatanggal 6 Pebruari 2019 adalah untuk menjawab surat Kuasa Hukum ParaPenggugat/Terbanding tanggal 19 Desember 2018 Nomor: 04/LH.S/SMDKT/2018 Perihal: Permohonan Keringanan

, pengurangan, danpembebasan retribusi.(2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subjek retribusi mengalami: a.

Put.No.326/B/2019/PT.TUN.JKT(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan,pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota;Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut pendelegasian perundangundangan sebagaimana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 70 ayat (3)Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RetribusiJasa telah dikeluarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 TentangTata Cara Pemberian

Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan RetribusiDaerah; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasetelah menelusuri ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 PeraturanWalikota Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan,Pengurangan, Dan Pembebasan Retribusi Daerah tidak diatur secara khusus;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap objek sengketa 1. a), b), c), dan d) bukti P1, P2, P3, dan P4yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding

Bahwa Penggugat telah sering berusaha untuk menjualkan 2 unit TownHouse tersebut akan tetapi sampai dengan saat ini belum juga lakuterjual dikarenakan daya beli masyarakat sangat rendah yang disebabkandampak COVID 19 namun Penggugat sebagai debitur yang bertanggungjawab dan beritikad baik terus berusaha untuk melunasi sisa kewajibankepada Para Tergugat dengan meminta keringanan pembayaranpelunasan dikarenakan kehidupan ekonomi yang menurun terdampak dariPandemi Covid 19;Halaman 3 dari 23 Putusan

Nomor 1/PDT/2022/PT PLG8.10.11.Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan(OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran corona virus Disease2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 48/POJK.03/2020, dimana didalamnya disebutkanbahwa debitur dapat diberikan keringanan dalam memenuhi kewajibannyakarena saat ini Indonesia

sedang dilanda Wabah Pandemi Corona VirusDisease 2019 (Covid 19) sebagaimana yang dimaksud dalam Kepres No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam PenyebaranCorona Virus Disease 2019 (Covid 19);Bahwa Pada tanggal 24 Maret 2021 Penggugat mengajukan permohonanpenebusan sertifikat yang menjadi agunan dan keringanan pelunasankepada Tergugat melalui Tergugat Il, dikarenakan Penggugat hanyasanggup membayar hutang tersebut sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratusjuta rupiah) kemudian hal tersebut telah

Menghukum Para Tergugat untuk menerima keringanan pembayaranpelunasan hutang dari Penggugat yakni sebesar Rp. 600.000.000 (enamratus juta rupiah) dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 811 denganSurat Ukur Nomor : 28/Pipa Reja/2013 Tanggal 10 Januari 2013 danSertifikat Hak Milik No. 812 dengan Surat Ukur Nomor : 28/PipaReja/2013 Tanggal 10 Januari 2013 kepada Penggugat;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk menggantikerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara Materiil sebesar

dan Il,PENGGUGAT sendin yang meminta Keringanan Pelunasan Hutangtetapl) PENGGUGAT sendiri yang merasa rugi padahal ObjekJaminan belum dilakukan Penjualan.Bahwa, oleh karena petitum dan dasar perselisihan(fundamentum petendi) gugatan Penggugat tidak saling mendukungdan bertentangan dengan prinsip process doelmatighei, makagugatan Penggugat tidaklan memenuhi syarat jelas dan pasti(duidelijke en bepaalde conclusie).

Dibebaskan dari pengenaan PPh sebesar 30% dari PPh terutang (Pasal 4 ayat (1)7/2001)b. 70% dari PPh terutang yang tidak dibebaskan dapat diangsur pembayarannya selantahun sejak tanggal ketetapan pajak (Pasal 4 ayat (2) PP 7/2001);Tahun 2002 Terbit Surat Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor : KEP.K.KKSK/12/2002 tanggal 30 Desember 2002; Ketua KKSK memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pajak urmenerbitkan Surat Keputusan tentang Keringanan Pajak Penghasilan kepada PT BaInvestindo

diminta Direktur Jenderal Pasebagai tindak lanjut SK KKSK;Tahun 2007 Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak WPajak Besar, memerintahkan melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai SPerintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN004/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 122007; Berdasarkan Data IDLP berupa tidak dilaporkannya penghasilan berupa keuntunkarena pembebasan utang;Tahun 2013eWajib Pajak tidak terbukti melakukan tindak pidana;eDirektur Jenderal Pajak tidak menerbitkan SK Keringanan

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, No:00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013, yang menetapkan besarnya PPh terutatas keuntungan karena pembebasan utang usaha yang diperoleh Penggugat pada tapajak 2002 adalah salah prosedur dan karenanya tidak sah, tanpa memperhatikan:a.Surat Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor: KEP02/K.KKSK/12/2tanggal 30 Desember 2002, yang memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal P.untuk menerbitkan Surat Keputusan Keringanan

atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPNomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013 adalah prematur, sehingga timemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b UU kkarena tidak ada Keputusan Beschikking yang mendahuluinya.Menurut Penggugat, pendapat Tergugat tersebut tidak tepat, karena unsur KeputtBeschikking yang mendahuluinya, yang menurut Tergugat tidak ada, dalam kenyataanada, yaitu dengan tidak diterbitkannya Keputusan yang seharusnya, berupa SKeputusan Keringanan

Pajak Penghasilan.bahwa Majelis berpendapat bahwa surat Keputusan keringanan pajak bukan sebagai sKeputusan yang mendahului Surat Ketetapan Pajak yang menjadi objek sengketa kaitidak ada suatu ketentuan yang menyatakan bahwa dengan tidak diterbitkannya/diterbitkannya surat Keputusan keringanan pajak penghasilan dapat diterbitkan SKetetapan Pajak, sehingga Majelis tidak melihat hubungan langsung antara sKeputusan keringanan pajak dengan Surat Ketetapan Pajak;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di

Pihak pertama bersedia menyelesaikan kewajiban kredit yang belumterbayar di BRI Unit Kembaran dengan meminta keringanan bunga.2. Pihak kedua dalam hal ini mewakili BRI Unit Kembaran bersediamemberikan keringanan bunga atas pelunasan kredit yobs sehingga totalpelunasan yang harus dibayarkan oleh pihak pertama kepada BRI UnitKembaran adalah sebesar Rp 15.000.000, (Lima belas juta rupiah)3.

Total pelunasan yang harus dibayarkan kembali ke kewajiban awal(tanpa keringanan bunga) yaitu sebesar Rp 17.656.500, (tujuh belas jutaenam ratus lima puluh enam juta lima ratus rupiah)5. Apabila yang bersangkutan melanggar kesepakatan negosiasi yangtersebut diatas maka pihak kedua berhak menyelesaikannya secara jalurhukum.6.

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,(dua ribu lima ratus rupiah);Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanbahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakuikesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umumberdasarkan Surat Dakwaan No.PDM231/SIAKS/8/2018 tertanggal 23 Agustus2018, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:PERTAMA :Bahwa ia terdakwa

Hasibuanmenghubungi saksi Roy Martin Tarigan agar mau membantu terdakwa akhirnyasaksi Roy Martin Tarigan meminjamkan dananya sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) kepada terdakwa ;Bahwa laporan yang telah disampaikan oleh terdakwa ke Polsek Lubuk DalamLaporan Polisi Nomor : LP/07/IV/2018/Riau/Res Siak tanggal 10 April 2018 tentangPerkara Pencurian Sepeda Motor Honda Type CB150R dan terdakwa sebagaikorban adalah tidak benar adanya hal tersebut terdakwa lakukan dengan tujuanhanya untuk mendapatkan keringanan

angsuran 5 (lima) bulan, saat itusaksi Salohot Amin Hasibuan yang mempertemukan terdakwa dengan saksiRoy Martin Tarigan ;Bahwa laporan yang telah disampaikan oleh terdakwa ke Polsek LubukDalam Laporan Polisi Nomor : LP/07/IV/2018/Riau/Res Siak tanggal 10 AprilHalaman 7 dari 22 putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN Sak2018 tentang Perkara Pencurian Sepeda Motor Honda Type CB150R danterdakwa sebagai korban adalah tidak benar adanya ; Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan dengan tujuan hanya untukmendapatkan keringanan

: Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada Polsek Lubuk dalam bahwaterdakwa di begal oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 4 orangmengendarai sepeda motor RX king kemudian menempelkan senjata tajamkepada terdakwa lalu membawa pergi Ssepeda motor milik terdakwa ; Bahwa benar kenyataannya sepeda motor tersebut terdakwa gadaikankepada saksi Roy tarigan seharga Rp. 2000.000, (dua juta rupiah) ; Bahwa benar terdakwa membuat laporan palsu ke Polsek Lubuk dalamtersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keringanan

Jatiluhur Gemilang Nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2007 tanggal 07 Februari 2007 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Direktur Utama atas nama JHONNY LITAN.4) Foto Copy Nota Dinas Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Ke Walikota Ternate Nomor : 644.2/205/DTKP/2007 tanggal 01 April 2007 Tentang Penentuan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk PT. Jatiluhur Gemilang.

SYAMSIR ANDILI.6) Foto Copy Keputusan Walikota Ternate Nomor : 112/11/Kota-Tte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. Jatiluhur Gemilang sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah). Untuk Pembangaun Hotel dan Mall Jatiland yang ditanda tangani oleh WalikotaTernate DRS. H.

SYARIF MARHABAN, S.AP dan saksi Riad AlAmari Msc Arch memberikan pertimbangan dan pendapatterhadap permohonan keringanan restribusi yang diajukan olehPT.

SYARIF MARHABAN, S.AP dan saksi Riad AlAmari Msc Arch memberikan pertimbangan dan pendapatterhadap permohonan keringanan restribusi yang diajukan olehPT. Jatiluhur Gemilang kepada Walikota Ternate adalah berupapenolakan (tidak dikabulkan) permohanan keringanan IMBPT.

Jatiluhur tidak termasuk kriteriayang disebutkan diatas akan tetapi berdasarkanpertimbangan yang diatur dalam Peraturan walikotaTernate Nomor 6 tahun 2005 tentang Tata carapemberian pengurangan keringanan dan pembebasanretribusi IMB pasal 4 yang menerangkan bahwapenetapan pemberian pengurangan keringanan danpembebasan retribusi IMB harus mendapat pertimbangandari aspek sosial, eknomi, budaya maupun lingkungandari wajib retribusi dan Dapat saksi jelaskan bahwasehubungan dengan pengurangan keringanan

Menetapkan tariff pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunansesuai Peraturan Walikota Ternate Nomor : 06 tahuntahun 2005 tentang tatacara pemberian pengurangan,keringanan, dan Pembebasan retribusi ;e Terdakwa tahu tentang permohonan dari PT. JatiluhurGemilang tentang IMB Mall dan Hotel Jatiland padatahun 2007 dan tahun 2010 ;e Bahwa pada tahun 2006 PT.

JatiluhurGemilang, menjadi sebesar Rp. 196.000.000, (seratus sembilan puluh enam jutarupiah), merupakan pengurangan dan keringanan 30 % dari Rp. 280.000.000.

Pihak Il mengajukan keringanan bunga dari total pelunasan sisa pinjaman (pokokdan bunga) yang seharusnya masih sebesar Rp.36.387.682, ;3. Pihak dapat memberikan keringanan bunga sebesar Rp.2.387.862, sehinggatotal pelunasan baru sebesar Rp.34.000.000. ;4.

Apabila sampai batas waktu pada poin 4 tersebut Pihak II tidak dapat memenuhikewajibannya, maka pemberian keringanan bunga ini batal dan jumlahpelunasan kembali seperti semula sebesar Rp.36.387.682, ;Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak salingmengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan(acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat danTergugat untuk penyelesaian

terkiniakan dijelaskan kembali oleh Penggugat menyesuaikan tanggalpelunasan kredit.(2) Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III akan melakukan pelunasan kreditkepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit No.Hal 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor : 4/Pdt.G.S/2020/PN.Bli.0582/BGL/KMK/2016 tertanggal 27 Mei 2016 sehingga status kreditmenjadi Lunas selambatlambatnya pada 31 Agustus 2020.Pasal 2(1) Dalam pelunasan kredit, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diberikankeringanan oleh Penggugat berupa keringanan

pembayaran dendasebesar 100% (seratus persen) dari denda yang timbul pada saat tanggalpelunasan kredit, dengan syarat bahwa keringanan pembayaran dendatersebut diberikan apabila pelunasan kredit dilakukan selambatlambatnya pada 31 Agustus 2020.(2) Apabila pelunasan kredit melewati tanggal 31 Agustus 2020, makapemberian keringanan pembayaran denda tersebut dibatalkan.Pasal 3(1) Apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi ketentuanPasal 1 dan Pasal 2, maka Penggugat akan melaksanakan

Sedangkan nasabah yang mengalamipenuruan kemampuan dalam pembayaran cicilan, makaia dapat diberi keringanan;c. Bahwa penghargaan dan merupakan mukafaah tasjiiyah(insentif) keringanan dapat diwujudkan dalam bentukpotongan dari total kewajiban pembayaran;d. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebutmenurut ajaran Islam, DSN memandang perlumenetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS danmasyarakat secara umum.Mengingat : 1. Firman Allah SWT; antara lain:a.

play ally ple all lie Col OF abe byl ($9)Svecal Cow G JLaa es me belo al Ss cllJlas ue H ss vo eb os Slee = euok +Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika Nabi Saw.memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah Dewan Syariah Nasional MUI46 Potongan Tagihan Murabahah 3 Memperhatikan 1.beberapa orang dari mereka seraya mengatakan:Wahai Nabi Allah, Engkau telah memerintahkan untukmengusir kami sementara kami mempunyai piutang padaorangorang yang belum jatuh tempo Maka Rasulullahsaw berkata: Berilah keringanan

Pctsecara damai dimana Para Tergugat akan membayar lunas pinjamannyasebesar Rp. .44.230.652, ( Empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribuenam ratus lima puluh dua rupiah).Apabila tergugat bisa menyelesaikan pinjamanhingga 29 Oktober 2019 maka akan diberikan keringanan pembayaran sebesarRp. 7.465.402, ( Tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus duarupiah) kepada tergugat .Dengan adanya keringanan tersebut maka tergugatakan membayar sebesar Rp 36.765.250,( Tiga puluh enam juta tujuh

Total Rp 44.230.652, Keringanan bunga (Rp 7.465.402,) Total pembayaran Rp 36.765.250,2.

,membuat Nota Dinas tanggal April 2007 perihal Penentuan Keringanan RetribusiIzin Mendirikan Bangunan (IMB) PT.

., selaku Kepala Dinas Tata Kota danPertamanan Kota Ternate perihal Penentuan Keringanan Retribusi jin MendirikanBangunan (IMB) untuk PT.

SYARIF MARHABAN,, sehingga pertimbangan dan pendapatS.AP., yang tidak benar tersebut mengakibatkan terbitnya Surat Keputusan WalikotaNo : 112/11/KotaTte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangandan Keringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada PT. JatiluhurGemilang.e Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Walikota No : 112/11/KotaTte/2007 tanggal 25April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi jinMendirikan Bangunan (IMB) disampaikan kepada PT.

., selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternateperihal Penentuan Keringanan Retribusi jin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk PT.Jatiluhur Gemilang yang turut dijadikan pertimbangan Walikota Ternate untukmenentukan pemberian pengurangan atau keringanan besaran retribusi Ijin MendirikanBangunan (IMB) Mall dan Hotel Jatiland, maka Walikota Ternate menerbitkan SuratKeputusan No : 112/11/KotaTte/2007 tanggal 25 April 2007 tentang PenetapanPengurangan dan Keringanan Retribusi Jin Mendirikan Bangunan

Jatiluhur Gemilang kepada Walikota Ternate adalahberupa penolakan (tidak dikabulkan) permohonan keringanan penetapan tarif retribusiIzin Mendirikan Bangunan (IMB) PT.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).weneeeoe Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;ooneee Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisandi persidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan sebaliknyaterdakwa bertetap pada permohonannya untuk memohon keringanan hukuman; nonennn Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Surat DakwaanS

Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710Telp.(021) 3450932 Pax. (021) 3440889 FATWADEWAN SYARI AH NASIONALNO. 49/DSNMUI/II/2005TentangKONVERSI AKAD MURABAHAHDewan Syariah Nasional setelah,Menimbang : a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah padaLembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnyadilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telahdisepakati antara LKS dengan nasabah;b. bahwa dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuandalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan

;c. bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapatdiwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akadbaru dalam penyelesaian pembayaran kewajiban;d. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebutmenurut Syariah Islam, Dewan Syariah Nasionalmemandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikanpedoman.Mengingat : 1.

Sal US ploy Ty abe ath Glo Gol ol ule al SayCLL al gf USL cpgn LAU ool cel OF cllo BLAN Syn) SLB Jat d Od GU le Wy LaLal Aicel o) 9 )) alae as y yao ple 9 als ale al beIbnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliaumemerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglahbeberapa orang dari mereka seraya mengatakan: WahaiNabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkanuntuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutangpada orangorang yang belum jatuh tempo MakaRasulullah saw berkata: Berilah keringanan

bukti berupa : 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umumtersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu jugapada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalamhalaman 2 dari 43.Ptsn.No.55/Pid.B/2017/PN.Plw.surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapatdengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu) Terdakwamengajukan permohonan keringanan

hukuman bahwa Terdakwa merasabersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telahdilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa,selanjutnya mohon keringanan hukuman yang seringanringannya karenaTerdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya:;Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yangdiajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukanJawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggalitu juga yang pada pokoknya