TPGkeselamatan kapal, pencegahan dan pencemaran dari kapal, pengawakankapal, garis muat kapal dan pemuatan, kesejahteraan awak kapal,kesehatan penumpang, status hukum kapal, managemen keselamatan danpencegahan pelayaran dan managemen keamanan kapal dan suratsuratkapal yang asli dan tidak mempunyai sehingga kapal KM tanpa namadikatakan tidak laik laut.Bahwa perbuatan terdakwa LA ODE TAMRAN Alias BUJANGmelanggarPasal 302 ayat (1) Jo pasal 117 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 2008

Tanpa Nama ditangkap olehpetugas pos angkatan laut karena membawa penumpang TKI Illegal, tidakmemiliki Surat jin Berlayar, kapal tidak laik lautBahwa saksi menyatakan Karena pada saat berangkat, tidak adadilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkanoleh petugas syahbandar.Bahwa benar saksi menyatakan KM. Tanpa Nama sama sekali tidakdilengkapi peralatan keselamatan penumpang (tidak ada pelampung dil).Bahwa benar saksi menerangkan KM.

Tanpa Nama ditangkap oleh petugaspos angkatan laut karena membawa penumpang TKI Illegal, tidak memilikiSurat jin Berlayar, kapal tidak laik lautBahwa saksi menyatakan Karena pada saat berangkat, tidak adadilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehpetugas syahbandar.Bahwa benar saksi menyatakan KM. Tanoa Nama sama sekali tidakdilengkapi peralatan keselamatan penumpang (tidak ada pelampung dll).Bahwa benar saksi menerangkan KM.

Tanpa Nama ditangkap oleh petugaspos angkatan laut karena membawa penumpang TKI Illegal, tidak memilikiSurat jin Berlayar, kapal tidak laik lautBahwa saksi menyatakan Karena pada saat berangkat, tidak adadilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehpetugas syahbandar.Bahwa benar saksi menyatakan KM. Tanoa Nama sama sekali tidakdilengkapi peralatan keselamatan penumpang (tidak ada pelampung dil).Bahwa benar saksi menerangkan KM.

persetujuan berlayar berlaku 1 x 24 jam sejak dikeluarkan yang apabila tidak berlayar harus di urus lagi.Bahwa benar lamanya berlaku SPB adalah berlaku selama berlayarbelum sampai ke pelabuhan tujuanBahwa benar yang membawa kapal adalah nakhodaBahwa syaratsyarat ke laik lautan di atur pada pasal 117 UU No.17tahun 2008.Bahwa untuk menandai kapal laik laut adalah dibuktikan dengansertifikat.Bahwa yang mengeluarkan surat keterangan laik laut untuk GT dibawah 7 GT adalah Dinas Perhubungan.Bahwasyaratsyarat

dakwaan kesatu dan dakwaan kedua; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar bukti kas tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp20.000.000,-;- 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp50.000.000,-;Dikembalikan kepada saksi Wa Ode Rien Indah Sari, dan 21 (dua puluh satu) lembar Asli Sertifikat Laik

Salialin; SLO Nomor : 23/01/0000367/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Wa Hadja; SLO Nomor : 23/01/0000386/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Adu; SLO Nomor : 23/01/0000368/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ode Pongga; SLO Nomor : 23/01/0000388/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Tare;Dikembalikan kepada masing-masing warga yang namanya tercantum dalam Sertifikat Laik Operasi tersebut;

Fotocopy sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Komite Nasional KeselamatanUntuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 9 Januari2013, diberi tanda T.1;. Fotocopy sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Komite NasionalKeselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 10januari 2014, diberi tanda T.2;.

Foto copy sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Komite NasionalKeselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) area Baubau tanggal 11 Juni 2014,diberi tanda T.3;. Fotocopy sertifikat Laik Opeasi (SLO) yang diterbitkan oleh PerkumpulanPerlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) area Sulawesi Tenggara tanggal 14November 2012, diberi tanda T.4;.

Fotocopy sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh PerkumpulanPerlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) area Kendari tanggal 14 Februari2017, diberi tanda T.5;. Foto copy sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Komite NasionalKeselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) area Baubatu tanggal 20 Desember2015, diberi tanda T.6;.

Foto copy sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan olen Komite NasionalKeselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) area Baubau tanggal 30 Desember2016, diberi tanda T.7;. Fotocopy Testimoni 32 (tigapuluh dua) Masyarakat Desa Waturempe yangpengurusan listriknya dilakukan oleh Sdr. Darmin, diberi tanda T.8;.

Aulia Pertiwi di bulan Maret 2013 tersebut;Menimbang, bahwa Surat Jaminan Instalasi tersebut digunakanTerdakwa sebagai syarat bermohon Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada KonsuilArea Baubau yang kemudian pada tanggal 12 Februari 2014 terbitlan SLO atasnama 37 (tiga puluh tujuh) kepala keluarga tersebut yang dalam masingmasingSLO itu tercantum nama CV.

Sudarmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melayarkan Kapalnya Sedangkan Yang Bersangkutan Mengetahui Kapal Tersebut Tidak Laik Laut sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Layang Kuala Siak pada koordinat 01 14 67102 11 94 T, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebihdekat pada tempat Pegadilan Negeri Dumai sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP,maka Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahuikapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN Dumhuruf a dengan tidak ada keselamatan kapal, dimana

Jelatik 8 tidak laik laut dikarenakan mengangkut penumpang secaraberlebihnan (tidak sesuai dengan manifest penumpang), sehinggakemudian KM Jelatik 8 beserta Terdakwa diserahkan ke Lanal Dumaiuntuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnyabahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;2.

Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahuikapal tersebut tidak laik laut;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Unsur Yang Melayarkan Kapalnya Sedangkan Yang BersangkutanMengetahui Kapal Tersebut Tidak Laik Laut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukandipersidangan yang karena persesuaiannya, telah ternyata bahwaTerdakwa adalah Nahkoda KM.

Jelantik 8 karena kapal dalam kondisi tidak laiklaut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang MelayarkanKapalnya Sedangkan Yang Bersangkutan Mengetahui Kapal TersebutTidak Laik Laut telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 302 ayat (1)Jo.

Menyatakan Terdakwa AGUNG BUDIMAN Bin BUDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk keperluan sendiri dengan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas diatas 200 KVA tanpa Ijin Opersasi dan telah mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa Sertifikat Laik Operasi ;2.

PURINUSA EKAPERSADA Demak yangbergerak dibidang produksi kardus (Karton Box) mengoperasikan instalasitenaga listrik tanpa memiliki Sertifikat Laik Operasi ( SLO ) dan melakukanusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanoa memiliki izinOperasi (lO) selanjutnya saksi ANDRE dan saksi HAMZAH meningkatkanstatus penyelidikan menjadi penyidikan, dan pada hari Selasa tanggal 10Maret 2015 pukul 10.00 Wib di PT.

Operasional genset yang digunakan belum memiliki izin Operasi (lO) danSLO pembangkit ;2. untuk operasional instalasi tenaga listrik pemanfaatan tegangan rendahbelum memiliki sertifikat laik operasi (SLO).3. untuk operasional instalasi tenaga listrik ( pemanfaatan teganganmenengah sudah memiliki sertifikat laik operasi (SLO) yang diterbitkanoleh Dirjen ketenagalistrikan No.6703/20/640.2/2012 tgl 28 Agustus 2012.Selanjutnya saksi ANDRE beserta team Polda Jateng melakukanpengegeledahan dan penyitaan

Operasional genset yang digunakan belum memiliki izin Operasi (IO)dan SLO pembangkit ;2. untuk operasional instalasi tenaga listrik pemanfaatan teganganrendah belum memiliki sertifikat laik operasi (SLO).3. untuk operasional instalasi tenaga listrik ( pemanfaatan teganganmenengah sudah memiliki sertifikat laik operasi (SLO) yangditerbitkan oleh Dirjen ketenagalistrikan No.6703/20/640.2/2012 tgl 28Agustus 2012.

PURINUSAEKAPERSADA Demak untuk operasional produksi harus dilengkapi denganSertifikat laik Operasi ( SLO ), karena captive power ( genset) meruapakaninstalasi tenaga listrik ( pembangkitan ) ketentuan yang menngatur adalah :1. Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistikan yang merupakan pengganti UU RI No. 15Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan2.

listrik untuk pemanfaatan tegangan rendahtersebut harus dilengkapi dengan SLO (Sertifikat Laik Operasi);Menimbang, bahwa captive power ( genset ) yang dimiliki oleh PT.PURINUSA EKAPERSADA Demak untuk operasional produksi harus dilengkapidengan Sertifikat laik Operasi ( SLO ), karena captive power ( genset)meruapakan instalasi tenaga listrik ( pembangkitan ) dan ketentuan yangmengatur hal tersebut adalah :1.

GUBERNUR PAPUA BARAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA BARAT NAMA BUNGARAN SITANGGANG, SE, MM, NIP 196106021982021002;

PAPUA BARAT KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI PAPUA BARAT NAMA BUNGARAN SITANGGANG, SE,MM, NIP 196106021982021002;7 (tujuh) lembar SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DANLAMPIRANNYA dengan nomor 2.111 / 21VI / c / 2019 nama kapalKM RATU BAHARI 01 bertolak dari SORONG DENGAN DAERAHPENANGKAPAN IKAN FAKFAK, yang dikeluarkan oleh Putusan No. 3/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.SonHal. 4SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN FARIANKS.S.PEL.MM NIP. 197202820 1998803 1 010;e 3 (tiga) lembar Surat Laik

kapal dan laik simpan serta kewajiban lainnya,SPB berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan danhanya digunakan untuk 1 (Satu) kali pelayaran.

Bahwa terkait kapal didapati Dokumen yang berada diatas KapalKMN RATU BAHARI 01 berupa PAS BESAR, SURAT UKUR DALAMNEGERI,SERTIFIKAT KELAIKAN, SIUP, SIPI,SLO (Surat laik operasi)dan masih ada dokumen lainnya. Putusan No. 3/Pid.Sus.Prkn/2019/PN.SonHal. 11 Bahwa saat Tim menanyakan dari mana telur ikan tersebut danNahkoda menjelaskan bahwa teleur tersebut adalah hasil tangkapansebelumnya kemudian disimpan didalam karung.

Bahwa saat saksi menanyakan kepada Nahkoda Kapal KMN RATUBAHARI 01 yakni terdakwa, apa alasan sehingga tidak menggunakanSPB (surat persetujuan berlayar) saat sedang berlayar sedangkan didalam dokumen tersebut terdapat SLO (surat laik operasi)danNahkoda saat itu menjelaskan bahwa SPB (surat persetujuanberlayar) dipikirnya sudah di urus oleh pemilik kapal, dan pada saatberlayar Nahkoda tidak memeriksa lagI.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah

operasi) tersebut untuk di terbitkannya SPB (suratpersetujuan berlayar) yang mana SLO (surat laik operasi) tersebutmenandakan bahwa kapal memenuhi persyaratan berlayar ke areapenangkapan ikan.Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum. telahmengajukan barang bukti berupa; 1 (satu) unit Kapal KMN.

Say Maumere ;e Bahwa SPB (Surat Persetujuan Berlayar) adalah Dokumen Negara yang dikeluarkan olehSyahbandar di Pelabuhan Perikanan untuk melakukan penangkapan ikan kepada setiap kapalPerikanan yang akan berlayar setelah memenuhi persyaratan Kelaiklautan kapal, Laik kapal dan LaikSimpan serta kewajiban lainnya, sedangkan fungsi dari dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar)tersebut adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan ;e Bahwa untuk mendapatkan mendapatkan SPB

SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tersebut dikeluarkan oleh SyahbandarPelabuhan Perikanan setelah kapal tersebut mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO) dan pengawasperikanan, SLO (Surat Laik Operasi) diterbitkan setelah kapal perikanan dan keabsahan Dokumenlayak secara teknis yang meliputi kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI(Surat Ijin Penangkapan Ikan), terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar,nama panggilan / Call sign, dan kesesuaian jenis dan

ukuran alat penangkapan ikan dengan yang terteradalam SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) sehingga antara dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar)dan SLO (Surat Laik Operasi) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan wajib dibawa dan beradadi atas kapal perikanan saat melakukan aktifitas perikanan, apabila SPB (Surat Persetujuan Berlayar)tidak ada atau disertakan di atas kapal perikanan pada saat melakukan aktifitas perikanan maka kapaltersebut dianggap belum layak berlayar atau tidak diijinkan

berlayar untuk melakukan operasipenangkapan ikan ; Bahwa sesuai pasal 44 ayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikananberbunyi "Surat Persetujuan Berlayar dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal perikananmendapatkan Surat Laik Oprasi (SLO), selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan pada Pasal 15ayat (3) yang berbunyi SLO (Surat Laik Operasi berlaku untuk satu kali perjalanan kapal perikanandalam

Say Maumere, namun pada pengawasan kegiatanperikanan dan penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Penangkap Ikan tetap dalam pengawasan DinasKelautan dan Perikanan;Menimbang, bahwa saksi Nurul Aminuddin dan saksi Budi Setiawan yang melakukanpenangkapan terhadap KMN. Didi Saputra 30 GT pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 padapukul 06.00 Wita dengan menggunakan perahu karet KP.

Rider KAL BETOK I1401 ; Bahwa sebelum berlayar, seorang Nahkoda wajib memeriksa dan memastikanbahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan Kelaiklautan dan melaporkan haltersebut kepada Syahbandar ; Bahwa sebelum melakukan pelayaran, seorang Nahkoda selaku Penanggungjawab kapal yang dibawa nya mengajukan Permohonan Berlayar denganmelengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan, selanjutnya setelah diHal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN SonCheck petugas seSuai dengan peraturan dan dinyatakan laik

0053 15.3 S 1311500.6 T dilakukan pemeriksaan olehSea Rider KAL BETOK I1401 ;Bahwa sebelum berlayar, seorang Nahkoda wajib memeriksa dan memastikanbahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan Kelaiklautan dan melaporkan haltersebut kepada Syahbandar ;Bahwa sebelum melakukan pelayaran, seorang Nahkoda selaku Penanggungjawab kapal yang dibawa nya mengajukan Permohonan Berlayar denganmelengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan, selanjutnya setelah diCheck petugas seSuai dengan peraturan dan dinyatakan laik

Nakhoda Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahuibahwa kapal tersebut tidak laik laut ;Menimbang bahwa terhadap unsurunsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

dilakukanpemeriksaan oleh Sea Rider KAL BETOK I1401 ;Menimbang bahwa sebelum berlayar, seorang Nahkoda wajib memeriksadan memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan Kelaiklautan danmelaporkan hal tersebut kepada Syahbandar ;Menimbang bahwa sebelum melakukan pelayaran, seorang Nahkodaselaku Penanggung jawab kapal yang dibawa nya mengajukan PermohonanBerlayar dengan melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan, selanjutnyasetelah di Check petugas sesuai dengan peraturan dan dinyatakan laik

laut makadiberikan SPB ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melayarkan kapalnyadengan membawa 2 (dua) orang bernama saksi Yeter Mateus Sapakoly danSamturi Kambo tidak memiliki Surat kelayakan Kecakapan atau Keahlian Khusus diBidang Pelayaran, padahal saksi Yeter Mateus Sapakoly ditugaskan sebagaikepala bagian mesin, sehingga secara aturan Kapal yang dinakhodai ole Terdakwabelum laik jalan, karena tidak memenuhi persyaratan standar pelayaran ;Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 113/Pid.B/2018

mati dan semua ABK tidak memiliki ijazah pelaut maupun bukupelaut , lalu saksi dibawa Pol Air ke Kalianget, Syahbandar jugadipanggIil ;bahwa sertifikat radio mati kirakira sebulan, saksi sudah lapor kepadaterdakwa, tapi karena semua ABK memiliki HP sehingga kalau ada apaapa bisa memakai HP ;bahwa pemilik kapal adalah Terdakwa;bahwa saksi jadi ABK Sinar Sumekar kirakira setahun, dengan gajisebulan Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) , karena sistimnya bagihasil ;bahwa saksi berani berlayar tidak laik

juga telah didengarketerangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011 terdakwa sebagaipemilik KLM Sinar Sumekar memerintahkan Suroto selakunahkoda kapal bersama 4 ABK untuk melakukan pelayaran dariKalianget menuju Kangean karena SPB sudah terbit, sekirapukul 03.00 di perairan Sepudi diperiksa Pol Air ternyatasertifikat radio mati dan semua ABK tidak memiliki ijazah pelautmaupun buku pelaut ;Bahwa kesalahan terdakwa mengoperasikan kapal dalamkeadaan tidak laik

fakta hukum dalam perkara ini yangantara lain sebagai berikut :Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2011 terdakwasebagai pemilik KLM Sinar Sumekar memerintahkan Surotoselaku nahkoda kapal bersama 4 ABK untuk melakukanpelayaran dari Kalianget menuju Kangean karena SPB sudahterbit, sekira pukul 03.00 di perairan Sepudi diperiksa Pol Airternyata sertifikat radio mati dan semua ABK tidak memilikiijazah pelaut maupun buku pelaut ;Bahwa benar kesalahan terdakwa mengoperasikan kapal dalamkeadaan tidak laik

Melakukan tindak pidana menyuruh melakukan orang untuk tetapberlayar sedangkan yang bersangkutan mengetahui sebelummengajukan surat persetujuan berlayar tidak laik laut;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baikketerangan saksisaksi, surat adanya barang bukti dan keteranganterdakwa sendiri yang telah membenarkan bahwa benar padatanggal 11 Nopember 2011 terdakwa sebagai pemilik KLM SinarSumekar memerintahkan Suroto selaku nahkoda kapal bersama 4ABK untuk melakukan pelayaran dari Kalianget

menuju Kangeankarena SPB sudah terbit, sekira pukul 03.00 di perairan Sepudidiperiksa Pol Air ternyata sertifikat radio mati dan semua ABK tidakmemiliki ijazah pelaut maupun buku pelaut;Dengan demikian unsur Melakukantindak pidana menyuruhmelakukan orang untuk tetap berlayar sedangkan yang bersangkutan mengetahui sebelum mengajukan surat persetujuan berlayar tidak laik laut telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam sidang perbuatanterdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Salilo Lahengkotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan diketahuinyabahwa kapal tersebut tidak laik lautsebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkanpidana atas diri Terdakwa tersebutdengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (limajuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SALILO LAHENGKO. terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Nahkodayang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahulbahwa kapal tersebut tidak laik

Pelayaran.ATAUKEDUABahwa la terdakwa SALILO LAHENGKO Pada hari Senin tanggal 17Desember 2018 sekitar pukul 21.15 WIT atau setidaktidaknya pada suatu haripada bulan Desember 2018, bertempat di Kolam Bandar/ Pelabuhan Rakyat,Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nahkoda yangmelayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapaltersebut tidak laik

Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwakapal tersebut tidak laik laut;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

terdaftar dalam Lampiran SPBditandatangani oleh terdakwa selaku Nahkoda dan terdakwa mengetahuidalam daftar ABK atas nama Heince Saihu tidak disijil namun terdakwatetap memasukkan dalam daftar ABK yang ikut berlayar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Maka MajelisHakim berpendapat perbuatan terdakwa dengan melakukan pelayaran dengantidak memperhatikan keselamatan kapal dan pengawakan kapal maka UnsurMelayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapaltersebut tidak laik

Menyatakan Terdakwa Salilo Lahengko telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang melayarkankapalnya sedangkan diketahuinya bahwa kapal tersebut tidak laik lautsebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut dengan pidana dendasebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;3.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Salilo Lahengkotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan diketahuinyabahwa kapal tersebut tidak laik lautsebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkanpidana atas diri Terdakwa tersebutdengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (limajuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SALILO LAHENGKO. terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Nahkodayang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahulbahwa kapal tersebut tidak laik

Pelayaran.ATAUKEDUABahwa la terdakwa SALILO LAHENGKO Pada hari Senin tanggal 17Desember 2018 sekitar pukul 21.15 WIT atau setidaktidaknya pada suatu haripada bulan Desember 2018, bertempat di Kolam Bandar/ Pelabuhan Rakyat,Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nahkoda yangmelayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapaltersebut tidak laik

Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwakapal tersebut tidak laik laut;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

terdaftar dalam Lampiran SPBditandatangani oleh terdakwa selaku Nahkoda dan terdakwa mengetahuidalam daftar ABK atas nama Heince Saihu tidak disijil namun terdakwatetap memasukkan dalam daftar ABK yang ikut berlayar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Maka MajelisHakim berpendapat perbuatan terdakwa dengan melakukan pelayaran dengantidak memperhatikan keselamatan kapal dan pengawakan kapal maka UnsurMelayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapaltersebut tidak laik

Menyatakan Terdakwa Salilo Lahengko telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang melayarkankapalnya sedangkan diketahuinya bahwa kapal tersebut tidak laik lautsebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut dengan pidana dendasebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;3.

AKHMAD LUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut" ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;3.

Banjar atau yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat(2) KUHAP, Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara inikarena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebin dekat padaPengadilan Negeri Banjarmasin, telah melayarkan kapalnya sedangkan yangbersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimanadimaksud dalam pasal 117 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa ketika

Telah melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahuibahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.Menimbang, bahwa tentang unsur pertama NahkodaMenimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud "Nakhoda" dalamketentuan umum pasal 1 angka 41 UU RI No 17 tahun 2008 tentang Peiayaranadalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal danmempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan

13 halaman, No. 898/Pid.Sus/2013/PN.Bjm.fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ia terdakwa dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena terdakwa sehat balk rohanimaupun jasmani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaratas perbuatannya.Dengan demikian unsur Setiap Orang telah dapat kami buktikan secara sahdan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa tentang unsur kedua Jelah melayarkan kapalnyasedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik

Banjar, terdakwa telah ditangkapoleh petugas kepolisian jajaran Dit Pol Air Polda Kalsel karena pada saat berlayarkapal yang dinakhodai oleh terdakwa tidak memiliki dokumen kapal.Dengan demikian unsur melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalampasal 117 ayat (2) UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah kami buktikansecara sah dan meyakinkan menurut hokum ;Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan

AAHMAD LUKMANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwakapal tersebut tidak laik laut" ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga)bulan ;3.

Jaya Lestari Nawa adapemeriksaan dari Satuan Polairud Polda Jawa Tengah, dan setelahdilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa berlayar tanpa dilengkapi SuratPersetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Pelabuhan dan tanpadilengkapi Surat Laik Operasi (SLO), selanjutnya KMN Jaya Lestari Nawadan terdakwa dibawa ke Ditpolairud Jawa Tengah untuk dilakukanpenyidikan lebih lanjut.Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.DmkPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 98 juncto pasal42 ayat (8

JAYALESTARI NAWA dilakukan pemeriksaan dengan tanpa dilengkapidengan Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar(SPB); Bahwa sebelum berangkar terdakwa mengecek, mempersiapkandokumen kapal, Perbekalan yang disiapkan untuk melakukanpenangkapan ikan yang sesuai rencana selama 4 (empat) hari adalah,Bahan bakar solar sekitar 30 liter; Es Batu 3 Balok, 2 (dua) Galon airmineral, Bumbu dapur.Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KMN.

Bahwa terdakwa sebelum berangkat berlayar menangkap ikan tidakmelakukan pengurusan Surat Laik Operasi (SLO) maupun SuratPersetujuan Berlayar (SPB) ke Syahbandar perikanan namun hanyalapor kepada TNI dan Polair dan diberikan kertas, namun isinya apaterdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak bisa membaca; Bahwa selanjutnyva KMN. JAYA LESTARI NAWA ditambatkan didermaga Dit Polair Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Bahwa terdakwa sebelum berangkat berlayar menangkap ikan tidakmelakukan pengurusan Surat Laik Operasi (SLO) maupun SuratPersetujuan Berlayar (SPB) ke Syahbandar perikanan namun hanya laporkepada INI dan Polair dan diberikan kertas, namun isinya apa terdakwatidak mengetahuinya karena terdakwa tidak bisa membaca; Bahwa selanjutnya KMN.

JAYA LESTARI NAWA dilakukanpemeriksaan dengan tanpa dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) danSurat Persetujuan Berlayar (SPB);Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadapdokumen KMN. JAYA LESTARI NAWA yang dinakhodai oleh terdakwa,KMN.

Menyatakan terdakwa Efendi Lifsun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut ;2.

Perkara : PDM 28/DUMAI/02/ 2011,yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikute Menyatakan terdakwa Efendi Lifsun bersalah, telah melakukan Tindak Pidana Nahkodayang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebuttidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat(2) UU No.17 Tahun 2008pelayaran , sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 302 Jo Pasal 117 ayat(2)UU No.17 Tahun 2008 Tentang pelayaran sesuai Surat

KESATU :Putusan No. 100/ Pid.B/ 2011/ PN.DUMI 3Bahwa ia terdakwa Efendi Lifsun pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 sekira jam16.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011, bertempat di perairanSelat Bengkalis atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP,Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebuttidak laik

Ahli Harno Siagian :Bahwa saksi di Dinas Akpel menjabat sebagai staf Kelaiklautan kapal ;Bahwa jangkar adalah salah satu alat keselamatan kapal karena berfungsi untuk menahan kapalagar tidak terbawa arus dan gelombang laut dan saat berlabuh ;Bahwa kapal Hikmah I tidak dilengkapi dengan jangkar ;Bahwa yang bertanggungjawab atas kelaiklautan kapal adalah nahkoda ;Bahwa suratsurat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan laik laut adalah Surat Registry,Surat Tonage kapal, Cargo Ship safety construction

Unsur yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui kapaltersebut tidak laik laut ;Menimbang, bahwa perbuatan yang terlarang dalam unsur ini adalah melayarkan kapalnyasedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut;Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang kwalifikasi dariperbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud denganPelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan

laut, telah terpenuhi pula ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 302 joPasal 117 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran telah terpenuhi, makaMajelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut ;Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

KKK, tahunpembuatan 2011, warna Hitam, BPKB atas nama Tergugat/dikuasaiTergugat, kondisi laik jalan, Kendaraan/Sepeda motor dan (STNk),dikuasai Pengugat ;3.7. 1 (satu) unit Sepeda motor, Type Honda Supra X, BK 5885 KKK,4.tahun pembuatan 2012, warna Merahhitam, BPKB atas namaPenggugat, kondisi laik jalan, dikuasai Tergugat ;Bahwa harta tidak bergerak dan harta bergerak, hasil pencarianPenggugat dan Tergugat tersebut diatas, sekarang dikuasai Tergugatbaik fisik maupun suratsurat, dan penggugat telah

unit Sepeda motor, Type Honda Prima, BK 5675 TK,tahun pembuatan 1992, warna Merah, BPKB atas namaPenggugat, kondisi Rusak berat/Tidak laik jalan, PajakTerhutang selama 6 tahun, dikuasai Tergugat;2.5 1 (Satu) unit Sepeda Motor, Type Yamaha Mio Soul, BK 5476 S,tahun pembuatan 2008, warna Hitam, dikuasai Tergugat,kondisi laik jalan, BPKB atas nama Silfa Mira Binti Suryanto;2.6 1 (satu) unit Sepeda motor, Type Honda Revo, BK 5115 KKK,tahun pembuatan 2011, warna Hitam, BPKB atas namaTergugat/dikuasai

Tergugat, kondisi laik jalan,Kendaraan/Sepedamotor dan (STNK) tersebut dikuasaiPengugat;2.7 1 (satu) unit Sepeda motor, Type Honda Supra X, BK 5885KKK, tahun pembuatan 2012, warna MerahHitam, BPKB atasHalaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpknama Penggugat, kondisi laik jalan, harta tersebut dikuasaiTergugat;Sebagai Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;3.

dari 28 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk4. 1 (satu) unit Sepeda motor, Type Honda Prima, BK 5675 TK, tahunpembuatan 1992, warna Merah, BPKB atas nama Penggugat, kondisiRusak berat/Tidak laik jalan, Pajak Terhutang selama 6 tahun, dikuasaiTergugat ;5. 1 (satu) unit Sepeda motor, Type Yamaha Mio Soul, BK 5476 S, tahunpembuatan 2008, warna Hitam, dikuasai Tergugat, kondisi laik jalan,BPKB atas nama Silfa Mira Binti Suryanto ;6. 1 (Satu) unit Sepeda motor, Type Honda Revo, BK 5115 KKK, tahunpembuatan

2011, warna Hitam, BPKB atas nama Tergugat/dikuasaiTergugat, kondisi laik jalan, Kendaraan/Sepeda motor dan (STNk),dikuasai Pengugat ;7. 1 (Satu) unit Sepeda motor, Type Honda Supra X, BK 5885 KKK, tahunpembuatan 2012, warna Merahhitam, BPKB atas nama Penggugat,kondisi laik jalan, dikuasai Tergugat ;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yangtelah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh PengadilanAgama Lubuk Pakam Nomor 0831/AC/2014/PA.Lpk tanggal, 09 Oktober

Terdakwa MUSLIM Pgl MUS pada hari Selasa tanggal 13 Januari2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Januari dalamtahun 2015, bertempat di Perairan Pulau Pandan Kota Padang Sumatera Barattepatnya pada posisi 00 57 0988 S 100 07 1810 T atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPadang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Sebagai Nakhoda yangmelayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapaltersebut tidak laik

TIARA DITA 06 dengan ciriciri panjang + 12 meter lebar 2,5 meter dan dalam 0,90 meter berukuran GT 7tersebut berlayar dalam keadaan tidak laik laut karena tidak memenuhipersyaratan kelaiklautan kapal diantaranya keadaan kapal yang memenuhipersyaratan Keselamatan Kapal Pencegahan Pencemaran Perairan dari Kapal,Pengawakan, Garis Muat Pemuatan, Kesejahteraan Awak Kapal danKesehatan Penumpang, Status Hukum Kapal, Management Keselamatan danPencegahan Pencemaran dari Kapal dan Management Keamanan Kapal

ADANIRWAN tidak mempunyai kompentensi apapun sebagai ABK kapal;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal312 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPadang tanggal 1 Juli 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa MUSLIM Pgl MUS terbukti bersalah melakukan tindakpidana Sebagai Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yangbersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik

Pdg tanggal 29 Juli 2015, yang dimintakan banding sekedar mengenailamanya masa percobaan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Muslim Pgl Mus tersebut di atas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Nakhodayang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahuibahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagai dakwaan pertama PenuntutUmum;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muslim Pgl Mus dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan

MUS terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Nakhoda yangmelayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapaltersebut tidak laik laut;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan;3. Menetapkan barang bukti berupa:a. 1 (satu) unit kapal Berbendera Indonesia Kapal KM. Tiara Dita 06;b. Dokumen Kapal KM. Tiara Dita 06 berupa:Hal. 9 dari 10 hal. Put.

) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dengan nomor PK. 001 / 276 / 15 / UPP.B19-18 dikeluarkan di Biringkassi pada tanggal 06 April 2018, dan diterbitkan oleh Kantor Penyelenggara Pelabuhan Biringkassi;

19720820 199803 1 010e 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan KapalPenangkap Ikan dengan nomor PK. 001 / 276 / 15 / UPP.B1918dikeluarkan di Biringkassi pada tanggal 06 April 2018, dan diterbitkanoleh Kantor Penyelenggara Pelabuhan Biringkassie 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam Negeri dengan nomor : 1172 /MMi, dengan nama kapal USAHA KARYA 01, dikeluarkan padatanggal 03 Oktober 2017, dan diterbitkan di Sorong oleh KantorKesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Soronge 1 (Satu) lembar Surat Laik

Hanyut sebanyak 65 (enam puluh lima) buah dan Kapaltersebut dalam pelayarannya tidak dilengkapi dengan dokumen pelayaranyaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) / Surat Izin Berlayar yangdikeluarkan oleh Syahbandar.n Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) / Surat IzinBerlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar diPelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan untuk melakukanpenangkapan ikan yang akan berlayar setelah kapal tersebut memenuhipersyaratan kelaiklautan, laik

kapal dan laik simpan serta kewajiban lainnya,SPB berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan danhanya digunakan untuk 1 (Satu) kali pelayaran.

Perhubungan dan memiliki Kewenangan tertinggiuntuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinyaketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatandan keamanan pelayaran;bahwa setiap kapal Perikanan yang berlayar ke daerah Fishing groud(daerah penangkapan) yang harus dilengkapi dokumen adalah SertifikatKesempurnaan, Pas Tahunan Gros Akte, Surat Ukur, Surat Laik Operasi(SLO), Surat PersetujuanBerlayar (SPB), Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP), Surat IzinPenangkapanikan (SIPI

saksisebagai pemilik kapal sekaligus mengurus dokumen kapal sudahberusaha maksimal mengurus Surat persetujuan berlayar (SPB)namun petugas Syabandar di Pelabuhan perikanan Fakfak saat itutidak ada pelayanan; Bahwa saksi mengetahui petugas Syabandar di Pelabuhan perikananFakfak saat itu tidak ada pelayanan saat itu karena setelah saksimengurus Surat Laik Operasi (SLO) dari kapal KMN USAHA KARYA01 sebagai salah satu syarat terbitnya SPB (Surat persetujuanberlayar) berkalikali ke kantor pelayanan SPB

SLO (Surat Laik Operasi);Bahwa yang berhak dan berkewajiban mengajukan penerbitan SuratPersetujuan Berlayar yaitu: Pemilik Kapal, Nahkoda Kapal, engurus,agen atau yang mewakili Pemilik/Nahkoda Kapal;Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN IdmBahwa Dokumen yang wajib atau harus ada diatas Kapal Perikanan GT26 pada saat barlayar yaitu:SPB (Surat Persetujuan Berlayar) asli;SLO (Surat Laik Operasi) asl;Pas Besar asll;Surat Ukur asl;Sertifikan Kelaikan Kapal Penangkap Ikan asili;7929 5 SIUP

tangkap, dan laik simpan dan yang berhak menerbitkan SuratPersetujuan Berlayar terhadap kapal perikanan yang akan berangkatberlayar Sesuai Pasal 42 (3) UU 45 Thn 2009 yang berhakmengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal perikananyaitu pihak Syahbandar di pelabuhan Perikanan namun apabila dipelabuhan tersebut belum ada Syahbandar di pelabuhan perikanan,Syahbandar dari perhubungan laut dapat menerbitkan Surat PersetujuanBerlayar yang dimaksud setelah mendapatkan SLO (Surat Laik Operasi

Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;d. Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal:;e. Surat tanda bukti lapor keberangkatan kapal;f.

tangkap, dan laik simpan dan yang berhakmenerbitkan Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal perikanan yang akanberangkat berlayar Sesuai Pasal 42 (3) UU 45 Thn 2009 yang berhakmengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal perikanan yaitu pihakSyahbandar di pelabuhan Perikanan namun apabila di pelabuhan tersebutbelum ada Syahbandar di pelabuhan perikanan, Syahbandar dari perhubunganlaut dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar yang dimaksud setelahmendapatkan SLO (Surat Laik Operasi

Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;e. Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal;fSurat tanda bukti lapor keberangkatan kapal;Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Idmg.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TerdakwaHardiansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan

Tahun 2008 tentang Pelayaran ;AtauKeduaBahwa ia Terdakwa Hardiansyah, pada hari Selasa tanggal 20 Maret2018 sekira jam 18.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2018, bertempat di Perairan Temoyong Pulau Bulan Batam tepatnya padakoordinat 054'954 LU 10352966 BT Kota Batam atau setidaktidaknyapada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenangmemeriksa dan mengadili, Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkanyang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik

tersebut ; Bahwa sesampainya Terdakwa di Perairan Temoyong lalu datang Saksi DiffaRiyadi Putra dan Saksi Aditya Hermawan yang keduanya merupakananggota Tim WFQR/ Unit 1 Jatanrasla mendekati dan menghentikan Kapalpompong KM Tanpa Nama 01 yang dinakhodai oleh Terdakwa yang manasetelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dan SuratPersetujuan Berlayar dari Syahbandar, kapal yang dinakhodai Terdakwatersebut tidak memilikinya, hal tersebut dapat membahayakan keselamatandan keamanan pelayaran (tidak laik

Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahuibahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117Ayat 2 ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

bahwa unsur Yang melayarkankapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidaklaik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Ayat 2, telah terpenuhi dalamperbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 302 Ayat 1 Undang undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, makaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaNahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik

Menyatakan Terdakwa Hardiansyah tersebut diatas telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalanh melakukan Tindak Pidana Nahkodayang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahuibahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dalam Dakwaan KeduaPenuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan ;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Nahkoda yang melayarkan kapalnya yang tidak laik laut.

berikut:Bahwa ia terdakwa Amir pada hari jumat tanggal 09 November 2018sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan November tahun2018 atau setidaktidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di PerairanSerapat Belakang Padang Kota Batam pada posisi koordinat 01 06 46 LU 103 52 38 BT atau setidaktidaknya di daerah hukum Pengadilan NegeriBatam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nakhoda yangmelayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapaltersebut tidak laik

Setelah itu saksiAditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit JatanraslaLantamal IV mendapati Kapal SB Tanpa Nama berlayar tidak laik laut,tidak memiliki perjanjian dan dokumen muatan dengan muatan ataumembawa barang campuran, berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merkcarlsberg, 4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali haidan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold ,kemudian Kapal SBTanpa Nama dan terdakwa serta ABK Hamidek dikawal menuju LanalBatam untuk diproses selanjutnya

Setelah itu saksiAditya H dan saksi Khairul Rozikhin dari Tim FIQR Unit JatanraslaLantamal IV mendapati Kapal SB Tanpa Nama berlayar tidak laik laut,tidak memiliki perjanjian dan dokumen muatan dengan muatan ataumembawa barang campuran ,berupa 70 (tujuh puluh) kis beer merkcarlsberg,4 (empat) kis beer merk ABC, 2 (dua) kis beer merk Bali haidan 60 (enam puluh) slop rokok merk ina bold ,kemudian Kapal SBTanpa Nama dan terdakwa serta ABK Hamidek dikawal menuju LanalBatam untuk diproses selanjutnya.

Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.

Menyatakan terdakwa AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalahn melakukan Tindak Pidana Nahkoda yang melayarkan kapalnyayang tidak laik laut;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan ;3.

M E N G A D I L I Menyatakan terdakwa MARSUDI BIN BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PELAYARAN TIDAK LAIK LAUT Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan; Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Memerintahkan agar barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar surat

dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa;Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntutagar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:1 Menyatakan terdakwa MARSUDI BIN BAKRI, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melayarkan kapalnya sedangkanyang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik

yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa MASRUDI BIN BAKRI ALING pada hari Sabtu tanggal 20 April2013 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruariatau masih dalam tahun 2013, bertempat di Perairan Selat Batangan Kota Tarakan dengankoordinat 0324 117LU11730313BT atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, Nahkoda yang melayarkan kapalnyasedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik

Surya3 dengan membawa muatan batubara sebanyak3.592,977 MT (tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua koma sembilan ratus tujuh puluh tujuhMetrik Ton) yang di Nahkodai oleh terdakwa telah melebihi kapasitas muatan yang telahditentukan, sehingga kapal terdakwa tersebut tidak laik laut untk berlar karena dapatmembahayakan keselamatan dan keamanan awak kapal dan muatannya;Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Nahkoda Kapal TB.

Karya Bersama 3 dengan muatan batu bara sebanyak 3.592,977 MT (tigaribu lima ratus sembilan puluh dua koma sembilan ratus tujuh puluh tujuh Metrik Ton)berlayar dari muara Bengalun Malinau menuju Pulau Sadau Tarakan, sehingga Majelisberpendapat bahwa unsur yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana keselamatan dankeamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyarakan kelaiklautankapal wajid dipenuhi setiap kapal sesuai

terdakwa sebelumnyatidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwaharus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentutkan dalam amarputusan ini;Mengingat, Pasal 302 Ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) huruf d UU RI NO. 17 Tahun2008 Tentang Pelayaran, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan terdakwa MARSUDI BIN BAKRI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKANPELAYARAN TIDAK LAIK