Ditemukan 15636 data
149 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
NYK LINE INDONESIA
145 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUSTAF HIZKIA DAUD VS PT TANTO INTIM LINE,
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
K LINE AIR SERVICE INDONESIA;;
107 — 21
TANTO INTIM LINE
157 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TRUST EADYRA LINE tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt.Sus-PHl/2017/PN.Jkt.Pst.tanggal 12 Juni 2017
PT TRUST EADYRA LINE VS TUTUN DAKIAHTUN SA'ADA ROSYAD
PUTUSANNomor 1226 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT TRUST EADYRA LINE, yang diwakili oleh Direktur UtamaMateus Darmawan Lesmana, berkedudukan di Gedung MenaraAnugerah Lantai 23 Kantor Taman E, 3.3, Jalan Dr.
Bahwa Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat sebagaikaryawan tetap terhitung sejak Januari 2015 dengan jabatan sebagaiQHSE Coordinator dengan upah terakhir yang diterima sebesarHalaman 2 dari 20 hal.Put.Nomor 1226 K/Pdt.SusPHI/2017Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sebagaimana berdasarkan SuratPerjanjian Kerja tanggal 30 Januari 2015 tentang penerimaan karyawantetap PT Trust Eadyra Line, sehingga antara Penggugat denganTergugat, terikat dalam suatu hubungan kerja, sebagaimana yangditegaskan
Agar perusahaan PT Trust Eadyra Line membayarkan hakhakpekerja Sdr. Tutun Dakiahtun Sa'ada Rosyad atas pemutusanhubungan kerja, yaitua. Uang pesangon2 x 2 x Rp 7.000.000,00 = Rp28.000.000,00b. Uang penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan15 0/0 x Rp 28.000.000,00 = Rp4.200.000,00c. Upah selama proses PHK (September Desember 2016)4 x Rp 7.000.000,00 = Rp28.000.000,00Jumlah = Rp60.200.000,00terbilang: sembilan puluh tiga juta rupiahIl. Agar pekerja sdr.
dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti/PengadilanNegeri harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses semulaRp42.000.000,00 menjadi Rp14.000.000,00;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PTTRUST EADYRA LINE
8 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BHLN LINE PLUS CORPORATION
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
APELES SASEWA, DKK VS Pimpinan PT TANTO INTIM LINE
., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diKalasey Dua Jaga V, Kecamatan Mandolang, KabupatenMinahasa, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 14 Februari 2017;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;LawanPimpinan PT TANTO INTIM LINE, yang diwakili oleh Drs.ABRAHAM LAKAHENA, Kepala Cabang PT Sarana WenangSakti, berkedudukan di Jalan A.A. Maramis Nomor 89 BitungBarat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dalam hal inimemberi kuasa kepada Ridwan Mapahena, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PT. BAHANA LINE
Terbanding/Tergugat II : PT. BAHANA OCEAN LINE
Terbanding/Turut Tergugat : EDI SETYAWAN
419 — 51
MERATUS LINE Diwakili Oleh : PRASETYO DEKRYANTO, S.H
Terbanding/Tergugat I : PT. BAHANA LINE
Terbanding/Tergugat II : PT. BAHANA OCEAN LINE
Terbanding/Turut Tergugat : EDI SETYAWAN
171 — 59
DOOYANG LINE CO. LTD >< PT SUGAR LABINTA,Cs
PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam perkara antara :DOOYANG LINE CO.
berkwalitas untuk dijadikan pihak dalam perkara aquo1.Bahwa, Tergugat II menolak secara tegas untuk dijadikan salah satupihak Tergugat dalam gugatan Penggugat oleh karena STATUS /POSISI Tergugat II dalam hal pembongkaran muatan milik Tergugat jenis "Raw Cane Sugar" dengan pelabuhan bongkar / tujuan yaituPelabuhan Panjang di Bandar Lampung, Indonesia adalah selakuGENERAL AGENT yang ditunjuk oleh SINO OCEAN KOREA yangadalah Operational Manager dari dan oleh karenanya bertindakuntuk dan atas nama DOOYANG LINE
Bahwa, Tergugat II tidak, berkwalitas untuk ditarik sebagai pihak dalamperkara aquo oleh karena STATUS / POSISI Tergugat II adalah sebagaiGENERAL AGENT yang ditunjuk oleh fiiNOOQCEAN KOREA yang adalahOperational Manager dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atasnama DOOYANG LINE CO. LTD KOREA sebagai Pemilik Kapal (in casuPenggugat), selanjutnya Tergugat Il menunjuk PT.
ada kekurangan muatan;Bahwa Sekitar 400 ton kurang dari timbangan seharusnya berdasarkan BL24.000 MT/metrik ton, jadi ada penyusutan sekitar 408 ton ;Bahwa Kondisi saat diperiksa Surveyor belum ketahuan ada kekurangan,setelah selesai bongkar baru ketahuan ada kekurangan ;Bahwa Statement of Fact yang tandatangan adalah saksi, Sugar Labintadan NakhodaBahwa Saksi ikut dalam beberapa pertemuan yakni tanggal 5, 10 dandipimpinpihak Adpel, hadir juga PBM (Perusahaan Bongkar Muat), Local Agent,Dooyang Line
, Sugar Labinta;Bahwa Inti pertemuan adalah Dooyang Line tandatangan kesepakatan ;Bahwa Surveyor menunggu P&l baru Surveyor bisa bongkar muatdisaksikan oleh semua ;Bahwa PT.
57 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
DUTABAHARI MENARA LINE (PT.DML)
DUTABAHARI MENARA LINE (PT.DML), berkedudukan diJalan Gatot Subroto Nomor 18, Ketapang, KabupatenBanyuwangi, yang telah disempunakan alamatnya menjadi diJalan Piere Tendean Banjarmasin, yang diwakili oleh HermanChandra, selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan KP TendeanNomor 174 Lt. Il, Banjarmasin 70235, dalam hal ini memberi kuasakepada: 1.Stevanus Utama, SH., 2.
karenanya mohon perhatikan pertimbanganpertimbanganhukum Judex Facti halaman 17 yang sangatlah tidak beralasan hukumdengan uraian dibawah ini:beees , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Tergugat mengeluarkanperintah mutasi atas diri Penggugat dan Penggugat tidak dapatmenerimanya atau belum terjadi kesepakatan antara Penggugat danTergugat terhadap adanya perintah mutasi tersebut seharusnya Penggugattetap melaksanakan kewajibanya sebagai karyawan yaitu masuk kerja di PT.Dutabahari Menara Line
Dutabahari Menara Line yaitu menolak mutasidan demosi yang merupakan hak dan kewenangan perusahaan terhadapkaryawan (Bukti P5), maka dengan demikian menurut Majelis HakimTergugat tidak terbukti melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atas diriPenggugat sebab tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa perintahmutasi Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundangan di bidangHal. 9 dari 15 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.Sus/2012Ketenagakerjaan serta tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Tergugatmelarang
Dutabahari Menara Line yang dipergunakan sebagai dasarpertimbangan hukum dalam mengadili dan memutus perkara Penggugatternyata mulai berlakunya pada tanggal 11 Mei 2011 s/d 10 Mei 2013,padahal perintah mutasi Tergugat (Termohon Kasasi) terhadap Penggugat(Pemohon Kasasi) adalah tanggal 23 Maret 2011 sampai akhirnyaPenggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan SuratKeputusan Nomor SKEP/330/DMLBJM/IV/2011 tentang Surat Keputusanberhenti kerja yang dibuat pada tanggal 20 April 2011.
Dutabahari Menara Line tidak dapatdipergunakan sebagai alas hak untuk mengakhiri hubungan kerja denganPenggugat, dengan demikian secara nyata dan jelas bahwa Tergugat dalammelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat telahbertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti dalamperkara a quo menurut hemat Penggugat (Pemohon Kasasi) adalah tidaktepat, karena sudah cukup jelas dasar hukum Tergugat melakukan mutasiadalah
78 — 35
PT.ARPENI PRATAMA OCEAN LINE TBK >< PT.DWIBINA PRIMA CS
ARPENI PRATAMA OCEAN LINE,TBK, beralamat di jalan Abdul MuisNomor 50, Jakarta Pusat 10160, yang dalam hal ini diwakilioleh Surjono Abdullah Suharsono dalam kedudukannyasebagai Direktur Utama dan Mia Sitaresmi Surya dalamKedudukannya sebagai Direktur, memberi kuasa kepada kuasahukumnya Aditia Kirana,SH ,Advokat, pada kantor WWS lawOffice, Jalan Tirtayasa Raya No. 24 Kebayoran Baru, JakartaSelatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli2015, selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING semulaPENGGUGAT
Bahwa Penggugat mencoba berkedok seolaholah adanya di dalam Pasal2 tertulis perjanjian tersebut sebagai kuitansi, namun hal tersebut tidakmembuktikan adanya suatu pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat.Karena:Penggugat TIDAK MEMPUNYAI BUKTI APAPUN yang membutikanadanya pembayaran seperti transfer atau rekening koran dari PT ArpeniPratama Ocean Line (Penggugat) kepada PT Dwibina Prima (Tergugat)Hal 15 dari 29 Halaman Put. No.274/ Pdt/2016/PT.DKI162.
Cokroaminoto No. 32,Menteng, Jakarta Pusat.Hal mana terbukti:Penggugat (PT Arpeni Pratama Ocean Line) sendiri melalui pemiliknyayaitu Bapak Oentoro Surya pada tanggal 12 Oktober 1992 dengan181918.memakai nama Tergugat mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunanatas Tanah yang terletak di Jalan H.O.S.
Sedangkan di sisi lain:Penggugat mengakui Tergugat yang berhak atas tanah tersebut dengancara membuat pengakuan di hadapan pejabat pemerintah (BadanPertanahan Nasional) bahwa yang mempunyai tanah adalah Tergugat.Pengakuan di hadapan pejabat negara adalah BUKTI SEMPURNADAN TIDAK DAPAT DIBANTAH oleh Penggugat.Bahwa perlu kami sampaikan bahwa Bapak Oentoro Surya adalah pemegang saham dariPenggugat (PT Arpeni Pratama Ocean Line) danjuga pernah menjadi pemegang sahamdari Tergugat (PT Dwibina Prima) (T13
Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PT Arpeni Pratama Ocean Line,TBK (Penggugat) tidak dapat diterima niet onvakelijk Verklaraad) ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknyamenyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (nietonvankelijk verklaard).2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.DALAM REKONPENSI1. Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi;2.
251 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
BARUNA SHIPPING LINE
BARUNA SHIPPING LINE, berkedudukan diJalan R. E.
BarunaShipping Line Nomor 47 tertanggal 22 Februari 2008 (bukti P1);Bahwa Penggugat adalah pemilik Kapal KM.
112 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
K LINE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
K LINE INDONESIA, beralamat di Summitmas II Lantai 4,Jalan Jenderal Sudirman Kavling 6162, Senayan, Jakarta12190, dalam hal ini diwakili oleh JONATHAN RAYMONDKAUNANG, jabatan Direktur PT. K Line Indonesia;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta, 12190, dalamhal ini memberikan kuasa kepada:1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak;2.
K Line Indonesia, NPWP: 01.071.571.2058.000, alamat:Summitmas Il Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 6162 SenayanJakarta 12190, dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 7 dari 26 halaman.
K Line Indonesia (KLI) sebagai Pemohon Peninjauan Kembaliadalan sebuah perusahaan PMA yang berdiri sejak tahun 1996berdasarkan Akte Notaris H.
K Line Indonesia (KLI) Pemohon PeninjauanKembali adalah merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari suatuperusahaan di luar negeri;Kesimpulan yang merupakan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusanPengadilan Pajak bahwa KLI adalah merupakan BUT dari suatu perusahaan diluar Indonesia adalah tidak benar dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:Halaman 15 dari 26 halaman.
(K Line). Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembaliberupa pengenaan PPN atas penghasilan yang berasal dari kegiatankeagenan perkapalan Pemohon Peninjauan Kembali yang berjumahRp40.388.437.532, tidak dapat dipertanhankan dan harus dibatalkan;Kesimpulan1.Berdasarkan penjelasanpenjelasan tersebut, Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa PT.
0 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BHLN LINE PLUS CORPORATION
1.Lexi Malasay
2.Line Kaligis
30 — 1
Pemohon:
1.Lexi Malasay
2.Line Kaligis
57 — 9
PT MAJU KARSA PERDANA JAYA LINEMELAWANHARIDI SURYASAPUTRA
adalah Rita Herlina Harianja,Karyawan PT Maju Karsa Perdana Jaya Line;17 Bahwa saksi mengaudit PT Maju Karsa Perdana Jaya Line karena ada suratpermohonan bantuan melalui lembaga saksi; Bahwa saksi tidak mempunya sertifikat auditor dan tidak pernah diambilsumpahnya sebagai auditor, tetapi mempunyai kemampuan audit yang diberinomor register oleh Dep.
Keuangan (Nomor Reg D.10570) sebagai auditor dansaya bekerja di lembaga audit independen dan profesional; Bahwa terhadap hasil audit yang bertanggung jawab adalah managementperusahaan, bukan Haridi; Bahwa saat saksi mengaudit PT Maju Karsa Perdana Jaya Line, saksi dibantustaf saya dan didampingi oleh Sdri Herlina Karyawan PT Maju Karsa PerdanaJaya Line;Saksi 2.
EVA NURIDALIA; Bahwa saksi bekerja di PT Maju Karsa Perdana Jaya Line sejak tahun 2004pada bagian administrasi keuangan dengan tugas mencatat keluar masuknyauang dan mencatat hasil invois; Bahwa tugas Sdr Haridi sebagai kepala operasional adalah mengatur semuakegiatan kantor yaitu mengatur karyawan dan kegiatan lain termasukmemegang masalah keuangan seperti mengatur keluar masuknya uangperusahaan; Bahwa Pemilik PT Maju Karsa Perdana Jaya Line adalah Hasoloan Gultomdengan jabatan sebagai Direktur
: 76dibuat oleh H.A Kadir Usman, Notaris di Jakarta, bukti tersebut membuktikanbahwa HASOLOAN GULTOM selaku direktur PT Perusahaan PelayaranMajukarsa Jaya Line yang bergerak dibidang pelayaran dengan kegiatan usahaantara lain pelayaran kapal dan angkutan laut dengan mengangkut orang dan ataubarang ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakahnPenggugat Hasoloan Gultom selaku direktur PT Perusahaan PelayaranMajukarsa Jaya Line sejak Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 pernahmendelegasikan
MAJUKARSA PERDANA JAYA LINE adalah Penggugat halini sesuai dengan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Bukti P3 danP4 dengan demikian segala aktivitas dan pengendalian Perusahaan adalahtanggung jawab dari Penggugat ;Menimbang, bahwa dari surat bukti P2 mengenai Laporan AuditInvestigasi Untuk Periode Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Drs.
76 — 30
Bank DBS INDONESIA, CS >< PT.BARUNA SHIPPING LINE
./2015 tanggal 27 Februari 2015 ;Terhadap :e PT.BARUNA SHIPPING LINE, suatu Perseroan Terbatas yangdidirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamatdi jalan R.E Martadinata Blok B No. 1 Komplek Grand Ancol,Jakarta Utara selanjutnya disebut TERMOHON PKPUe JEO TJIN BOK, beralamat di Jalan Lamlo No. 23 Kelurahan SeiRengas Kecamatan Medan Kota Kota Medan selanjutnya disebutTERMOHON PKPU Il;IV. Pencabutan Permohonan dari Pemohon tertanggal 26 MaretV.
118 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARI INDO PRIMA LINE;
SARI INDO PRIMA LINE, berkedudukan di Apartemen PermataHalaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 126 PK/TUN/2017Hijau, Tower Lantai 9 Suite 1091, Permata Hijau, Jakarta Selatan,diwakili oleh Drs.
Sari Indo Prima Line,beralamat di Apartemen Permata Hijau, Tower Lantai 9 Suite1091, Permata Hijau, Jakarta Selatan;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat in person Drs. H.Achmad Rowa, S.H.,Sp.N, dalam jabatannya sebagai PresidenDirektur PT. Target Energy Indonesia, beralamat di Menara Palma5th Floor, Suite 03, Jl. H.R.
Kalibata Timur No. 36,Indo Prima Line. Drs. H. Jakarta (LIHAT PASAL.Achmad Rowa, 1.2 dan 1.4 NOVUM 1 danS.H.,Sp.N. ataupun 3)Presiden Direktur PTTarget EnergyIndonesia, Drs. H.Achmad Rowa,S.H.,Sp.N.Penyelenggara Bukan Kementerian PT. PGN Solution atauPelelangan Perhubungan sering disingkat dengannama PT PGAS Solution h.
Pimpinan konsorsium adalah PT Rekayasa Industri dan bukan PT.Target Energy Indonesia (lihat Pasal 4 Novum1) dan juga bukan PTSari Indo Prima Line (Termohon Peninjauan Kembali);c. Perjanjian Konsorsium telah berakhir secara hukum sejak tanggal 13Januari 2015, berdasarkan ketentuan Pasal 9. (2) PerjanjianKonsorsium Lihat Pasal 9 (2) Novum1;d.
Gugatan perkara Nomor 90 di Pengadilan Tata Usaha Negaradidaftarkan oleh PT Sari Indo Prima Line pada tanggal 20 April 2015atau tepatnya 3 bulan 7 hari setelah berakhirnya PerjanjianKonsorsium antara PT. Rekayasa Industri dengan PT. Target EnergyIndonesia;.
83 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, Tbk. VS PT DWIBINA PRIMA, Dk
PUTUSANNomor 3555 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, Tbk., berkedudukan diJalan Abdul Muis Nomor 50, Jakarta 10160, diwakili olehAlexander Runtuwene dan Ferdy Suwandi, Direktur Utama danDirektur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.
Bahwa Tergugat Rekonvensi (PT Arpeni Pratama Ocean Line) sendirimelalui pemiliknya yaitu Bapak Oentoro Surya pada tanggal 12 Oktober1992 dengan memakai nama Penggugat Rekonvensi mengajukanPermohonan Hak Guna Bangunan atas Tanah yang terletak di Jalan HOSCokroaminoto Nomor 32, Menteng, Jakarta Pusat agar tanah tersebut diatas namakan Penggugat Rekonvensi (PT Dwibina Prima) (Bukti T10);8.
Nomor 3555 K/Pdt/2016Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan danbuktibuktitersebut di atas ternyata tidak pernah terjadi beli dan peralinan hak atastanah bangunan yang terletak di Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 32,Menteng, Jakarta Pusat, luas tanah adalah +/ 1.754 m7, sertifikat hak gunabangunan Nomor 1010 Gondangdia, surat ukur tanggal 291992 No.488/1992 dari PT Dwibina Prima/ Tergugat kepada PT Arpeni PratamaOcean Line/Penggugat;Menimbang bahwa oleh karena sudah terbukti tanah dan bangunan
(kurang lebih seribu tujuhratus lima puluh empat meter persegi) telah diterbitkan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1010/Gondangdia, Surat Ukur Nomor 488/1992 tanggal 2September 1992 atas nama PT Dwibina Prima/Tergugat, bahkan OentoroSuryo sendiri selaku Direktur PT Arpeni Pratama Ocean Line yang mengajukanpermohonan hak tersebut;Bahwa lagi pula alasanalasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebuttidak dapat dipertimbangkan
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ARPENI PRATAMAOCEAN LINE, Tbk. tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 28 Februari 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. lbrahim, S.H.,M.H.,LL.M., dan H.
95 — 23
Rasy Dony Hany DKK (7 Orang)Lawan PT.Agus Suta Line (ASL).
AGUS SUTA LINE (ASL), beralamat di Jalan P.
AGUS SUTA LINE (ASL) sampai dengan suratgugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda;. Bahwa alasan Mangement PT. AGUS SUTA LINE (ASL), tidakmemberikan pekerjaan dan upah kepada Para Penggugat adalahkarena adanya BERAKHIRNYA KONTRAK KERJA;. Bahwa sebagai akibat tuduhan tersebut Para Penggugat, sejaktanggal 30 April 2016 telah di Putus hubungan kerja (PHK) secarasepihak oleh Tergugat ;.
AgusSuta Line (ASL) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT);Bahwa dalil Tergugat merupakan dalil yang tidak ada dasarhukumnya mengingat Para Penggugat bekerja terus menerustanpa putus putus, tanpa dibatasi oleh waktu semenjak ParaPenggugat mulai bekerja sesuai dengan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 58, 59,dan 162 ayat (3) jo Kepmen Nomor 100 tahun 2004 tentangketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu(PKWT), Para Penggugat juga dapat membuktikan melaluirekening
AGUS SUTA LINE (ASL) sampai dengan suratgugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda;Bahwa alasan Mangement PT.
AGUS SUTA LINE(ASL) Tergugat membayar hak hak Para Penguggat secaraTunal yaitu :11.1. Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan UangPengantian Hak kepada nama RASY DONY HANY(Penguggat) :e Masa kerja 4 tahun 6 bulane Upah Rp. 4.720.902,00a. Uang Pesangon(5 x Rp. 4.720.902,00 x 2) = Rp.47.209.020,00b. Uang Penghargaan masa kerja2x Rp. 4.720.902,00 = Rp. 9.441.804,00c.