Pasal 250 huruf b PPNomor 11 Tahun 2017, sehingga norma tersebut tetap dan dapat diterapkankepada Penggugat yang masih berstatus PNS dan sebelumnya normatersebut terdapat dalam Pasal 8 PP Nomor 4 Tahun 1966;Bahwa Surat MENPAN Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari2019 (Bukti P8=T7), pada Angka 2 huruf b ditentukan terhitung mulaitanggal ditetapkan;Bahwa objek sengketa (Bukti P1, T1) diberlakukan secara surut sedangkanPutusan Pidana Nomor 1941 K/Pid.Sus/2014, tanggal 26 Januari 2015 (BuktiP2

Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, b)Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabatyang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksisebagaimana dimaksud pada huruf a dan c) Penyelesaian ruang lingkupkeputusan bersama ini sebagaimana yang dimaksud di atas paling lamabulan Desember 2018 ;Serta kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara melaluiSurat Nomor B/50/M.SM

ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ,No.15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018yang pada pokoknya berisi :PPK dan PyB memberhentikan PNS yang telah dijatuhi hukumanberdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan paling lama bulan Desember 2018 ;Serta adanya kebijakan Kementerian Pendayagunaan AparaturSipil Negara melalui Surat Nomor B/50/M.SM

Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V/1001/99 tanggal 26 Desember 2018, Perihal : TindaklanjutKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN danRB dan Kepala BKN (fotokopi Sesuai dengan asl) ;Undangan dari Walikota Mataram Nomor820/03/BKPSDM/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 (fotokopi sesuaidengan aslli) ;Daftar Hadir Pengarahan Sekretaris Daerah Kota Mataramtanggal 4 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asi) ;Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Nomor : B/50/M.SM

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum;Bahwa berdasarkan (a) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tertanggal 13 September 2018,pelaksanaan paling lama bulan Desember 2018; (b) Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/50/M.SM

Kebijakan Kabupaten Jember yang mengakibatkan PemerintahKabupaten Jember tidak mendapatkan quota formasi seleksiCPNS untuk tahun 2019, sebagaimana pengumuman MenteriPemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor : B/1069/M.SM.01.00/2019 tentangHalaman 12 dari 206 halaman.

Pengumuman dari MenPANRB NomorB/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan CalonPegawai Aparatur Sipil Tahun Anggaran 2019 (vide halaman 10Lampiran Keputusan DPRD Jember), adalah tidak benar.47. Bahwa Berkaitan dengan Pendapat Hak Menyatakan pendapat DPRDKabupaten Jember bahwa pemerintah Kabupaten Jember tidakmendapatkan kuota CPNS untuk tahun 2019, dapat dijelaskan dudukpersoalannya sebagai berikut:a.

Putusan Nomor 2 P.KHS/2020mengirimkan surat kepada seluruh Pejabat Pembina KepegawaianPusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan Nomor :B/617/M.SM.01.00/2019 tertanggal 17 Mei 2019 Perihal PengadaanASN Tahun 2019 (Bukti T21).

Pengumuman dari MenPANRB NomorB/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan CalonPegawai Aparatur Sipil Tahun Anggaran 2019 adalah tuduhanyang tidak benar dan tidak mendasar, justru Bupati Jember terusberjuang dengan cara berkonsultasi secara langsung denganKementerian PANRB dan melalui surat menyurat dalam halpengajuan usulan kebutuhan ASN kabupaten Jember tahun2019.

Mengapa Kabupaten Jember tidak mendapatkan quota formasi seleksiCPNS untuk tahun 2019 di Kabupaten Jember, sebagaimanapengumuman Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 tentangInformasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 diLingkungan Pusat dan Daerah (vide bukti P5);2.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal28 Februari 2019, perihal petunjuk pelaksanaan Penjatuhan PTDHoleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan yang berkekutan hukum tetap yang salahsatunya ditujukan kepada Bupati/Walikota di tempat yang isinyapelaksanaan penjatuhan saksi PTDH melaui penerbitan keputusanPTDH paling lambat 30 April 2019.;e.

Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,Tanggal 13 September 2018, (Fotokopi dari fotokopi);Surat Kepala Regional IX BKN Jayapura kepada BupatiNabire, Nomor : 250.17/KR.IX/X/2018, Perihal : Tindak LanjutPNS Yang Terlibat Tipikor, Tanggal 25 Oktober 2018,(Fotokopi dari fotokopi);Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM

(vide bukti P11 dan P12); Bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor: 20 tahun 2018 tentang PelaksanaanPemberhetian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan TindakPidana Korupsi (vide Bukti T5); Bahwa sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 Perihal: petunjukPelaksanan Penjatuhan PTDH Oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum

Dengan Jabatan mewajibkan kepada pejabat pembinakepegawaian, dalam hal ini adalah Kepala Daerah untuk memberikan sanksiberupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya denganjabatan.Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM

Angka 15 bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 30 huruf c yang berbunyi : PNStidak dapat dihukum dua kali atau lebth untuk satu pelanggaran disiplin.Jawaban Tergugat : Bahwa sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terhadapPegawai

Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 danNomor 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum kepada Pegawai NegeriSipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan.Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor B/50/M.SM

BUDI, S.T., M.Si (foto copy dari asli);Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tertanggal 28 Februari 2019, PerihalPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (fotocopy dari asli);Menimbang, bahwa Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat melaluiKuasa hukumnya tidak mengajukan Saksi maupun Ahli sekalipun telah diberikanKesempatan

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurius Litis Consotium).Bahwa dengan diterbitkannya surat dari Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selanjutnya disebutMenPANRB, Perihal Petunjuk Pelaksana Penjatuhan PTDH Oleh PPKKepada PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, dengan NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Pebruari 2019, yang ditujukan salahsatunya kepada Para Bupati/Walikota.Halaman 27 dari 70 Halaman, Putusan

Bukti T.9 : Copy sesuai dengan Foto CopySurat Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00 /2019,Tertanggal 28 Februari 2019, Perihal petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah DijatuhiHukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap;10.

tidaklah berdasar hukum danharuslah dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, sebagai berikut;Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugatseharusnya mengikutsertakan / menarik serta pihak Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPANRB)sebagai Tergugat dikarenakan terbitnya objek sengketa tersebut didasarkan dariSurat MenPANRB Nomor : B/50/M.SM

pada pokoknya objek sengketa tatausaha negara adalah berupa Penetapan tertulis yang dikeluarkan olehbadan/pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negarayang mencakup tindakan faktual yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan AUPB yang berlaku, konkret, individual dan final serta berpotensimenimbulkan akibat hukum bagi seseorang/warga masyarakat atau badan hukumperdata;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T9 yangberupa Surat MenPANRB Nomor : B/50/M.SM

Bukti T6 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019,Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhnan PTDH oleh PPKTerhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, Tanggal28 Februari 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut,Tergugat juga telah mengajukan 1 (Satu) orang saksi dibawah sumpah menurutagamanya dipersidangan sebagai

Adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.PGPHal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNSyang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangBerkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019.11.

Bahwa selanjutnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik indonesia Nomor:B/50/M.SM.00.00/2019 Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH olehPPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019,pada angka 2 huruf a, menyatakan sebagai berikut:2.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Hal: PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetaptanggal 28 Februari 2019 (Vide Bukti T15) dan Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yangTerbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi

/2018 Tentang Penegakan Hukumterhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkanPutusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan Tanggal 13 September 2018 (Vide Bukti T12), agar dijatuhisanksi berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM

perkara ini, diawali denganUsulan Pemberhentian PNS yang terlibat Kasus Tindak Pidana Korupsi olehSekretaris Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang, dibuktikan dengan adanyaSurat Undangan dari Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Nomor:005/028/BKPSDMD /IX/2018 Perihal : Undangan tanggal 25 September 2018(vide bukti T18) yaitu undangan menghadiri Rapat Koordinasi pada tanggal 1Oktober 2018 untuk membahas Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM

Bahwa keharusan pencabutan hukuman disiplin terhadap Penggugatsebelum menerbitkan obyek sengketa, telah sesuai dengan Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Hal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap Pegawai Negeri YangTelah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap diamana dalam angka 2 huruf c, menyebutkanbahwa Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikansebagaimana

BuktiT21 : Surat dari Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28Februari 2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDHoleh PPK Terhadap PNS yang telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan HukumTetap (fotokopi sesuai dengan asili print) ;21.

angka 9, Pasal 4 angkal dan angka6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;Menimbang, bahwa keputusan tersebut kKemudian dicabut oleh Tergugatpada tanggal 29 April 2019 dengan alasan keputusan cacat substansisebagaimana konsideran menimbang huruf b Keputusan Pencabutan tersebut(vide Bukti P8);Menimbang, bahwa menurut Tergugat keharusan pencabutan hukumandisiplin sebelum penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50 /M.SM

Selain melanggar ketentuan pasalpasal di atas,hal tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam SuratMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.Mtr Halaman 42B/50/M.SM.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH olehPPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019, yang didalamnya memuat: pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a

yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannyadengan jabatan, b) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat PembinaKepegawaian dan Pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakanpenjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c)Penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama ini sebagaimana yangdimaksud di atas paling lama bulan Desember 2018;Serta kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negaramelalui Surat Nomor B/50/M.SM

Mtr.pidana yang ada hubungannya dengan jabatan paling lama bulanDesember 2018,Serta adanya kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur SipilNegara melalui Surat Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, memberibatas waktu kepada PPK dan PyB untuk memberhentikan PNSdimaksud sampai tanggal 30 April 2019.

182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018 danNomor: 153/KEP/2018 tertanggal 4 Januari 2019(fotokopi Sesuai dengan aslinya);: Daftar hadir sekaligus notulensi terhadapkeputusan bersama Menteri Dalam Negeri MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasibirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: 182/6597/SJ Nomor: 15 Tahun 2018 danNomor: 153/KEP/2018 tertanggal 4 Januari 2019(fotokopi Sesuai dengan aslinya);: Surat Edaran Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/50/M.SM

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium LitisConsortium).Bahwa mengingat diterbitkannya surat dari MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia selanjutnya disebut MenPANRB, Perihal PetunjukPelaksana Penjatuhan PTDH Oleh PPK Kepada PNS Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap, dengan Nomor B/50/M.SM.00.00/2019tertanggal 28 Pebruari 2019, yang ditujukan salah satunya kepadaPara Bupati/Walikota; Bahwa dalam surat tersebut

B/50/M.SM.00.00/2019 perihalpetunjuk pelaksana penjatuhan PTDH oleh PPK terhadapPNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tertanggal 28Pebruari 2019;Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita Gugatan perkara a quo angka 21, sebagaimana telah Tergugat jelaskan diatas padaangka (11), bahwa dengan dicabut dan tidak berlakunya KeputusanBupati Kutai Kartanegara No. 862.3/IV/127/A.SK/VII/BKD/2016tertanggal 11 Juli 2016 oleh Keputusan Bupati No. 862.3/V

B/50/M.SM.00.00/2019 perihalpetunjuk pelaksana penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yangtelah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, tertanggal 28 Pebruari 2019.

kepada KantorAdvokad Legal Consultans Law Firm HJA & Partners, tertanggal 18 September 2019;Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Badan KepegawaianNegara, Nomor: K 2630/V 555/99, Perihal: KoordinasiBersama Terkait Pengawasan dan PengendalianKepegawaian, ditujukan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat PembinaKepegawaian Instansi Daerah, tertanggal 17 April 2018;Fotokopi sesuai fotokopi Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia, Nomor: B/50/M.SM

Penetapantertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha Negara yang berisitindakan hukum tata usaha Negara yang mencakup tindakan faktual yangberdasarkan peraturan perundangundangan dan AUPB yang berlakubersifat konkret,individual dan final serta berpotensi menimbulkan akibathukum bagi seseorang/warga masyarakat atau badan hukum perdata;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T10 yangberupa Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi RI Nomor: B/50/M.SM

826/04/BINAP/KK/2019 Hari SeninTanggal 15 April 2019, fakta hukum ini bertentangan denganketentuan Pasal 266 ayat (3) PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimanatersebut di atas, sehingga diterbitkannya Bupati Kaur dalammengeluarkan Objek Sengketa telah melawaan hukum danantidatir pada Sistem Informasi Kepegawaian dan memaksakanberlaku surut SKB Tahun 2018 tertanggal 13 September 2018,tanpa batas waktu dan tidak adanya koherensi antar normaUndangundang No.5 tahun 2014 ASN dengan Surat MENPANRBNomor : B/50/M.SM

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 HalPetunjukan Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNSyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap; dan d. Berita Acara Rapat Tim Binap kabupaten Kaur Nomor826/04/BINAP/KK/2019 hari Senin tanggal 15 bulan April Tahun 2019. 5.

.9ditujukan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Instsnsi Pusat, PejabatPembna Kepegawaian Instansi Daerahtanggal 2 Oktober 2018 ; Surat Badan Kepegawaian Negara KantorRegional VII Nomor:009/KR.VII/BKN.E/I/2019 yang ditujukankepada Bupati Kaur Hal PNS Yangmelakukan Tindak Pidana Korupsi an.DARUSLAN,SH NIP. 19760712 200604 1005 tanggal 7 Januari 2019 ; Berita Acara Rapat TIM BINAP Nomor:862/04/BINAP/KK/2019 ; =Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi republicIndonesia Nomor; B/50/M.SM

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/ 50/ M.SM.00.00/ 2019, Tanggal28 Februari 2019, Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH olehPPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, poin 5 yang berbunyi :Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH,dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpamemperoleh hakhak jabatan sesual pasal 81 ayat (2)

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/ 50/ M.SM.00.00/ 2019, Tanggal28 Februari 2019, Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDHoleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;XI.

perihalPenyerahan Keputusan Administratif Kepegawaian yangditujukan untuk pimpinan OPD terkait (Sesuai dengan aslinya);Berita) Acara Nomor: 863/BAP/BKPPDPEMDIK/2019/164tanggal 8 Februari 2019 tentang Penyerahan KeputusanAdminsitrasi Kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungan DenganJabatan (Sesuai dengan aslinya);Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:B/50/M.SM

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Penggugat menerima suratkeputusan objek sengketa dari Muhammad Irsyad, SH, MHum, JabatanInspektur Daerah Kabupaten Pelalawan sebagaimana diterangkan dalamBerita Acara Serah Terima Surat Keputusan Nomor 700/BAST/2019/115 (videbukti P2);10.Bahwa mengacu pada surat Menteri Pendayagunaan aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari2019 tentang petunjuk pelaksanaan penjatuhnan PTDH dari PPK terhadapPNS yang telah dijatuhi hukuman

Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019,tanggal 28 Februari 2019 Perihal : Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhiHalaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor: 39/G/2019/PTUNPLG18.19.hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap, surat ini tidak dapat diterapkan secara surut karenaPenggugat telah pensiun sebelum surat ini dikeluarkan olehMentetri; 222222222 222222 e een een neeBahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa obyek gugatantidak sah atau batal

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang PetunjukPelaksanaan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan HukumTetap, hal ini terbukti bahwa obyek sengketa dikeluarkan setelahadanya Surat keputusan Bersama tiga Menteri yaitu tanggal 13September 2018 dan adanya desakan dari Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 tentangPetunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK terhadap Pegawai NegeriSipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;c.

Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BerkekuatanHukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannnya DenganJabatan, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 tentangHalaman 43 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABNPetunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK terhadap PegawaiNegeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, dengan atautanpa memperhatikan konsiderans menimbang Huruf b,pada Obyek Sengketa a quo yaitu:Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, UndangUndang

Negara Nomor: K 2630/V 555/99 Tanggal17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi ; Keputusan bersamaMenteri Dalam Negeri RI, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara RI dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara RI Nomor. 182/6597/SJ, Nomor. 15Tahun 2018, Nomor. 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018;Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRI Nomor B/50/M.SM

Surat Edaran Menpan RB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, Tanggal 28Februari 2019 i. Surat Edaran Mendagri Nomor : 880/3712/SJ Tanggal 10 Mei 20193.

lama dilaksanakan tanggal 31 Mei 2019, sesuai dengan ketentuanPasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, jadi apa yang dilakukan Tergugat adalahsebagai implementasi dari Keputusan Mahkamah Konstitusi danmerupakan bentuk ketaatan terhadap AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik (AUPB) sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 30 Tahun2014, Tentang Administrasi Pemerintahan jo UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 jo UndangUndang Nomor 28 tahun 1999 jo Surat EdaranNomor B/50/M.SM

telahpula dilanggar oleh Tergugat, Karena Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkanketidaktertiban administrasl, yang dikedepannya justrukesewenangwenangan yang subyektif tanpa dilandasi dengansyarat objektifitas yang mencerminkan asas tertio penyelenggaraannegara, hal ini juga tercermin dari uraianuraian tentang dasarhukum penerbitan surat Keputusan hanya berdasarkan SuratMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara danreformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiNomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Perihal Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan HukumTetap, Tanggal 28 Februari 2019, ditujukan kepada para Bupati/Wali KotaBahwa berdasarkan argumentasi dali/alasan sebagaimana tersebut diatas,maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa

Bukti T 8 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Nomor:B.50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 ;9. BuktiT9 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya ikhtisar PutusanMahkamah Konstitusi RI, Perkara Nomor: 87/PU UXV1/2018, tertanggal 25 April 2019 ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugatmengajukan 2 orang Saksi yang bernama : 0 2020 no ne nen1.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPk Terhadap PNS yang telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa telah dijelaskan Dasar Tindakan Tergugat menerbitkan KeputusanGubernur yang menjadi Obyek Sengketa yakni : Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Sedangkan secara Moral tindakan

BuktiT.7T.8T.9B/50/M.SM.00.00/2019, Tanggal 28 Pebruari 2019 PerihalPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadapPNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Instansi pusat dan daerah diberikesempatan dalam batas waktu yang tertera dalam SKB yaitu Desember 2018.Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPGTidak sampai disitu, terbit lagi surat Menpan RB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019tanggal 28 Februari 2019 yang menyatakan apabila sampai Desember 2018 belumdiselesaikan, maka diberi tambahan waktu dan amnesti/pengampunan untuk tidakdimintakan ganti rugi kepada PNS yang di PTDH jadi tidak ada kerugian negarayang harus dibayarkan, bahkan Mendagri

Semangatnya sendiri dariAAUPEB, agar dieksekusi potensipotensi kerugian tersebut ; Bahwa abhli tidak ikut dalam pembahasan terbitnya surat Menpan RB Nomor :B/50/M.SM.00.00/2019 ; Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor : 42/G/2019/PTUN.KPGMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21Oktober 2019 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 Oktober 2019melalui ecourt yang untuk selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ; Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa