Ditemukan 2214763 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3336/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JFE SHOJI STEEL INDONESIA
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN oOJumlah PPN Penyerahan 5,905,512,080PENGHITUNGAN PPN KURANG (LEBIH) BAYARa. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri ,442,114,174b. PPWN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama oOc. Pajak yang dapat diperhitungkanc.1.
    PPN Disetor Sendiri oOJUMLAH PAJAK DIPERHITUNGKAN 18,789,926,816PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR (13,347,812,642)KELEBIHAN PAJAK YANG SUDAH :a. Dikompensasikan 13,347 ,812,642b. Direstitusi 0c.Jumlah (a+b) 13,347,812,642 PPN KURANG(LESIA) DIBAYAR 7Halaman 3 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 3336/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 04 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113693.16/2014/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00290/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 14 Maret 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
    )Kelebihan Pajak yang Sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 13.347.812.642Pajak yang kurang dibayar Rp 7.417.687Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 7.417.687Pajak yang masih harus dibayar Rp 14.835.374Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal
    Putusan Nomor 3336/B/PK/Pjk/2018Dasar Pengenaan Pajak Rp62.710.496.793PPN yang terutang Rp 5.442.114.174Kredit Pajak Rp18.782.509.129Pajak yang kurang / (lebih) dibayar (Rp13.340.394.955)Kelebihan Pajak yang Sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp13.347.812.642Pajak yang kurang dibayar Rp 7.417.687Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 7.417.687Pajak yang masih harus dibayar Rp 14.835.374Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali
Putus : 14-02-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
237 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2019 Keterangan Pemohon BandingPenyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 0PPN yang harus dibayar 0Bunga pasal 13 (3) KUP 0PPN Yang harus dibayar 0 Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajaksebesar : NihilBahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan atau tidak sah, serta menyatakantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Keputusan DirekturJenderal Pajak no KEP00083/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    dandiberikan putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88933/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00083/KEB/WPJ.24/2016tanggal 13 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang
    Sudirman No 100, Jururejo, Ngawi, Jawa Timur, denganperhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp1.379.938.529,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar Rp 137.993.852,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 137.993.852,00RpPPN Kurang/(Lebih) Bayar 0.00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar RP O00dMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00083/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2011 Nomor00052/207/11/646/15 tanggal 10 Maret 2015, atas nama PTCahaya Sakti Chandra Motor, NPWP 02.305.155.0646.001,beralamat di Jalan PB.
    /(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor
Putus : 04-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3312/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (d/h PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
3959 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon agar Pengadilan Pajak mengabulkanpermohonan banding ini selurunnya dan Keputusan Keberatan yangditerbitkan oleh Terbanding dalam Keputusan NomorKEP00229/KEB/WPJ.20/2016 tertanggal 23 November 2016 dapatdibatalkan sehingga perhitungan pajak menurut pemohon banding adalahmenjadi sebagai berikut: No Keterangan Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 02 PPN Kurang
    Administrasi 0PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 08 Mei 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90400/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00229/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 23 November 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00229/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2011 Nomor: 00122/207/11/007/15 tanggal 10 September 2015,atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance (d/h PT KencanaInternusa Artha Finance), NPWP: 01.302.893.1062.000 (d/h01.721.016.2007.000):6.2.
    Putusan Nomor 3312/B/PK/Pjk/2018banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00229/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 23 November 2016 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor00122/207/11/007/15 tanggal 10 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000), adalahyang secara nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan
    PemohonPeninjauan Kembali cukup berdasar dan dapat dibenarkan karenadalildalil yang diajukan merupakan pendapat yang bersifat menentukankarena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masihharus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar RpO0,00; (nihil), denganperincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00;PPN kurang
Putus : 04-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3318/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT STARFOOD INTERNATIONAL
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1.195.854.216,00jumlah PPN lebih bayar (1.190.033.589,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87180/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 28 September 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1790/WPJ.24/2014 tanggal 8 Desember2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    C7, Randuagung, Gresik, sehingga pajak yang masihmenjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak :harus dibayar Ekspor scs74 615508 10 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri S608 072,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 44.100.000 00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 140 842 dee 00 Jumlah aENsOsUe3tnAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutangPPNJumlah seluruh penyerahanPerhitungan PPN Kurang Bayar :Rp4.714.000,00Rp3.823.678.231,00 ; ; ; Rp Pajak keluaran yang dipungut
    RpJumlah perhitungan PPN kurang bayar (1.189.745.320,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke Masa RpPajak berikutnya 1.190.033.588,00. RpPPN yang kurang dibayar 288.268,00, . .
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1790/WPJ.24/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012Nomor 00027/207/12/641/13 tanggal 1 November 2013, atas namaPT Starfood International, NPWP 02.713.846.0641.000, alamatJalan KIG Raya Selatan Kav. C7, Randuagung, Gresik, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 4 dari 8 halaman.
    Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembaliMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1/790/WPJ.24/2014 tanggal 8 Desember 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 —
53 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 104/B/PK/Pjk/2019Bahwa perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Bandingadalah sebagai berikut: Keterangan SPT Pemohon Banding(Rp)DPP Pajak Keluaran 68.655,000,00Pajak Keluaran Seluruhnya; 6.865.500,00Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut0,00PPNDipungut Sendiri 68.655.000,00Kredit Pajak:Pajak Masukan Dalam Negeri 0,00Disetor sendiri 0,00Kompensasi bulan lalu 0,00Lainlain 0,00Jumlah Kredit Pajak 0,00PPN Terutang 0,00Sudah dikompensasi ke bulan berikutnya 0,00PPN Kurang Bayar
    Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 Nomor00029/207/09/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama PT Kyochon RestoIndonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, Jenis Usaha: penjualan motorbekas, beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, BulevarHalaman 2 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 104/B/PK/Pjk/2019Kelapa Gading, Jakarta Utara, sehingga penghitungan Pajak PertambahanNilai barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 69.427.000,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0,00 Jumlah seluruh penyerahan 69.427.000,00 Penghitungan PPN kurang bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 6.942.700,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0,00Jumlah perhitungan PPN Kurang
    (Lebih) Bayar 6.942.700,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak 0.00berikutnya ,PPN yang kurang dibayar 6.942.700,00Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 3.332.496 ,00 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 10.275.196,00 ao Dio Alo Dio Wis Alo Alo Dio Aio Dio Dio Dio Aw DW Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan
    bayar i,Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 6.942.700,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 6.942.700,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa R 0.00ppajak berikutnyaHalaman 6 dari 8 halaman.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3334/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JFE SHOJI STEEL INDONESIA
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlah PPN Penyerahan 5.385.119PENGHITUNGAN PPN KURANG (LEBIH) BAYARa. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 4.923.298.b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang samac. Pajak yang dapat diperhitungkanc.1. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar 3.425.101daerah pabean yang PMnya dapat dikreditkan. ewc.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PMnya dapat dikreditkan 2.222 .282c.3.
    PPN Disetor Sendiri JUMLAH PAJAK DIPERHITUNGKAN 13.062.036PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR (8.138.737.KELEBIHAN PAJAK YANG SUDAH :a. Dikompensasikan 8.138.737b. Direstitusic.
    Jumlah (atb) 8.138.737, Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 08 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut113691.16/2014/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00287/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 14 Maret 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan
    Putusan Nomor 3334/B/PK/Pjk/2018Februari 2016 Masa Pajak Juni 2014, atas nama PT JFE Shoji SteelIndonesia, NPWP: 01.071.035.8055.000, beralamat di MM2100 IndustrialTown Block B42, Ganda Mekar, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat,17520, dan menghitung kembali jumlan Pajak yang masih harus dibayarsebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 595.328.390.851PPN yang terutang Rp 4.923.298.496Kredit Pajak Rp 113.062.036.279Pajak yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 8.138.737.783)Kelebihan Pajak yang Sudah: Dikompensasikan
    Putusan Nomor 3334/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00287/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 14 Maret 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3277/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO)
3513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP00027/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2012 Nomor 00034/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015; atas nama: KNSDistrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000,beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa, Langsa24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagai berikut: No URAIAN JUMLAH (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 5.003.587.914,002 Penghitungan PPN Kurang
    Bayar :aPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 47.708.791,00b Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 5.086.916.083,00c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) ee3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5.039.207.292,004 PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,005 Sanksi administrasi : 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00027/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012Nomor 00034/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015 atas nama:KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP:02.888.108.4105.000, alamat: Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa 24451 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga
    Putusan Nomor 3277/B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 5.003.587.914,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar : Rpa Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 47.708.791,00b Jumlah
    Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 5.086.916.083,00c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) Rp (5.039.207.292,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 5.039.207.292,00berikutnya4 PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) Rp 0,005 Sanksi administrasi : Rp 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3273/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT BANK BUKOPIN, TBK vs PT BANK BUKOPIN, TBK
4021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111326.99/2010/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018 yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP00147/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal20 Februari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang
    Putusan Nomor 3273/B/PK/Pjk/2018Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00166/207/10/091/15 tanggal 15 April 2015Masa Pajak September 2010 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00021/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 13 April 2016, atas nama: PT Bank Bukopin, Tbk,NPWP. 01.367.605.1091.000, beralamat di Jalan MT Haryono Kav 5051,Jakarta, dan alamat korespondensi di Jalan Semalang Indah 8/12,Surabaya;Menimbang
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00147/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00166/207/10/091/15tanggal 15 April 2015 Masa Pajak September 2010 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00021/WPJ.19/KP.0103/2016
    Bayar(SKPKB) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00166/207/10/091/15 tanggal 15April 2015 Masa Pajak September 2010 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00021/WPJ.19/KP.0103/2016tanggal 13 April 2016, atas nama Penggugat, NPWP01.367.605.1091.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00147/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa
Putus : 14-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DANITAMA NIAGAPRIMA,
3026 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan yang PPNnya harus Dipungut sendiri Rp.26.550.333.543,00 Penyerahan yg PPNnya dipungut Pemungut PPN = Rp 0,00Penyerahan Yang PPNnya Tidak Dipungut Rp 503.960.000,00Penyerahan yang Dibebaskan dr Pengenaan PPN Rp 4.691.900.000,00Total penyerahan Rp31.746.193.543,00Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri Rp 2.655.033.291,00Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Rp 2.655.033.291,00Jumlah Pajak yang Lebih Bayar Rp 0,00Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya Rp 0,00Jumlah Pajak yang Kurang
    Putusan Nomor 125/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86973/PP/M.XA/16/2017, tanggal 25 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2086/WPJ.04/2015 tanggal 15 September 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00027/207/10/064/14 tanggal 29 Agustus2014
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2086/WPJ.04/2015 tanggal 15 September 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00027/207/11/064/14 tanggal 29 Agustus 2014 Masa Pajak Juli2010, atas nama PT Danitama Niagaprima, NPWP01.346.766.7064.000, alamat Jalan Sultan Hasanuddin Nomor4748, Melawai, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh
    dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP2086/WPJ.04/2015 tanggal 15 September 2015, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang
Putus : 10-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3399/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
5023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3399/B/PK/Pjk/2018Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor00026/207/12/646/15 tanggal 13 Mei 2016, Masa Februari 2012;3.
    Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2012Nomor 00026/207/12/646/15 tanggal 16 Maret 2015, atas nama PT CahayaSakti Chandra Motor, NPWP 02.305.155.0646.001, beralamat di Jalan PB.Sudirman, Nomor 100, Jururejo, Ngawi, Jawa Timur, dengan perhitungansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.664.948.126,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 166.494.812,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 166.494.812,00RpPPN Kurang
    Putusan Nomor 3399/B/PK/Pjk/2018RpPPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 7 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Maret2018;Menimbang, bahwa permohonan
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00115/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2012 Nomor00026/207/12/646/15 tanggal 16 Maret 2015, atas nama PTCahaya Sakti Chandra Motor, NPWP 02.305.155.0646.001,beralamat di Jalan PB.
    /(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 600Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
2416 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Pajak NomorPut88951/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa berdasarkan alasan Pemohon Banding memohon untuk MajelisHakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan atau tidak sah, sertamenyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00112/KEB/WPJ.24/2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember 2011 Nomor 00070/207/11/646/15 tanggal 10 Maret 2015, atasnama PT Cahaya Sakti Chandra Motor, NPWP 02.305.155.0646.002,beralamat di Jalan Caruban Ngawi Nomor 36, Karangjati, Ngawi, JawaTimur, dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp anaPajak keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 62.388.136,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 62.388.136,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN
    yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2017,Halaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00112/KEB/WPJ.24/2016, tanggal 13 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai, Masa Pajak November 2011, NomorHalaman 3 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 109/B/PK/Pjk/2019sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 62.388.136,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini
Putus : 14-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — PT BUANA WIRALESTARI MAS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88643/PP/M.XXA/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa menurut Pemohon Banding jumlah PPN yang kurang
    PPN Kurang BayarKelebihan Pajak yg sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaDikompensasikan ke Masa Pajak ......
    (karena pembetulan)Jumlah Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanPPN yang kurang dibayarSanksi administrasiBunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUPJumlah Sanksi AdministrasiUraian Menurut PemohonBandingDasar Pengenaan PajakEkspor 78.733.326.73811.056.581.61811.145.250.000981.250.000 101.516.408.3561.105.658.16951.530.106.163 1.530,106.163(424.447.998)424 447.998 424 447.998 Jumlah PPN ymh dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00368/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 27 Juni 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00055/207/11/092/15 tanggal 3 November 2015, atas nama PTBuana Wiralestari Mas, NPWP: 01.358.305.9092.000, alamatSinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30, Jalan M.H.
    penghitungan PPN Kurang BayarKelebihan Pajak yg sudah178.733.326.73811.056.581.61811.145.250.000981.250.000 101.516.408.3561.105.658.1651.530.106.163 1.530.106.163(424.447 .998) Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 424 447 998Dikompensasikan ke Masa Pajak ......
Putus : 14-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BORNEO MAKMUR LESTARI,
3115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP483/WPJ.06/2014 tanggal 2 April 2014 tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00002/207/10/028/13tanggal 11 Februari 2013 Masa Pajak Februari 2010 atas namaPT Borneo Makmur Lestari, NPWP = 21.013.315.3028.000,beralamat di Pusat Niaga Roxy Mas Blok C4 Nomor 28, Cideng,Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.
    tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP483/WPJ.06/2014 tanggal 2 April 2014, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang
    Pemanfaatan JKP dari Luar PabeanPenghitungan PPN Kurang Bayar:Ra.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri pb.Dikurangi :R Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: pR STP (pokok kurang bayar) pR Dibayar dengan NPWP sendiri pR 1.045.128.384,00 LainlainpR 1.045.128.384,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkanpRJumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar) (1.045.128.384,00)pR 1.045.128.384,00Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyapRPPN yang kurang (lebih) dibayar pSanksi Administrasi:RBunga
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3327/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MONDELEZ INDONESIA MANUFACTURING
2911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (ab)Jumlah Penghasilan Neto(5+6+7.C)Kompensasi KerugianPenghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP)Penghasilan Kena PajakPajak Penghasilan TerhutangKredit Pajak Dalam NegeriPajak yang tidak/kurang BayarSanksi Administrasi (Bunga Pasal13 (2) KUP)909.902.098.698(691.705.787.847)(163.962.424.371)903.503.112.280(691.705.787.847(163.962.424.371 54.233.886.480(33.368.937.880)47.834.900.062(33.368.937.880 20.864.948.600129.418.138.726(6.102.899.479)123.315.239.24714.465.962.18241.848.067.313)(6.712.471.23135.135.596.082
    Laba Bruto dari Usaha 211.797.324.4334 Biaya Usaha 163.962.424.3715 Penghasilan Neto dari Usaha 47.834.900.0626 Penghasilan Neto dari Luar Usaha (33.368.937.880)7 Jumlah Penghasilan Neto 14.465.962.1828 Penyesuaian Fiskal 338.094.987.1041.Penyesuaian Fiskal Positif 44.442.971.1832.Penyesuaian Fiskal Negatif (6.347.984.079)9 Penghasilan Neto Fiskal 52.560.949.28610 Kompensasi Kerugian 51.701.887.17211 Penghasilan Kena Pajak 859.062.11412 PPh Terutang 214.765.50013 Kredit Pajak 12.400.389.50014 PPh Kurang
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00061/KEB/WP4J.07/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/206/11/057/14tanggal 24 November 2014 atas nama PT Mondelez IndonesiaManufacturing, NPWP: 01.071.001.0057.000, beralamat di: GrahaInti Fauzi Lt. 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat,Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan
    PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00061/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 18 Februari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Putusan Nomor 3327/B/PK/Pjk/2018Kompensasi Kerugian Rp 51.701.887.172Penghasilan Kena Pajak Rp 859.062.114PPh Terutang Rp 214.765.500Kredit Pajak Rp 12.400.389.500PPh Kurang /Lebih dibayar Rp (12.185.624.000)Sanksi Administrasi: Pasal 13 (2) KUP Rp PPh yang masih harus (lebih) dibayar Rp (12.185.624.000)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang,
Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3276/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KNS DISTRIK ACEH TIMUR KERJA SAMA OPERASI (KSO)
3415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor KEP00020/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2010 Nomor 00027/207/10/105/15 tanggal 31 Maret 2015; atasnama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa, Langsa24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagai berikut: No URAIAN JUMLAH (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak A222 cae2 Penghitungan PPN Kurang
    Bayar :a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 427.922.135,00b Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ac Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (812.504.197,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak 812.504.197,00berikutnya4 PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,005 Sanksi administrasi : 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00020/KEB/WPJ.25/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2010 Nomor 00027/207/10/105/15 tanggal 31 Maret 2015, atasnama: KNS Distrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP:02.888.108.4105.000, alamat: Jalan Garuda, Pondok Kelapa,Langsa 24451 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku
    Putusan Nomor 3276/B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak2 Penghitungan PPN Kurang Bayar : RpRp 4.279.221.348,00a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 427.922.135,00b Jumlah
    Pajak yang dapat diperhitungkanRp = 1.240.426.332,00c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) Rp (812.504.197,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Rp3 berikutnya4 PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) Rp5 Sanksi administrasi : Rp6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) RpMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa
Putus : 04-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3315/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (d/h PT. KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5556 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon agar Pengadilan Pajak mengabulkanpermohonan banding ini selurunnya dan Keputusan Keberatan yangditerbitkan oleh Terbanding dalam Keputusan NomorKEP00234/KEB/WPJ.20/2016 tertanggal 24 November 2016 dapatdibatalkan sehingga perhitungan pajak menurut pemohon banding adalahmenjadi sebagai berikut: No Keterangan Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 02 PPN Kurang
    Administrasi 0PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 Maret 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90393/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00234/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 24 November 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00234/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 24 Nopember 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2011 Nomor 00128/207/11/007/15 tanggal 10 September 2015,atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance (d/h PT KencanaInternusa Artha Finance), NPWP: 01.302.893.1062.000 (d/h01.721.016.2007.000):6.2.
    Putusan Nomor 3315/B/PK/Pjk/2018banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00234/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 24 November 2016 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00128/207/11/007/15 tanggal 10 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000), adalahyang secara nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan
    PemohonPeninjauan Kembali cukup berdasar dan dapat dibenarkan karenadalildalil yang diajukan merupakan pendapat yang bersifat menentukankarena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masihharus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar RpO0,00; (nihil), denganperincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak RpPPN kurang
Putus : 14-02-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
2610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 6/B/PK/Pjk/2019 Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 0 PPN yang harus dibayar 0Bunga pasal 13 (3) KUP 0PPN Yang harus dibayar 0 Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajaksebesar : NihilBahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan atau tidak sah, serta menyatakantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Keputusan DirekturJenderal Pajak no KEP00132/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88912/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00132/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 16 Mei 2016, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Putusan Nomor 6/B/PK/Pjk/2019tanggal 27 Februari 2015, atas nama PT Cahaya Sakti Chandra Motor,NPWP 02.305.155.0646.002, beralamat di Jalan Caruban Ngawi No.36,Karangjati, Ngawi, Jawa Timur, dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp475.356.817,00Pajak keluaran yang hrs dioungut/dibayarvallg pong Rp 47.535.681,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 47.535.681,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp
    Putusan Nomor 6/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00132/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 16Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 Nomor
    /(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayaryang g/( ) Bay Rp 0.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Halaman 6 dari 8 halaman.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
1821 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3322/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT AJINEX INTERNATIONAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4560 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laba Brute 589.552.846.219 5B.552.846.219 =Biaya Usaha Lainrya (11.879.869.383) (328.121.203.008) 26,741.353,625Penghasilan (Beban) dari Luar Usaha (B.358.855.328) (3.358.855.3928)Penyasuaian Fiskal F55o.827.076 7.559.827.0076 Jumlah Penghasilan Netto 50,873.948,584 274.632.614.959 26,.241,333,625Kompengasi Kerugian : " elPenghasilan Kena Pajak 50,872,048.584 9 24.632.614.959 26.241,335.625PPA Terutang 12,718.487.000 6.158.153.500 6,560,333,500Kredit Pajak 210.191.408.331 10.191.208.331 =PPh yang Kurang
    Putusan Nomor 3322/B/PK/Pjk/20182014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor:00008/206/11/057/13 tanggal 25 September 2013, atas nama: PT AjinexInternational, NPWP: 01.061.620.9057.000, beralamat di Jalan Laksda YosSudarso Nomor 7778 Sunter Jaya, Jakarta Utara 14350;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan
    Menghukummengembalikan kelebihan pembayaran PPh BadanTermohonPeninjauanKembaliketentuanperaturanuntuk segeratahun pajak2011menjadi sebesar Rp7.470.117.821,00, dengan perhitungan sebagai berikut:Uraian Semula (ikurang) Meniadl(Rp)Penghasilan Neto 50.873.948.584 (26.241.333.625) 24.632.614.959Penghasilan Kena Pajak 50.873.948.584 (26.241.333.625) 24.632.614.959PPh Terutang 12.718.487.000 (6.560.333.500) 6.158.153.500Kredit Pajak 10.191.308.331 0 10.191.308.331 PPh Kurang / (Lebih) Bayar 2.527.178.321
    (6.560.333.500) (4.033.154.8314) Sanksi Administrasi 909.784.321 (909.784.321) 0 Jumlah PPh yang Kurang(Lebih) 3.436.962.990(7.470.117.821) (4.033.154.8341) 4.
    Putusan Nomor 3322/B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP3050/WPJ.07/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2011 Nomor 00008/206/11/057/13 tanggal 25 September 2013,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.620.9057.000, adalah sudahtepat dan
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KYOCHON RESTO INDONESIA,
2422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 133/B/PK/Pjk/2019 KeteranganDPP Pajak KeluaranPajak Keluaran SeluruhnyaPajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPNDipungut SendiriKredit Pajak:Pajak Masukan Dalam NegeriDisetor sendiriKompensasi bulan laluLainlainJumlah Kredit PajakPPN TerutangSudah dikompensasi ke bulan berikutnyaPPN Kurang BayarSanksi BungaKenaikanJumlah SanksiTotal Kurang Bayar SPT PemohonBanding(Rp)142.470.051,0014.247.000,00 14.247.000,00 3.334.522,000,000,000,003.334.522,00 10.912.478,000,0010.912.478,00 0,000,00
    0,00 10.912.478,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanPUT87447/PP/M.XIIA/16/201 7, 9 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pajak NomortanggalMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP589/WP4J.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPajak 201000024
    Putusan Nomor 133/B/PK/Pjk/2019 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 5 0,00 Jumlah seluruh penyerahan 5 1ATES80. 8498Penghitungan PPN kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 5 147.693.065,00Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 0,00Dibayar dengan NPWP sendiri 5 10.912.478,00Lainlain 5 132.232.913,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 5 143.145.391,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar S 4.547.674,00Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak
    R 0.00berikutnya p ,PPN yang kurang dibayar 5 4.547.674,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 5 2.182.884,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 6.730.558,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 18 Januari 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima
    BayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiri . 147.693.065,00Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan S 0,00Dibayar dengan NPWP sendiri s 10.912.478,00Lainlain . 132.232.913,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan . 143.145.391,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar s 4.547.674,00Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke R 0,00Halaman 6 dari 9 halaman.