KEP51 /MENLH / 10 / 1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang Baku Mutu Limbah CairBagi Kesehatan Industri Tapioka antara lain : No PARAMETER KADAR MAKSIMUM BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM(mg /L) (kg / ton)1 BOD5 150 4,52 COD 300 93 TSS 100 34 SIANIDA (CN) 0,3 0.0095 pH 6.0 9.06 Debit Limbah Maksimum 30 M?

KEP51 /MENLH / 10 / 1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang Baku Mutu Limbah C airBagi Kesehatan Industri Tapioka antara lain: No PARAMETER KADAR MAKSIMUM BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM(mg /L) (kg / ton)1 BOD5 150 4,52 COD 300 93 TSS 100 34 SIANIDA (CN) 0,3 0.0095 pH 6.0 9.06 Debit Limbah Maksimum 30 M?

KEP51 / MENLH / 10 / 1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang Baku MutuLimbah Cair Bagi Kesehatan Industri Tapioka antara lain : No PARAMETER KADAR BEBAN PENCEMARANMAKSIMUM MAKSIMUM(mg/L) (kg/ton)1 BODS5 150 4,5 Hal. 16 dari 27 hal. Put.

No. 1095 K /Pid.Sus/2011 2 COD 300 93 TSS 100 34 SIANIDA (CN) 0,3 0.00095 pH 6.0 9.06 Debit Limbah Maksimum 30 m2 perton produk Tapioka Bahwa sejak Tahun 1997 masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaraliran Sungai Sei Rampah tepatnya di Dusun IX, Desa Firdaus,Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (saksiMuhammad Nur Bawean, saksi Aziz Tanjung dan saksi Mukhlis AdiSyahputra) yang berdekatan dengan saluran pembuangan Limbah Cairyang berasal dari PT.

SITP masih berada di atas parameter kadar maksimum dan bebanpencemaran maksimum untuk baku mutu limbah cair untuk industri tapiokasesuai dengan Lampiran B.VIIl Keputusan Menteri Negara LingkunganHidup No. Kep51/MENLH/10/1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang BakuMutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Tapioka, khususnya untuk BODS5,COD, dan Sianida (CN) yang dibuat berdasarkan Hasil Penelitian Air SungaiSei Rampah dan PT.

Kredit Modal Kerja (KMK) Plafond Maksimum Rp. 20.000.000.000, No Bulan Pokok Bunga Salcdo Total Anqsuran1 4Aug20 19.638.121.9922 Sep20 : 67.642.420 19.638.121 992 67.642. 4203 JOkt20 = 65.460. 407 19.638.121.992 65.460. 4074 Nov20 6.642.420 19.638.121.992 67.642. 4205 Des20 : 65.460.407 19.638.121.992 65.460. 4076 JJan21 7.642.470 19.638.121 992 67.642. 4207 Feb21 2.500.000.000 67.642.420 17.138.121.992 2.567.642.4208 Mar21 53.318. 602 177.138.121.992 53.318.6029 Apr21 = 59.0G1.309 17.138.121.992

Kredit Modal Kerja (KMK) Transaksional Maksimum Rp. 63.410.134.082,Halaman 10 Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Sby No Bulan Pokok Bunga Salda Total Angsuran1 Aug20 63. 410.134 0822 Sep20 218.412 684 63. 410.134 082 218.412 6643 Okt20 211.367.1114 63. 410.134 082 211.367.1144 Now20 218.412 684 63. 410.134 082 218.412 6845 Des20 211.367.1114 63. 410.134 082 211.367.11146 Jan21 216.412 664 63. 410.134 082 216.412 664FF Feb21 218.412 634 63. 410.134. 032 218.412 684So Mear21 197.275 973 63.410.134

Kredit Investasi (KI) Maksimum Rp. 9.903.600.000, Na Bulan Pokok Bunga Salda Total Angsuran1 Aug20 9.312.600.00002 Sep20 15.000,000 33.819.622 9.308.600.0000 43.2319.6223. JOK20 15.000, 000 2.678667 9.738.600 000 4F GF A6674 Now20 15.000. 000 33.716.2289 9.773.600, 000 483.716.23895 Des20 15.000 000 2.578667 9.753.600 000 4? SF AGG?

24.261.239 6.043.600. 000 1 024.261.228920 Mar22 1.000.000, 000 13.802.311 5.043.600.0000 1.018.202.31121 Apr22 1.000.000, 000 17.37 2.400 4 045.600, 000 1 O1F 372.40022 Mei22 1.000.000, 000 13.47 8667 3.043.600.0000 1013. 4766723 Jun22 1.000.000, 000 10.433.511 2.043.600, 000 1.010.483.511124 Jul22 1.000.000, 000 6.212.000 1.043.600 000 1.006.212.00025 PAug22 1.043.600. 000 3.594.622 1 O47 194622 Kewajiban hutang ini akan kami lunasi Sesuai schedule diatas.Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) Maksimum

Rp. 1.591.042.661,o anKewajiban hutang ini akan kami lunasi Sesuai schedule diatas.Halaman 12 Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Sbyf.Interest Baloon Payment (IBP) atas KMK RC Terbatas MaksimumRp. 5.000.000.000, dengan maksimum Rp. 300.000.000, atau dapatdisesuaikan berdasarkan perhitungan manual yang dilakukan pada saatmaintenance pendudukan IBP tersebut.

(bukti P70 berupa: KMK Ekspor,maksimum sebesar rp. USD 403.769, KMK Aflopend, maksimum sebesar USD 1.395.151, Interest Baloon Payment, maksimum sebesar Rp. 2.819.246.992 Juga hutanghutang dagang yang telah jatuh tempo, dimana tagihantersebut telah diajukan oleh KrediturKreditur yang bersangkutan kepadaKurator Debitur Pailit dan ditolak dan proses pencocokan utang karenamerupakan hutang pihak lain (Termohon), diantaranya kepada: CV. Putra Jaya per Mei 2001 sebesar Rp.35.470,000, (bukti p8); UD.

Berdasarkan kondisi kKemasan yang diperlihatkan pada fotobarang bukti, produk tersebut belum memiliki izin edar dari BPOM.Karena Minuman Beralkohol Ginseng yang diproduksi dandiperdagangkan oleh tersangka HENDRA HAMBEKI Als MIKEL BinFAKHRIZAL dan tersangka WAHYU TRI WINARNO Bin WAKIRAN tidakmemiliki izin edar dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriummenunjukkan bahwa kadar methanol yang terkandung dalam produktersebut sebesar 0,23% melebihi batas maksimum kadar methanol yangdiperbolehkan yaitu

kondisi kKemasan yang diperlihatkan pada fotobarang bukti, produk tersebut belum memiliki izin edar dari BPOM.Karena Minuman Beralkohol Ginseng yang diproduksi dandiperdagangkan oleh tersangka HENDRA HAMBEKI Als MIKEL BinHalaman 7 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN BksFAKHRIZAL dan tersangka WAHYU TRI WINARNO Bin WAKIRAN tidakmemiliki izin edar dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriummenunjukkan bahwa kadar methanol yang terkandung dalam produktersebut sebesar 0,23% melebihi batas maksimum

Bahwa benar ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil UjiLaboratorium dari Balai Besar Obat dan Makanan di Bandung NomorHalaman 13 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN BksContoh : 19.093.99.13.05.0026.K, bahwahasil uji minuman beralkholtersebut mengandung Metanol 2,88% dan Positif Etanol 9,09% dimanakadar methanol yang terkandung dalam barang bukti tersebut melebihibatas maksimum yang diperbolehkan yaitu (0,01%) sehigga tidak layakdan membahayakan untuk dikonsumsi.

Kandungan methanol yangmelebihi batas maksimum yang dipersyaratkan akan menimbulkan efekdiantaranyya kebutaan, kerusakan system syaraf, penurunan kerjajantung hingga menyebabkan kematian.

Nomor 1090 K/Pdt.SusPHI/2018kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:12s7.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat telah berusia 72 tahun lebih dan telah berusiapensiun maksimum;Menyatakan Tergugat belum membayar upah Penggugat sejak bulanSeptember 2017;Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karenausia pensiun maksimum sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim;Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepadaPenggugat

Menyatakan Penggugat telah berusia 72 tahun lebih dan telah berusiapensiun maksimum;3. Menyatakan Tergugat belum membayar upah Penggugat sejak bulanSeptember 2017;4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karenausia pensiun maksimum sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim;5.

Perjanjian Kredit Nomor 2006.639.SKC.COC tanggal 11 Oktober 2006dengan Maksimum Kredit sebesar Rp 2.750.000.000, (dua milyar tujuhratus lima puluh juta rupiah); (Bukti T 1)b. Perjanjian Kredit Nomor 2007.445.SKC.COC tanggal 08 Oktober 2007dengan Maksimum Kredit sebesar Rp 2.750.000.000, (dua milyartujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan pembaharuan dariPerjanjian Kredit Nomor 2006 639.SKC.00C tanggal 11 Oktober 2006;(Bukti T 2)c.

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2007.445.SKC.COCtanggal 16 Januari 2008 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp2.750.000.000, (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); (Bukti T 3)d. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2)2007.445.SKC.COC tanggal 07 Oktober 2008 dengan MaksimumKredit dinaikkan menjadi sebesar Rp 4.350.000.000, (empat milyartiga ratus lima puluh juta rupiah)(Bukti Tl 4)e.

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3)2007.445.SKC.COC tanggal 02 Juli 2009 dengan Maksimum Kreditsebesar Rp 4.350.000.000, (empat milyar tiga ratus lima puluh jutaHal. 7 dari 24 Halaman Putusan Perkara Nomor 408/PDT/2017/PTMDNrupiah); (Bukti T 5)f.

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4)2007.445.SKC.00C tanggal 09 Juli 2010 dengan Maksimum Kreditsebesar Rp 4.350.000.000, (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);(Bukti T 6)g.Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (5) 2007.445.SKC.COCtanggal 08 April 2011 dengan Maksimum Kredit diturunkan menjadisebesar Rp 3.772.400.000, (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua jutaempat ratus ribu rupiah); (Bukti T 7)h.

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (6) 2007.445.SKC.00Ctanggal O1 Juli 2011 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp3.772.400.000, (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratusribu rupiah); (Bukti T 8)i. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (7) 2007.445.SKC.COCtanggal 01 Juli 2011 dengan Maksimum Kredit diturunkan menjadisebesar Rp 2.472.400.000, (dua milyar empat ratus tujuh puluh dua jutaempat ratus ribu rupiah); (Bukti T 9)j.

No.1386 K/Pid/2014dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang yaitu daJam hal ini tidakmenerapkan ketentuan Pasal 65 ayat (1), (2) KUHP yang berbunyi :(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yangdiancam dengan pidana pokok yang sejenis maka hanya dijatuhkan hanyasatu pidana.(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yangdiancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh

Jahidin alias Anditelah dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitumasingmasing dalam perkara Nomor : 367/Pid.B/2013/PN.MKs dimana TerdakwaI telah dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun dan dalam perkara Nomor : 377/Pid.B/2013/PN MKs Terdakwa I telah pula dijatuhi hukuman selama (satu) tahundan 6 (enam) bulan oleh karena itu menurut kami pidana tersebut belum mencapaimaksimal dari ancaman pidana pasal yang dilanggar dimana berdasarkan Pasal 65ayat (2) KUHP KUH "maksimum pidana

yang dijatuhkan adalah jumlahmaksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebihdari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya."

Pemohon Banding tidaksesuai dengan penetapan prosentase biaya promosi seperti yang disebutkandalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE29/PJ.42/1990 tanggal 2Oktober 1990;Bahwa dalam menghitung kembali biaya promosi yang diperkenankan menjadipengurang penghasilan bruto, Terbanding mengacu kepada prosentase biayapromosi seperti yang disebutkan dalarn Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE29/PJ.42/1990 tanggal 2 Oktober 1990, SE29/PJ.42/1990 tersebutdi atas menyebutkan bahwa jumlah maksimum

Perusahaan rokok/cerutu yang mempunyai peredaran bruto sampai denganRp100 milyar, jumlah maksimum biaya promosi yang dapat dibebankansecara fiskal adalah 5% (lima persen) dari peredaran bruto;c.

Perusahaan rokok/cerutu yang mempunyai peredaran bruto di atas Rp100milyar, jumlah maksimum biaya promosi yang dapat dibebankan secarafiskal adalah 2% (dua persen) dari peredaran bruto;Bahwa berdasarkan SE29/PJ.42/1990 tersebut di atas, Terbanding menghitungkembali biaya promosi yang diperkenankan menjadi pengurang penghasilanbruto, maksimum sebesar 2% dari peredaran bruto Pemohon Bandingberdasarkan laporan keuangan perusahaan sebelum diaudit, yaitu sebesarRp3.395.000.229.722,00, sehingga menimbulkan

Perusahaan rokok/cerutu yang mempunyai peredaran brutosampai dengan Rp100 milyar, jumlah maksimum biayapromosi yang dapat dibebankan secara fiskal adalah 5% (limapersen) dari peredaran bruto;c.

Perusahaan rokok/cerutu yang mempunyai peredaran brutodiatas Rp. 100 milyar, jumlah maksimum biaya promosi yangdapat dibebankan secara fiskal adalah 2% (dua persen) dariperedaran bruto;Dengan memperhatikan ketentuan tersebut pada huruf bdiatas, yakni jumlah maksimum biaya promosi yang dapatdibebankan secara fiskal adalah Rp5 milyar, maka bagi WajibPajak yang jumlah penjualannya diatas Rp100 milyardiperkenankan membebankan' biaya promosi sebesarmaksimum Rp5 milyar sepanjang jumlah perkalian penjualandan

Perjanjian Kredit Nomor 98.108 yang ditandatangani tanggal 22041998,dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 22041998 sampai tanggal22041999, dengan maksimum kredit sebesar Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) ;b. Perjanjian Kredit Nomor 99.018 yang ditandatangani tanggal 13041999,dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 13041999 sampai tanggal13042000, yang merupakan perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 98.108tersebut poin a;c.

Perjanjian Kredit Nomor 99.019 yang ditandatangani tanggal 13041999,dengan jangka waktiu kredit sejak tanggal 13041999 sampai tanggal13042000, dengan maksimum kredit sebesar Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah), yang merupakan tambahan kredit, sehingga total kreditTergugat dalam Rekonpensi sejak tanggal 13041999 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);d.

Perjanjian Kredit Nomor 2000.066 yang ditandatangani tanggal 13042000, dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 13042000 sampai tanggal13042001, dengan maksimum kredit sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuhratus juta rupiah), yang merupakan perpanjangan dan penggabungan dariPerjanjian Kredit Nomor 99.018 dan Perjanjian Kredit Nomor 99.019;e.

Perjanjian Kredit Nomor 2001.0187 yang ditandatangani tanggal 18042001, dengan jangka waktu kredit sejak tanggal 18042001 sampaitanggal 18042002, dengan maksimum kredit sebesar Rp 900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah), yang merupakan perpanjangan dan tambahandari Perjanjian Kredit Nomor 2000.066, sehingga total kredit Tergugat dalamrekonpensi sejak tanggal 18 042001 sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilanratus juta rupiah);Hal. 10 dari 21 hal. Put.

Perjanjian Kredit Nomor 2001.0187 yang ditandatangani tanggal 18042001 dengan maksimum kredit sebesar Rp 900.000.000,00 diubah/Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 3011 K/PDT/2012diturunkan maksimum kreditnya menjadi sebesar Rp 360.000.000,00 denganPersetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2001.0187;b.

Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa /Kelurahan dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalianpembangunan secara partisipatif ;c Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dankesempatan berusaha bagi masyarakat Desa/ Kelurahan;d Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat ;Bahwa dana ADD / K Tahun 2006 dipergunakan untuk kegiatan yang meliputi:1 ADD/K dipergunakan untuk kegiatan :a Biaya Operasional Pemerintah Desa / Kelurahan, BPD / FMK danLembaga Kemasyarakatan maksimum

sebesar 30% ;b Pemberdayaan Masyarakat sebesar maksimum 70% meliputipembangunan prasarana fisik dan pembangunan potensi ekonomimasyarakat ;2 Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adipergunakan untuk mendukung :a Pemerintah Desa/ Kelurahan sebesar 7% ;b Kegiatan BPD / FMK sebesar 5% ;c Kegiatan LP3 sebesar 4% ;d RT dan RW sebesar 5% ;e Karang Taruna sebesar 2%f PKK sebesar 7% ;3 Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdapat dipergunakan untuk :aa Pembangunan

No. 551 K/Pid.Sus/2009Bahwa Biaya Operasional Pemerintah Desa /BPD / FMK = dan30%Kelurahan, LembagaKemasyarakatan maksimum tersebutdipergunakan untuk :a Operasional Pemerintah Desa / Kelurahansebesar Rp. 3.607.520, (tiga juta enam ratustujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah)dengan perincian :1ATKRp. 547.520, ;Biaya RapatRapatRp. 2.700.000, ;TransportRapatRp. 360.000, ;b BPD / FMK sebesar Rp. 2.576.800, (duajuta lima ratus tujuh puluh enam ribudelapan ratus rupiah) dengan perincian :1ATKRp. 101.800

Fisik Prasarana sebesar 50% ;b Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat minimum 20% ;12e Bahwa Biaya Operasional Pemerintah Desa /Kelurahan, BPD / FMK dan LembagaKemasyarakatan maksimum 30% tersebutdipergunakan untuk :a Operasional Pemerintah Desa / Kelurahansebesar Rp. 3.607.520, (tiga juta enam ratustujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah)dengan perincian :1ATKRp. 547.520, ;2 Biaya RapatRapatRp. 2.700.000, ;3 TransportRapatRp. 360.000, ;b BPD / FMK sebesar Rp. 2.576.800, (duajuta lima ratus tujuh

sebesar 30% ;b Pemberdayaan masyarakat, maksimum sebesar 70% meliputipembangunan prasarana fisik dan pengembangan potensi ekonomimasyarakat ;2 Biaya Operasionalsebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf adipergunakan untukmendukung :a Kegiatan Pemerintah Desa / Kelurahan sebesar 7% ;b Kegiatan BPD / FMK sebesar 5% ;c Kegiatan LP3 sebesar 4% ;d Kegiatan TP PKK sebesar 6% ;e Kegiatan RT/ RW sebesar 5% ;f Kegiatan Karang Taruna sebesar 3% ;Pasal 51 Penggunaan ADD / K harus dimusyawarahkan antaraPemerintah

Sus/2021/PN Cmsproduksi yang harus higienis harus memenuhi persyaratan yangditetapkan oleh Pemerintah;Bahwa golongan minuman beralkohol yaitu golongan A: 1% s/d 5%,golongan B : 5% s/d 20% dan golongan C : 20% s/d 45 % dan kadarmaksimum / ambang batas etanol yang diperbolehkan olehpemerintah yaitu dibawah 55 % sedangkan kadar metanol yaitu dibawah 0,01 %;Bahwa kadar maksimum / ambang batas etanol yang diperbolehkanoleh pemerintah yaitu dibawah 55 % sedangkan kadar metanol yaitudi bawah 0,01 % dan

berdasarkan hasil uji lab dari BPOM dengankadar etanol 21,17 % menunjukkan kadar etanol masuk ke dalamgolongan C sedangkan metanol 6,65 %menunjukkan kadar metanoldiatas kadar maksimum yang ditentukan oleh Kepala Badan POMsehingga dapat membahayakan kesehatan orang sepertimenimbulkan hilangnya kordinasi, depresi, kerusakan mental danbiasa menyebabkan gangguan pernafasan bahkan sampai kematian;Bahwa barang bukti minuman keras oplosan jenis Ciu tersebut bahwaminuman keras oplosan jenis Ciu tersebut

kKembali oleh Terdakwa denganmendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perplastik;Bahwa benar standar keamanan mutu adalah meliputi standarproduksi yang meliputi bahan baku kKemudian bahan cemaran kimia,kandungan mikroba, kadar etanol, kualitas bahan baku, prosesproduksi yang harus higienis harus memenuhi persyaratan yangditetapkan oleh Pemerintah;Bahwa benar golongan minuman beralkohol yaitu golongan A : 1% s/d5%, golongan B : 5% s/d 20% dan golongan C : 20% s/d 45 % dankadar maksimum

/ ambang batas etanol yang diperbolehkan olehpemerintah yaitu dibawah 55 % sedangkan kadar metanol yaitu dibawah 0,01 %;Bahwa benar kadar maksimum/ambang batas etanol yangdiperbolehkan oleh pemerintah yaitu dibawah 55 % sedangkan kadarmetanol yaitu di bawah 0,01 % dan berdasarkan hasil uji lab dariBPOM dengan kadar etanol 21,17 % menunjukkan kadar etanolmasuk ke dalam golongan C sedangkan metanol 6,65 %menunjukkan kadar metanol diatas kadar maksimum yang ditentukanoleh Kepala Badan POM sehingga

/ambang batas etanol yangdiperbolehkan oleh pemerintah yaitu dibawah 55 % sedangkan kadar metanolyaitu di bawah 0,01 % dan kadar maksimum/ambang batas etanol yangdiperbolehkan oleh pemerintah yaitu dibawah 55 % sedangkan kadar metanolyaitu di bawah 0,01 % dan berdasarkan hasil uji lab dari BPOM dengan kadaretanol 21,17 % menunjukkan kadar etanol masuk ke dalam golongan Csedangkan metanol 6,65 % menunjukkan kadar metanol diatas kadarmaksimum yang ditentukan oleh Kepala Badan POM sehingga dapatmembahayakan

PERPU Nomor 56/1960 yangdibuatnya tanggal 29 Maret 1961 dihadapan Kepala Distrik Masbagik tentangbatas maksimum pemilikan tanah yang diperjanjikan kepada Tergugat. Adapuntanah sawah tersebut masingmasing adalah sebagai berikut:a. Tanah sawah yang terletak di Subak Lendak Pipil Nomor 16 Persil Nomor101a Kelas II luas 1.105 Ha dengan batasbatas: Sebelah Utara sawah Amak Mahyin;Sebelah Selatan sawah Amak Nur;Sebelah Barat sawah H. Muslim;Sebelah Timur sawah H. Syarafudin;Hal. 2 dari 18 Hal. Put.

Amsah, (lihat hukumkausal/sebab akibat) sehingga mengakibatkan pemilikan tanah olehTergugat melampaui batas maksimum. Artinya pemilikan tanah melebihibatas maksimal bertentangan dengn laporan H. Amsah. Sebab H. Amsahtelah melaporkan tanah lebihnya berdasarkan pasal 10 Perpu Nomor56/1960 (Sesuai dengan undangundang yang berlaku pada saat itu) tentangtanah pertanian, dihadapan kepala Distrik Masbagik tanggal 29 Maret 1961tentang pemilikan tanah yang akan dimiliki Tergugat dengan batasmaksimum.

Amsah(alm) dalam surat laporannya tanggal 29 Maret 1961 berdasarkan pasal 10dari Peropu Nomor 56/1960 tersebut di atas adalah batas maksimum menurutketentuan pemerintah yang berlaku pada saat itu (selanjutnya akandibuktikan pada acara pembuktian nantinya);Duduk persoalannya yang para Penggugat ajukan adalah:1. Bahwa bermula Kakek Para Penggugat berasal dari Dasan Malang DesaPaokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur danmeninggal pada tahun 1962;2. Semasa hidupnya Kakek Penggugat (H.

Amsah (almarhum) dalam bentuk hibah maka Tergugat telahmemiliki batas maksimum yang terlampaul;7. Untuk itu Penggugat telah berulangulang kali memperingati bahwa tanah(objek sengketa) tersebut adalah hak perdata Ibu Para Penggugat jugatetapi selalu tidak di indahkan;8. Akibat perbuatan Tergugat yang telah dengan sengaja menghilangkanhak perdata Para Penggugat sudah barang tentu Penggugat merasaHal. 5 dari 18 Hal. Put. Nomor 1658 K/Pdt/2015dirugikan yaitu hilangnya hak perdata Para Penggugat.

Amsah yang dikuasai Termohon kasasi melebihi maksimum(bertentangan dengan wasiat yang dibuat dihadapan Pejabat DistrikMasbagik tanggal 29 Maret 1961;Dengan demikian apabila dijumlahkan dari angka 3, 4 dan 5 maka terdapatjumlah yang melebihi batas maksimal baik menyangkut tanah pertanian atautanah kering sehingga bertentangan dengan bunyi surat wasiat H.

Dasar daripada sistem hisapan ini ialah Pasal 63 dan 64,yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yangdilanjutkan;(2) Absorbsi stelsel yang dipertajamDalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yangterberat ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yangdisebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindakpidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialahsejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah Pasal 65;Hal. 7 dari 17 hal. Put.

Namuntidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya;Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda,dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapundasar hukum sistem ini adalah Pasal 66 KUHP;Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakanhanyalah tiga, yaitu sistem absorbsi, absorbsi yang dipertajam, dancumulasi yang diperlunak.

Dasar hukum dari gabungan beberapaperbuatan terdapat dalam Pasal 65, yaitu :(1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masingmasingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulatdan yang masingmasingnya merupakan kejahatan yangterancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satupidana saja yang dijatuhkan;(2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yangdiancamkan atas tiaptiap perbuatan itu, tetapi tidak bolehlebih dari yang terberat ditambah sepertiganya;Dari Pasal 65 di atas maka terdapat

Sistem kumulasi murni;Perbarengan kejahatan yang diancamkan dengan pidanasejenis sebagai hukuman pokok dengan masingmasingdikenakan hukuman penjara atau pidana kurungan ataukahpidana denda saja, maka terhadap masalah ini dikenakan sistemhukuman absorbsi yang dipertajam, artinya hukuman yangdijatuhkan ialah jenis hukuman yang terberat dengan tidakmelebihi hukuman maksimum yang terberat yang ditambahsepertiganya, oleh karena itu perbarengan kejahatan yangdiancam dengan pidana yang tidak sejenis, untuk

Adanya penjumlahan terhadap jumlah hukumanhukuman yang nantinya akan dijatuhkan berarti telah dianutsistem kumulasi, namun sistem kumulasi yang dianut adalahsistem kumulasi yang terbatas artinya dalam penerapan sistemkumulasi ini dibatasi oleh maksimum hukuman tidak bolehmelebihi dari ancaman pidana pokoknya yang terberat ditambahsepertiganya;10.

AntonBambang Soegiarto selaku Presiden Direktur dengan PT Bank NegeraIndonesia (Persero) Tbk. telah melakukan beberapa perjanjian terkaitfasilitas kredit antara laina)b)Kredit Modal Kerja maksimum sebesar Rp. 25.000.000.000, (duapuluh lima milyar rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.35, tanggal 25 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris TitinSurtini, S.H., M.H., M.Kn. yang telah diubah beberapa kali, terakhirdiubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 35KMK maksimum

Rp. 25.000.000.000, (dua puluh lima milyarrupiah), tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dibawah tangan yangmerupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;Kredit Investasi maksimum sebesar Rp. 30.000.000.000, (tigapuluh milyar rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 36,tanggal 25 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris TitinSurtini, S.H., M.H., M.Kn. yang telah diubah beberapa kali, terakhirdiubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 36Kredit Investasi maksimum Rp

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;Kredit Tidak Langsung maksimum sebesar USD. 2,500,000,(dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) berdasarkan AktaPerjanjian Kredit No. 39, tanggal 25 Januari 2011 yang dibuatdihadapan Notaris Titin Surtini, S.H., M.H., M.Kn. yang telah diubahbeberapa kali, terakhir diubah dengan Persetujuan PerubahanPerjanjian Kredit No. (3) 39 maksimum USD. 2,000,000, (SemulaUSD 2,500,000,), tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dibawahtangan yang merupakan

satu kesatuan dan bagian yang tidakterpisahkan;Kredit Modal Kerja term Lon maksimum sebesar Ap.4.555.000.000, (empat milyar lima ratus lima puluh lima jutarupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 35/KPD/PK/2011,tanggal 29 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris TitinSurtini, S.H., M.H., M.Kn. yang telah diubah beberapa kali, terakhirdiubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1)035/KPD/PK/2011 KMK term Loan maksimum Rp. 4.555.000.000, (empat milyar lima ratus lima puluh

No. 620/PDT/2019/PT.BDGKredit No. (1) O86/KPD/PK/2011 KI maksimum Rp.25.448.092.770, (dua puluh lima milyar empat ratus empat puluhdelapan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluhrupiah), tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dibawah tangan yangmerupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;Bahwa keseluruhan perjanjianperjanjian di atas, Selanjutnyadisebut PERJANJIAN FASILITAS KREDIT.

Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;Para Ketua Pengadilan Tinggi;OF OT Be Ge LAMPIRAN ISURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2016PENINGKATAN EFISIENSI DANTRANSPARANSI PENANGANANPERKARA KEPAILITAN DANPENUNDAAN KEWAJIBANPEMBAYARAN UTANG DI PENGADILANRINGKASAN ALUR PROSES & JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN aaaPermohonan Pernyataan Pai Penerimaan & PendaftaranHari yang Samalhari kerjaPasal 6 ayat (2) dan Penetapan Hari Sidang Perkara UU No. 37Tahun 2004Pengajuan ke Ketua 2 hari kerja setelah tanggal permohonan Maksimum

hari ke 3 Pasal 6 ayatPengadilan untuk didaftarkan (4)UU No. 37Penetapan Majelis Tahun 2004Penetapan Majelis Hakim 3 hari kerja setelah tanggal permohonan Maksimum hari ke 4 Pasal 6 ayatdidaftarkan (5UU No. 37Tahun 2004 Pemanggilan Reed tur/Debiturao MenaraKreditur harus sudah dipaneell 7 bast kerjasebelum sidang pertama diselenggarakanoleh juru sita / surat tercatat Pasal 8 ayat(2UU No. 37Tahun 2004 Persidangan Sidang Hari Pertama20 hari kerja setelah tanggal permohonandidaftarkan (paling lambatAtas

permintaan debitur dapat ditundaMaksimum antara harike 21 26Pasal 6 ayat(6UU No, 37Tahun 2004Pasal 6 ayat sampai paling lama 25 hari kerja setelah (7UU No. 37pendaftaran Tahun 2004Putusan Pailit 60 hari kerja setelah tanggal permohonan Maksimum hari ke61 Pasal 8 ayat(SJUU No. 37 pernyataan pailit didaftarkan Tahun 2004 oleh debitur20 hari kerja sejak tanggal didaftarkannya suratpermohonan (paling lambat) ~ yang diajukanoleh krediturpermohonan kepailitan:pendaftaran permohonanApabila PKPU adalah

undangundang tersebut diatur juga: f Teaketentuan jika terpidana tidak membayar ang: apengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan vaysesudah putusan pengadilan. yang. telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta abendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk: menutupi uang pengganti tersebut. .Selain itu,apabila setelah harta tersebut dirampas namun~>nilainya tidak cukup untuk. membayar uang 90 0pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana espenjara yang lamanya tidak melebihi ancaman ~maksimum

dari pidana pokoknya; Mengingat. bahwa. dalam praktiknya, apabila pengadilanmenjatuhkan pidana tambahan pembayaran uangpengganti, sekaligus ditetapkan juga maksimumpenjara pengganti yang harus dijalani terpidana jikatidak melunasi uang pengganti tersebut,. bahwa karena tidak ada pengaturan yang jelasmengenai penentuan besaran penjara pengganti dariuang pengganti tersebut, terjadi disparitaspenentuan maksimum penjara pengganti;. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a sampai

BAB IllPEDOMAN PENENTUAN BESARAN PENJARA PENGGANTIPasal 8Lama penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggitingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti.Dalam hal ancaman pidana pokek atas pasal yang dinyatakan terbuktisebagaimana dimaksud ayat (1 adalah pidana penjara seumur hidup,maksimum penjara penggantinya adalah 20 (dua puluh) tahun.Ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP tidak mengikat untuk penjatuhanpenjara pengganti.BAB IVEKSEKUSI UANG PENGGANTIPasal 9Apabila dalam

Selanjutnya, dalam hal maksimal ancaman pidana pokok adalah penjara seumurhidup, maka maksimum penjara penggantinya adalah selama 20 tahun.Bahwa perampasan aset dalam pidana tambahan uang pengganti dapat dilakukan,jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu paling lamasatu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.Kemudian Jaksa dapat melakukan penyitaan harta benda Terpidana dan selanjutnyamelelang harta benda tersebut untuk menutupi uang pengganti

Jika asetaset tersebut telah habis sementara itu masihterdapat kekurangan kewajiban uang pengganti yang harus dibayarkan, Jaksadapat mengajukan korporasi tersebut untuk dipailitkan.Pasal 8Ayat (1)Untuk menghindari keraguraguan berapa maksimum penjara penggantiyang dapat dijatuhkan, perlu ditegaskan bahwa sebagaimana diatur dalamPasal 18 Ayat (3) UU Tipikor penjara pengganti dapat dijatuhkan setinggitingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti dengan mempertimbangkan secara arif

Kredit Rp.650.000.000, (enamratus lima puluh juta Rupiah)b) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 2009.111 tanggal 3Desember 2009 maksimum Kredit Rp.50.000.000, (limapuluh juta Rupiah)Cc) Perjanjian Kredit Investasi No. 2008.155 tanggal 1Desember 2008 maksimum Kredit Rp.200.000.000, (duaratus juta Rupiah)Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2018/PN Ktgd) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 2008.154 tanggal 1Desember 2008 maksimum Kredit Rp.100.000.000,(Sseratus juta Rupiah)e) Perjanjian

Kredit Modal Kerja No. 2008.099 tanggal22 Agustus 2008 maksimum Kredit Rp.50.000.000, (limapuluh juta Rupiah)f) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 2008.098 tanggal22 Agustus 2008 maksimum Kredit Rp.250.000.000, (duaratus lima puluh juta Rupiah))) Perjanjian Kredit Griya No. 2005.106 tanggal 30 Juni2005 maksimum Kredit Rp.150.000.000, (Sseratus limapuluh juta Rupiah)yakni pembayaran angsuran pada tanggal yang telah disetujuibersama sehingga mengakibatkan fasilitas kredit yang diterimaolehPenggugat

Vide Pasal 2 Perjanjian Kredit No. 2009.111 Modal Kerjatanggal 3 Desember 2009 maksimum Kredit Rp.50.000.000, (limapuluh juta Rupiah) seluruh sisa kewajiban Tergugat adalah sebesarRp.42.999.204, (empat puluh dua juta sembilan ratussembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah)Cc.

Vide Pasal 2 Perjanjian Kredit Investasi No. 2008.155tanggal 1 Desember 2008 maksimum Kredit Rp.200.000.000,(dua ratus juta Rupiah) seluruh sisa kewajiban Tergugat adalahsebesar Rp.175.064.454, (seratus tujuh puluh lima juta enampuluh empat ribu empat ratus lima puluh empat Rupiah)d.

Vide Pasal 2 Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 2008.099tanggal 22 Agustus 2008 maksimum Kredit Rp.50.000.000, (limapuluh juta Rupiah) seluruh sisa kewajiban Tergugat adalah sebesarRp.29.962.736, (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enampuluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah)e.

pelawan yakni telah terjadi kesepakatan dalam halpemberian pinjaman atau kredit, dimana kedudukan Terlawan adalah kreditur (YANG MEMPUNYAI PIUTANG) dan ParaPelawan sebagai debitur (YANG MEMPUNYAI WHUTANG).Kesepakatan yang telah dibuat oleh Terlawan dengan ParaPelawan tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit yangdibuat dibawah tangan dengan rincian sebagai berikut :Perjanjian Kredit Nomor 2002/188 tanggal 22 Juli 2002dengan jangka waktu dari tanggal 22072003 sampaidengan tanggal 21042004 dengan maksimum

Perjanjian Kredit Nomor 2002/2235 tanggal 11 September 2002dengan jangka waktu dari tanggal 11092002 sampai dengantanggal 10012003 dengan maksimum kredit atau pinjamansebesar Rp. 265.000.000, (dua ratus tiga beias juta rupiah)dengan perubahanperubahannya yakni :1. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.1.2002/235tanggal 31012003 mengenai penambahan = jangkawaktu perjanjian yakni 1 (satu bulan) terhitung sejak12tanggal 11012003 sampai dengan tanggal10022003.2.

Perjanjian Kredit Nomor 2003/125 tanggal 23 April 2003dengan jangka waktu dari tanggal 23042003 sampaidengan tanggal 22042004 dengan maksimum kredit ataupinjaman sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah),perjanjian ini merupakan tambahan dan sekaligusperpanjangan dari Perjanjian Kredit Nomor 2002/235 tanggal11092002 maksimum kredit Rp 265.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah).d.

Perjanjian Kredit Nomor 2003/126 tanggal 23 April 2003dengan jangka waktu dari tanggai 22042003 sampai dengantanggai 22042004 dengan maksimum kredit atau pinjamansebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh jutarupiah), perjanjian ini merupakan tambahan dan sekaligusperpanjangan dari Perjanjian Kredit Nomor 2003/235 tanggal11092002 maksimum kredit Rp.265.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah) DAN Perjanjian Kredit No. 2003/125 tanggal23 April 2003 maksimum kredit Rp.300.000.000, (tiga ratusjuta

rupiah), sehingga keseluruhan maksimum kredit adalahsebesar Rp 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),dengan perubahanperubahannya yakni :Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit (P3K) No.: 1.2003/126tanggal 27052004 dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas)bulan terhitung sejak tanggal 24042004 sampai dengan tanggai23042005.134.

awak kapal; Bahwa selanjutnya dari pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa beko / alat berat tidaktermasuk dalam daftar barangbarang muatan serta diketahui juga bahwa ABK tidak sesuaidengan Daftar ABK / Crew List yang terdapat dalam manifest, kemudian kapal dibawauntuk diserahkan kepada Sat Pol Air Dumai;Bahwa pada kapal motor SUSILAWATI juga tidak terpasang garis muat pada kapal yangakibatnya dapat mempengaruhi keselamatan kapal tersebut saat melakukan pelayaransehingga tidak dapat ditentukan batas maksimum

Rider Kapal Polisi Merak 629 Mabes Polri, karena1 (satu) unit beko/Alat berat yang dimuat Tongkang Karya tidak termasuk dalam daftarbarangbarang muatan dan ABK tidak sesuai dengan daftar ABK/Crew List yangterdapat dalammanifest ;Bahwa (satu) unit Kapal Motor SUSILAWATI GT.6 yang mengandeng (satu) unitTongkang KARYA GT.52 No.334/PPI juga tidak terpasang garis muat pada kapalyang akibatnya dapat mempengaruhi keselamatan kapal tersebut pada saat melakukanpelayaran sehingga tidak dapat ditentukan batas maksimum

yang dimuat Tongkang Karya GT.52 No.334/PPItidak termasuk dalam daftar barangbarang/manifest muatan dan ABK tidak sesuaidengan daftar ABK/crew list yang terdapat dalammanifest ;Bahwa 1 (satu) unit Kapal Motor SUSILAWATI GT.6 yang mengandeng (satu) unitTongkang KARYA GT.52 No.334/PPI juga tidak dilengkapi dengan garis muat padaHalaman 5 dari 15 Putusan NO:95/PID.B/201 1/PN.DUMkapal yang akibatnya dapat mempengaruhi keselamatan kapal, karena pada saatmelakukan pelayaran tidak dapat ditentukan batas maksimum

Polisi Merak 629 Mabes Polri, karena (satu) unit beko/Alat beratyang dimuat Tongkang Karya tidak termasuk dalam daftar barangbarang/manifestmuatan dan ABK tidak sesuai dengan daftar ABK/crew List yang terdapat dalammanifest; ;Bahwa (satu) unit Kapal Motor SUSILAWATI GT.6 yang mengandeng (satu) unitTongkang KARYA GT.52 No.334/PPI juga tidak terpasang garis muat pada kapalyang akibatnya dapat mempengaruhi keselamatan kapal tersebut pada saat melakukanpelayaran sehingga tidak dapat ditentukan batas maksimum

berat yang dimuat Tongkang Karya tidak termasuk dalam daftar barangbarang/manifest muatan dan ABK tidak sesuai dengan daftar ABK/crew List yangterdapat dalammanifest; ;Halaman 11 dari 15 Putusan NO:95/PID.B/2011/PN.DUM5 Bahwa benar (satu) unit Kapal Motor SUSILAWATI GT.6 yang mengandeng (satu) unit Tongkang KARYA GT.52 No.334/PPI juga tidak terpasang garis muatpada kapal yang akibatnya dapat mempengaruhi keselamatan kapal tersebut padasaat melakukan pelayaran sehingga tidak dapat ditentukan batas maksimum